Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Ikuti Kemeriahan Malam Festival Budaya Maluku 2023
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menghadiri kegiatan malam festival budaya provinsi Maluku Tahun 2023.Rangkaian kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-78 ini berlangsung di lapangan Merdeka, Kota Ambon, Sabtu (26/8/2023) malam.Festival budaya yang dihelat Pemerintah Daerah Maluku ini mendapat apresiasi dari Kapolda Maluku Lotharia Latif. Ia mengaku bangga bisa bertugas di Maluku. "Masyarakat di sini sangat menerima perbedaan. Banyak suku dan budaya di Maluku. Bahkan warganya juga terbuka menerima berbagai suku bangsa di Indonesia berada di sini," kata Kapolda.Rakyat Maluku, kata Irjen Latif, juga sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bahkan, toleransi beragama merupakan warisan leluhur. Ada pela, gandong, ain ni ain, dan sebagainya.Kapolda berharap budaya warisan leluhur ini dapat terus dipelihara. Sebab, hal inilah yang menjadi kunci kejayaan Maluku. Maluku yang aman, damai dan sejahtera."Jagalah budaya kita, mari kita terima semua perbedaan karena ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa," pintanya.Untuk diketahui, malam festival budaya turut dihadiri Gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Danlanud Pattimura, Kabinda Maluku, Rektor Unpatti Ambon, serta tokoh agama, dan stakeholder lainnya. (PNO-12)
27 Agu 2023, 14:41 WIT
Didampingi Kasad, Wapres Resmikan Masjid Syarif Abdurachman Cirebon
Papuanewsonline.com, Cirebon – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meresmikan Masjid Syarif Abdurachman yang terletak di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023).Wapres dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bahagianya atas pembangunan masjid yang digagas Jenderal TNI Dudung Abdurachman ini. Wapres juga mengatakan bahwa pembangunan sarana ibadah di Indonesia, umumnya dilakukan dengan cara yang baik dan mencerminkan budaya setempat, sehingga dapat diterima berbagai kalangan. “Mari kita makmurkan masjid ini. Saya sangat bahagia bahwa masjid ini dibangun dengan kearifan lokal, sesuai dengan budaya di Cirebon,“ puji Wapres. Usai menyampaikan sambutannya, Wapres didampingi Kasad kemudian meresmikan Masjid Syarif Abdurachman, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian.Sementara itu, Kasad dalam sambutannya menyampaikan bahwa dibangunnya masjid ini merupakan cita-citanya sejak lama. Terkait penamaan Masjid Syarif Abdurachman ini, namanya terinspirasi dari nama Ulama Besar Islam yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu Syech Maulana Syarif Hidyatullah dan Syech Abdurachman. “Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya. Nama Masjid Syarif Abdurachman diambil dari nama dua ulama besar yaitu Syech Maulana Syarif Hidayatullah dan Syech Abdurachman. Jadi saya beri nama masjid ini Syarif Abdurachman. Karena saya juga keturunan Syech Maulana Syarif Hidayatullah dan juga Syech Abdurachman. Nah... Dudung Abdurachman berarti cucunya. Jadi saya gabungkan menjadi Syarif Abdurachman,“ ujar Kasad.Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 2.8 hektar, dengan luas bangunan masjid 1.200 meter persegi, serta dapat menampung 1.700 orang jamaah. Arsitektur masjid ini mengadopsi ciri khas kesultanan Cirebon, dan peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan oleh Kasad pada tanggal 24 Mei 2022. Masjid ini nanti akan dihibahkan kepada negara melalui Korem 063/Sunan Gunung Jati, dan akan dikelola oleh pihak Korem 063/SGJ.Hal menarik dari pembangunan Masjid Syarif Abdurachman ini yaitu perancang arsitektur masjid sekaligus didaulat sebagai pimpinan pembangunan masjid tersebut, adalah Brigjen TNI I Nengah Wiraatmaja, yang beragama Hindu. (PNO-12)
27 Agu 2023, 14:26 WIT
Kunker Ke Binjai, Pangdam I/BB Pimpin Langsung PAM VVIP Presiden Jokowi
