Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Menkumham Dan Menko Polhukam Berikan Peluang Repatriasi Korban Pelanggaran HAM Berat Di Ceko
Papuanewsonline.com, Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia. “Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menteri Polhukam, Mahfud MD.Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, eks Mahid yang ada 1 orang, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah dengan jumlah eks Mahid 1 orang.Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti. Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Stafsus Menkumham bidang HLN, Dir Izin Tinggal Imigrasi, Dir Yankom Ham.Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM). (PNO-12)
29 Agu 2023, 08:09 WIT
Gelar Konferensi Pers, Bupati Teluk Bintuni Klarifikasi Tuduhan Terkait Penggelapan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Teluk Bintuni - Bupati teluk bintuni didampingi para pimpinan OPD dan sejumlah kepala distrik se kabupaten teluk bintuni menggelar konferensi pers terkait tuduhan dirinya bersama kepala Bappeda dituduh menggelapkan dana Otsus.Bertempat di gedung woman center kali kodok Bintuni, pada senin 28/08/2023, Bupati teluk bintuni dengan tegas mengatakan " saya akan menyampaikan tanggapan bahwa terhadap tuduhan atas penggelapan dana otsus, maka hari ini kita gelar konferensi pers, yang pertama bahwa pada bulan juli dan agustus 2023 telah beredar beberapa berita yang disebarkan secara individu melalui blog pribadi dan melalui portal media di beberapa whatsApp grup yang menuduh terjadi penggelapan dana otsus di teluk bintuni, tuduhan ini dilayangkan kepada bupati teluk bintuni dan kepala Bappeda teluk bintuni, jadi tuduhan ini seakan telah menggiring bahkan membentuk opini di tengah masyarakat atau publik bahwa bupati dan perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus telah menggelapkan dana otsus " Pemberitaan tersebut juga telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat, saya katakan bahwa pemerintah kabupaten teluk bintuni tidak anti kritik bahkan kami mempersilahkan masyarakat menyampaikan masukan aspirasi dan kritik karena dengan demikian pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di teluk bintuni, tapi harus diingat bahwa masukan dan kritik itu berbeda dengan tuduhan, apalagi tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah daerah bintuni yang merupakan tuduhan tidak berdasar.Hal seperti itu disebarkan secara tidak bertanggung jawab maka konsekuensinya yang membuat dan menyebarkan harus bisa mempertanggung jawabkan tuduhan tersebut, karena telah disebar luaskan di media sosial, yah saya hanya mengingatkan bahwa ada rambu-rambu ada aturan hukum yang akan diterima oleh pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong atau Hoaks dan melakukan tuduhan yang berujung pada pencemaran nama baik, ujar Bupati.Setelah membaca pada portal kanguru 23 blogspot, saya telah berusaha untuk menghubungi narasumber pada kegiatan bimtek pada tanggal 4 agustus 2023 di hotel fujita manokwari, terkait berita dimaksud, di mana yang bersangkutan mengatakan tidak pernah bertemu dengan 115 kepala kampung dan bahkan tidak pernah diwawancarai terkait isi berita di blogspot kangguru 23 tersebut, yang bersangkutan menyampaikan tidak pernah menyampaikan berita sebagaimana dimaksud dalam portal berita kanguru 23, bahkan yang bersangkutan bersedia untuk mengklarifikasi hal tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya terhadap oknum yang menyebarkan informasi sesat tersebut.Lanjut Bupati, sedangkan terkait dengan dana otonomi khusus yang diwacanakan semuanya telah diatur secara runtut dalam undang-undang otsus peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan mulai dari penerimaan, penggunaan, pengalokasian, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan dana otonomi khusus. hal tersebut secara tegas telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 dan peraturan pemerintah 107 tahun 2001 dan peraturan menteri keuangan nomor 18 tahun 2023 tentang atas peraturan menteri keuangan