Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Uskup Agung Mandagi dan Danrem 174/ATW siap bersinergi membangun Papua dengan Cinta Kasih
Papuanewsonline.com, Penrem 174/ATW ~ Pada Kamis (30/03/23) Danrem 174/ATW Brigjen TNI Agus Widodo S.I.P., M.Si. didampingi Kasrem, para Kasi dan Dandim 1707/ Merauke melakukan audiensi kepada tokoh agama Uskup Mrg. Petrus Canisius Mandagi, M.S.C di Keuskupan Agung Merauke, Jl. Mandala Merauke dalam rangka menjalin tali silaturahmi guna penyamaan persepsi tentang tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan itu, Danrem memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Danrem 174/ ATW yang wilayah tugasnya sebagian besar di Papua Selatan, Danrem juga memperkenalkan para perwira yang hadir. Danrem memohon bimbingan dan kiat-kiat bertugas di tanah Papua karena sebagaimana diketahui bahwa Uskup Mandagi sudah cukup lama dan mengakar diwilayah ini dan selama ini menjadi panutan masyarakat di Papua serta memeiliki jaringan yang sangat luas baik didalam maupun didalam negeri. Uskup Mandagi mengucapkan terimakasih atas kehadiran langsung Danrem full team dengan seluruh Perwira jajarannya, ini adalah bukti keseriusan Danrem agar petuah dan nasehat Uskup bisa didengarkan bersama. Mengawali pembicaraan, Uskup Mandagi menyampaikan bahwa adalah mustahil Negara tanpa tentara dan Polisi, diseluruh Negara didunia seperti itu. Negara butuh Tentara dan Polisi untuk meyakinkan kondisi Negara aman, sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, Uskup menyampaikan bahwa Papua ini harus dibangun dengan cinta kasih, Tuhan juga menyentuh manusia penuh kasih karena kita semua adalah ciptaan-NYA yang memiliki derajad yang sama dimata Tuhan. Pada prinsipnya bahwa kita semua memiliki tugas yang sama, yang mulia untuk melakukan pelayanan kepada umat manusia. Oleh karena itu TNI juga harus bisa melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan. Para prajurit sebaiknya bisa mengendalikan diri pada saat menghadapi situasi-situasi yang sulit atau tertekan, atasi persoalan tidak lagi dengan kekerasan tetapi dengan cinta kasih. Menanggapi hal tersebut, Danrem juga menyampaikan penekanan para pimpinan diantaranya dari Bapak Pangdam XVII/ Cen Mayor Jenderal TNI M Saleh Mustafa bahwa diatas tindakan-tindakan dalam rangka penegakkan hukum, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Hal tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh prajurit dan menjadi komitmen seluruh prajurit Korem 174/ ATW.Dalam suasana yang akrab, Uskup Mandagi banyak menceritakan tentang pengalaman beliau selama bertugas dibeberapa wilayah Indonesia, baik di Ambon Maluku, Manado atau diwilayah-wilayah lain di Papua dan di Indonesia secara umum serta pengalaman bertugas dilapangan bersama senior-senior dari TNI dan Polri. Brigjen TNI Agus Widodo mengucapkan terimakasih kepada Uskup Agung Mandagi dan berjanji bahwa ini bukan kunjungan yang pertama. Kedepan, secara informal Danrem dan Uskup Agung Mandagi akan terus menjalin komunikasi untuk mengimplementasikan tugas-tugas yang diemban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Uskup Mandagi dan Danrem sepakat bahwa Papua Selatan adalah wilayah yang aman damai dan harus menjadi corong serta contoh bagi masyarakat luas baik di Papua maupun diseluruh dunia. Diakhir acara, Uskup Mandagi memperkenalkan dan mengajak rombongan untuk berfoto bersama di Gedung Keuskupan Agung yang baru selesai dibangun. Ini adalah wujud perhatian langsung Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh beliau nantinya (Redaksi)
31 Mar 2023, 11:27 WIT
Wow!! Jelang Akhir Masa Jabatan Dana Pokir 35 DPRD Mimika Meningkat Tajam
