logo-website
Kamis, 20 Agu 2026,  WIT

Pertemuan Bersejarah IPWP di Parlemen Australia Angkat Suara Krisis Kemanusiaan Papua

Cabang Australia dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) menggelar pertemuan publik bersejarah pertamanya di Gedung Parlemen, Canberra, pada Senin (17/8/2026).

Papuanewsonline.com - 20 Agu 2026, 12:35 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Pertemuan IPWP di Parlemen Australia

Papuanewsonline.com, Canberra — Cabang Australia dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) menggelar pertemuan publik bersejarah pertamanya di Gedung Parlemen, Canberra, pada Senin (17/8/2026). 

Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pertemuan yang dipimpin Senator David Shoebridge ini membuka lembaran baru solidaritas antar-lembaga perwakilan rakyat kawasan terhadap nasib rakyat Papua Barat.

Dalam pidato pembukanya, Shoebridge menegaskan pertemuan ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara jujur. 

“Meskipun Australia tetap menjalin persahabatan dengan Indonesia, seorang sahabat yang baik berkewajiban untuk saling menyampaikan kenyataan, termasuk hal-hal menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap hak rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan, tanah, ekonomi, budaya, dan bahasa mereka sendiri,” ujarnya tegas.

Presiden ULMWP, Benny Wenda, yang turut hadir dalam delegasi menyampaikan bahwa Australia selaku kekuatan terbesar di kawasan Pasifik memiliki kewajiban moral untuk memperhatikan nasib rakyat Papua Barat. 

Ia mendesak agar pemerintah Australia terus menekan pihak Indonesia, terutama menjelang Forum Kepulauan Pasifik di Palau, guna merealisasikan seruan kunjungan mandiri Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua.

Dr. Siobhan McDonnell turut menyampaikan kekhawatiran atas kerusakan hutan hujan Papua yang setara dengan hutan Amazon, serta memprihatinkan lebih dari 122.931 warga yang tercatat telah menjadi pengungsi internal hingga awal tahun ini. 

Penolakan akses bagi lembaga internasional dinilai semakin menyulitkan upaya pemantauan dan penanganan krisis kemanusiaan yang sebenarnya sedang berlangsung.

Pertemuan yang dihadiri para anggota parlemen dari berbagai latar belakang partai ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan sejatinya tidak dibatasi oleh perbedaan politik.

Penulis: Jid

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE