Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Turnamen Bola Voli Kapolri Cup di Ambon Membawa Keuntungan Bagi UMKM Dan Pedagang
Papuanewsonline.com, Ambon - Turnamen Bola Voli Kapolri Cup Tahun 2023 di zona 7 yang digelar di kota Ambon, Maluku, turut membawa berkah bagi pedagang kecil dan UMKM.Pasalnya, dagangan yang mereka jual di sekitar gedung sport hall Karang Panjang, Kota Ambon, yang menjadi arena pertandingan laris manis."Iya, saya bersyukur, karena bakso yang saya jual laku bila dibandingkan dengan hari-hari lainnya," kata Mulyono yang ditemui di sudut kiri pintu masuk sport hall Karpan, Minggu (6/8/2023).Mulyono mengaku berjualan bakso di sekitar arena tanding setelah diberitahukan oleh pengurus gedung sport hall. Pendapatan yang diterima selama kegiatan mengalami peningkatan."Kalau tidak ada kegiatan di sini biasanya saya keliling," tambahnya.Ia berharap sering-sering dilakukan aktivitas olahraga di salah satu gedung olahraga di ibukota provinsi Maluku."Saya menyampaikan terima kasih kepada Polda Maluku karena sudah melaksanakan kegiatan di sini," katanya.Senada dengan Mulyono, Dyah, pengelola UMKM Mie Sehat Cempaka, mengaku dagangannya ini terbuat dari Sagu, makanan khas Maluku."Untuk penghasilan selama kegiatan ini berjalan lumayan ya, bila dibanding hari-hari biasanya yang kami jual di Gong Perdamaian Dunia, Fish Market dan lainnya," kata Dyah yang sibuk melayani pembeli.Selain menyajikan mie basah yang siap disantap di arena perlombaan, UMKM-nya juga menyediakan mie kering. Ada juga stik, coconut cookies yang semuanya terbuat dari sagu."Kami juga sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada juga mie yang terbuat dari sagu yang rasanya juga enak dan bergizi, biar masyarakat tahu," katanya.Ia juga berharap kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini sering dilaksanakan, sambil menggandeng dan memberdayakan UMKM lokal.Secara umum para pedagang kecil yang menjual makanan snack, minuman, bakso, cilok, dan para UMKM lokal di sekitar sport hall Karpan merasa bersyukur. Pasalnya pendapatan mereka mengalami peningkatan. (PNO-12)
07 Agu 2023, 09:31 WIT
Kunker Ke Jembrana, Kemendagri Monev Realisasi APBD Dan Penanganan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jembrana - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi dan langsung turun ke daerah mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Kali ini, Tim Kemendagri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke Jembrana melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali, Kamis (20/07/2023).Selain mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi, tim gabungan ini juga melakukan sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Jembrana. Hadir langsung pada pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggota DPR-RI, Bupati dan Sekretaris Daerah, diantaranya Anggota Komisi XI DPR-RI, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah (FTPUD) Kemendagri, Kasubdit Dana Alokasi Umum (DAU) Kemenkeu, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kasubdit DAU Kemendagri.“Hari ini kita bersyukur, dari Kemendagri, Kemenkeu dan DPR-RI secara bersama-sama bisa turun ke Jembrana melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD dan penanganan inflasi, sehingga bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah,” ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023. “Saat ini realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 514,81 Triliun atau 41,73%. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 439,47 Triliun atau 34,01%,” ujar Fatoni.Fatoni melanjutkan, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi perbulan. “Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan. Target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua menjadi 50%, triwulan ketiga realisasi 80% dan triwulan keempat realisasi mendekati 100%,” ujar Fatoni.Tim Kemendagri juga menyampaikan solusi percepatan realisasi APBD, diantaranya dengan melakukan lelang dini, membuat target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD. Selain itu, pembentukan Tim Pengelola Keuangan perlu diperbaharui setiap tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran. Selanjutnya melakukan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dan melakukan pencairan per termin, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.Lebih lanjut Fatoni berharap, “Kita semua harus berupaya agar APBD dapat direalisasikan secara optimal sejak awal tahun, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan APBD dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (PNO-12)
