logo-website
Kamis, 23 Jul 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Dialog Interaktif 60 Menit Menjadi Ajang Diskusi Penting Mengenai Peran Polwan Dalam Pemilu 2024 Papua news online.com, Jayapura - Suasana Stasiun LPP TVRI Papua semakin semarak dengan kehadiran sejumlah narasumber dalam Dialog Interaktif Papua 60 Menit dengan tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju", Rabu (23/8).Acara yang digelar pada Rabu (23/8) ini menjadi ajang diskusi penting tentang peran Polwan dalam mengamankan Pemilu 2024 dan transparansi dalam rekrutmen Polri Tahun 2023.Ketiga narasumber yang menghiasi panggung diskusi ini adalah Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota Kompol Dian Novita Pietersz, S.I.K, Gadik SPN Polda Papua Ipda Sarah Kafiar, dan Briptu Ivana Mandibodibo, Ba Biro SDM Polda Papua.Dalam dialog yang penuh makna ini, Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota menyampaikan pesan penting mengenai peran Polwan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa Polwan memiliki peran krusial dalam mengajak masyarakat untuk mendukung Pemilu 2024 secara damai serta mewujudkan program-program pemerintah yang bertujuan memajukan Indonesia."Kami akan mengerahkan seluruh personel untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024, termasuk Polwan yang juga akan turut berkontribusi dalam menjalankan tugas ini dengan baik," jelas Kasat Lantas.Ipda Sarah Kafiar, yang merupakan tenaga pendidik di SPN Polda Papua, menjelaskan peran SPN dalam mendidik calon anggota Polri dalam menghadapi Pemilu. Materi khusus seperti pengawalan Pemilu diajarkan guna mempersiapkan para calon anggota Polri secara mental dan fisik dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024.Dalam kesempatan yang sama, Briptu Ivana Mandibodibo menggarisbawahi peran Polwan sebagai abdi negara serta ibu rumah tangga. "Meski memiliki tugas yang tidak mudah, hal ini justru menjadi motivasi bagi kami. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas, seiring dengan tanggung jawab sebagai ibu," ungkapnya.Tak hanya membahas Pemilu, Briptu Ivana juga menyoroti rekrutmen Polri yang semakin transparan. Ia berharap generasi putra dan putri Papua yang ingin mengabdikan diri pada Institusi Polri untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Polri, Kapolri, dan Kapolda Papua atas dukungan yang diberikan kepada generasi penerus di Tanah Papua,” ucapnya.Dalam kesatuan pendapat, narasumber yang hadir dalam dialog ini mencerminkan semangat dan komitmen Polwan dalam mendukung Pemilu damai dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dialog Interaktif Papua 60 Menit menjadi wadah penting bagi para narasumber untuk menyuarakan peran Polwan dalam masyarakat dan Institusi Polri.PNO-11 24 Agu 2023, 08:46 WIT
Kapolda Papua Mengawasi Langsung Bakti Kesehatan Di Kampung Bonggo Papuanewsonline.com, Sarmi – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., bersama dengan PJU Polda Papua dan Forkopimda Kabupaten Sarmi, turut memantau pelaksanaan kegiatan Bakti Kesehatan yang diselenggarakan oleh Biddokkes Polda Papua. Kegiatan tersebut juga disertai dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Bonggo, Kabupaten Sarmi.Acara ini berlangsung pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, dan digelar di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dengan dihadiri Pejabat Utama Polda Papua, Pj. Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Jumriati, S.H., Kasdim 1712/Sarmi Mayor Inf Ahmad, Kapolres Sarmi AKBP Timur Santoso, S.I.K., MAP, serta tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan agama dari Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi.Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., Kapolda Papua, mengawasi langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan yang dikoordinasi oleh Biddokkes Polda Papua. Ia juga turut serta dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Bonggo, Kabupaten Sarmi.Dalam pernyataannya, Kapolda Papua menjelaskan bahwa kegiatan Bakti Kesehatan ini dilaksanakan oleh Biddokkes Polda Papua dan merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. “Kami juga ingin memberikan dukungan nyata kepada masyarakat melalui pemberian bantuan sosial di tengah-tengah mereka," ucapnya.Bakti Kesehatan yang dihadiri Kapolda Papua ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Bonggo, Kabupaten Sarmi. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.“Dalam upaya menjaga dan mempererat hubungan dengan Masyarakat, kami terus berkomitmen untuk berada di sisi masyarakat dalam memberikan pelayanan dan dukungan, baik dalam hal kesehatan maupun dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka," tutur Irjen Mathius.Dengan hadirnya Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., serta berbagai tokoh penting dalam acara ini, diharapkan bahwa kegiatan Bakti Kesehatan dan pemberian bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Bonggo, Kabupaten Sarmi, serta mempererat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat setempat. (PNO-12) 24 Agu 2023, 07:35 WIT
