Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kunker Ke Kampung Halaman di Asmat, Pj Gubernur Apolo Safanpo Dijemput Secara Adat
Papuanewsonline.com, Asmat- Penjabat Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT beserta rombongan Forkompinda Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat,Sabtu (11/03/23).Kedatangan Pj Gubernur Apolo beserta forkopimda disambut oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu, dan Forkompinda serta masyarakat Kabupaten AsmatTiba di bandara Ewer, Pj Gubernur beserta rombongan melanjutkan perjalanan dengan mengunakan transportasi laut, yakni speed boat ke Agats.Di Agats, Pj Gubernur yang juga anak asli Asmat ini, beserta forkopimda disambut dengan upacara dan Tarian adat tradisional Suku Asmat.Pantauan Papuanewsonline.com, kehadiran Apolo dan rombongan di Asmat disambut meriah oleh masyarakat setempat.Kehangatan kekeluargaan tampak terlihat, disaat Apolo melakukan perjalanan dari pelabuhan feri Agats ke lapangan Yosudarso, dimana tampak masyarakat antusias mengiringi anak asli Asmat ini, dengan tarian adat. Diketahui, Sejak dilantik menjadi Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan, untuk pertama kalinya Pj Gubernur Apolo melakukan kunjungan kerja ke kampung halamannya.Anak asli asmat yang juga mantan rektor Uncen ini, didepan masyarakat, menyampaikan beberapa hal terkait proses pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Selatan.Apolo mengatakan, Ia diberikan amanah dari Negara untuk menjalankan tugas dalam rangkah, mempersiapkan Provinsi Papua Selatan dari berbagai sektor, sebelum ada Gubernur Papua Selatan devinitif." Selama masa persiapan, harus membentuk kelembagaan, menata struktur organisasi perangkat daerah, membentuk Opd-Opd dan mengisi organ-organ tersebut dengan Aparatur Sipil Negara" ucap Apolo.Terpisah Bupati Asmat Elisa Kambu dalam sambutanya menyampaikan terimaksih dan apresiasi kepada Pj Gubernur beresama rombongan yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Kabupaten Asmat." Hari ini kita di Asmat kedatangan bapak Pj. Gubernur Papua Selatan dan ini anak asli Asmat, pak Gubernur akan tinggal di Asmat selama 2 hari, hari senin pagi baru pulang," Terangnya.Bupati menerangkan, dalam kunjungan Pj Gubernur selain pulang kampung, besok direncanan Pj Gubernur akan meresmikan RSUD Agats yang baru." Kita mengapresiasi kedatangan Pak Gubernur, karena, hari ini juga ada penerbangan Perdana Pesawat Trigana Air masuk di Asmat, jadi kalau ke merauke sudah ada Trigana Air" pungkas Bupati.( Rezany Renfaan)
11 Mar 2023, 19:16 WIT
Tingkatkan Kinerja dan Sinergitas BUMD, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Webinar Series ke-32
Papuanewsonline.com, Jakarta
- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Webinar Series Keuda Update Seri ke-32
bertajuk ‘Sinergitas BUMD Aneka Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMD.
Kegiatan ini digelar secara hybrid di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat dan
melalui channel YouTube Ditjen Bina Keuda, Kamis (9/3/2023). Webinar series yang digelar
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagr secara rutin setiap minggu ini, pada seri
ke-32 diikuti lebih dari 4.739 orang atau viewer, dengan rincian 264 peserta
melalui zoom, 3.084 peserta melalui YouTube dan 252 peserta melalui live view.