05 Agu 2023, 20:12 WIT
Kapolda Maluku Salurkan Bantuan Bagi Kegiatan Amal DPD Granat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menghadiri kegiatan konser amal yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Anti Narkotika (DPD-Granat) Provinsi Maluku.Saat menghadiri kegiatan sosial yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Plaza Presisi Polda Maluku, Kota Ambon, Jumat (4/8/2023) malam, Kapolda ikut memberikan bantuan secara langsung yang diterima oleh ketua DPD Granat Maluku, Yani Salampessy.Kegiatan tersebut turut dihadiri Danlantamal IX/Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala BIN Maluku, dan sejumlah pejabat Polda Maluku. Turut hadir pejabat Wali Kota Ambon dan seluruh perwakilan Forkopimda Maluku.Konser amal yang digelar DPD Granat Maluku ini melibatkan sejumlah musisi dan komunitas musik di Maluku. Seperti sanggar musik ukulele Ensambel Ambon, dan sanggar musik ukulele dari Desa Hulaliu, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah."Saya selaku Kapolda Maluku sangat mengapresiasi kegiatan konser amal yang dilaksanakan oleh DPD Granat Maluku," kata Kapolda Irjen Latif dalam sambutannya.Apresiasi yang sama juga disampaikan Kapolda kepada anak-anak yang tergabung dalam sanggar musik ukulele. "Malam ini penampilannya sangat luar biasa," katanya.Kapolda berharap konser amal yang dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Para undangan yang hadir juga diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membantu sesama."Sebelumnya ketua panitia konser amal ini sudah temui saya untuk menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan dan saya merasa itu cukup baik bagaimana kita menyatukan perbedaan untuk Ambon dan Provinsi Maluku yang indah ini. Yang mana kita juga tau bahwa kota Ambon adalah kota musik dan itu bukan sekedar omongan tapi sudah mendapat gelar kota musik dari lembaga UNESCO. Olehnya itu budaya musik yang kita miliki saat ini harus kita jaga untuk generasi kita ke depan," harap Kapolda.Untuk diketahui, konser amal yang digelar Granat Maluku untuk membantu renovasi bangunan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Hilal di Desa Pulau Hatta, Banda Naira dan renovasi bangunan Gereja Protestan Jemaat Ukalahin Pulau Buru, Maluku. (PNO-12)
05 Agu 2023, 11:45 WIT
TP –PKK Mappi Gelar Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Khusus Mama Papua
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Panitia HUT RI Kabupaten Mappi berkolaborasi bersama TP –PKK Kabupaten Mappi
menggelar lomba cipta menu bagi mama –mama Papua di Kabupaten Mappi.
Penyelenggaraan lomba tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam
rangka memeriahkan HUT RI ke-78 tahun 2023. Penjabat Ketua TP-PKK Kabupaten
Mappi,Ny. Stefanie Gomar SH,MH mengatakan lomba cipta menu merupakan lomba yang
dikhususkan bagi mama papua dimana para peserta memanfaatkan pangan lokal yang
ada di kabupaten Mappi. “Saya berterimakasih kepada mama
–mama peserta lomba yang sudah mengambil bagian untuk memeriahkan HUT RI ke-78
dengan mendukung kegiatan lomba cipta menu,” ungkap Ny. Stefanie Gomar, SH,MH
diselah kegiatan, Rabu (2/8/2023). Ny. Stefanie Gomar menuturkan
"pelaksanaan lomba cipta menu ini bertujuan untuk memberikan kebebasan
berkreasi bagi mama-mama Papua di Kabupaten Mappi dengan memanfaatkan pangan
–pangan lokal sehingga bisa menghasilkan banyak karya, banyak ide yang
dapat dituangkan dalam pemanfaatan pangan yang ada disekeliling
kita. Giat ini juga bertujuan agar apa yang kita konsumsi setiap hari dirumah
itu bisa lebih bervariatif dengan penyajian menu yang berbeda” ungkapnya. Ny. Stefanie mengatakan kegiatan
ini menjadi moment mama -mama bisa saling sharing, bisa saling bertukar pikiran
terkait dengan pemanfaatan pangan lokal dengan berbagai menu dan diharapkan ini
bisa diterapkan dirumah kita masing –masing demi pemenuhan gizi keluarga yang
seimbang. Ny. Stefanie menuturkan, adapun
variabel penilaian yakni kreativitas pengembangan resep, cita rasa, tampilan
dan aspek keamanan pangan, penyajian makanan dan masa penyimpanan makanan. Hal
itu yang menjadi komponenn penilaian.