Polres Puncak Tangani Kasus Penembakan dan Pembakaran Yang Terjadi di Kabupaten Puncak Papuanewsonline.com, Puncak -Kepolisian Resor Puncak tengah melakukan penanganan kasus serangan bersenjata yang terjadi di Kompleks Pasar Tradisional Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Seorang warga bernama Lukman Ahmad (32) menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis KKB.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom menjelaskan bahwa penembakan terjadi di Kompleks Pasar Tradisional Ilaga dan Korban mengalami luka tembus pada bagian pelipis hingga belakang kepala.“Selain itu, Kelompok Kriminal Bersenjata juga diduga terlibat dalam melakukan aksi pembakaran bangunan di Jalan Pinggir, Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak,” ucapnya.Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia, S.Sos menambahkan kronologi kejadian berawal sekitar pukul 18.40 WIT saat korban sedang berada di kios miliknya, tidak lama kemudian korban mendengar suara langkah seseorang yang mendekatinya dan dengan cepat melakukan penembakan ke arah korban menggunakan senjata laras pendek.“Saat aparat keamanan TNI-Polri merespons suara tembakan, korban ditemukan terluka dan berdarah di kepala, namun kondisinya masih sadar. Meski aparat keamanan sudah melakukan penyisiran, pelaku tidak ditemukan di area TKP yang kemungkinan telah melarikan diri,” terangnya.Ia menyampaikan, setelah korban berhasil dievakuasi ke RSUD Ilaga untuk mendapatkan penanganan medis, tidak berselang lama aparat TNI-Polri mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pembakaran terhadap bangunan Gudang Beras milik Pemda Puncak bersamaan dengan suara tembakan pistol yang diduga senjata yang sama untuk menembak korban.“Aparat gabungan hingga saat ini sedang melakukan pengamanan ketat di sekitar RSUD Ilaga dan patrol disekitar Kota Ilaga. kami juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta motif di balik 2 kejadian ini,” ujar Kapolres.Dalam menghadapi situasi ini, aparat keamanan gabungan TNI-Polri berkoordinasi dan menjaga situasi agar tetap terkendali. Terdapat kekhawatiran bahwa situasi di sekitar Kompleks Pasar Tradisional Ilaga masih rawan, sehingga tindakan pengamanan dan patroli terus dilakukan.“Rencananya korban akan dievakuasi besok pagi menuju RSUD Timika guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” tutup Kompol I Nyoman.PNO-11 24 Agu 2023, 07:29 WIT
Polri Berhasil Meraih Dua Penghargaan Dari MURI Setelah Menanam 21 Juta Bibit Pohon Papuanewsonline.com, Sukabumi - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menorehkan prestasi gemilang di tahun 2023. Melalui Program Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dapat diraih, yakni menanam kurang lebih 21 juta bibit pohon.Dua penghargaan yang diraih Polri dari MURI yaitu, penanaman pohon secara serentak terbanyak di 34 Polda dan 510 Polres serta seluruh Polsek di Indonesia. Kedua, penanaman pohon secara serentak oleh perwakilan kepala kepolisian negara sahabat terbanyak di Labuan Bajo, NTT, yang berlangsung pada Rabu (23/8/2023) hari ini. Kedua kegiatan penanaman pohon serentak ini dipimpin langsung oleh Kapolri di Pulau Rinca.Dua penghargaan MURI diterima Kapolri yang diwakilkan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo di Sekolah Pembetukan Perwira (Setukpa), Sukabumi, Jawa Barat, disela-sela acara penanaman pohon. "Polri melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia lebih dari 21 juta pohon. Ini telah memecahkan rekor MURI," kata perwakilan MURI, Awan Rahargo di Setukpa Polri.Awan berharap penanaman pohon yang dilakukan Polri memberikan nafas baru untuk bumi. "Perkenankan atas prestasi penanaman pohon oleh Polri, lembaga nasional pencatat rekor MURI memberikan penghargaan penanaman terbanyak serentak pada hari ini juga," ujarnya.Sementara As-SDM Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Hari Kemerdekaan RI ke-78 menjadi momentum bagi anggota Polri untuk bisa berkontribusi di tengah perubahan iklim dengan melakukan penanaman pohon. Dedi menuturkan kegiatan penanaman pohon telah dilakukan sejak 18 Agustus, 23 Agustus hingga Oktober di 34 Provinsi, 510 Polres dan 3000 Polsek.Dedi menegaskan penanaman pohon merupakan komitmen dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh komponen bangsa untuk menghijaukan Indonesia, melestarikan dan memperbaiki iklim."Indonesia merupakan paru-paru dunia, ini merupakan kewajiban anak bangsa dan memiliki tanggung jawab untuk bersama menjaga alam Indonesia. Bapak Kapolri melakukan penanaman pohon bersama 16 delegasi di Pulau Rinca yang memiliki kepedulian. Kita juga harus memiliki kepedulian yang sama," tandas Dedi.Lebih lanjut, penanaman pohon oleh perwakilan kepolisian negara sahabat yang mengikuti acara ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo ini sambung Dedi, untuk menunjukkan bahwa Polri juga peduli pada isu-isu dunia, terutama pemanasan global.Menurut Dedi, dampak dari krisis iklim ini menyebabkan bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan. Hal itu sudah terjadi di belahan dunia seperti di Hawaii dan juga beberapa daerah di Indonesia. "Sudah banyak daerah yang dilanda kekeringan dan juga kebakaran hutan. Kualitas udara kita juga sedang tidak sehat," kata Dedi mengingatkan (PNO-12) 23 Agu 2023, 19:05 WIT
