Serangan di Pos Gunung Mebrok, TPNPB Kodap III Tegaskan Konflik Papua Tak Bisa Diabaikan
Penyergapan di Distrik Mebrok Nduga Tewaskan Satu Aparat, TPNPB Desak Penyelesaian Akar Konflik Papua Melalui Perundingan Internasional
Papuanewsonline.com - 05 Feb 2026, 16:45 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Nduga - Siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB yang diterima pada Rabu, 4 Februari 2026, melaporkan terjadinya penyerangan terhadap pos militer Indonesia di Pos Gunung, Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma.
Berdasarkan laporan resmi Komandan Batalyon Empat Mugi,
Nereminus Gwijangge, dari medan perang, penyergapan tersebut terjadi pada 11
Januari 2026 siang dan mengakibatkan pos militer mengalami kerusakan serius
serta menewaskan satu aparat militer Indonesia.
Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi bersenjata
yang terus dijalankan TPNPB dalam rangka menekan pemerintah Indonesia agar
segera menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua yang dinilai belum
pernah dituntaskan secara menyeluruh.
Laporan terpisah dari Berenti Gwijangge menyebutkan bahwa
rangkaian penyerangan akan tetap berlanjut dan tidak akan dihentikan hingga
Presiden Prabowo Subianto bersedia membuka ruang dialog dan perundingan
internasional bersama TPNPB untuk membahas penyelesaian konflik Papua.
Dalam pernyataannya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
menegaskan agar pemerintah Indonesia tidak menutupi konflik bersenjata di Papua
dengan mengalihkan perhatian pada isu-isu internasional, sementara di dalam
negeri konflik bersenjata terus berlangsung dan memakan korban dari berbagai
pihak.
TPNPB juga menyerukan kepada komunitas internasional dan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar turut mengambil peran aktif dalam
mendorong penyelesaian akar persoalan politik di Tanah Papua, yang telah memicu
konflik berkepanjangan selama lebih dari setengah abad.
Konflik tersebut dilaporkan telah menyebabkan ratusan ribu
warga sipil mengungsi, jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan aparat, serta
kerusakan luas terhadap berbagai fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit,
dan gereja akibat operasi militer yang terus berlangsung di kawasan permukiman.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menilai bahwa tanpa
keterlibatan aktif komunitas internasional, konflik di Papua berpotensi terus
berulang dan memperparah krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat sipil.
Situasi keamanan di wilayah Nduga dan sekitarnya hingga kini
dilaporkan masih rawan, seiring meningkatnya intensitas kontak senjata antara
kelompok bersenjata dan aparat keamanan di sejumlah titik strategis.
Perkembangan ini kembali menegaskan kompleksitas konflik Papua yang memerlukan pendekatan komprehensif, dialog terbuka, serta langkah-langkah konkret untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut, baik dari kalangan sipil maupun aparat.(GF)