nomor 76 tahun 2022 karena itu secara tegas bahwa tuduhan terkait dana otonomi khusus yang dibuat dan disebar oleh penulis blogspot kanguru 23 tidak benar, dan merupakan informasi yang sesat yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.Kalau ada hal yang belum dipahami oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana otsus silakan tanya langsung ke pemerintah daerah bisa ke kantor keuangan atau BPKAD, disana akan terdapat kebijakan-kebijakan pro rakyat yang juga dibiayai dari dana otonomi khusus, beberapa diantaranya pelayanan pendidikan bebas biaya, pelayanan kesehatan bebas biaya, bantuan mahasiswa di 34 fakultas dan studi bantuan pendidikan umum semua berjalan karena adanya dukungan dari dana otsus, nah sedangkan kalau dana tersebut digelapkan maka tidak ada yang bisa berjalan kebijakan di kabupaten ini, justru kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa kebijakan dana otsus kali ini langsung turun ke kabupaten.Karena itu saya berharap penulis di blogspot harus mempertanggungjawabkan pemberitaannya, apakah dia mau minta maaf di media atau seperti apa ?, dan apabila dalam jangka waktu tiga hari berturut-turut kami belum menerima jawaban, maka saya akan proses hukum, saya akan siapkan langkah hukum apa yang harus dilakukan.Dalam perubahan regulasi terbaru otsus, tidak ada lagi yang namanya respek dan itu sudah hilang dari program provinsi, bukan berarti dana dari respek di provinsi itu sudah dialihkan ke kabupaten, bukan, tapi kabupaten berdasarkan mandatori spending sudah melakukan atau menyusun program-program yang dikonsultasikan secara bertingkat ke Bappeda provinsi dan sampai di pusat.Jadi apa yang dinarasikan oleh oknum tersebut pada dasarnya tidak benar, saya tegaskan akan saya undang oknum tersebut, dan kalau oknum itu dia mau datang lalu kita suruh dia tunjukkan dimana dana yang kami pakai itu, sesungguhnya tidak ada lagi program tersebut dan provinsi juga sepakat mulai melakukan penajaman program kegiatan dalam rangka memberikan warna yang berbeda dan terfokus untuk pemanfaatan dana otsus sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 dan PP 107, dan sesungguhnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa pernyataan dan kebijakan dari Bapak Gubernur Papua barat bahwa dana dan program itu sudah tidak ada.Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya sangat berharap teman-teman wartawan dapat menyebar luaskan berita ini, dan bagi yang bersangkutan saya mau dia Insaf jangan jadi provokator ya, tutup Bupati teluk bintuni. (PNO-12)
29 Agu 2023, 07:44 WIT
Bupati Teluk Bintuni Ingatkan ASN Terhadap Sistem Kinerja
Papuanewsonline.com, Teluk Bintuni - Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw marah terhadap kinerja bawahannya yang dianggap bekerja tidak maksimal, hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan yang diikuti pimpinan OPD, ASN dan honorer, di lapangan kantor Bupati, Distrik manimeri, senin (28/8/2023).Dengan tegas Bupati mengatakan " sejumlah permasalahan yang ada di sejumlah OPD baik yang tidak bekerja dengan baik maupun masalah lainnya, pimpinan OPD harus mengkordinir bawahannya, jangan ketika bupati tidak ada, masing-masing bikin dia punya aturan sendiri yang melebihi dari bupati lagi, percuma juga pengadaan pegawai kalau seperti ini kita berjuang setengah mati, setelah jadi PNS malah jadi pemalas.Pengumuman apel pagi telah di umumkan sejak hari minggu, komunikasi dengan bawahan tidak nyambung, pimpinan OPD punya jalur sendiri, anak buah punya jalur sendiri, saya sengaja buat untuk apel hari ini mendadak agar melihat kesiapsiagaan kita seperti apa untuk melayani masyarakat. Lanjutnya, "saya akan lakukan perombakan besar-besaran sebelum mengakhiri masa jabatan, saya akan rombak semua jangan coba-coba dengan saya, ada yang mau main jadi penghianat di belakang saya, nanti kita akan lihat, kita kerja ini satu tim bukan jalan sendiri-sendiri, kalau ada penghianat di belakang kita, pemalas dan sebagainya model ini tidak akan di pakai, saya kerja habis-habisan sedangkan kalian santai saja.Kesempatan ini saya ingatkan sekali lagi, kepada pimpinan OPD di rakor lintas OPD saya sudah ingatkan mari bekerja dengan baik, jujur maka kita akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain kalau kita kerja tidak baik maka penjara menunggu atau ada hal-hal lain yang membuat kita kerja tidak jujur maka hidup kita tidak akan pernah sejahtera.Setiap saya serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saya selalu ingatkan ini bukan uangmu, ini uang negara, agar di pertanggung jawabkan, kerjakan sesuai dengan ketentuan jangan kerja dengan kamu punya akal sendiri, jangan sampai kita semua di periksa, saya juga diperiksa oleh ulah satu orang, jadi jangan kamu menikmati itu uang rakyat, tegasnya.Jadi apabila sekarang ada masalah di kejaksaan silahkan pergi sudah tanggung jawab karena itu adalah tujuanmu, jangan rakus duit pada akhirnya kau sengsarakan keluarga mu, ketika pegang (DPA) jangan pikir itu uang kita, ini adalah uang rakyat ada aturan yang harus dijalankan dan kita harus siap mempertanggung jawabkan itu. Saya harap pimpinan OPD jangan hanya taunya dari anak buah kalimat "bapa beres "tapi tau-tau polisi dan kejaksaan panggil, pimpinan OPD sebagai penanggung jawab penguna Anggaran bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan, jangan ada model kerja yang dana pengawasan sudah habis sedangkan proyek belum jalan, ini terbalik, kerja begini ni itu sama dengan ko antar nyawa, stop dengan kerja begitu, ungkap Bupati.Pembangunan kabupaten Teluk Bintuni ini di mata orang cukup baik, lebih cepat dari daerah pemekaran yang lain, tapi kalau perilaku kita santai duduk saja makan pinang cerita omong kosong yang tiada artinya, bicara di medsos hebat, kerjo nol persen, kalau kritik nomor satu tapi coba suruh dia kerja, perilaku begini biar ganti bupati sama saja, satu hal lagi bahwa kalau memang sudah tidak mampu jadi kepala Dinas, PPTK atau Kabid lebih baik undur diri, dari pada kalian kaya dengan cara mengambil uang rakyat, yang ada rakyat makin menderita. Saya berharap, mari kita kerja dengan baik, untuk ASN dan honorer yang hadir pada hari ini yang senantiasa melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat, semoga kita semua selalu dalam lindungan tuhan yang maha kuasa, tutup Bupati. (PNO-12)
29 Agu 2023, 07:23 WIT
Pj Bupati Mimika Beri Pesan dan Motivasi Pada Pelantikan HMI dan Kohati Cabang Persiapan Mimika
Papuanewsonline.com, MIMIKA
– Setelah lebih dari 1 dekade di kabupaten Mimika, Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Persiapan Mimika resmi dilantik dengan memiliki 3 Komisariat. Pelantikan Pengurus ini digelar di Meeting Room Horison Diana pada Senin sore 28/08/2023. Acara Pelantikan yang dihadiri Pj
Bupati Mimika tersebut memberikan suasana haru dan bahagia bagi para Pengurus
yang sudah menanti selama 8 (delapan) bulan sejak Penetapan Cabang Persiapan di
tingkat Pengurus Besar (PB) HMI. Selain itu momen ini juga menjadi saksi
sejarah 11 tahun kiprah HMI di kabupaten Mimika yang diawali sebagai Komisariat
Persiapan, Komisariat Penuh lalu Cabng Persiapan. Selain Pj Bupati Mimika,
Valetinus S. Sumito, tampak hadir Kapolres Mimika yang juga memberikan Orasi
Ilmiah, Kepala Badan Kesbangpol, Ketua-ketua OKP Cipayung (GMNI, GMKI, PMII,
PMKRI), Ketua-ketua OKP Nasional dan Lokal, KNPI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Para Alumni (KAHMI) serta Kader HMI Mimika. Prosesi Pelantikan Pengurus HMI
Cabang Persiapan Mimika oleh Sekjend PB HMI M. Ichya Halimudin ini berlangsung
khidmat dengan komposisi Muh. Amin sebagai Ketua Umum yang selanjutnya melantik
Pengurus Korps HMI-Wati (Kohati) yang diketuai Mentari Putri Yashinta. Pada sambutannya Pj Bupati Mimika
memberikan Pesan juga Motivasi kepada Pegurus serta Kader HMI Mimika yang hadir
pada acara tersebut. “Jika melihat dari tema-nya, Progresif
itu bertujuan untuk lebih maju. Jadi kalau kita punya harapan untuk memajukan
maka kita harus memiliki landasan yang kuat. HMI punya Pengkaderan yang sangat
kuat. Sehingga HMI bisa membawa adik-adik untuk belajar berorganiasi, belajar ke
arah yang lebih baik. Sedangkan Episentrum memberikan makna bahwa kita ingin melakukan perubahan
yang sangat besar, terutama di kabupaten Mimika,” tegas Valentinus. Pj Bupati juga berharap dengan
pengalaman dari senior-seniornya, para Pengurus yang baru dilantik dapat bekerja
sama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Karena HMI yang bernafaskan Islam ini
adalah organisasi independent dan bebas merdeka tetapi dalam konteks NKRI mulai
dari tingkatan Komisariat sampai
Pengurus Besar (PB). “Semasa muda saya biasa bergaul
dengan kader-kader HMI. Dari dinamika yang sering terjadi pada kegiatan-kegiatan
HMI saya simpulkan bahwa para kader HMI dalam prosesnya dibentuk dan digembleng
mentalnya supaya dalam kondisi semrawutpun harus mampu berfikir dan mengambil
keputusan yang tepat. Ini luar biasa,” lanjut Pj Bupati Mimika.
Dan di akhir sambutannya, Pj Bupati
Valent berharap HMI bisa menjadi warna, contoh dan teladan bagi Pemuda secara
keseluruhan. Beliau juga mengingatkan bahwa sebagai insan Akademis harus
memperhatikan tanggung jawab dalam menyelesaikan Pendidikan. Selain itu, turut memberi sambutan dan motivasi yaitu Ketua Kohati dan Ketua HMI Cabang terpilih, Sekjend PB HMI serta Ketua MD KAHMI Mimika. Giat pun dilanjutkan dengan Up Grading Pengurus yang baru dilantik oleh PB HMI dan Pengurus Badko HMI Papua - Papua Barat. (PNO-04)
28 Agu 2023, 23:42 WIT
Warga Perbatasan Serahkan Senpi Rakitan Jenis Lantak Kepada Satgas Pamtas Yonarmed 10/Bradjamusti
Papuanewsonline.com, Sintang - Kegiatan pembinaan teritorial (binter) anjangsana ke dusun atau kampung binaan yang dilakukan Pos Kout Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti membuahkan hasil yang baik, Pos Kout menerima kembali penyerahan secara sukarela 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak dari salah seorang warga berinisial A(53) di perbatasan. Bertempat di Desa Senanning, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Kalbar. Senin(28/08/2023)Seperti yang telah diketahui, Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti senantiasa melaksanakan Pembinaan Teritorial salah satunya dengan selalu aktif gotong royong membantu pembangunan infrastruktur desa binaannya, pendistribusian pakaian serta memberikan pengobatan medis kepada masyarakat secara rutin sehingga dapat menciptakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang baik serta pendekatan yang tepat kepada masyarakat.Hal tersebut disampaikan Wadansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Kapten Arm Prihandoko dalam keterangan tertulisnya di Pos Kout, Senanning, Kec Ketungau Hulu. Senin, 28 Agustus 2023.Wadansatgas mengatakan penyerahan secara sukarela senpi rakitan jenis lantak ini, sebagai bukti kedekatan antara anggota Pos Kout Satgas dengan masyarakat perbatasan yang merupakan hasil dari kegiatan Pembinaan teritorial (binter) yang setiap hari gencar dilakukan anggota Pos Kout Satgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti,ujarnya.“Dalam melaksanakan penugasan kami terus melaksanakan kegiatan teritorial dalam hal ini menjalin komunikasi sosial yang baik dengan masyarakat di wilayah penugasan. Selain itu juga dalam melaksanakan kegiatan anjangsana dan komsos dengan masyarakat kami memberikan pemahaman hukum tentang aturan kepemilikan senjata api secara pribadi, ” ungkap Wadansatgas.Ditempat terpisah, Danton Kes Satgas Yonarmed 10/ Bradjamusti, Lettu Ckm Nafi, mengatakan bahwa “Hal tersebut merupakan suatu kehormatan bagi personel Pos Kout karena kami dipercaya oleh masyarakat di wilayah penugasan. Kami akan terus berusaha menjalin hubungan yang baik dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya memiliki senjata rakitan, karena hal tersebut dapat merugikan bagi diri sendiri dan juga orang lain apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, ” pungkas Dantonkes. (Yonarmed 10/Bradjamusti).PNO-11
28 Agu 2023, 20:49 WIT
