Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bupati dan Kapolres Yalimo Berhasil Lakukan Pembukaan Palang, Ini Hasil Kesepakatannya
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Resor Yalimo Kompol Rudolof Yabansabra, S.H., M.H bersama Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd,MM berhasil lakukan pembukaan palang di Kampung Hundilip Km 86 dan Kampung Dombomi Km 74 Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Senin (20/03).Pemalangan tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat menyangkut turunnya DPT (Daftar Pemilihan Tetap) atau Suara Pada 5 Distrik di Kabupaten Yalimo dan diadakan pertemuan untuk menemukan solusi agar palang bisa dibuka.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati KPU Kabupaten Yalimo, pihak Bawaslu Kabupaten Yalimo, pihak Dukcapil dan Kapolres Yalimo.Dalam kesempatannya Bupati Yalimo mengatakan bahwa KPU Kabupaten Yalimo akan kembalikan suara hak pilih seperti semula agar tidak terjadinya persoalan pada pentahapan Pemilihan umum tahun 2024.“Saya harap kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang lebih dari pada ini, dikarenakan persoalan ini telah dibicarakan pada hari ini,” ucap Bupati Yalimo.Sementara itu, Kapolres Yalimo mengatakan permasalahan ini akan dibicarakan bersama dengan KPU Yalimo dan dinas kependudukan setempat.“Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo ini agar selalu aman dan kondusif,” ucapnya.Kini aksi pemalangan tersebut telah dinegosiasi dan berhasil dibuka serta Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena dapat kembali beraktivitas seperti pada umumnya (Redaksi)
21 Mar 2023, 13:55 WIT
Presiden Jokowi: Creative Hub Pemuda Gedung Papua Percontohan Daerah Lain
Papuanewsonline.com, Papua - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub hari ini. Apalagi gedung itu disebut Presiden akan menjadi contoh untuk pembukaan di provinsi-provinsi lain.“Pagi hari ini saya betul-betul merasa sangat bangga karena permintaan saat itu 23 anak2 muda papua yang saya undang ke Istana untuk memiliki sebuah ruang pemberdayaan peningkatan kualitas SDM hari ini bisa kita lihat bersama di Papua Youth Creative Hub di Jayapura,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya, Selasa (21/3/23).Menurut Presiden Jokowi, gedung seperti itu harus ada di daerah lain dan hal itu telah disampaikannya kepada Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Bahkan, Presiden menyatakan, tahun depan diharapkan dapat terealisasikan.“Tadi saya bisik-bisik sama Ka BIN, ini Indonesia yang pertama di Papua, saya minta agar juga dibangun di NTT, di Papua Barat, kemudian di Maluku, dan Aceh, mulai tahun ini sehingga selesainya tahun depan, niru semua yang ada di sini , ini sudah sangat bagus sekali," ungkap Presiden Jokowi.Peresmian tersebut dihadiri juga oleh Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan juga Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, serta founder PYH Simon Tabuni. ( Redaksi )
21 Mar 2023, 13:17 WIT
Presiden Minta Masyarakat Papua Awasi Ketat Anggaran Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Papua. Presiden Jokowi meminta masyarakat Papua melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi pembangunan di wilayah Papua. Presiden tak memungkiri, korupsi menjadi momok di seluruh wilayah dalam pembangunan daerah.Menurut Presiden, sejak 2014-2022, pemerintah pusat menggelontorkqn Rp1.036 triliun untuk pembangunan tersebut."Uang ini sangat besar sekali, makanya saya minta masyarakat Papua, tolong awasi, kawal, dan amati terus supaya uang ini jangan sampai belok kemana-mana, dikorupsi,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub, Selasa (21/3/23).Disebutkan Presiden Jokowi, anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai pembangunan, seperti pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km, jalan perbatasan 1.098 km, Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 km, Bandara Domine Eduard osok, Bandara Wamena, pembangunan pos lintas batas di 3 lokasi di PLB Skouw di Kota Jayapura, PLB Sota, dan PLB Yetetkun. Seluruh pembangunan itu, ujar Presiden, sangat memberikan dampak bagi perkembangan Papua.“Semua kita telah selesaikan," ungkap Presiden. (Redaksi)
