Pemda Mappi Selesaikan Pembayaran Tanah di 14 Titik sebesar 59 M yang bersumber dari APBD-P 2022

Papuanewsonline, MAPPI - Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 59.000.000.000 (Lima Puluh Sembilan Miliar), Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Panitia Pengadaan Tanah melakukan transaksi pembayaran lokasi tanah untuk (14) Empat Belas titik menggunakan sistem pembayaran langsung di transfer kepada rekening pemilik tanah.

14 titik lokasi tanah yakni, Lokasi Pembangunan Terminal Simpang Mur, Tanah Lapangan Upacara Kepi, Lokasi Tanah Bandara Kepi Qatpera, Lokasi Tanah Bandara Kepi Yarqhom, Lokasi Tanah Kantor Kejaksaan, Lokasi Pembangunan Asrama MSC, Lokasi Tanah Pembangunan Kantor Pertanahan, Lokasi Tanah SD YPPK St. Yosep Monana, Lokasi Tanah Pembangunan Pusat Pelatihan, Lokasi Tanah Pembangunan Pasar Kuliner, Lokasi Tanah SD Muin, Lokasi Tanah Bandar Udara Girimio Aboge, Lokasi Tanah Pembangunan Dermaga Penyebrangan ASDP Bade, Lokasi Pembangunan Kantor dan Rumah Mesin PT. PLN Area Merauke Lisdes Bade.

Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si menjelaskan, pengadaan tanah untuk fasilitas pemerintah yang mau dijual oleh masyarakat, tentu harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang ditujukan, sehingga dinas tersebut dapat melakukan perencanaan secara akurat, dan tanah tersebut harus didasari dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Khusus bidang pertahanan di dinas perumahan dan permukiman mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendataan aset tanah yang ada di kabupaten mappi.

"Lokasi tanah yang dibayar oleh pemerintah daerah ini apakah sudah jadi aset pemerintah atau belum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan ini menjadi cacatan penting yang harus dilakukan terkait pendataan aset-aset daerah baik kendaraan, bangunan, tanah maupun aset lainnya. Kepada masyarakat khusus berkaitan dengan pengurusan lokasi tanah dengan pemerintah, tentu sudah terpusat di dinas perumahan dan permukiman, sehingga bisa dikoordinasikan untuk proses pengurusan lokasi tanah yang mau dijual pada pemerintah," jelas Penjabat Bupati Mappi dalam kesempatan itu, Kamis (22/12/22).

Ia juga menerangkan, prosedur pembayaran tanah oleh panitia pengadaan tanah yang dibentuk, harus berkoordinasi dengan pemilik tanah untuk melihat langsung secara keseluruhan lokasi tanah tersebut layak atau tidak. Dan kedepannya akan diterapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), agar satuan harga jual permeter bisa diketahui secara keseluruhan oleh dinas pendapatan daerah, dan akan ditetapkan berdasarkan peraturan bupati.

"Untuk harga tanah disepakati secara bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah, sehingga disitulah akan ada mediasi kesesuaian harga pembelian tanah, dan dari hasil mediasi tanah akan dilaporkan kepada bupati. Kemudian sistem pembayaran tanah dilakukan secara transfer rekening, maka khusus pada masyarakat yang hari ini menerima uang tanah, harap kalau ada oknum pejabat yang meminta pemotongan uang tanah harap dilaporkan kepada saya," tegas Penjabat Bupati.

Penjabat Bupati terangkan, sebenarnya ada (14) empat belas lokasi tanah yang diselesaikan oleh pemerintah saat ini, tetapi karena ada dua lokasi tanah yang belum diselesaikan secara baik, maka pemerintah hanya selesaikan yang  12 lokasi tanah tersebut. Uang yang disediakan oleh pemerintah sudah ada di rekening masing-masing pemilik tanah, dan untuk sementara 2 lokasi tanah yakni tanah lapangan upacara kepi dan lokasi tanah bandar udara girimio aboge sementara rekeningnya diblokir, nanti setelah 2 lokasi tanah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, maka uang tanah akan di transfer ke rekening pemilik tanah.

"Harapan saya segala dokumen-dokumen serta administrasi pembayaran tolong dilengkapi secara baik dan benar, dokumen pelepasan tanah juga harus langsung diserahkan pada panitia pengadaan tanah, supaya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membayar lokasi tanah tersebut. Pembayaran lokasi tanah  akan dibayar selamat dua hari, sehingga sangat diharapkan pada masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di kota kepi, dan uang yang diberikan oleh pemerintah harap bisa digunakan dengan baik terutama untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga," tutupnya (Redaksi)