KSP Kawal Penyelesaian Hambatan Ekspor Mineral Demi Jaga Kepastian Berusaha
Rapat koordinasi lintas sektor dipimpin Kepala Staf Kepresidenan untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral.
Papuanewsonline.com - 27 Jul 2026, 21:50 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal penyelesaian berbagai kendala dalam implementasi kebijakan guna menjaga kepastian berusaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat penanganan hambatan pada kegiatan ekspor mineral.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7). Pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian persoalan yang menyebabkan terhambatnya ekspor mineral.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha yang terkait dengan sektor pertambangan dan ekspor mineral. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara terpadu.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, KSP mendorong penyusunan pedoman yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pedoman itu juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekspor mineral agar berjalan lebih efektif.
Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan aktivitas ekspor tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga agar iklim investasi dan dunia usaha tidak terganggu akibat berbagai hambatan administratif maupun regulasi.
Sebagai delivery unit Presiden, KSP menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.
KSP juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian bagi kegiatan usaha.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penyelesaian hambatan ekspor mineral dapat segera terwujud sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta tetap menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan tata kelola yang baik.
Penulis: Jid
Editor: OF