Papuanewsonline.com, Binjai - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan, SH, turun langsung untuk memimpin PAM VVIP Kunker Presiden RI, Joko Widodo di wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).Kapoldasu, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi juga ikut turun bersama Gubsu, Edy Rahmayadi, Wali Kota Binjai, Drs H Amir Hamzah, MAP, Dansatgas PAM VVIP, Brigjen TNI Luqman Arief, SIP (Danrem 022/PT), serta Dansubsatgas, Letkol Inf M Eko Prasetyo (Dandim 0203/Langkat), serta pejabat TNI-Polri dan Sipil Pemerintahan lainnya. Tiba sekitar pukul 10.00 Wib di Kota Binjai, Presiden Jokowi langsung mengarah ke Pasar Brahrang, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Di sini, Presiden tidak hanya menyapa para pedagang, mengecek kondisi pasar dan stok bahan pangan pokok, tetapi juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp1,2 juta serta sembako. Bahkan secara spontan Jokowi membagi-bagikan baju kaos sebagai gift (kado kejutan) kepada pedagang maupun warga yang memadati sekitar Pasar Brahrang. Kepada media, Jokowi mengatakan harga bawang merah di Kota Binjai lebih murah dibanding di Pulau Jawa."Saya lihat harganya baik, kayak bawang merah ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000. Harga itu baik, karena saya ingat di Jawa Rp24.000 sampai Rp26.000," ujar Jokowi.Dari pengamatannya di Pasar Brahrang itu, Jokowi mengakui harga bahan pokok secara umum cenderung normal, dan tidak ada kenaikan yang signifikan."Beras premium memang ada kenaikan sedikit. Ayam juga baik di sini, harganya Rp24.000 sampai Rp26.000 per kilogram, bagus," ujarnya.Usai dari Pasar Brahrang, Presiden Jokowi bergerak menuju Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.Di sana, Kepala Negara hadir untuk meresmikan proyek SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) Regional Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).Peresmian proyek yang menelan biaya Rp948 miliar itu dilakukan langsung Jokowi dengan memutar tuas katup air. "Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah selesai Sistem Penyediaan Air Minum di Medan-Binjai-Deliserdang dengan kapasitas 1.100 liter per detik," jelas Jokowi. Jokowi berharap, proyek hasil kerja sama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota ini bisa ditindaklanjuti oleh gubernur dan bupati/walikota untuk membangun sambungan ke rumah-rumah penduduk. "Dengan kapasitas SPAM Regional Mebidang ini, sekitar 88 ribu saluran rumah tangga bisa tersambung, atau kalau sekitar 440 ribu jiwa bisa menikmatinya," ungkap Jokowi. (PNO-12)
27 Agu 2023, 14:07 WIT
Viral Video Aksi Kekerasan KKB Terhadap Warga Sipil, Kabidhum: Kami Masih Melakukan Penyelidikan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Masyarakat di Papua dikejutkan oleh tersebarnya sebuah video yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil. Video ini telah menjadi viral dan memicu keprihatinan serta reaksi keras dari berbagai pihak.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, dalam tanggapannya mengonfirmasi adanya penyebaran video kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga, Sabtu (26/8).Menurut Kombes Pol Ignatius Benny, video tersebut menunjukkan tindakan tidak manusiawi yang sangat disayangkan, terutama dalam kasus kekerasan terhadap seorang Wanita.Dalam video berdurasi singkat, yaitu 25 detik dan 53 detik, terlihat anggota kelompok tersebut melakukan tindakan kekerasan dengan cara menendang korban yang diperintahkan untuk duduk dalam posisi berkelompok. Kekerasan yang diperlihatkan dalam video tersebut mendapat kecaman tajam sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan norma kemanusiaan."Sungguh tindakan yang tidak manusiawi yang diperlihatkan oleh KKB terhadap warga. Kami merasa prihatin atas kejadian ini dan sedang berupaya keras untuk mengungkap lokasi serta identitas para pelaku," kata Kombes Pol Ignatius Benny.Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Papua menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan secara mendalam dengan menganalisis jejak digital dari video tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk memproses hukum terhadap mereka.Kombes Pol Ignatius Benny juga menekankan komitmen Polda Papua dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. "Kami tetap berkomitmen bahwa siapa saja yang melakukan tindakan melawan hukum akan kami proses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," tegasnya.Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Kami meminta kepada warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi dan kesejahteraan di Papua," tambahnya.Kejadian ini mengingatkan semua pihak akan eskalasi situasi di Papua yang membutuhkan penanganan serius. Semua tindakan yang merugikan masyarakat dan stabilitas harus diberantas secara tegas dan adil. (PNO-12)
26 Agu 2023, 20:34 WIT
Kapolda Papua Adakan Pertemuan Dengarkan Aspirasi Perwakilan 5 Suku Besar Di Kabupaten Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. mengadakan pertemuan tatap muka yang berlangsung pada Selasa (22/8) dengan perwakilan dari 5 Suku Besar di Kabupaten Sarmi, yakni Suku Sobey, Suku Armati, Suku Rumbuai, Suku Manirem, dan Suku Isirawa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat, terutama terkait pelayanan Kepolisian di Polres Sarmi.Tatap muka tersebut digelar di Meeting Room Hotel Twelve yang terletak di Jalan Raya Kelapa Satu Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. dalam acara tersebut didampingi oleh Pejabat Utama Polda Papua, Kapolres Sarmi AKBP Timur Santoso, S.I.K., MAP, serta perwakilan dari 5 Suku Besar di Kabupaten Sarmi."Terima kasih kepada perwakilan 5 Suku Besar di Kabupaten Sarmi yang sudah datang dan bertemu dengan saya untuk berdiskusi tentang permasalahan di Kabupaten Sarmi. Saya ingin mendengar langsung aspirasi dan pandangan dari bapak-bapak terkait pelayanan Kepolisian di wilayah ini, baik yang positif maupun yang negatif. Ini akan menjadi dasar untuk upaya meningkatkan pelayanan Kepolisian di Kabupaten Sarmi," ujar Kapolda Papua.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua juga menyoroti peran Dewan Adat Sarmi sebagai wadah untuk aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan yang lebih baik. Ia berjanji untuk membantu fasilitasi komunikasi dengan pemerintah terkait dengan masalah-masalah yang telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan."Kami akan bekerja sama dengan Kapolres Sarmi dalam menangani hal-hal yang perlu dibahas dengan pemerintah. Saya juga berharap nantinya Plh. Gubernur Papua atau Pj. Gubernur Papua terpilih bisa mengunjungi tempat ini, dan Dewan Adat Sarmi dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang perlu ditindaklanjuti," tambahnya.Terkait dengan rencana pemekaran distrik dan kampung, Kapolda menyampaikan perlunya kesabaran dalam proses ini. Ia menjelaskan bahwa pemekaran provinsi masih menimbulkan berbagai masalah, dan untuk pemekaran kampung, ada tantangan dalam mengelola dana kampung yang mengakibatkan beberapa kepala kampung terjerat hukum.Kapolda juga menanggapi kekurangan personel di beberapa Polsek dengan memberikan jaminan bahwa upaya akan segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (PNO-12)
26 Agu 2023, 20:18 WIT
Kapolri Bersama Panglima TNI Hadiri Bakti Kesehatan Dan Sosial Altar 89