Sementara itu hadir langsung di lokasi sebanyak 155 orang. Peserta webinar akan
mendapatkan e-sertifkat secara gratis. Pada kesempatan tersebut,
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan,
"BUMD mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di
daerah, termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga dan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)." “Kementerian Dalam Negeri
mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan,
yang telah bersama-sama memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga guna
mendorong pengelolaan BUMD sehingga telah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah,
termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga serta menstimulus
Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)," ucap Fatoni. Fatoni menambahkan, pertumbuhan perekonomian domestik di
Indonesia pada tahun 2022 terus meningkat pada kisaran 4,5-5,3% dan tetap kuat
pada tahun 2023. Menurutnya, kabar baik ini perlu disikapi secara optimis untuk
terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Fatoni
menilai, BUMD sebagai salah satu pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah,
harus mampu menjawab tantangan tersebut. “BUMD menjalankan fungsi
pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, sangat bisa
dimengerti keberadaan BUMD sebagai entitas bisnis, sehingga pelayanan publik
yang dilakukan BUMD sebagai korporasi, juga diperlukan kemandirian dalam
pengelolaannya dan mampu menghasilkan keuntungan serta hasil yang optimal
dengan dukungan dari pemegang saham,” kata Fatoni. Fatoni menggambarkan, jumlah BUMD
saat ini sebanyak 1.056. Jumlah tersebut, sebanyak 205 BUMD milik pemerintah
provinsi dan 851 BUMD milik pemerintah kabupaten/kota. Adapun jenis BUMD
terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik
Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441
BUMD Aneka usaha. Sementara, jumlah aset BUMD Rp 899,4 triliun, jumlah ekuitas
Rp 236,6 triliun, jumlah laba Rp 29,6 triliun, laba Rp 29,6 triliun, Deviden
13,02 triliun. “Dengan jumlah BUMD dan aset yang
luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.
Ini potensi dan peluang yang bjsa kita maksimalkan untuk mewujudkan
kesejeahteraan rakyat melalui BUMD,” ucap Fatoni. Fatoni menyebut, sinergi
merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa
dihasilkan BUMD. Dominasi kepemikan saham pemerintah daerah, kelengkapan
potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan
jaringan, pertukaran teknologi dan informasi serta pemerataan pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri juga sangat mendukung pengelolaan BUMD yang
professional, mandiri, inovasi dan bertata kelola yang baik.
Sebagai informasi, acara ini
turut dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Ketua PERDASI/ Direktur
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Komisaris Independen PT Jasa Marga,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro dan Kepala Bagiam
Perekonomian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direksi dan Komisaris atau
Pengawas BUMD. (Redaksi)
10 Mar 2023, 15:20 WIT
Sosialisasi Aplikasi Mobile JKN dan Kepesertaan Program JKN di Pemkab Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Mappi menggelar
Sosialisasi Aplikasi Mobile (Jaminan Kesehatan Nasional) JKN dan Kepesertaan
Program JKN di Pendopo. Sosialisasi
tersebut langsung dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP,
M.Si yang berlangsung di Pendopo, Rabu (8/3/2023). Penjabat Bupati Mappi Michael R.
Gomar, S.STP, M.Si dikesempatan tersebut dalam sambutannya mengatakan,
pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melaksanaan
tugas-tugas penyelenggaraan dalam pelayanan serta pembinaan pada masyarakat.
Sehingga dilaksanakan agenda program nasional yang ditetapkan serta diwajibkan
menjadi mandatori pemerintah untuk dilaksanakan pada seluruh masyarakat baik di
Pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Mappi. "Program JKN ini sangat
penting dan sangat baik untuk mendukung program pemerintah, juga memberikan
layanan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh warga masyarakat.
Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini kepada seluruh peserta JKN yang
terdiri dari unsur kerukunan, unsur pemuda/pemudi dan unsur masyarakat asli
Mappi," ucap Penjabat Bupati. Pj Bupati menerangkn, sosialisasi
ini akan memberikan informasi dan pengetahuan terhadap layanan kesehatan
nasional kepada seluruh masyarakat, maka bapak/ ibu yang saat ini hadir tentu
sebagai peserta dan sebagai perwakilan petugas yang akan memberikan informasi
kepada keluarga, organisasi dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten
akan memberikan dukungan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan
pemerintah kabupaten akan menjadi mitra bersama-sama dengan BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap dalam program
JKN melalui BPJS kesehatan dapat benar-benar memberian manfaat kepada
masyarakat Kabupaten Mappi. Cukup banyak yang mendapatkan pelayanan, tetapi
cukup banyak juga yang susah mendapatkan pelayanan, apalagi dalam kondisi
daerah ini dengan luas wilayah yang cukup sulit dijangkau oleh masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan,"
tuturnya. Penjabat Bupati berharap, melalui
kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam
program JKN kiranya dapat memberikan manfaat serta dampak kepada masyarakat.
