logo-website
Kamis, 23 Jul 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Resmikan Rumah Kebangsaan Yetelas, Kapolres Pegubin: Jaga Situasi Tetap Aman Dan Kondusif Papuanewsonline.com, Pegubin – Kepala Kepolisian Resor Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi Bastomi, S.H, S.I.K., M.I.K meresmikan Rumah Kebangsaan “Yetelas” Polres Pegunungan Bintang Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (25/8/2023).Rumah Kebangsaan "Yetelas" yang dibangun oleh Polres Pegunungan Bintang merupakan sarana dan prasarana untuk menjalin silahturahmi TNI-Polri bersama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danyon Pamtas RI-PNG Yonif 310/ Kidang Kencana Letkol Inf. Andrik Fachrizal, Wakapolres Pegunungan Bintang Kompol Micha Toding Potty, S.H., S.I.K., M.H, PJU Polres Pegunungan Bintang, Danpos Kopasgat Oksibil Lettu PAS Hendrik Kharisma, Danpos Maleo Lettu Rifal, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan Kabupaten Pegunungan Bintang.Dalam sambutannya, Kapolres Pegunungan Bintang mengucapkan terimakasih atas kehadiran dari TNI-Polri serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan dalam kegiatan peresmian Rumah Kebangsaan "Yetelas” Polres Pegunungan Bintang.“Rumah Kebangsaan yang kami namakan Yetelas ini dalam hal untuk mencakup semua masyarakat Adat di Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada intinya bersama-sama bersinergi untuk menanamkan kecintaan Tanah Air Kebangsaan Indonesia kepada seluruh Komponen masyarakat dalam hal menciptakan situasi Kamtibmas khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang agar tetap aman dan kondusif,” ucap Kapolres Pegunungan Bintang.Ia berharap setelah diresmikan rumah kebangsaan ini ada nilai-nilai yang dapat diusung sebagai sebuah pemikiran bagi Bangsa dan Negara.“Mari kita jadikan rumah kebangsaan ini sebagai wadah sharing dan bertukar pikiran antar para Tokoh yang ada di Pegunungan Bintang untuk terus melaju Indonesia Maju khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang yang kita cintai ini,” pungkasnya. (PNO-12) 26 Agu 2023, 10:06 WIT
Giliran PNS dan PKD Teladan Terima Rewards Dari Pj Bupati Mappi di Moment Resepsi Kenegaraan Papuanewsonline.com, MAPPI - Dimoment Resepsi Kenegaraan HUT RI Ke 78 Tahun 2023 di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan. Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar S.STP., M.Si memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) teladan, Jumat (18/8/2023). Penghargaan tersebut diberikan atas apresiasi dari Pemerintah Daerah terhadap para ABDI Negara yang memiliki dedikasi tinggi di Pemerintahan Kabupaten Mappi. PNS yang menerima penghargaan tersebut berjumlah 4 orang diantaranya 2 orang yang bertugas di Dinas Kesehatan dengan profesi perawat  dan 2 orang lainnya bertugas Pendidikan dengan profesi sebagai guru. Selain reward diberikan kepada PNS teladan, Pj Mappi dalam moment yang sama juga memberikan penghargaan kepada Pegawai Kontrak Daerah (PKD) teladan. Tiga orang PKD teladan yang menerima reward pada moment HUT RI ke 78 merupakan PKD atau Honorer yang dengan pengabdiannya bertugas sebagai seorang tenaga pengajar dan juga sebagai tenaga medis di Distrik di Pelosok Kabupaten Mappi. Pemerintah Kabupaten Mappi juga memberikan penghargaan kepada dua orang sesepu atas jasa pengabdian dan dedikasinya di Kabupaten Mappi. Salah seorang guru, Melania G. Tokomonowir usai menerima penghargaan mengatakan, dirinya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah dan Pj Bupati Mappi yang telah memberikan mereka penghargaan atas Pengabdiannya di Kabupaten Mappi. "Pertama saya hadir disini belum sempurna, saya mengucap syukur atas kesempatan yang luarbiasa ini kepada Tuhan Yesus. Saya juga terimkasih kepada Pemerintah Daerah dan Bapak Pj Bupati yang telah memberikan penghargaan ini. Penghargaan ini bisa jadi beban bisa juga dari motivasi bagi kami untuk terus berkarya di Kabupaten Mappi,"ungkapnya. (Redaksi 25 Agu 2023, 21:34 WIT
Polisi Selidiki TKP Kasus Kebakaran Dan Penembakan Yang Terjadi Di Puncak Papuanewspnline.com, Puncak – Kepolisian Resor Puncak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap seorang warga bernama Lukman Ahmad (32) dan kebakaran dua unit rumah yang terjadi pada Rabu (23/8/2023) sekitar pukul 19.15 wit.Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., menyebutkan olah TKP menjadi salah satu cara dari Aparat untuk mengungkap pelaku dan mencari barang bukti.“Olah TKP ini dilakukan pada Jumat (25/8/2023) sekitar pukul 11.15 wit. Tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya,” kata Kabid Humas saat diwawancarai langsung oleh awak media, Jumat (25/8/2023) sore.Kabid Humas mengatakan dua rumah yang terbakar tersebut merupakan milik Kepala Distrik Ilaga dan satu rumah milik ASN di Kabupaten Puncak.“Saya meluruskan berita sebelumnya yang mengatakan rumah wakil Bupati yang terbakar dan kejadiannya itu hari Rabu, bukan jumat pagi,” ungkap Kombes Benny.Kombes Benny mengatakan terkait penyebab kebakaran tersebut kini masih diselidiki oleh Sat Reskrim Polres Yahukimo."Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut. Selama olah TKP situasi aman terkendali, Personel telah mengamankan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Mapolres Puncak guna kepentingan penyelidikan,” ujar Kombes Benny. (PNO-12) 25 Agu 2023, 18:37 WIT
Gelar Dialog Bersama, Polda Maluku: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Terus Meningkat Papuanewsonline.com, Ambon - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah provinsi Maluku, terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2022 hingga 2023, perkara ini tercatat sudah mencapai 525 kasus.Kasubdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, AKBP Sulastri Sukijang, mengatakan, tahun 2022 penanganan perkara kekerasan perempuan dan anak tercatat sebanyak 77 kasus. Dari puluhan kasus yang terjadi, 63 diantaranya menimpa perempuan. Sementara 14 kasus lainnya dialami anak-anak. "Hingga tahun 2023 Polda Maluku dan jajaran sudah menangani 525 kasus perempuan dan anak. Jadi ada peningkatan jumlah kasus yang artinya dari tahun ke tahun naik terus," kata Sulastri saat dialog yang digelar Polda Maluku di kantor RRI Ambon, Jumat (25/8/2023). Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut yaitu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra, Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku Cherly C Laisina Patti, dan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemkot Ambon Adriana SM Sakilressy.Sulastri berharap semua elemen masyarakat maupun instansi pemerintahan dapat memberikan atensi terhadap persoalan ini. "Kami melihat hal ini harus menjadi perhatian bersama mulai dari Pemerintah, Kepolisian dan masyarakat dalam mencegahnya," harapnya. Ia mengaku, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan karena berbagai faktor. Seperti faktor ekonomi, minuman keras dan persoalan seks bebas.Terkait penanganan kasus itu, Sulastri mengaku Polda Maluku terus meningkatkan pelayanan secara maksimal. "Kami siapkan ruangan dan fasilitas yang layak kemudian juga ada ruang khusus untuk ibu menyusui dan anggota kami juga dalam pelayanan selalu mengedepankan sikap humanis agar masyarakat merasa nyaman," ungkapnya.Kendala yang masih dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, lanjut Sulastri, yaitu kurangnya personel penyidik. "Kadang-kadang pihak pelapor yang datang buat laporan, namun saat kita tindak lanjuti mereka sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ini yang menghambat proses hukum yang kita tangani. Sehingga kami sangat berharap adanya kerja sama yang baik juga dari para korban. Jika sudah melapor maka harus mendukung kami juga dalam proses pengungkapan kasus yang dilaporkan," pinta Sulastri.Masyarakat, lanjut Sulastri, masih banyak yang tertutup dengan perkara tersebut. Sehingga diharapkan kepada semua pihak terkait dapat terus memberikan sosialiasi dan pemahaman bagi mereka."Jangan takut untuk lapor karena kami Polisi siap melayani. Kami juga tegaskan bahwa Restoratif Justice dalam masalah ini tidak berlaku. Harus dituntaskan melalui proses hukum pidana, sebab kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai alasan ataupun solusi penyelesaian masalah ini," tegasnya.Sementara itu, Kabid PPA Kota Ambon Adriana Sakliressy, mengatakan, berdasarkan data yang diterima tahun 2022 perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 83 kasus."Kami juga telah bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan langkah-langkah yang kami ambil dalam pencegahan kasus ini adalah dengan bekerja sama juga dengan pihak Desa dengan membentuk kelompok pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di desa. Kami juga membuat pokja pelayanan yang khusus untuk melayani pengaduan kekerasan perempuan dan anak di desa," jelasnya.Selain melibatkan pemerintah Desa dan unsur lainnya, Adriana juga mengaku pihaknya selalu melibatkan tokoh agama dalam penanganan perkara tersebut."Kami juga selalu melibatkan tokoh agama seperti pihak majelis taklim dan pelayanan gereja untuk memberikan ceramah dan arahan terkait pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak," ujarnya.Direktur Yayasan Inayana, Cerly Laisinna, mengaku di tahun 2022 pihaknya menangani sebanyak 22 kasus. "Kami juga selalu bekerjasama dengan pemerintah dan Kepolisian sebagai mitra kami. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan itu menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," kata dia.Cerly juga berharap adanya perhatian Pemerintah terkait persoalan ini, khususnya ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan lembaga terkait yang menangani masalah ini."Ketika perempuan dapat terberdaya dengan baik maka anak-anak akan terlindungi," jelasnya.Ia mengungkapkan, saat ini masih banyak masyarakat yang awam terhadap mekanisme penanganan kasus pidana perempuan dan anak. "Sehingga kami berfikir kehadiran Pemerintah sangat penting untuk menjawab hal tersebut," sebutnya.Di sisi lain, Cerly juga memberikan apresiasi terhadap Polwan Polda Maluku yang dalam penanganan persoalan ini sangat cepat dan profesional. "Kami juga melihat Polwan kita di Polda Maluku saat ini dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat profesional dan cepat dengan sumberdaya manusia yang sangat baik sehingga kami berharap juga ada peran Pemerintah yang maksimal untuk mendukung pihak Kepolisian," harapnya"Kami selaku mitra dari kepolisian sangat berharap Polwan kita yang ada di Polda Maluku dan jajaran bisa menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Maluku khususnya generasi muda Maluku dan dengan dibantu pemerintah daerah kami yakin Polisi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mengaku, pihaknya selalu mengikuti dan memonitor setiap perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini."Kami mau sampaikan bahwa penyebab terjadinya masalah ini karena faktor ekonomi, kemudian juga masalah miras, dan juga adanya masalah seks bebas dan perselingkuhan. Sehingga kami berharap adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadar hukum yang baik dan dengan demikian kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah," harapnya.Amir berharap adanya kolaborasi semua pihak terkait persoalan ini. "Kita tau di Maluku memiliki budaya menjujung tinggi martabat dan hak perempuan sehingga dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini perlu kita libatkan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa-desa," pintanya.Amir Rumra mengapresiasi kinerja Polda Maluku dalam penanganan kasus ini. DPRD melihat Polda Maluku sangat cepat merespon persoalan terjadi. "Kami sangat mendukung sekali dan di ulang tahun Polwan ini kami berharap kiprah Polwan Polda Maluku lebih baik lagi dan lebih maju dengan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapnya. (PNO-12) 25 Agu 2023, 17:41 WIT
Polisi Lakukan Olah TKP Terkait Kasus Kebakaran Kantor Dinas Di Yahukimo Papuanewsonline.com, Yahukimo – Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus terbakarnya Gedung Serbaguna yang menaungi Kantor Dinas BPMK, PTSP dan Dispenda Kabupaten Yahukimo, Jumat (25/03).Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., saat dikonfiimasi membenarkan kebakaran tersebut.Kabid Humas mengatakan bahwa Satuan Reskrim Polres Yahukimo saat ini tengah berupaya mencari tau penyebab kebakaran tersebut dengan melakukan Olah TKP.“Tidak hanya melakukan Olah TKP, kami juga mengumpulkan bukti-bukti yang kami dapatkan,” ucap Kabid Humas saat dihubungi melalui Whatsapp.“Kami sempat mengalami kendala akibat kurangnya saksi yang berada di lokasi kejadian, namun dari beberapa keterangan yang kami peroleh dan sampel yang telah kita ambil dari TKP, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut,” imbuhnya.Kabid Humas menegaskan kepada semua pihak terutama pihak yang diduga melakukan aksi tidak terpuji untuk dapat dihentikan karena perbuatan tersebut melawan hukum dan pasti ditindak tegas oleh Aparat Keamanan.Sebelumnya, pada Kamis (24/08) sekitar pukul 00.48 wit bahwa telah terjadi kebakaran hebat gedung serbaguna yang dipakai tiga dinas di Kabupaten Yahukimo, Papua, Rabu (23/8/2023). Kebakaran tepatnya terjadi di Jalan Kurima Dekai, Kabupaten Yahukimo. (PNO-12) 25 Agu 2023, 15:07 WIT