21 Mar 2023, 13:11 WIT
Kapolda Papua Sambut Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Beserta Rombongan di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri, SIK menyambut kunjungan kerja Presiden Rebuplik Indonesia Ir. H Joko Widodo beserta rombongan di Papua yang bertempat di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Senin (20/3) malam.Kedatangan Presiden RI beserta rombongan diterima oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE., M.Tr (Han)., Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustofa, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK, Kabinda Papua Mayjen TNI (purn) Gustav Agus Irianto, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Feryanto Pardamean Marpaung, Danlanud Silas Papare Kolonel Pnb. Moch Dadan Gunawan, ST, MM, CHRMP Pj.Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE,MM, beserta Forkopimda Provinsi Papua.Presiden Republik Indonesia beserta rombongan tiba di Papua dengan menggunakan pesawat Kepresidenan RI BBJ 2/A-001 yang dipiloti Letkol Pnb Irwanda.Untuk diketahui bahwa kedatangan Presiden RI beserta rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja yakni meresmikan gedung Papua outh Creative Hub (PYCH) sebagai sebuah gedung yang megah, yang didalamnya akan menampung atau menjadi wadah pemuda-pemudi Papua untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka melalui komunitas Papua Muda Inspiratif (PMI), meninjau Pasar lama Youtefa Kota Jayapura dan meninjau lokasi lumbung jagung sebagai program Ketahanan Pangan Nasional. ( Redaksi )
21 Mar 2023, 09:51 WIT
Pengurus LPPD Kabupaten Mappi Periode 2023 -2027 Dikukuhkan
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si mengukuhkan pengurus
(Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Mappi masa bakti 2023 -
2027 di aula Santa Maria Gereja Santo Yakobus Rasul Kepi, Selasa (14/3/2023). Pengukuhan pengurus LPPD
Kabupaten Mappi Berdasarkan surat keputusan Bupati Mappi nomor
450/45/BUP/II/2023 pada tanggal 12 Februari 2023. Pengurus LPPD yang baru
dikukuhkan dengan komposisi pengurus yakni, Ketua Umum, Ferdinand Kainakaimu,
Ketua I Christian Manuhutu, Ketua II Pdt. Hengky Wonatorey, Sekertaris Umum
Talita Yogi, Sekertaris I Rina Sumomba, Sekertaris II Pdt. Petrus Bambang
Djamdjik, Bendahara Umum Tiem Bumbungan, Bendahara I Junanrani Nurun dan para
koordinator serta anggota pengurus lainnya. Penjabat Bupati Mappi Michael R.
Gomar, S.STP, M.Si dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses kepada
ketua umum dan seluruh pengurus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang
baru untuk terus memberikan pelayanan dan mengembangkan Pesparawi di Kabupaten
Mappi. "Pesparawi yang akan
dilaksanakan bukan menjadi sebuah perlombaan semata tetapi juga sebagai upaya
dalam rangka pembinaan mental spiritual dan peningkatan moral bagi umat
Nasrani. Dan sebagai wujud pertumbuhan keimanan dalam rangka memupuk tali persaudaraan
dan kesatuan untuk berbagai denominasi gereja yang ada di daerah ini,"
ungkapnya. Penjabat Bupati Berharap,
pengurus LPPD Kabupaten Mappi periode 2023 - 2027 dapat memberikan manfaat dan
dampak kepada masyarakat, dan terus dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa
untuk mengembangkan puji-pujian serta memuliakan nama Tuhan. Di tahun 2023 juga
pemerintah daerah memberikan dukungan kepada pengurus LPPD dan beberapa forum
lainnya, dengan harapan dukungan tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan sebaik
mungkin untuk pengembangan lembaga.