“Dalam perlombaan memang ada yang
juara ada juga yang tidak. Tetapi hal ini janganlah menjadi patokan dalam
mengikuti lomba melainkan bagaimana kita berkreasi dengan memanfaatkan pangan
lokal dan menjadikan satu karya yang bisa kita bagikan kepada sesama. Bagi yang
mendapatkan juara ada mendapatkan uang pembinaan dari panitia HUT RI ke 78.
Sementara dari TP-PKK juga akan memberikan sedikit stimulan dan oleh- oleh
berupa paket pangan lokal kepada seluruh peserta yang sudah berpatisipasi
mengikuti lomba cipta menu ini,” pungkasnya. (Redaksi)
05 Agu 2023, 10:07 WIT
Gelar Rapat Terbatas, Presiden: Pemerintah Akan Relaksasi Pajak Barang Milik PMI
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan relaksasi pajak terhadap barang-barang pengiriman milik pekerja migran Indonesia (PMI).“Presiden tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Misalnya nilai pajaknya relaksasi, mereka akan diberikan relaksasi sebesar USD1.500 setiap tahunnya dalam tiga kali pengiriman barang,” tutur Benny.Selanjutnya, Benny pun mengusulkan kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang milik PMI untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Benny pun meyakinkan bahwa barang-barang milik PMI tidak dipergunakan untuk kepentingan bisnis.“Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya,” ucapnya.Selain itu, Benny mengatakan bahwa dalam rapat tersebut juga membahas mengenai pembebasan international mobile equipment identity (IMEI) ponsel milik PMI. Benny menyebut, pemerintah akan membebaskan biaya pengurusan IMEI untuk ponsel milik PMI ketika tiba di Tanah Air.“Presiden setuju terkait pembebasan IMEI hp milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di Tanah Air. Kendala pekerja migran tiba di Tanah Air itu berurusan dengan IMEI hp yang harus diubah kemudian berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEI handphone milik pekerja migran Indonesia,” tuturnya. (PNO-12)
04 Agu 2023, 10:26 WIT
Presiden Jokowi Tugaskan Menhub Evaluasi Penataan Transportasi Kawasan Cekungan Bandung
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023.“Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat.Menhub menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.“Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah,” ungkap Menhub.Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.“Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita,” ungkap Menhub.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung. Ridwan berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.“Insyaallah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak,” ujar Ridwan Kamil.Ridwan Kamil juga menyebut bahwa anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi masal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.“Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal,” ungkap Ridwan Kamil. (PNO-12)
04 Agu 2023, 09:12 WIT
Presiden Joko Widodo Adakan Rapat Terbatas Guna Membahas Ketersediaan Beras Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2023 guna membahas ketersediaan dan keterjangkauan beras nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya menyampaikan bahwa ketersediaan beras nasional berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian cukup baik hingga bulan September. “Sampai September kita masih punya overstock di atas 2,7 juta (ton). Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare itu menghasilkan cukup untuk kebutuhan kita setiap bulannya di atas 2 jutaan,” jelas Mentan kepada awak media. Pada rapat tersebut, Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi di tengah fenomena iklim El Nino. Menurut Mentan, fenomena El Nino berdampak pada keterbatasan air dan membuat produktivitas pertanian menurun. “Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan lain-lain. Saya habis cek beberapa waduk dan dam kita yang besar ternyata airnya cukup,” ujarnya. Selain itu, Mentan meyakini bahwa komitmen bersama dari pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino. Menurut Syahrul, sejumlah daerah di Tanah Air telah menyatakan kesiapannya mempersiapkan lahan pertanian untuk memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi. “Ada enam daerah itu antara lain Sumatra Utara, Sumatra Selatan, tiga (daerah) Jawa, ditambah dengan Sulawesi Selatan. Kemudian ada penyangganya adalah Kalimantan Selatan, NTB, Banten, dan Lampung. Saya yakin kalau ini bisa bergerak 500 ribu hektare, kemungkinan imbas dari El Nino itu kita bisa kendalikan dengan baik,” lanjutnya. PNO-11