Masyarakat harus sehat dan sejahtera, karena dengan masyarakat sehat tentu
masyarakat bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pj Bupati menuturkan, beberapa
bulan lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi telah melakukan penandatanganan
kontrak kerja sama dengan empat (4) rumah sakit yakni, Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, Rumah Sakit Ortopedi (RSO) Prof DR R
Soeharso Surakarta, RS Dok II Jayapura dan RSUD Merauke. Penandatangan kontrak
kerja dengan 4 rumah sakit, tentu merupakan wujud komitmen pemerintah daerah
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat mappi. "Apabila ada masyarakat yang
sakit melakukan pengobatan dengan menggunakan Kartu BPJS kesehatan untuk
mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi juga dari pemerintah daerah
memberikan pelayanan rujukan secara gratis kepada masyarakat yang mau berobat
di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah,"
ungkapnya.
Penjabat Bupati juga sampaikan terima kasih
kepada BPJS Kesehatan yang telah bekerja sama untuk memberikan JKN kepada
seluruh masyarakat Mappi. Pemerintah daerah menyadari bahwa masih banyak
kekurangan-kekurangan yang belum diberikan kepada BPJS kesehatan, tetapi dengan
waktu berjalan serta koordinasi yang baik maka kekurangan-kekurangan tersebut akan dipenuhi pemerintah (Redaksi)
09 Mar 2023, 23:33 WIT
Agus Fatoni Minta Daerah Maksimalkan Kinerja BLUD dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, JAKARTA
- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan, daerah perlu memaksimalkan kinerja
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan meningkatkan pelayanan publik. Upaya
tersebut dapat dilakukan di beberapa sektor, baik di bidang kesehatan maupun
lainnya. “Kita terus mendorong setiap
daerah agar mau memaksimalkan kinerja BLUD, baik pada sektor kesehatan,
pendidikan, dan sektor lainnya,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi BLUD Tahun
2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). Fatoni menyampaikan, pada sektor
kesehatan, saat ini tercatat jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 810
unit, dan 577 RSUD di antaranya atau sekitar 71 persen sudah menerapkan BLUD.
Sedangkan untuk Puskesmas, dari total 10.292 di Indonesia, sudah 4.412
Puskesmas atau sekitar 43 persen yang menerapkan BLUD. Sementara itu, pada sektor
pendidikan sebanyak 98 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Indonesia
telah menerapkan BLUD. Kemudian sejumlah pelayanan lain pada sektor
non-kesehatan yang telah menerapkan BLUD sebanyak 91 layanan. Menurut Fatoni, beberapa upaya
yang perlu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kinerja BLUD
antara lain menyusun dan menetapkan peraturan mengenai fleksibilitas BLUD.
Adapun fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD di antaranya pengelolaan
pendapatan dan pengelolaan belanja, baik ambang batas maupun pergeseran. Selain itu, upaya lainnya yaitu
pengelolaan pembiayaan baik utang dan piutang, SILPA dan investasi, serta
penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) BLUD. Lalu hal tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan BLUD, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dan
akuntansi. Selanjutnya, sumber daya manusia (SDM) dan remunerasi BLUD, tarif
layanan BLUD, pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dan kerja sama BLUD. Fatoni menyampaikan, Kemendagri
melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda telah mengeluarkan surat edaran
untuk menjadi acuan terutama mengenai tata cara penyusunan dokumen
administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD. Dengan begitu, Pemda
dapat menyusun dokumen administratif penerapan BLUD secara lebih mudah. “Pelaksanaan pembinaan di
pemerintah daerah tidak maksimal jika bekerja sendirian. Oleh karenanya
dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan guna
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, semakin efektif,
efisien, akuntabel, dan terpercaya,” ucap Fatoni.
Dirinya menekankan, pelayanan
publik saat ini dituntut tidak hanya dapat dijalankan dengan konsep “send”,
tetapi juga harus mampu memberikan dampak yang sampai kepada masyarakat atau
“deliver”. (Redaksi)
09 Mar 2023, 22:53 WIT
ASN Dengan Seragam Dinas Lengkap Ikut Demo Kejari Mimika, Petrus Yumte: ASN Juga Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mimika- Aksi demonstrasi ribuan masyarakat yang menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Mimika pada, Selasa Tanggal 7 Maret yang juga melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Kabupaten Mimika menuai tanda tanya, pasalnya ratusan ASN dengan dinas lengkap turut berperan aktif membawa spanduk dan berteriak untuk mendukung Plt Bupati Mimika Johanes Rettob yang kini dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan pesawat serta helicopter Pemkab Mimika, Tahun 2015.Keterlibatan ASN dalam aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Timika ini, diduga kuat kalau ada aktor intelektual yang mengarahkan.Aneh Bin Ajaibnya, Plt Sekda Kabupaten Mimika Petrus Yumte selaku penjabat pembina kepegawaian dengan gagahnya mengaku kalau turut mengetahui ASN yang terlibat aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika tersebut, namun Dia membantah kalau ASN yang ikut aksi demo tersebut atas nama lembaga. " Itu merupakan pilihan pribadi masing-masing dari ASN , jadi bukan atas nama lembaga, tapi atas keinginan pribadi masing-masing, karena dari lembaga tidak ada namanya dukung mendukung," tegas Petrus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulerny, Kamis (9/3/2023).Kata Petrus, hal itu merupakan insiatif dari masing-masing ASN." Terkait dengan sangsi, saya tidak mau berkomentar, tapi kalau menurut kalian menyalahi aturan, maka silakan tulis saja," Terangnya.Disinggung terkait kewenangan dirinya selaku penjabat pembina kepegawaian langkah apa yang diambil terhadap ASN yang dengan dinas lengkap ikut aksi demonstrasi tersebut, Plt Sekdai menyebutkan tidak mau berkomentar karena itu insiatif dari ASN selaku masyarakat." Tidak usah kamu teror itu, karena itu insiatif dari ASN, ASN mereka juga masyarakat, jadi tidak ada dukung mendukung atas nama lembaga," Tegasnya.Saking geramnya Plt Sekda Petrus Yumte malah marah, dan menuding wartawan Papuanewsonline.com bertanya seperti penyidik Polisi." Kamu ini wawancara atau tanya kaya Polisi," Tegasnya.Padahal Konfirmasi ini dibutuhkan untuk perimbangan pemberitaan, mengingat info yang diperoleh dari media lokal Mimika bahwa beberapa saat sebelum demo terjadi, di kantor Puspem SP 3 terdapat himbauan melalui pengeras suara di ruang informasi bagi ASN untuk berkumpul dan bersama-sama mengikuti demo.Selain itu diketahui, Plt Sekda Mimika Petrus Yumte pada beberapa waktu lalu, juga diberikan amanah secara langsung oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribak Haluk, dimana Pj Gubernur meminta kepada Pj Sekda Mimika untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang berjalan.Dimana Pj Gubernur saat itu menekankan, Plt Sekda Petrus Yumte harus berperan aktif melakukan pengawasan Baik itu dari sisi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2023, serta meningkatkan pengawasan internal pemerintahan.