"LPPD kiranya dapat berperan
dan menjadi bagian dari pemerintah daerah sehingga LPPD bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Lalu atas nama pemerintah daerah juga
saya sampaikan terima kasih kepada pengurus LPPD kabupaten mappi periode
sebelumnya yang sudah bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta berkarya untuk seluruh warga masyarakat
mappi,"pungkasnya. (Redaksi)
20 Mar 2023, 22:29 WIT
Dorong Percepatan Realisasi APBD, Tim Kemendagri Turun ke Cilegon
Papuanewsonline.com, Cilegon - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong dan memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tim Kemendagri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon di Hotel Aston Boutique Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023). Kegiatan tersebut antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan tim teknis dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini dalam rangka mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, pengerdilan, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya. Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar. “Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni. Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada diurutan tertinggi secara nasional. “Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan tertinggi pertama secara nasional,” ucap Fatoni. Menurutnya, keberhasilan realisasi APBD juga sangat bergantung pada kepemimpinan. Hal ini baik kepemimpinan dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja. "Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan. Lebih lanjut, Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi. “Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan dapat dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni. Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Cilegon, Asisten Setda Kota Cilegon, Staf Ahli Wali Kota Cilegon, seluruh Kepala SKPD Kota Cilegon, Sekretaris OPD, jajaran pejabat Kota Cilegon, serta Camat dan Lurah se-Kota Cilegon. ( Redaksi )
20 Mar 2023, 19:31 WIT
Tutup Rakernis, Kapolri Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Guna Raih Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com , Kepri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, masalah tekanan Sigit, arah Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Mengawali pengarahannya, Sigit menyatakan bahwa, SDM Polri harus menyiapkan personel kepolisian yang unggul guna yang mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah. "Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Ini juga, agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat, 17 Maret 2023 malam. Sigit pun tak lelahnya, kembali menyampaikan poin-poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh lembaga/lembaga termasuk Polri. Yakni, kemampuan bekerja secara mikro tak hanya makro, antisipasi inflasi, penguatan investasi dan hilirisasi, mencegah tindak pidana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemilu dan pilkada bersatu 2024 serta memiliki kesiapan menghadapi strategi dinamika lingkungan global yang penuh dengan pengorbanan. “Jadi ini menjadi arah Bapak Presiden yang harus kita tindak lanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas yang berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujar Sigit. Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal kebijakan program dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik. Mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, KTT ASEAN hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya segala bentuk agenda dan tantangan yang ada, Sigit menyebut bahwa, untuk saat ini, seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi. Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan, pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan terhadap publik Polri. Karena menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas. "Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit. Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika. "Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik," tutur eks Kabareskrim Polri itu. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan soal, komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Dengan adanya hal itu, Sigit menginstruksikan tidak ada lagi, proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat. Bahwa, untuk masuk menjadi keluarga besar Polri harus persiapan dan melewati tahapan serta proses yang sudah diatur. "Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar. Sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya," papar Sigit. Terkait hal itu, bahkan Sigit menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Dengan tegas, Sigit memerintahkan, kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam, terhadap lima orang itu diberikan sanksi PTDH atau proses pidana. Menurut Sigit, selain memberikan efek jera, ini adalah komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di PTDH,proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," tegas Sigit. Tak hanya itu, Sigit mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit secara tegas langsung mencoret oknum tersebut. "Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya." ungkap Sigit. Sigit mengatakan, hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Kedepannya, ditegaskan Sigit, siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas. "Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," kata Sigit. Disisi lain, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Mulai dari, peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan. Kemudian berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins. “Di samping itu, tentunya prestasi-prestasi lain yang cukup banyak yang telah ditorehkan oleh jajaran SSDM Polri. Oleh karena itu tentunya saya ucapkan selamat,” tutup Sigit. ( Redaksi )
19 Mar 2023, 08:28 WIT
