logo-website
Selasa, 17 Sep 2024,  WIT

Sambangi Sumut, Satgassus Pencegahan Tipikor Polri Lakukan Monitoring Proyek APBN

Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK)

Papuanewsonline.com - 09 Agu 2024, 23:12 WIT

Papuanewsonline.com/ Ekonomi

Papuanewsonline.com, Jakarta-

Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada proyek-proyek pemerintah terus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kali ini Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri bergerak di Provinsi Sumatera Utara, melakukan monitoring dan evaluasi  pada sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi  yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024. 

" Benar, Monitoring ini dilakukan dari  tanggal 5 sampai 8 Agustus 2024," ucap Anggota Satgassus Mabes Polri Yudi Purnomo melalui keterangan tertulis yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Jumat (9/8/2024).

Yudi Purnomo mengatakan, Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI  dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK) bersama Andre Dedy Nainggolan (eks Penyidik KPK), Andy Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Arfin Puspo Melistyo.

" Untuk monitoring ini, bukan hanya Satgassus pencegahan Polri, karena Kita juga menggandeng Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian  dipimpin oleh Bpk Rahmanto, Ibu Wahyuni Setyo Lestari dan bapak  Arpin," jelasnya.

Kata Yudi, Ada beberapa Proyek Irigasi Tersier di Sumatra Utara  yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi (Monev) yakni,

1. Di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp. 8.550.000.000,- (T.A. 2023) dan Rp. 14.905.000.000,- (T.A. 2024);

2. Di Kabupaten Simalungun dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp. 997.500.000,- (T.A. 2022) dan Rp. 6.386.250.000,- (T.A. 2024)

3. Di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.600.000.000,- (T.A. 2023) dan Rp. 1.200.000.000,- (T.A. 2024);

4. Di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp. 5.049.384.700 (T.A. 2024).

Sedangkan Proyek Irigasi yang dipantau diantaranya, 

Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT),

Pembangunan/ Rehabilitasi bangunan Pelengkap irigasi, 

Pembangunan Damparit,

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam.


Sementara itu, Ketua tim Satgassus pencegahan tindak pidana korupsi  Mabes Polri, Harun Al Rasyid selaku Ketua Tim menyatakan bahwa Berdasarkan hasil monitoring bersama di lapangan, tim dapat melihat langsung kondisi  lapangan, dimana 

Untuk proyek pembangunan saluran irigasi tersie di Serdang Bedagai 

tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari DAK Irigasi sudah dapat dimanfaatkan oleh petani, sedangkan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi tahun anggaran 2024 belum dimulai karena sedang dalam tahap pencairan.

Sedangkan di Simalungun 

Monitoring dilaksanakan di Kecamatan Tanah Jawa, dimana Kebutuhan air pada wilayah ini cukup banyak, khususnya ketika masuk musim kemarau dikarenakan merupakan masa tanam kedua. Oleh karena itu pembangunan jaringan saluran irigasi tersier yang menggunakan DAK Irigasi tahun 2022 harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

" Jadi pada penyaluran DAK Irigasi tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian antara menu kegiatan dengan rencana kegiatan yang dimaksudkan oleh kelompok tani, hal ini dapat disebabkan adanya kesalahan administrasi pada saat memasukkan RK ke dalam aplikasi DAK," ucapnya.

Lanjut Harun, Tim juga melakukan 

Monitoring sampling dilakukan pada Desa Pasaribu Tobing Jae dan Tapian Nauli II, di Tapanuli Tengah, dimana  Sebagian tanah pertanian di wilayah ini beralih fungsi menjadi lahan sawit.

" Dengan kontur daerah berbukit daerah ini dialiri air yang bersumber dari mata air dan sumber-sumber air yang debitnya kecil pada musim kemarau sehingga dibutuhkan saluran irigasi yang mampu mengairi air dengan optimal,  jika sekitar lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan sawit maka dapat berpotensi menyerap air tanah dan irigasi yang diperuntukkan untuk tanaman pangan," terangnya.

Harun menerangkan dari hasil monitoring terlihat bila Proyek DAK Pertanian 2024 di Tapanuli Tengah sudah berjalan, meskipun pencairan dana masih pada tahap pertama.


Lanjut dia, tim juga melakukan monitoring di Tapanuli Utara untuk penyaluran DAK Pertanian 2024, dimana  dilaksanakan di Huta Raja Hasundutan Kecamatan Sipoholon.

" Kalau di Tapanuli Utara, tampak pembangunan irigasi air tanah dalam tanaman pangan didapati proyek sudah berjalan, pengeboran air dan pembuatan bangunan rumah pompa sudah dilaksanakan," ujar Harun.

Dikatakanya, Dengan kontur perbukitan diharapkan keberadaan irigasi air tanah dalam, dapat meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Harun menjelaskan, tim juga melakukan Monitoring kedua  di Aek Raja Kecamatan Parmonanga, dimana pada  wilayah tersebut, dibangun Damparit yang digunakan untuk mengairi sawah yang sudah lama tidak digunakan lantaran tidak ada jaringan irigasi yang tersedia.

" Jadi pembangunan damparit ini untuk mengairi lahan pertanian sekitar 30 hektare," jelasnya.

Harun menerangkan, Kegiatan pemantauan lapangan ini bentuk representasi dari MOU Kapolri dengan Menteri Pertanian.

" Monitoring ini juga bagian dari Penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar upaya pencegahan Tipikor dapat dilakukan lebih intensif dan massif sehingga Ketahanan Pangan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan," Pungkasnya.(tim)



Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE