Pemerintah Provinsi Papua Gelar Forum Data 2025

Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai salah satu upaya strategis memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/9/25) ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, MB Setyo Wahyudi, mewakili Penjabat Gubernur Papua.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Setyo, Pj Gubernur menegaskan bahwa data memegang peranan vital dalam proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, arah kebijakan dan program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.

“Data adalah fondasi dari kebijakan. Dengan data yang valid, program pembangunan Papua akan berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Forum Data ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua serta perwakilan OPD dari kabupaten/kota terpilih yang menjadi pengampu Data Sektoral Strategis Daerah (DSSD). Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Berita Acara Perencanaan Data Sektoral Strategis Daerah, yang menandai komitmen bersama dalam penguatan pengelolaan data sektoral di Papua.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agu Yudianto, selaku Walidata, memaparkan capaian pengelolaan data sektoral di Papua. Ia menjelaskan daftar perencanaan data, jenis data yang digunakan, data yang telah terisi, hingga data yang berhasil divalidasi oleh Walidata bersama BPS Provinsi Papua sebagai pembina data.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam menghadirkan data berkualitas. Hanya dengan data yang solid, pembangunan Papua bisa diarahkan secara lebih inklusif dan akuntabel,” ungkap Jeri.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menempatkan data sebagai landasan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memastikan setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang valid, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kualitas data yang semakin baik, Papua diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Penulis: Jid

Editor: GF