Penghargaan APBD Award 2023 Kategori Realisasi Peningkatan PAD Diraih Pj Bupati Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI – Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP, M.,Si menerima Piala dan piagam penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan Piagam Penghargaan yang kelima yang diterima oleh Pj Bupati Mappi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.Penyerahan Piala dan Piagam Penggharagaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.Piala dan piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang diwakili oleh, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wenpi Wetipo, SH.,M.H. yang turut dihadiri oleh, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, M.Si, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.Wamendagri, John Wenpi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi penyelesaian permasalahn stunting dan kemiskinan extrem perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja Rumah Tangga yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.Wamendagri emngatakan, Realisasi pendapatan Negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau 2.626 triliun sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau 1.168 Triliun realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau 1.123 Triliun. Dari segi pendapatan rata –rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 Triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata –rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp. 668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 desember 2021 rata –rata kabupaten 94,86 persen atau Rp. 629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata –rata kota 96,27 persen atau Rp. 150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata kota 94,17 persen atau 139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.“Peserta rakor yang berbahagia realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau 3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sbeesar 88,40 persen atau Rp. 1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau 1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata –rata 90,48 persen atau Rp. 344 triliun sementara realisasi belanja rata –rata Kabupaten 87,66 persen atau Rp.661 trilliun,” terang Wamendagri.Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat, karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan april bahkan ada yang baru dimulai pada bulan agustus atau September. Perencanaan Detail Engginering Desaign (DID) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik sehingga apabila perencanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. keterlambatan penetapan pejabat pengelolah keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan.Lebih jauh dikatakan Wamendagri bahwa penagihan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga cendrung dilakukan pada akhir tahun anggaran tidak determin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan khawatiran Aparatur Sipil Negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan . keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan OPD dan satuan kerja daerah. Pada beberapa daerah kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan.Wamendagri menegaskan, untuk mengoptimalkan capaian target belanja APBD perlu dilakukan langkah –langkah antara lain melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan agustus tahun sebelumnya, setelah nota kesepakatan KUA/PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD. Percepatan belanja melalui e -katalog, e-katalog local toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa menggunakan tahun anggaran. Wamendagri menyebutkan, percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga, percepatan pelaksanaan DID pada awal tahun diikuti dengan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolah keuangan daerah dan aparatur pengadaan barang atau jasa. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi baik di pusat maupun provinsi baik kabupaten atau kota melaksanakan rapat secara periodik. Pemberian reward dan phunismen terhadap realisasi serapan anggaran. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggunjawaban kegiatan. Kemudian melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggunjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang –undangan. Mendorong perang aktif dalam melakukan review terhadap dokumen –dokumen perencanaan dan keuangan, meminta pendampingan dan asistensi APH dan dari KPK.Dikatakan Wamendagri adapun peran kementerian dalam negeri yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD antara lain membentuk tim monitoring bersama antara lembaga terkait yaitu kementerian keuangan, BPKP dan LKPP. Melaksanakan rapat atau koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan juni sampai dengan bulan Desember. Melaksanakan rapat kooordinasi nasional keuangan daerah, rapat kooordinasi Keuda tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Mengadakan kegiatan Webinar series keuangan daerah update setaip hari rabu pada setaip minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah peningkatan kapasitas SDM sosialisasi kebijakan peraturan perundang –undangan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Menetapkan surat edaran bersama kementerian atau lembaga. Kementerian dalam negeri BPKAP dan LKPP tentang percepatan pengadaan barang atau jasa, dalam keuangan daerah terkait percepatan realisasi APBD dan tentang pengadaan dini astas pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintah daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi diharapkan agar kepala daerah terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Konstribusi pertumbuhan ekonomi daerah snagat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.Pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daeeah (TPID) secara reguler rutin, perintahkan sekda sebagai kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan di daerah. Daerah –daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP, khusus tarif PLN, PDAM dan angkutan kota.“Saya mengingatkan juga menjelang ramadhan 1444 hijriah. Pemerintah daerah perlu mewaspadai komoditas yang dominan menymbang inflasi pada bulan ramadhan seperti bahan dasar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,” tegasnya.“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan setinggi –tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan relaisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat terus ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien teratur, wajar, rasional dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam seyiap tugas dan pekerjaan kita kepada bangsa dan Negara,”tambahnya.Untuk diketahui bahwa Kabupaten Mappi merupakan satu –satunya Kabupaten dari Provinsi Papua Selatan yang mendapatkan piala dan penghargaan tersebut (Redaksi).