Papuanewsonline.com, Mimika- APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 diketok pada akhir 2022 lalu, mencapai 5 Triliun lebih, namun menyisahkan misteri yang belum diketahui publik, Salah satunya program pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Program ini menghabiskan anggaran senilai Rp 245 miliar.Para wakil rakyat yang habis masa jabatan tahun depan ini sebetulnya sudah memprogramkan Pokir ini saat perubahan APBD tahun 2022 lalu. Program ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan anggaran yang lebih fantastis tajam.Berdasarkan data yang diperoleh Papuanewsonline.com anggaran Rp 245 miliar ini dibagi-bagi untuk seluruh anggota dan pimpinan dewan. Nantinya program ini dititip di setiap OPD yang menjadi mitra dewan untuk dieksekusi berdasarkan usulan para anggota dewan.Untuk diketahui, anggota DPRD mendapat jatah Rp 7 Miliar per orang. Dengan demikian total Rp 245 miliar untuk 35 anggota DPRD Mimika. Bukan hanya itu, Beredar informasi ada nominal berfariasi karena para ketua fraksi dan ketua komisi mendapat jata dua kali lipat.Selain itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Mimika juga dapat dengan nominal 10 Miliar sehingga total anggaran Negara ini untuk Pokir DPRD bisa mencapai 500 Miliar Rupiah.Diketahui bahwa dana Pokir DPRD akan dieksekusi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.Pokir DPRD lahir dari hasil reses para anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai rencana pembangunan tahunan.Pokir DPRD Kabupaten Mimika ini berada di anggaran setiap OPD dan akan direalisasi oleh OPD. Dari kegiatan fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan OPD, di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan Pokir DPRD.Beredar informasi modus operandi yang sering digunakan adalah untuk memuluskan dana pokir ini, diduga ada modus pinjam pakai perusahan untuk dikerjakan sendiri oleh Anggota DPRD tertentu.Pokir DPRD Mimika untuk Kepentingan Politik Tahun 2024Menanggapi hal ini, Ketua GMNI Cabang Mimika Bung Bojan mengatakan Pokir DPRD bukanlah sesuatu yang wajib. Pemda Mimika seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, karena fungsi merencanakan dan mengeksekusi ada di Pemkab Mimika.Bung Bojan menjelaskan jika Pokir direalisasi di akhir masa jabatan, yang juga tahun poilitik ini, maka bisa dijadikan sebagai sarana politik yang menguntungkan para anggota dewan yang bertarung di Pemilu 2024 nanti." KPK harus memantau hal ini dan kami akan menyurat secara resmi biar dana Pokir ratusan Miliar ini terpantau KPK," ujar Bung Bojan.Bung Bojan menegaskan, hal ini adalah bagian dari upaya politisi-politisi menggunakan kesempatan di tahun politik supaya mendapat akses ke sumber daya negara, dan hal ini sepatutnya tidak usah ditindaklanjuti. Diabaikan saja, kalau ditindaklanjuti juga perluh pengawasan yang ketat." Pokir sangat tidak relevan jika dipaksakan masuk dalam APBD 2023, apalagi memiliki nilai yang fantastis ratusan miliar," Sorotnya.Kata Dia, Pokir itu sudah memiliki ruang di DPRD melalui pembahasan di fraksi, komisi maupun pandangan umum pada sidang paripurna, kemudian pokok pikiran mereka bisa dituangkan, namun kalau pokok pikiran itu sifatnya substansi,dan urgen bagi masyarakat kenapa itu tidak diregulasikan.Sementara itu, hingga berita ini publikasikan , Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng belum dapat dikonfirmasi tentang ratusan Miliar dana Pokir tahun 2023 di Kabupaten Mimika.(Redaksi)
31 Mar 2023, 10:18 WIT
Buka Musrenbang RKPD 2024, Pj Bupati Mappi Tegaskan Program Yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menggelar Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Musrenbang yang digelar Kamis
(30/3/2023) di Gor Kepi itu mengusung tema ‘Mempercepat Peningkatan Kualitas
SDM Berkarakter dan Penguatan Struktur Ekonomi dengan Pengembangan Wilayah
untuk Pemerataan Mengurangi Kesenjangan dan Berkelanjutan Didukung Penguatan
Rasa Aman dan Efektivitas Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Publik’. Kegiatan dibuka oleh Penjabat
Bupati Mappi, Michael R. Gomar,S.STP., M.Si, Kabid Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Papua Selatan, Yustinus Kawewaron, Wakil Ketua I DPRD Mappi Marandus
Situmorang, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinand Kainakaimu, Kepala Bappeda Jhon
Jelira. Turut hadir jajaran DPRD Mappi, Forkopimda, pimpinan OPD, seluruh
kepala distrik se-Kabupaten Mappi serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar
dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang merupakan implementasi dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional, tata cara perencanaan pengendalian, evaluasi, rancangan jangka
panjang daerah serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah. "Program kerja yang nantinya
diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga kita wajib mengusulkan program
kegiatan sesuai kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan
masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik," ungkapnya. Penjabat Bupati menegaskan kepada
seluruh perangkat daerah agar mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas
fungsi di masing-masing OPD. Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh
perangkat daerah akan dilakukan review oleh tim anggaran dan disesuaikan dengan
program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Mendagri Tito Karnavian,
diungkapkan Pj Bupati telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah
untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional yaitu
pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. “Untuk mendukung penanganan tiga
kebijakan nasional ini, maka perlu intervensi program kegiatan secara
kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah, supaya secara bersama-sama kita
bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di kabupaten mappi. Terima kasih juga karena
masing-masing OPD sudah cukup baik melaksanakan program-program kegiatan secara
bersama-sama, tentu itu semua bisa terlaksana karena adanya koordinasi yang
baik, saling mengingatkan dan saling membantu," tegasnya. Pj Bupati Mappi juga
memberikan apresiasi kepada Kepala
Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu, dan sesuai
amanat undang-undang. Tema yang diusung juga merupakan penjabaran dari RKPD
tahun 2023-2026. Sejak pemerintahan Kabupaten Mappi berdiri di tahun 2002
melalui undang-undang nomor 22 tahun 2002, maka berbagai capaian pembangunan
yang telah dilaksanakan merupakan prestasi, dan menjadi dinamika dalam proses
perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Pj Bupati berharap, kepada
seluruh pimpinan OPD, kepala distrik dan stakeholder agar bisa mengikuti
kegiatan ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai, supaya program
kegiatan yang direncanakan terutama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa tercover dan dimasukan untuk dianggarkan. Supaya
masyarakat bisa menerima manfaat dan dampak yang sangat baik dari program
kegiatan tersebut yang sudah diusulkan oleh perangkat daerah. (Redaksi)
30 Mar 2023, 19:37 WIT
Wakalpoda Papua, Tinjau Kembali kolaborasi Polres dan Pemkab. Mimika dalam Pelayanan Kesehatan Sagu
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, SH meninjau langsung Posko Pelayanan Kesehatan Keladi Sagu Polres Mimika - Pemkab Ops Rasaka Cartenz 2023 Polda Papua yang diadakan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Mimika, Kamis (30/3)Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, Dirpolairud Polda Papua Kombes Pol. Andi Anugrah, SIK, Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, SIK, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo, SH, SIK, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, SH, SIK, Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto, Kasat samapta Polres Mimika, AKP Tahapari, Kasat Binmas Polres Mimika, Iptu paulus randeratu serta Kasie Dokkes Klinik Tribrata Polres Mimika, dr. Audio Titanlessy.Kadinkes Mimika dalam kesempatannya menjelaskan bahwa, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Polres Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.“Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polres Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dimana kegiatan ini diselenggarakan dari hari ini sampai sabtu, 1 April 2023,” ujarnya.Pihaknya juga ikut menjalankan program pemberantasan nyamuk antara Polres dan Puskesmas dengan cara mendatangi rumah ke rumah masyarakat.“Kasus demam berdarah di wilayah mimika sampai saat ini terus meningkat, sehingga kami dalam 2 bulan terakhir memberantasi sarang nyamuk melalui fogging. Pelayanan yang dilakukan ini tentunya gratis dan dalam setiap kegiatannya menjadi evaluasi untuk kegiatan berikutnya,” tambahnya.Beberapa item yang juga ikut dilakukan pengecekan oleh Wakapolda antara lain, tim penimbangan bayi dan pengeluaran untuk mencegah bayi stunting serta pemeriksaan penyakit malaria dan pemeriksaan TBC (Redaksi)
30 Mar 2023, 17:09 WIT
Memanas!! Mafmud MD Semprot Arteria Dahlan Saat RDP
Papuanewsonline.com, Jakarta-Rapat dengar pendapat (RDP) mempertemukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Berlangsung memanas.