Lemkapi Beri Penghargaan Presis Award Kepada Divhumas Polri Atas Komunikasi Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho. Penghargaan diberikan atas loyalitasnya bersama staf Divisi Humas Polri dan Bidhumas Polda Jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik.“Penghargaan diberikan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr Sandi Nugroho, SIK, SH, M.Hum, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi Divisi Humas Polri bersama bidhumas Polda jajaran dalam membina silaturahmi dengan komunitas pers dan terus menjaga citra Polri agar tetap kondusif dengan terjaga dengan melakukan strategi komunikasi publik yang baik,” ungkap Ketua Lemkapi, Edi Hasibuan, Senin (28/8/23). Ketua Lemkapi menyatakan, penghargaan ini diberikan usai dilakukan analisa dan pemantauan kinerja Humas Polri yang ternyata mengalami banyak kemajuan. Oleh karenanya, dengan penghargaan ini diharapkan kepercayaan terhadap Polri semakin baik. “Kerja keras Divisi Humas Polri ini adalah wujud implementasi program PRESISI Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujarnya.Di sisi lain Kadiv Humas Polri menyampaikan apresiasi ini akan menjadi semangat untuk jajaran Humas Polri untuk menjadi lebih baik lagi. Ia menyampaikan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi adalah kunci menyelesaikan permasalahan dan tantangan bagi Humas Polri ke depan.Lebih lanjut Kadiv Humas menegaskan, Lemkapi menjadi salah satu mitra Polri yang selama ini bekerja sama, menyemangati, bahkan mengkritisi agar Polri semakin baik ke depan. Tak dielakan, Lemkapi juga menjadi rujukan pemberi masukan untuk Polri dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal.“Terima kasih kepada Lemkapi atas kerja sama dan apresiasi selama ini, mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kita semua baik yang berada di Mabes maupun yang berada di Polda Jajaran,” jelas Kadiv Humas. (PNO-12)
28 Agu 2023, 20:25 WIT
Kapolda Maluku Sambut Hangat Kunjungan Silaturahmi Dari Pangdam XVI/Patimura Yang Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Pangdam XVI/Pattimura yang baru, Mayjen TNI Syafrial, melakukan kunjungan silaturahmi ke Polda Maluku, Senin (28/8/2023).Kedatangan Pangdam bersama sejumlah pejabat utama Kodam, diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, beserta seluruh pejabat utama Polda Maluku.Kunjungan Pangdam Pattimura yang ikut didampingi Danrem 151/Binaya Brigjen TNI Aminton Manurung, disambut dengan pengalungan kain syal tenun khas Maluku. Pangdam juga menerima jajar hormat dari personel Polda Maluku.Pertemuan silaturahmi kemudian dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pangdam yang sudah berkunjung untuk bersilaturahmi di Polda Maluku," kata Kapolda Lotharia Latif mengawali pertemuan.Irjen Latif berharap silaturahmi ini menjadi awal yang baik dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara TNI - Polri di wilayah Maluku. "Kami juga berharap TNI dan Polri terus dan tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku," harapnya.Kapolda mengatakan, selama ini Kodam Pattimura dan Polda Maluku beserta instansi terkait sangat baik dalam bersinergi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.Senada dengan Kapolda, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, mengaku sebagai orang baru di Maluku, berharap adanya dukungan dan kerjasama dari Polda Maluku dan jajarannya.Setelah silaturahmi, Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura, kemudian saling bertukar pelakat sebagai kenang-kenangan.PNO-11
28 Agu 2023, 20:33 WIT
Kapolda Maluku Sambut Kunjungan Tim Supervisi Dari SLOG Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menerima kunjungan kerja (kunker) tim supervisi dan pendataan dari SLOG Polri.Didampingi Karo Logistik Kombes Pol Ary Donni Setiawan, Kapolda menerima kedatangan tim di ruang tamu Kapolda di Ambon, Senin (28/8/2023).Tim supervisi yang berjumlah 5 orang anggota ini dipimpin oleh Kabagdisi Ropal SLOG Polri Kombes Pol Dudi Iskandar."Selamat datang di Mapolda Maluku. Kami berharap tim SLOG Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di Polda Maluku dalam rangka pendataan dan pengawasan barang milik Negara yang ada di masing-masing satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran," harapnya.Pada kesempatan itu, ketua tim supervisi dari SLOG Polri menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku yang sudah menyambut kedatangan pihaknya. "Kami juga berharap agar masing-masing satker yang ada di Polda Maluku dapat bekerjasama dengan menyiapkan semua obyek yang menjadikan sasaran pemeriksaan tim, guna kelancaran kegiatan di lapangan," harapnya.Untuk diketahui, setelah menemui Kapolda, tim langsung melakukan supervisi dan pendataan seperti pemeriksaan dan pengawasan kendaraan maupun peralatan persenjataan milik negara pada masing-masing Satker di Polda Maluku.Tim pertama kali melakukan supervisi di Biro Logistik Polda Maluku. Supervisi dipimpin AKBP Lily Moeljanti, Kasubagginfopal Projianstra SLOG Polri. Ditemui di gudang senjata Biro Logistik Polda Maluku, AKBP Lily Moeljanti, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin. Kegiatan dilakukan di seluruh Polda di Indonesia."Supervisi ini kegiatan rutin yang setiap tahun kita laksanakan untuk mengawasi dan mendata semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan persenjataan serta peluru yang ada di setiap satuan kerja di masing-masing Polda jajaran," katanya.Pada hari pertama supervisi, selain Biro Logistik, tim juga melakukan pendataan pada Direktorat Lalulintas, Direktorat Intelkam, Direktorat Pam Obvit, dan Direktorat Samapta.Pada kegiatan tersebut, tim turut didampingi oleh Direktur Lalulintas, Karo Logistik dan Direktur Samapta Polda Maluku. Tim akan berada di Maluku selama tiga hari ke depan. (PNO-12)
28 Agu 2023, 20:05 WIT
Kunker Ke Aceh, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi
Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lainnya.Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan melakukan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Kegiatan Optimalisasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh di Pendopo Anjong Mon Mata, Aceh, Senin (21/8/2023).Tim Kemendagri merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tim Kemendagri terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, Analisa Kebijakan Ahli Madya dan Ahli Muda. Sementara itu, Pemerintah Aceh yang hadir diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepala Biro, Sekretaris Badan dan Dinas, eselon 3, bendahara dan pembantu bendahara.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Aceh untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.Pada kesempatan tersebut, Fatoni membeberkan, “Realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 18 Agustus 2023 sebesar 50,46% atau senilai Rp 623,08 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 18 Agustus 2023 sebesar 42,55% atau senilai Rp 548,39 triliun.”Selain itu, untuk Pemerintah Aceh, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 sebesar 46,93% atau senilai Rp 4,78 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Aceh Tahun Anggaran 2023 per 12 Agustus 2023 sebesar 46,38% atau senilai Rp 5,14 triliun.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sejak awal tahun sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.Dilain sisi saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar Daerah memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Perubahan APBD perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah ditetapkan sejak akhir tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan sejak awal tahun. Apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, bisa dirubah. Atau ada prioritas yabg belum dianggarkan, bisa dipenuhi anggarannya. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD yang akan dilaksanakan 3 bulan terakhir," jelas Fatoni.Selain itu, menurut Fatoni terkait penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dapat menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Oleh karena itu, Fatoni menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu mempedomani prinsip atau pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. (PNO-12)
28 Agu 2023, 19:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