18 Mar 2023, 19:02 WIT
Bangun SDM Lewat Pendidikan, Pj Bupati Mappi Teken PKS Dengan Universitas Terbuka
Bangun SDM Lewat Pendidikan, Pj
Bupati Mappi Teken PKS Dengan
Universitas Terbuka Papuanewsonline.com, MAPPI
– Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si tak berhenti melakukan
berbagai terobosan demi memajukan Kabupaten Mappi. Terutama membangun Sumber
Daya Manusia (SDM) lewat dunia pendidikan. Pj Bupati menginisiasi kerjasama
antara Pemerintah Kabupaten Mappi dengan Universitas Terbuka. Kerjasama ini
untuk menghadirkan kampus lebih dekat dengan masyarakat dan aparatur di lingkup
Pemkab Mappi. Penandatangan Perjanjian Kerja
Sama dilakukan Selasa (14/3/2023) oleh Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dengan
Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Jayapura,
Drs Mujadi, M.Pd. Pj Bupati menyatakan ini
merupakan kerinduan dari semua pihak mengingat SDM aparatur dan masyarakat
merupakan hal penting dan prioritas bagi Pemkab Mappi. Sehingga ia berharap,
kerjasama ini memberi motivasi kepada masyarakat dan mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan di Universitas Terbuka agar bisa menyelesaikan pendidikan tepat
waktu. Ia memberi apresiasi kepada
Universitas Terbuka, meskipun baru bertemu tiga kali tapi bisa membuahkan
sebuah kerjasama demi kemajuan Mappi. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan
kerjasama yang kita sepakati bersama,” ujar Pj Bupati. Kerjasama ini dijelaskan Pj
Bupati merupakan wujud komitmen dari Pemkab Mappi. Dengan harapan, dukungan
Pemkab Mappi terhadap pendidikan ini bisa menjadi modal bagi pemerintah dan
semangat kepada mahasiswa yang sedang kuliah untuk bisa segera menyelesaikan
pendidikan. Secara khusus bagi PNS maupun
CPNS dikatakan Pj Bupati, tingkat pendidikan sangat membantu untuk pengembangan
karir dan juga menambah ilmu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap dukungan ini dapat jadi
motivasi dan juga sebagai kader pemerintahan yang ilmunya diterapkan dan
diimplementasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mappi,” terangnya. Menurutnya, pendidikan SDM
menjadi kunci dasar untuk berkembang dan peningkatan karir demi masa depan
mencapai kesuksesan. Sehingga mahasiswa diminta mengembangkan ilmu dan
disebarluaskan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam program kerjasama ini
diungkapkan Pj Bupati, Pemkab Mappi akan memberikan dukungan kepada mahasiswa
yang menempuh pendidikan S1 dan S2 yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa.
Baik itu PNS, PPPK, pegawai kontrak daerah maupun masyarakat umum. “Kami akan hitung perencanaan
penganggaran untuk dapat memberikan dukungan kepada mahasiswa,” jelas Pj
Bupati. Kepala Unit Program Belajar Jarak
Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Jayapura, Drs Mujadi, M.Pd mengungkapkan,
perjanjian kerjasama ini sudah dirancang beberapa tahun lalu dan akhirnya
terwujud sekarang ini. “Saya sangat bersyukur sekali karena hari ini saya bisa
bersanding dengan Pj Bupati menandatangani perjanjian kerjasama,” ujarnya. Mujadi mengatakan ini merupakan
momen berharga bagi UT karena bisa bekerjasama dengan Pemkab Mappi. Menurutnya,
ini terwujud sebagai bentuk kepedulian dari kepala daerah dalam hal ini Pj
Bupati Mappi terhadap peningkatan sumber daya manusia yang ada di daerah. “Tidak akan mungkin daerah itu
mampu bergerak melakukan perubahan yang lebih baik jika sumber daya manusia
terbatas. Kali ini, Mappi menggeliat luar biasa karena kota yang baru
pemekaran, itu sudah punya mahasiswa S1 dan S2, apalagi Pak Michael Gomar ini gagas
kembali supaya masyarakat ikut berpartipasi meningkatkan sumber daya manusia
dengan bekerjasama dengan UT,” terang Mujadi. UT yang baru berdiri sekitar 38
tahun namun mampu menghasilkan alumni sebanyak 2 juta termasuk S1 dan S2.
Bahkan Presiden Joko Widodo secara resmi sudah menaikkan tingkatan UT ke level
satu sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Jadi walaupun berada tersebar
di 17 ribu kepulauan tapi kualitas
perguruan tinggi pembelajaran jarak jauh tetap memperhatikan kualitas sehingga
kurang lebih 550 ribu mahasiswa yang aktif sekarang ini harus dikelola
sedemikian rupa sehingga mampu membangun daerahnya dengan perubahan positif. UT lanjut Mujadi, adalah kampus
yang memberi pelayanan pendidikan dengan mengedepankan akses sehingga hadir di
tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota besar
tetapi kampus datang dengan sendirinya dan bisa menyelenggarakan program S1, S2
dan S3. Bahkan ada di 63 negara. “Dimana ada tenaga kerja Indonesia di situ ada
Universitas Terbuka,” katanya. Bahkan di Papua, UT berkomitmen
untuk menghadirkan pendidikan yang merata terhadap masyarakat terpinggir
sekalipun.
“Ini menandakan pendidikan sudah
merata. Terima kasih atas suport bapak Pj Bupati Mappi, karena sudah memberi
kesempatan agar UT lebih eksis lagi di Mappi,” ucapnya.(Redaksi)
18 Mar 2023, 17:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