Adapun rapat dengar pendapat itu untuk mengklarifikasi transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Terpantau dalam tayangan live, rapat sempat berlangsung memanas , Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menantang anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Arteria Dahlan untuk mengancam Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan ancaman pidana karena membocorkan rahasia dokumen atau keterangan.
Sebab, Arteria Dahlan sempat memperingatkan Mahfud mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU
Mafud MD mengiangtkan agar tidak ada yang menghalangi penyidikan maupun penegakan hukum. Terutama terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga. Saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum," ujar Mahfud dalam RDPU.
Mahfud mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi. Pada saat itu pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berusaha menghalangi penegakan hukum. Mahkamah Agung (MA) lantas memperberat hukuman Fredrich menjadi 7,5 tahun dari tujuh tahun.
Ia mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang menyebutkan bahwa laporan PPATK soal transaksi mencurigakan itu seharusnya tidak boleh diumumkan ke publik. Pasalnya, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.
Mendengar perkataan Arteria Dahlan, Mafmud MD langsung semprot balik dengan menantang Arteria Dahlan.
" Beranikah Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan anak buah Menkopolhukam,melainkan setiap minggu laporan resmi info intelijen kepada Menkopolhukam, jangan gertak-gertak," Tegasnya.
Mahfud MD juga sempat ceramah hukum kepada Anggota Komisi III DPR.
Dia menjawab tudingan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan bahwa dirinya bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mahfud MD menjelaskan seputar tudingan Arteria Dahlan itu.
"Saudara jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara menghalangi penegakan hukum, Orang mau mengungkap kasus hukum kok dihantam. Saya bisa menganggap saudara halangi penegakan hukum, Jadi jangan main ancam begitu,"ujar Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud mengatakan mengumumkan kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sifatnya agregat."Jadi ini perputaran uang dan tidak sebut nama orang dan tidak sebut nama akun. Jadi perputaran uang dari sekian akun itu Rp 349 triliun. Yang disebut namanya yang berstatus kasus hukkum pidana seperti Rafael," pungkas Mahfud.(Redaksi)
30 Mar 2023, 00:18 WIT
Pemkab Mappi Pasang 300 Salib, Warga Siap Menyambut Paskah
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Umat nasrani sedang mempersiapkan diri memasuki pekan suci dalam rangka
Paskah. Untuk menghadirkan suasana Paskah, Pemerintah Kabupaten Mappi melalui
panitia yang telah dibentuk mempersiapkan serangkaian agenda salah satunya
pembagian dan pemasangan 300 salib. Sebelum dipasang, terlebih dahulu
dilakukan ibadah singkat doa pemberkatan oleh Pastor Pius Heljanan, MSc dan
dihadiri oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si pada Rabu
(29/3/2023). Pj Bupati, Michael Gomar
mengatakan panitia Paskah bersama Pemkab Mappi melakukan penancapan 300 salib
yang akan dipasang tersebar di beberapa sudut kota dan jalan-jalan utama.
“Salib ini menandakan perayaan Paskah sehingga masyarakat bisa mempersiapkan
diri untuk menyambut Paskah,” jelasnya. Suasana Paskah kata Pj Bupati
memang belum terasa. Namun umat nasrani juga telah melewati masa-masa minggu
pra paskah atau minggu sengsara yang dilaksanakan setiap hari minggu. Pada
puncaknya nanti, ketika memasuki pekan suci akan ada serangkaian kegiatan salah
satunya Jalan Salib dan ibadah Paskah.