Pemkab Biak Numfor Dan Badan Pertanahan Kembali Menggelar Rakor GTRA Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Rapat Koordinasi rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Badan Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama stakeholder lainnya kembali digelar, di Swissbell Hotel Biak, Selasa (22/08/2023) kemarin.Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt .Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, ST., MM mengakatan, rakor GTRA penting dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara stakeholders, khususnya lagi sinergitas pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan penataan aset dan penataan akses. “Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria juga penting sebagai sarana penyampaian arahan pelaksanaan kegiatan, penyamaan persepsi antar anggota, sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan gugus tugas reforma agraria selama ini,” ujarya.Melalui sinergitas ini, lanjut Plt. Sekda, diharapkan persoalan agraria yang dihadapi di masyarakat dapat teratasi, serta dapat mendorong pemerintah daerah hingga ke kampung-kampung menggali setiap potensi di wilayah.Dikatakan, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria, termasuk program pembangunan stategis di wilayah Kabupaten Biak Numfor. “Kedepannya saya juga berharap agar dilakukan penataan kembali terhadap setiap wilayah yang menjadi pusat pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai data tanah objek reforma agraria (tora) Kabupaten Biak Numfor,” imbuh Bupati dalam sambutan tertulisnya. “Tim GTRA harus dapat memfasilitasi hal ini sehingga masyarakat secara mudah dapat mengakses modal baik itu keuangan, pelatihan, dan peralatan kepada pihak dari lembaga-lembaga teknis terkait,” imbuhnya.Dalam sambutan terulisnya Bupati juga mengingatkan agar tim GTRA terus bekerja sama dan bersinergi dengan semua instansi teknis guna menata aset dan akses seluruh wilayah adminitrasi pemerintah kabupaten Biak Numfor, dengan memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah juga harus menjadi perhatian serius dengan minimalisir persoalan atau sengketa di masyarakat.“Saya juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Biak Numfor harus dilaksanakan secara sistematis. mulai dari keterbukaan data, informasi, dan pelaporan dengan pendekatan secara holistik dan tematik,” pungkasnya.“Persoalan tanah supaya dapat diminimalisir, jangan ada lagi ditemui kasus kepemilikan sertifikat diatas sertifikat atau sertifikat ganda. hal ini perlu menjadi catatan penting bagi kita bersama karena kadang persoalan tanah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” imbuhnya lagi. (PNO-12) 23 Agu 2023, 18:35 WIT
Kunker Ke Sorong, Tim Kemendagri Monev Percepatan Realisasi APBD Dan Asistensi Perubahan APBD Papuanewsonline.com, Sorong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kali ini, Kemendagri menurunkan tim langsung ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2023 di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat, Selasa (15/8/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.Pada kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan, “Realisasi Pendapatan APBD Se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi sebesar 35,39% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 47,95% dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional.”Sementara itu, Realisasi Belanja APBD se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi dengan persentase rata-rata sebesar 29,51% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 39,88% dan menempati posisi kedua terendah secara nasional.Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya diantaranya, pendapatan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 39,55%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 34,39%.“Oleh karena itu, mari kita bekerjasama agar realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua Barat Daya dapat dimaksimalkan sebagaimana yang sudah dianggarkan,” kata Fatoni.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.“Jika penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar mereka memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah dibahas sejak pertengahan tahun sebumnya dan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. APBD sudah dilaksanakan sejak awal tahun bisa saja ada yang tidak daoat dilaksanakan dan bisa saja targetnya ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD pada tahun anggaran berjalan," jelas Fatoni.Sementara itu, dalam prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Fatoni mengatakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).Kegiatan monev dan asistensi dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/walikota di Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat Daya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua Barat Daya, Inspektorat serta Badan Anggaran DPR baik Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi Papua Barat Daya. (PNO-12) 23 Agu 2023, 15:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT