Selesaikan Konflik di Papua, TPNPB/OPM Mengaku Siap Duduk Satu Meja Dengan Pemerintah Indonesia
Bisa juga difasilitasi oleh Negara tetangga dalam perundingan ini
Papuanewsonline.com - 11 Jul 2025, 16:46 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Jayapura-,
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB bersedia duduk satu meja berunding dengan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Hal ini disampaikan juru bicara TPNPB/OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Jumat (11/7/2025).
" Kami menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Natalius Pigay, Yusril Izha Mahendra dan kepada semua kabinet merah putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa TPNPB bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri perang antara kami dengan Militer Pemerintah Indonesia diatas Tanah Papua," ucap Sebby Sambom.
Lanjut Sebby kalaupun Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan TPNPB/OPM, maka harus difasilitasi oleh PBB atau lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia.
" Bisa juga difasilitasi oleh Negara tetangga dalam perundingan ini," Tegasnya.
Lanjut Sebby bahwa Tujuan dari perundingan tersebut ialah demi kemanusiaan sehingga lebih dari 97.000 warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.
" Selain kembali, para pengungsi ini juga diharapkan mendapat bantuan kemanusiaan dari Lembaga-lembaga terkait setelah mengungsi diberbagai daerah di Tanah Papua," Terangnya.
Ditambahkan Sebby, penarikan seluruh personel militer indonesia dari Tanah Papua adalah sebagai bentuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara TPNPB dengan Militer Pemerintah Indonesia.
" Kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan 36 Kodap menolak dengan tegas penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua," Tegas Sebby Sambom.
Kata Dia, Penunjukan Gibran ke Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia dimata dunia internasional atas desakan PBB dan masyarakat Internasional kepada negara indonesia.
" Hanya pencitraan untuk menghambat akses kunjungan PBB ke Tanah Papua terkait persoalan konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil," Sorotnya.
Sebby menjelaskan TPNPB/OPM menganggap penunjukan Wapres Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
" Persoalan konflik di Papua karena ada sejarah yang harus diluruskan oleh kami dengan pemerintah indonesia, sehingga PBB harus terlibat dalam penyelesaian akar persoalan konflik di Papua sebagaimana pada tanggal 15 Agustus 1962, PBB juga aktif terlibat dalam sengketa wilayah West Niew Guinea sekarang West Papua," Imbuhnya.
Lanjut Sebby, Sejarah Papua harus diluruskan dan diselesaikan terlebih dahulu.
" Jika tidak maka semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Papua dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua hanya membuang-buang waktu dan energi sendiri, karena kami siap lawan," tandas Sebby.
Sebby secara tegas mengatakan bahwa Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan di Tanah Papua, Karena pembangunan bukan solusi utama penyelesaian akar persoalan konflik.
" Konflik bersenjata antara Militer Pemerintah Indonesia dengan pasukan TPNPB di seluruh Tanah Papua terjadi karena ada persoalan sejarah Papua yang harus di diselesaikan oleh kami dengan pemerintah indonesia di Markas PBB," Pungkasnya.(red)