Kegiatan ini sudah dipersiapkan
oleh panitia dan diharapkan bisa berjalan dengan baik. Pj Bupati mengharapkan
keterlibatan semua pihak bukan hanya panitia tapi juga seluruh jajaran Pemkab
Mappi, TNI, Polri, BUMN dan BUMD. “Kami mohon dukungan dan kerjasama sehingga
perayaan Paskah ini bisa menyentuh dan memberi makna bagi masyarakat Mappi,”
pungkasnya. (***MPI)
29 Mar 2023, 21:04 WIT
Buka Forum Perangkat Daerah, Pemda Mappi Mulai Susun Rencana Kerja Tahun 2024
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menyusun program atau Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 dengan menggelar Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan dilaksanakan di Gor Kepi, Selasa (28/3/2023). Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh
Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si yang diwakili Sekretaris
Daerah, Ferdinand Kainakaimu, S.Pd, M.SC didampingi Kepala Bappeda Mappi, Jhon
J. Jelira, S.Sos. Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Setda Mappi, para pimpinan OPD, para kepala Distrik, serta
pejabat eselon III di lingkup Pemkab Mappi. Sekda Mappi, Ferdinand dalam
sambutan menyampaikan, forum perangkat daerah merupakan salah satu bagian dari
alur perencanaan pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan proses perencanaan
melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku
kepentingan yaitu, semua pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dirinya mengatakan, hasil yang
diharapkan dari pelaksanaan forum perangkat daerah adalah sinergitas
perencanaan pusat serta sinkronisasi Renja OPD dengan usulan program yang
dihasilkan dari Musrenbang Distrik serta usulan Pokir dan reses anggota DPRD
Mappi untuk penyusunan RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024. "Untuk mengarahkan
pengalokasian anggaran sesuai dengan program pembangunan prioritas, agar bisa
tercipta singkronisasi program kerja antara pihak tertentu dalam peningkatan
kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang
dilaksanakan oleh setiap OPD. Lalu untuk pelaksanaan forum ini ada beberapa
poin penting yang menjadi perhatian yakni, mempercepat peningkatan kualitas SDM
berkarakter dan penguatan struktur ekonomi dengan pengembangan wilayah, untuk
pemerataan dalam mengurangi kesenjangan dan berkelanjutan dengan penguatan rasa
aman serta efektivitas tata kelola untuk kualitas pelayanan publik,"
ungkapnya. Kata Sekda Ferdinand, hal ini
perlu menjadi komitmen bahwa semua rumusan dan keselarasan Renja perangkat
daerah dengan hasil Musrenbang Distrik serta pokir dan reses anggota DPRD
termasuk dokumen perencanaan lainnya tidak boleh keluar dari sasaran tema
tersebut. Karena selanjutnya akan dipertacam pada Musrenbang RKPD tingkat
kabupaten dan disesuaikan dengan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten 2023-2026. "Penyelarasan Renja OPD
harus sesuai dengan hasil Musrenbang Distrik, dan tetap melihat skala prioritas
dan perkiraan kemampuan anggaran daerah serta hasil evaluasi dari pelaksanaan
RKPD tahun-tahun sebelumnya. Pengusulan program OPD tetap disesuaikan dengan
kondisi dan dinamika yang berkembang, dan yang dituangkan dalam suatu kegiatan
dengan konsep inovasi pelayanan yang lebih baik, karena bagaimanapun juga
inovasi daerah adalah suatu keharusan dalam konsep mappi sehat, pintar dan
berkarya, mappi mandiri, hijau dan bangga, mappi melayani, mappi damai dan
demokratis," jelasnya. Dikatakan Sekda bahwasannya,
tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pemilu dan pilkada serentak akan
dilaksanakan dan di situ politik yang akan cenderung meningkat, sehingga perlu
diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial
dan politik yang baik, agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Lalu isu
ketahanan pangan juga menjadi isu strategis nasional, sehingga perlu untuk
menjaga agar ketahanan pangan di daerah ini tidak terguncang dengan kenaikan
harga pangan. Selain itu, kata Sekda, secara
regional di Papua Selatan terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan pangan
penduduk yaitu, ketidakpastian situasi global, perubahan iklim, cuaca ektrim,
kekeringan, banjir, disrupsi pasokan dan inflasi. Untuk menjawab tantangan isu
tersebut, maka perlu dirumuskan strategi
peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan
pokok serta meningkatkan diverfikasi pangan masyarakat.