Papuanewsonline.com, Tasikmalaya - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang diselenggarakan oleh alumni Akabri 1989 (Altar 89) dalam rangka 34 tahun pengabdian di Tasikmalaya, Jawa Barat. "Jadi, dari tadi pagi saya bersama Pak Panglima mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial oleh Altar 89 yang dilaksanakan hampir di semua wilayah," kata Sigit dalam kegiatan tersebut, Sabtu, 26 Agustus 2023. Sigit mengungkapkan, kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang dilaksanakan Altar 89 ini merupakan wujud nyata dari terbentuknya sinergisitas dan soliditas TNI-Polri untuk negara, bangsa dan masyarakat."Terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ini bukti soliditas dan sinergisitas TNI-Polri untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat wujudkan Indonesia maju," tegas Sigit.Menurut Sigit, seluruh jajaran TNI-Polri harus terus melakukan serta melanjutkan kegiatan positif yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Pasalnya, TNI dan Polri harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, terutama yang membutuhkan. "Tentunya kegiatan hari ini kita berikan apresiasi yang luar biasa. Mohon bisa diteruskan dan diikuti oleh seluruh jajaran dari TNI-Polri yang ada. Sehingga TNI-Polri selalu hadir untuk masyarakat," ujar Sigit. Disisi lain, Sigit menyoroti soal dihadirkannya Alutsista milik TNI-Polri dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat, terutama anak-anak sangat antusias untuk melihat lebih dekat Alutsista itu. Sehingga, kata Sigit, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa kedepannya bisa mengetahui sejak dini tugas-tugas dari prajurit TNI dan Polri. "Dan saya kira tadi berbagai macam Alutsista menjadi salah satu yang favorit untuk anak-anak kecil khususnya yang mau khitanan. Jadi sambil juga mengenal tentang tugas TNI-Polri. Sehingga kedepan anak-anak kita juga bisa menjadi, prajurit TNI, prajurit Polri yang bisa menjaga masyarakat, bangsa dan negara," ucap Sigit. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Altar 89. Menurutnya, ini merupakan kegiatan positif yang dapat ditiru oleh seluruh angkatan di TNI dan Polri. "Menjadi contoh pada angkatan-angkatan berikutnya. Kegiatan bagus dicontoh karena memberikan dampak positif bagi masyaraiat dan tentunya baksos dan kesehatan sangat bermanfaat ke masyarakat," ucap Yudo dalam kesempatan yang sama. Yudo meyakini bahwa, kegiatan seperti sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebab itu, Yudo menekankan, TNI-Polri harus terus bersinergi untuk kesejahteraan warga demi wujudkan Indonesia maju."Saya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya ke Altar 89 baik TNI-Polri yang sinergi untuk kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia maju," tutup Yudo. (PNO-12)
26 Agu 2023, 19:54 WIT
Polri Turut Berbelasungkawa Atas Wafatnya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berduka atas meninggalnya Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Diketahui Arist Merdeka meninggal di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada hari ini, Sabtu (26/8/2023)."Polri turut berduka atas meninggalnya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya.Sandi menuturkan, sosok Arist Merdeka Sirait selama ini dikenal sebagai pribadi yang peduli dengan perlindungan anak. Bahkan, beberapa kali Polri bekerja sama dengannya untuk mengungkap beberapa kasus terkait dengan anak."Selama ini Polri sering bekerja sama dengan Arist Merdeka Sirait guna mengungkap beberapa kasus dan memiliki komitmen yang sama dalam perlindungan terhadap anak," katanya.Lebih lanjut, kata Sandi, Indonesia khususnya Polri sangat kehilangan atas meninggalnya Arist Merdeka Sirait. Semoga Beliau Mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.Diketahui Arist Merdeka Sirait meninggal akibat sakit. Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga, tepatnya di Toba, Sumatera Utara. (PNO-12)
26 Agu 2023, 18:58 WIT
Maraknya PHK Sepihak, Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika Soroti Kinerja Disnakertrans
Papuanewsonline.com, MIMIKA
- Ketua Komunitas pemuda Kei Mimika (KPKM), Edoardus Rahawadan menyoroti salah