04 Agu 2023, 08:18 WIT
Sulbagtara: Bea Cukai Sebagai Stabilitas Kondisi Ekonomi Dalam Pengawasan Dan Asistensi Industri
Papuanewsonline.com, Manado - Bea Cukai menjadi terdepan dan terbaik, jujur, profesional menjunjung tinggi prinsip Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Semua pasti sudah tahu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi untuk menghimpun penerimaan negara. Namun ada juga masyarakat yang belum paham bahwa DJBC juga memiiki fungsi sebagai community protector.Demikian dikatakan Kakanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang, kepada wartawan, Kamis (03/08/2023). Menurutnya, menjunjung tinggi integritas dan nilai kinerja mengawasi, menjaga penerimaan negara serta memfasilitasi secara profesional tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik."Kami terus menjunjung tinggi integritas Bea Cukai untuk menjadi terdepan dan terbaik di tengah masyarakat," kata Situmorang.Saat ditanya seperti apa perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, Situmorang paparkan, Bea Cukai memiliki empat fungsi utama yaitu Revenue Collector, Industrial Assistance, Trade Facilitator dan Community Protector. "Fungsi Community Protector yang dijalankan Bea dan Cukai adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas. Kami juga berkomitmen akan memberikan pelayanan baik kinerja pengawasan dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri tetap berjalan optimal," paparnya.Menyentil berbagai tudingan, Situmorang menegaskan, Bea dan cukai menjadi institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terus melakukan penjagaan serta pengawasan masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan. "Tugas kami juga memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat dirasakan oleh masyarakat. APBN terjaga baik dan masyarakat terima manfaatnya. Bea dan cukai merupakan instansi dapat dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan didukung dengan pelayanan prima (Service Level Agreement)," tegasnya.Dalam pelaksanaan tugas, lanjut dia, kewenangan Bea Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.Dalam rilisnya Situmorang, Bea Cukai turut menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional melalui fungsi pengawasan dan asistensi industri. Dalam fungsi pengawasan dan juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha.Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, terdapat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara dengan wilayah kerja meliputi tiga (3) Provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Menjunjung tinggi integritas, setingkat nilai kinerja dengan senantiasa berupaya menciptakan perubahan dengan pembaharuan ke arah yang lebih baik dalam samua pelaksanaan tugas pelayanan yang torang laksanakan sesuai janji layanan yang so ditetapkan”, pungkasnya dengan mengutip komitmen seluruh pegawai Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dalam Maklumat Pelayanan.Secara terpisah, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Budi prasetiyo menjelaskan, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara berdiri mulai tahun 2017 dengan 6 (enam) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang tersebar di Bitung, Manado, Gorontalo, Pantoloan, Morowali, dan Luwuk, serta 1 (satu) Pangkalan Sarana Operasi di Pantoloan.Dalam menjalankan fungsi Community Protector, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara juga melakukan aksi nyata menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat negara. Hal ini dibuktikan dengan penindakan berbagai macam barang ilegal yang membahayakan masyarakat (NPP dan barang kena cukai ilegal), barang yang dilarang maupun dibatasi dan barang