TPNPB Klaim Tanggung Jawab atas Tewasnya Karyawan PT Freeport di Tembagapura

Papuanewsonline.com, Mimika - Insiden penembakan terjadi di kawasan Tembagapura, Papua Tengah, pada 11 Maret 2026, yang mengakibatkan satu karyawan PT Freeport McMoRan tewas dan satu lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kembali menyoroti situasi keamanan di wilayah pertambangan yang kerap menjadi titik konflik.

Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui pernyataan resminya mengakui bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Korban yang meninggal dunia diketahui bernama Simson Mulia, sementara rekannya mengalami luka akibat serangan tersebut.

Komandan TPNPB di wilayah Tembagapura, Mayor Jeki Murib, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan berdasarkan perintah pimpinan kelompok mereka. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap ilegal.

"Penembakan tersebut kami lakukan karena telah mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh perusahaan ilegal yang beroperasi di atas Tanah Papua segera ditutup karena dampak dari itu masyarakat adat menjadi korban dan sumber daya alam dirampas oleh pemerintah kolonialisme Indonesia yang didukung oleh negara-negara kapitalisme asing di seluruh dunia,"

Dalam keterangannya, Mayor Jeki Murib juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompoknya bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, melainkan bagian dari perjuangan yang mereka yakini.

"Kami melindungi sumber daya alam Papua yang terus dicuri dan dirampok oleh negara kolonialisme Indonesia serta antek asing yang sejak tahun 1967 telah merusak kekayaan alam Papua serta membunuh manusia Papua tanpa adanya rasa kemanusiaan," katanya

Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mengeluarkan pernyataan yang berisi imbauan kepada seluruh jajarannya di berbagai wilayah Papua. Pernyataan tersebut menegaskan sikap kelompok dalam menghadapi aktivitas yang mereka anggap merugikan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi para pekerja dan masyarakat sipil yang berada di sekitar wilayah konflik. Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut berpotensi terganggu akibat meningkatnya risiko keamanan.

TPNPB juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang mereka anggap ilegal serta memenuhi hak-hak masyarakat adat Papua.

"Kami tidak akan berhenti berjuang sampai pemerintah Indonesia mengakui hak-hak kami dan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Papua," tutup sambom.

Insiden ini kembali menegaskan bahwa wilayah Tembagapura masih berada dalam kondisi rawan konflik. Aparat keamanan diharapkan meningkatkan pengamanan, sementara upaya dialog dan penyelesaian konflik secara damai dinilai menjadi langkah penting ke depan.

Penulis: Hendrik

Editor: GF