Penandatangan MoU Pemkab Mappi Bersama BPKP Provinsi Papua
Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Mappi bersama BPKP Provinsi Papua tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mappi.
Papuanewsonline.com - 11 Jan 2023, 16:13 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, MAPPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi jalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Papua.
Memorandum of Understanding (MoU)
antara Pemkab Mappi bersama BPKP Provinsi Papua tentang pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mappi.
Penandatanganan MoU antara Pemkab
Mappi bersama BPKP Provinsi Papua
dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022.
Kerjasama tersebut sebagai bentuk
tindaklanjut dari surat Bupati Mappi
Nomor 900/008/BUP/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal pendampingan
pengelolahan keuangan daerah.
Dilaksanakannya perjanjian
kersama sebagai bentuk kegiatan Asistensi penerapan Financial Management
Informasi System (FMIS) pada pemerintah Kabupaten Mappi.
PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar
S.STP,M.Si menyebutkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dan BPKP tanggal 03 september 2020. Maka Pemkab Mappi menjalin kerjasama untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan serta
aparat pengawasan intern pemerintah yang kapabel. Guna pengawasan tata kelola
keuangan dan pembangunan daerah serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
SDM aparatur pemerintah daerah.
Kata PJ Bupati, penerapan system
FMIS dilaksanakan mulai tahun anggaran 2023, hal ini guna untuk mendukung
aplikasi SIPD yang menjadi amanat Kementerian Dalam Negeri.
"Oleh karen itu melalui
penerapan FMIS kami berharap pemberdayaan aparatur pengelola keuangan daerah
disetiap OPD dapat mandiri profesional dalam penerapan pengelolaan keuangan
daerah dan tidak lagi bergantung kepada konsultan yang selama ini dikelola oleh
pihak konsultan, yang mana membutuhkan anggaran setiap tahun yang cukup besar
untuk membayar pihak konsultan dalam pendampingan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Mappi,"pungkasnya. (Redaksi)