yang tidak memenuhi kentetuan undang-undang kepabeanan dan cukai. Berbicara barang kena cukai, Budi prasetiyo menuturkan, produk hasil tembakau (HT) atau rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau miras. Penindakan yang dilalukan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara tahun 2022 telah melaksanakan 520 Penindakan dengan perkiraan total nilai barang sebesar Rp756,40 Miliar. "Saat ini ada 280 penindakan, yaitu penindakan HT dengan total barang sebanyak 1.391.032 batang, 45 penindakan MMEA dengan total barang sebanyak 839 liter, 157 penindakan kepabeanan impor, 2 penindakan kepabeanan ekspor, dan 39 penindakan NPP dengan rincian 28.617 butir Psikotropika Gol. IV dan 11,84 kg Narkotika Gol.I," pungkasnya.Dengan jumlah tersebut merupakan hasil dari kegiatan penidakan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara beserta satker-satker dibawahnya.Prasetiyo menambahkan, kegiatan penindakan pada tahun ini sampai dengan Juni 2023 Bea Cukai Kanwil DJBC Sulbangtara dan kantor pelayanan dibawahnya, yakni Kantor Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sulbagtara sebanyak 9 (sembilan) penindakan dengan total nilai barang Rp 835.600.000, KPPBC TMP C Pantoloan 23 penindakan senilai barang Rp 320.914.370, KPPBC TMP C Morowali sebanyak 89 penindakan dengan nilai barang Rp 60.187.893.445, KPPBC TMP C Luwuk 40 penindakan senilai Rp 5.728.000, KPPBC TMP C Bitung dengan jumlah bukti surat penindakan (SBP) sebanyak 10 (sepuluh) penindakan dengan total nilai barang Rp 4.299.000, KPPBC TMP C Manado 68 penindakan dengan nilai total barang Rp 316.093.501, KPPBC TMP C Gorontalo sebanyak 19 bukti surat penindakan dan total barangnya senilai Rp 30.373.000.Kepada wartawan, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, Yoko A Shinta, juga menuturkan, ketujuh penindakan ini tentunya merupakan bukti dalam menjalani fungsi community protector tersebut Bea Cukai menjalin sinergi dengan beberapa Aparat Penegak Hukum (APH) terkait seperti BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan lain-lain.Selain itu tugas dan fungsi bea cukai akan berjalan optimal apabila didasari oleh birokrasi yang bersih, integritas tinggi, dan kualitas pelayanan publik terbaik. Nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, selalu berusaha diterapkan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat."Kami dari Bea Cukai akan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai community protector dan industrial facilitator dengan optimal dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan masyarakat selama ini," tutup Yoko A. Shinta. (PNO-12)
04 Agu 2023, 07:27 WIT
Kapolri Dan Kapolda Papua Berikan Bantuan 1.500 Jaket Dan Sembako Kepada Warga Di Kabupaten Puncak
Papuanewsonline.com, Timika - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D. Fakhiri memberikan bantuan 1.500 paket sembako, 5 ton beras dan 1.500 jaket kepada warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.Paket bantuan diserahkan Karolog Polda Papua, Kombes Pol Agus Setyawan,SIK didampingi Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra,SH.SIK.MH secara simbolis kepada Bupati Puncak, Willem Wandik di posko tanggap darurat bencana Kabupaten Puncak di Jalan C. Heatubun, Timika, Papua Tengah, Kamis (3/8/2023).Polri berharap bantuan tersebut digunakan untuk mengurangi beban yang sedang dihadapi masyarakat di Kabupaten Puncak yang menjadi korban dampak cuaca ekstrem."Jumlahnya itu dari Bapak Kapolri sebanyak 1000 paket sembako, 5 ton beras, 500 jaket dingin dewasa dan 100 Jaket anak, sedangkan dari bapak Kapolda Papua, 500 paket sembako, 500 Jaket dewasa dan 50 Jaket anak," ujarnya.Sementara Willem Wandik menyampaikan,terimah kasih atas dukungan dan perhatian dari Kapolri dan Kapolda Papua."Sekali lagi atas dukungan dan bantuan Pak Kapolri dan Pak Kapolda Papua, kami ucapkan terimah kasih,"ucapnya.Ia menambahkan, pemerintah TNI-Porli berupaya menyalurkan bantuan sampai ditujuan, yakni di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewu.PNO-11
03 Agu 2023, 19:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