Pasca Aksi Mogok Kerja, Forkopimda Gelar Rakor Bersama Komunitas Pedagang Dan Sopir Papuanewsonline.com, Nduga – Bertempat di Kantor Bupati Nduga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pasca aksi mogok kerja yang dilakukan oleh komunitas pedagang dan sopir, Kamis (24/8/2023). Aksi mogok ini merupakan bentuk protes terhadap pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Keneyam, Kabupaten Nduga.Dalam rapat ini, hadir sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat, termasuk PJ Bupati Kabupaten Nduga, DR Edison Gwijangge, Dandim 1706/Nduga Letkol Wisdah Melala, Kapolres Nduga Kompol V.J. Parapaga, dan beberapa perwakilan komunitas pedagang serta sopir.Dalam penyampaian awal, PJ Bupati Dr. Edison Gwijangge menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan menjaga keamanan di Kabupaten Nduga. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya dapat merencanakan pembangunan, tetapi keberhasilan pembangunan tersebut tergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat.“Sehubungan dengan pertemuan kita hari ini, pemerintah punya nyali yang cukup tajam, saya sampaikan bahwa hari ini Kabupaten nduga aman, mau di distrik pun aman di sini juga aman. Hal ini akan saya tindak lanjut sampai ke Pemerintah Pusat terkait dengan keamanan yang ada di Kabupaten Nduga,” ucapnya.Sementara itu, Dandim 1706/Nduga, Letkol Wisdah Melala, menyoroti perlunya kerjasama antara pemerintah dan aparat keamanan dalam membangun pos-pos keamanan di jalur kritis. Dirinya menggarisbawahi perlunya kepercayaan dari masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah.“Kemarin kami sudah sarankan ke bapak Bupati bahwa kita harus membangun pos-pos keamanan di jalan ke batas batu, dan kami meminta kepada pimpinan Pemerintah supaya bisa bekerja sama dengan kami,” tuturnya.Kapolres Nduga, Kompol V.J. Parapaga, juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian pembunuhan yang terjadi serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan. “Polri dan TNI tidak bisa bekerkerja sendiri, harus ada bantuan dari masyarakat biar keamanan ini bisa berjalan dengan lancar aman. Mari jadikan keamanan sebagai tanggung jawab Bersama,” ucapnya.Selama rapat, perwakilan komunitas pedagang dan sopir mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait keamanan di daerah tersebut. Mereka menyatakan keprihatinan atas kondisi jalan, biaya operasional yang tinggi, dan tindakan oknum yang merugikan mereka dalam pengangkutan barang.Hasil rapat ini mencakup kesepakatan vertikal antara pemerintah dan masyarakat terkait jaminan keamanan. Selain itu, perwakilan masyarakat dan pemerintah, serta aparat TNI dan POLRI, sepakat untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Kabupaten Nduga. Sebagai tindak lanjut, akan diterapkan sistem pengamanan RPU (Rute Pengamanan Utama) pada jalur Keneyam-Batas Batu untuk memastikan keamanan aktivitas transportasi.Dalam rencana tindak lanjut, akan dibangun pos-pos keamanan di sepanjang jalur Keneyam-Batas Batu. Pemerintah juga berencana untuk membangun polsek dan koramil di daerah Batas Batu dalam waktu dekat.Dengan hasil kesepakatan ini, diharapkan situasi keamanan di Kabupaten Nduga dapat membaik dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan lebih aman dan nyaman. Rapat kordinasi ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas daerah. (PNO-12) 25 Agu 2023, 07:48 WIT
Kapolda Maluku Lepas Pangdam Pattimura Di Markas Kodam XVI Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, melepas mantan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa menggunakan Kendaraan Taktis (Rantis) Brimob Polda Maluku.Pelepasan mantan Pangdam Pattimura bersama Istri ini, merupakan wujud dari sinergitas dan soliditas TNI dan Polri di wilayah provinsi Maluku.Proses pelepasan tersebut dirangkai dengan acara tradisi pedang pora yang dilaksanakan di halaman depan Markas Kodam XVI/Pattimura, Kota Ambon, Kamis (24/8/2023)."Saya atas nama Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa yang selama ini telah bersinergi dengan kami dalam menjalankan tugas pengamanan di wilayah Maluku," kata Irjen Latif.Kapolda mengaku Mayjen Setyawibawa merupakan sosok pemimpin yang selalu mengedepankan sinergitas dan soliditas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, khususnya di wilayah Maluku."Saya juga mendoakan semoga Pak Ruruh dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru, seperti saat bertugas di wilayah Maluku ini," ujarnya. Kapolda juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas untuk Pangdam Patimura yang baru, Mayjen TNI Syafrial."Semoga TNI Polri di Maluku semakin sinergi dan solid dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas dan menjaga kedaulatan NKRI yang dalam waktu dekat juga akan melaksanakan Pemilu 2024," harapnya.Untuk diketahui, dalam acara tradisi pelepasan tersebut, selain Kapolda Maluku, juga dihadiri Komandan Satuan TNI di Maluku. Hadir pula anggota perwakilan TNI dan Polri, yang melambangkan kebersamaan, serta kekeluargaan yang tinggi di lingkungan TNI Polri di Maluku.Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa saat ini diangkat dalam jabatan baru sebagai Pasahli Tk.III Kasad Bidang Intekmil dan Siber. (PNO-12) 25 Agu 2023, 07:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT