Pansus DPRK Kuliti PT Freeport: Mogok Sah Dibilang Mangkir

Papuanewsonline.com, Mimika  -

Pansus DPRK Mimika bongkar habis borok PT Freeport Indonesia!

Klaim Freeport soal pekerja mogok 2017 yang dicap mangkir, sudah dipanggil patut, dan diberi bantuan kemanusiaan, dikuliti habis karena  Tidak ada dasar hukum.

Aser dari Pansus DPRK Mimika yang bicara blak-blakan.

MOGOK SAH, BUKAN MANGKIR!

"Selama pekerja masih menjalankan mogok kerja yang sah akibat gagalnya perundingan dan kondisi tidak aman di lokasi kerja, perusahaan tidak dapat memperlakukan mereka sebagai pekerja mangkir," tegas Aser melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (1/8/2026)

Komunikasi mogok wajib lewat serikat pekerja sesuai PKB. "Bukan main panggil sepihak," Ujarnya.

PEMANGGILAN FIKTIF?

Freeport klaim sudah panggil semua pekerja secara patut. Pansus bilang: BOHONG.

"Faktanya, menurut dokumen yang kami pelajari, tidak semua pekerja menerima pemanggilan sebagaimana diklaim perusahaan," ungkap Aser.

BANTUAN KEMANUSIAAN GAIB

Yang paling parah, bantuan kemanusiaan 2017 yang diklaim Freeport itu TIDAK ADA BUKTINYA!

"Yang kami ketahui adalah adanya berbagai tawaran penyelesaian dari perusahaan. Namun, hal itu bukan merupakan kesepakatan yang lahir dari perundingan dengan para pekerja mogok sebagai pihak yang terdampak langsung," katanya.

TUNTUTAN PEKERJA TETAP SAMA

Kepastian hukum status kerja dan hak normatif yang digantung bertahun-tahun.

Pansus juga soroti pelanggaran fatal Freeport: mengganti pekerja mogok sah dengan tenaga kerja lain.

"Karena yang kami pahami adalah bahwa ini adalah pelanggaran," tegas Aser.

Pansus janji kaji tuntas semua dokumen sebelum keluarkan rekomendasi resmi.

(OF)