"Tahun perencanaan ini
adalah tahun transisi kepemimpinan yang dijabat oleh Penjabat Bupati Mappi dan
tentunya beliau sangat mengharapkan, program strategis yang berdampak langsung
pada masyarakat serta program-program yang memiliki daya ungkit terhadap
kesejahteraan masyarakat perlu ditetapkan dan dilanjutkan. Lalu harus
memperhatikan pembangunan daerah yang menjadi prioritas di 2024 seperti,
peningkatan kualitas SDM serta kualitas hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas guna menunjang percepatan pengentasan kemiskinan
ekstrim, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur pengunjung
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan
peningkatan keamanan dan ketertiban umum," pungkasnya. (Redaksi)
28 Mar 2023, 23:11 WIT
Guna Melindungi Konsumen, Dinas PERINDAGKOP Asmat Lakukan Sidak Barang Kadaluarsa
Papuanewsonline.com, ASMAT
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat
melalui Bidang Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Barang Kadaluarsa pada Agen, Toko, Kios dan Pasar di Agats, Senin, 27/03/2023. Perwakilan dari pihak Kepolisian,
Satpol-PP, Dinas Kesehatan dan Bag. Pembangunan dan Perekonomian juga turut
mendampingi Dinas Perindagkop Asmat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain memeriksa barang-barang
kadaluarsa, Dinas Perindustrian Perdagangan Kopersi UKM dan Tenaga Kerja Kab.
Asmat juga mengecek harga barang dan memastikan stok barang kebutuhan pokok
untuk masyarakat masih terpenuhi dan stabil pada Agen, Toko, Kios dan Pasar. Kepala Bidang Perdagangan Oktavin
Rakkang K.D, S.E mengatakan; pihaknya perlu melakukan pengawasan yang terpadu
terkait barang yang beredar di asmat, Pengawasan yang dilakukan terintegrasi antara Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dalam Upaya Perlindungan
Konsumen, "hari ini kami lakukan pengawasan/ sidak terhadap barang-barang
kebutuhan yang sudah kadaluarsa, tim gabungan ini terbagi di 5 (lima) titik,
bukan hanya sidak barang expaer tapi kami juga memantau harga barang kebutuhan
pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dll" "Bulan depan umat
muslim akan merayakan hari raya, kita harus pastikan agar stok kebutuhan tidak
kurang dan harga harus tetap stabil, tadi saya temukan adanya pedagang yang
menjual minyak goreng subsidi diatas harga yang kita tentukan, sedangkan harga
rata-rata minyak goreng tersebut 15.000/liter sampai 17.000/liter, hal ini
bukan baru kita lakukan, sudah rutin setiap tahun menjelang puasa, lebaran,
natal dan tahun baru, pasti kita periksa dan lakukan pengawasan" ucap
Okta. Mengenai barang kadaluarsa yang
di ambil dari para pedagang bandel dan lalai, langsung dibawa ke gudang Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Asmat menggunakan
Viar dan selanjutnya akan di musnahkan. (Zhany)
28 Mar 2023, 10:28 WIT
Pemkab Mappi Adakan Operasi Katarak dan Operasi Pterigium GRATIS Selama Enam Hari
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Dalam rangka pelayanan kesehatan mata Pemerintah Kabupaten Mappi bekerjasama
dengan rumah sakit Dian Harapan Jayapura dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata
(Perdami) Papua melakukan pelayanan kesehatan mata operasi katarak dan operasi
Pterigium. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 25 maret sampai 31 maret
2023 berlangsung di RSUD Kabupaten Mappi. Kegiatan pelayanan kesehatan
mata berupa operasi katarak dan operasi
Pterigium dilakukan secara gratis bagi masyarakat di Kabupaten Mappi. Ini
merupakan kebijakan Pj Bupati Mappi, Michael Gomar melalui kegiatan sosial bagi
masyarakat dalam menyambut hari Raya Paskah dan Bulan Suci Ramadhan tahun 2023. Meski sudah berlangsung sejak,
Sabtu pekan lalu, namun pada, Senin, 27/3/2023) secara Simbolis Penjabat Bupati
Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, M.Si membuka kegiatan tersebut. “Selain kita terus melaksanakan
tugas kita sebagai abdi masyarakat. Tetapi juga pelayanan kesehatan kepada
seluruh warga masyarakat kabupaten Mappi merupakan hal yang penting untuk
dilaksanakan. Kegiatan yang kita laksanakan merupakan bagian dari kegiatan
sosial yang mana pelaksanaan operasi katarak dan operasi Pterigium merupakan
kegiatan yang kita laksanakan untuk menyambut perayaan Paskah dan juga bulan
suci ramadhan tahun 2023,”ungkapnya. Kata Pj Bupati, kita ketahui
bersama bahwa kasus atau prevalensi dari penyakit mata yang ada di kabupaten
Mappi. Sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami bahwa dimana usia 50
tahun keatas rentan menunjukan kebutaan pada mata sebanyak kurang lebih 3
sampai 30 persen. Dikatakan Pj Bupati ini merupakan
suatu permasalahan, tantangan bagi kita khususnya dalam pelayanan kesehatan,
sehingga bersama –sama dengan kepala dinas kesehatan dan seluruh jajaran dinas
kesehatan, RSUD kami merencanakan untuk memberikan pelayanan kesehatan mata
dalam rangka menyambut paskah dan bulan suci ramadhan tahun 2023. "Kita ketahui bersama bahwa
di tahun 2023 ini pelayanan kesehatan yang kami lakukan secara khusus untuk
pelayanan kesehatan mata. Ini baru kembali dilakukan sejak tahun 2016 lalu.