satu perusahaan yang beroperasi di kabupaten Mimika, dengan adanya pemberhentian karyawan dengan sepihak tanpa
memperhatikan / mengedepankan undang-undang cipta kerja. Edoardus Rahawadan saat ditemui
awak media, Jumat (26/8/2023) menyampaikan, langkah yang dilakukan
perusahaan tersebut, seharusnya mengikuti aturan dan mekanisme undang-undang
cipta kerja sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Setiap perusahaan di
Timika, wajib hukumnya mematuhi aturan-aturan dan mekanisme undangan - undangan
cipta kerja yang sudah ditetapkan jangan se-enaknya pemutusan hubungan kerja
sepihak," ujar Edo. Menurutnya Dinas ketenagakerjaan
kabupaten Mimika, harus tegas dan masif
dalam fungsi kontrol agar semua perusahaan yang beroperasi di Mimika, tidak seenaknya
memutuskan hubungan kerja (PHK) tanpa mendahulukan aturan dan UU Cipta Kerja. "Disnaker harus tegas kepada
semua perusahaan di mimika, agar tidak main pecat karyawan sembarang, pihak
perusahaan harus ingat bahwa para pekerja dilindungi undang-undang dan aturan
jadi, harus paham aturan yang ada bukan main PHK sembarang," tutur Edo. Dalam aturan perburuhan, alasan
yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat (1) undang-undang No.
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (undanga-unsang 13/2003) jo.
Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (undang-undang 11/2021) dan
peraturan pelaksananya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP35/2021). Lanjutnya, Ketentuan dalam aturan
perburuhan Nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai
pihak dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi PHK (pasal 151 ayat (1) undang-undang 13/2003
jo. pasal 37 ayat (1) PP 35/2021). Pasal 37 sampai dengan Pasal 39
mengenai Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja sejak tahap pemberitahuan PHK
disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut bila
PHK tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu masing-masing Negara
harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK,
alasan PHK, dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan
PHK yang dijatuhkan. Menurut Edo, pasal 61
undang-undang 13/2003 jo. Undang-undang 11/2021 perjanjian kerja dapat
berakhir, atau artinya hubungan kerja berakhir, yaitu apabila Pekerja meninggal
dunia, Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, selesainya suatu pekerjaan
tertentu, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Adanya keadaan atau kejadian
tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja," bebernya. Salah satu kekurangan Disnaker
yang kami soroti saat ini adalah munculnya masalah dan pengaduan oleh Tenaga
Kerja barulah Disnaker bertindak, termasuk menegur Perusahaan terrkait dan
seolah-olah menujukkan keberpihaknnya kepada Pekerja padahal seharusnya
melakukan pengawasan secara kontiniu untuk menghindari masalah seperti ini. ”Ada juga data dan informasi yang
saya dapatkan yaitu dokumen pemutusan kerja yang diberikan kepada karyawan PHK
tidak layak seperti sebuah surat atau dokumen lerusahaan karna surat tersebut
tidak Memiliki kop perusahaan. Menurut saya ini juga pelanggaran administrasi, kata
Edo Ini menjadi sebuah peringatan
keras bagi DISNAKERTRANS Mimika Agar benar-benar menjadi lembaga eksekutif yang
memberikan manfaat administrasi kepada Pihak Pekerja karena kurang lebih sudah
8 kali kami mendapatkan aduan dari pekerja yg di PHK Sepihak sehingga diharapkan
agar PJ Bupati Mimika Segera menggantikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Mimika karna
tidak mampu melakukan upaya-upaya pencagahan timbulnya masalah PHK di Mimika.
Saat ini Kami KPK [ KOMUNITAS
PEMUDA KEI MIMIKA] menyiapkan 8 Pengacara Hukum yang siap membela saudara/i
Kami yg Terkena dampak PHK sepihak di beberapa perusahaan di kab Mimika.
(Redaksi)
26 Agu 2023, 17:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
