Uang Ada, Pembangunan Mandek! Yulianus Dibitau Bongkar Serapan APBD Mimika 2026

Papuanewsonline.com, Mimika - Kritik pedas kembali dilontarkan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika. Tokoh Pemuda dan Pengusaha Muda Amungme, Yulianus Dibitau, secara terbuka mendesak agar persoalan lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika 2026 segera disampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Pernyataan itu disampaikan Yulianus pada Rabu (6/8/2026) sebagai bentuk kekecewaan atas lambatnya realisasi pembangunan di tengah tahun anggaran yang sudah memasuki penghujung.

"Rakyat telah memberikan dukungan, memilih, dan mempercayakan kepemimpinan kepada mereka. Kini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, kapan anggaran daerah yang besar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?" tegas Yulianus.

APBD Dipangkas, Pembangunan Masih Mandek

Berdasarkan pengamatan di lapangan, keluhan utama masyarakat adalah anggaran belanja daerah yang tidak kunjung direalisasikan. 

Yulianus menyoroti anomali anggaran Mimika. Dulu APBD Mimika hampir mencapai Rp9 triliun dan termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Kini dipangkas drastis hingga tersisa sekitar Rp4 sampai Rp5 triliun.

"Pertanyaannya, ke mana arah kebijakan tersebut? Apakah ada pertimbangan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat? Masyarakat ingin tahu bagaimana anggaran itu akan digunakan. Jangan sampai anggaran hanya disimpan, sementara rakyat terus menunggu pembangunan yang tidak kunjung berjalan," kritiknya.

Menurutnya, ironi terjadi di lapangan. Di saat anggaran tersedia, pembangunan kampung mandek, program desa tidak jalan, dan berbagai kegiatan strategis lainnya belum terealisasi. Banyak desa di Mimika belum merasakan manfaat anggaran.

"Penghematan" Disebut Kegagalan

Yulianus mewanti-wanti pemerintah agar tidak berlindung di balik narasi penghematan anggaran.

"Jangan sampai nanti muncul alasan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan penghematan anggaran dengan mengembalikan sisa anggaran ke negara. Jika itu terjadi sementara masyarakat masih hidup dalam kesulitan, tentu ini menjadi persoalan serius. Itu bukan prestasi, itu kegagalan," ujarnya tajam.

Ia menegaskan Mimika adalah daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia karena adanya tambang emas terbesar. Namun paradoksnya, rakyat masih bergelut dengan kebutuhan dasar.

Fungsi Pengawasan DPRD Disentil

Dalam rilisnya, Yulianus juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Mimika.

"Sejumlah proyek belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya menilai fungsi pengawasan DPRD juga perlu diperkuat. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan, bukan diam," katanya.

Di akhir pernyataannya, Yulianus mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika segera mempercepat realisasi program karena waktu tahun anggaran 2026 semakin menipis.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Mimika, mulai dari Amungme, Kamoro, OAP, tokoh agama, ormas, hingga organisasi Kristen dan Islam untuk mengawal jalannya pemerintahan.

"Jangan biarkan anggaran besar ini mengendap sementara rakyat susah," pungkas Yulianus Dibitau.

Penulis: Hendrik

Editor: OF