Setelah kami berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan. Beliau juga
menyampaikan kepada kami untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan mata
kepada warga masyarakat. Kami Pemerintah Kabupaten Mappi juga menyadari dengan
kekurangan yang ada, pelayanan kesehatan mata ini tidak dapat terjangkau kepada
seluruh warga masyarakat terutama yang berada di wilayah Distrik –Distrik
pedalaman. Kami juga sudah menyampaikan informasi kepada seluruh warga
masyarakat di Kabupaten Mappi. Tetapi dari data yang dilaporkan oleh ibu
direktur RSUD Mappi tadi, bahwa kurang lebih 600 orang yang terdaftar dan yang
sudah melakukan screening sekitar 200 lebih, sementara yang lainnya sampai saat
ini belum siap untuk melakukan operasi mata setelah dilakukan srenning oleh tim
dokter. "Tentu ini menjadi kendala
buat kita Pemerintah Kabupaten, tetapi juga kami berfikir bahwa pelayanan
kesehatan mata ini harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan
setiap tahun sehingga warga masyarakat yang belum pernah melakukan operasi
mata, belum ada contoh bisa menjadi contoh buat yang lain. Dan bisa
menceritakan bahwa tidak apa-apa apabila dilakukan operasi. Saya pikir itulah
kondisi kita di Kabupaten Mappi, dan pastinya juga ada keraguan dari masyarakat
kekhawatiran apakah bisa melakukan operasi mata atau tidak. Tetapi paling tidak
pelayanan kesehatan operasi mata ini bisa berkelanjutan kepada masyarakat di
Kabupaten Mappi. Selain itu kendala kita di Kabupaten Mappi yakni tidak adanya
dokter spesialis mata, mudah –mudahan satu dua bulan kedepan dari Perdami Papua bisa mengirim satu atau dua orang
dokter spesialis mata ke Kabupaten Mappi.
Ibu direktur dan pak kadis kesehatan tolong mempersiapkan satu tenaga
dokter spesialis mata di Kabupaten Mappi,"ungkapnya. Kata Pj Bupati, memang minimnya
peralatan dan lain-lain juga menjadi kendala buat kita tetapi kalau tenaga
dokter spesialis sudah ada pasti akan disiapkan juga peralatan dan lainnya. Mudah – mudahan dengan kegiatan
ini tim Perdami Papua dapat memberikan perhatian dengan memberikan dukungan
dokter spesialis mata kepada Pemerintah Kabupaten Mappi. Supaya ada tenaga
spesialis mata yang bisa membantu kami untuk pelayanan kesehatan mata bagi
masyarakat Mappi.
"Pelayanan kesehatan mata
sudah pasti memberikan manfaat kepada warga masyarakat dan kita berharap agar
masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan mata dapat benar –benar
menerima manfaat dengan baik. Dan juga bisa menjadi contoh dan cerita bagi
masyarakat lainnya. Sehingga kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan
secara berkelanjutan dan dapat terus kita laksanakan,"pungkasnya. (Redaksi)
27 Mar 2023, 19:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