Artinya pelaksanaan semua program pemerintahan meliputi disiplin ASN.(Redaksi)
09 Mar 2023, 11:50 WIT
Tingkatkan Stabilitas Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Gratis Tim Medis Satgas Ops Damai Ca
papuanewsonline, Lanny Jaya - Sebagai bentuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Polri melalui Tim Medis Ops Damai Cartenz melaksanakan Program Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna) dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada Masyarakat di Kampung Yogobak, Kabupaten Lanny Jaya, Minggu (5/3).Dalam kegiatan ini, Tim Medis yakni Ipda dr. Egenesia Merlyn Suarlembit yang dipimpin langsung Kaops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.IK., MM., serta turut dihadir PJU Ops Damai Cartenz 2023 mendatangi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Yogobak yang berada di wilayah pinggiran Kab. Lanny Jaya.Kaops Damai Cartenz melalui Ipda dr. Egenesia mengatakan bahwa Polri akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Tanah Papua dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya yang berada di pinggiran.“Kini Polri hadir dengan program Keladi Sagu, program yang sudah dijalankan ini akan terus dilakukan dengan berpindah-pindah tempat agar seluruh masyarakat Papua bisa merasakan manfaat adanya program unggulan dari Ops Damai Cartenz ini,” tuturnya.Kedekatan antara Tim Medis dengan masyarakat sangat baik, hal itu terlihat dengan tidak sungkannya masyarakat di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya untuk menyampaikan keluhannya kepada Tim Medis.“Hari ini kami melakukan pengobatan terhadap masyarakat di Kampung Yogobak yang mengeluh sakit Flu dan nyeri pada bagian badan sehingga mereka meminta untuk di berikan pengobatan,” ujar Ipda dr. Egenesia dalam keterangannya saat di Konfirmasi awak media.Dirinya menerangkan, pada hari tersebut Tim Medis Ops Damai Cartenz Ops Damai Cartenz 2023 memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menderita sakit dengan melakukan pemeriksaan awal dan permberian terapi untuk meringankan sakit yang diderita. “Kami menemukan beberapa masyarakat yang mempunyai keluhan, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan obat dan terapi,” terang Ipda dr. Egenesia.Diakhir, Ipda dr. Egenesia menyampaikan Ops Damai Cartenz 2023 akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar bisa menjadi solusi khsusunya di pelosok-pelosok wilayah Papua yang terkendala jarak dan transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.“Harapan kami kedepan Ops Damai Cartenz bisa hadir hingga ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan bisa merata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tandasnya. (Redaksi)
07 Mar 2023, 14:06 WIT
Polisi Sita Delapan HT Milik Simpatisan KKB
papuanewsonline, PAPUA - Polres Lanny Jaya menyita delapan unit alat komunikasi berupa Handy Talky yang diduga milik simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dari hasil razia cipta kondisi pada Jumat (3/3/2023).Operasi cipta kondisi gabungan dengan Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin oleh Kasat Reskrim Ipda Yoga Dwi Arjuna di depan Mapolres Lanny Jaya sejak pukul 09.00 WIT. Kapolres Lanny Jaya, AKBP Umar Nasatekay mengatakan sekitar pukul 09.45 WIT, anggota menyetop sebuah mobil jenis Triton yang berisi tujuh orang penumpang."Kita melakukan penggeledahan untuk menemui barang-barang yang mencurigakan sebagai upaya preventif," kata Umar dalam keterangan pada Sabtu (4/3/2023).Dan benar saja, pihaknya menemukan sebuah tas yang berisi delapan unit HT dan sebuah pisau,. Anggota kata Umar, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang penumpang. Selain itu juga memeriksa telepon seluler untuk mendalami hasil temuan tersebut "Tidak ada satu pun yang mengaku sebagai pemilik alat komunikasi itu. Salah satu penumpang berinisial TK mengaku bahwa dititipkan oleh seseorang tidak dikenal di Wamena untuk dibawa ke Kampung Kuyagawe (Lanny Jaya)," bebernya.Umar menduga bahwa pemilik alat komunikasi tersebut merupakan simpatisan untuk dikirimkan kepada kelompok kriminal yang kerap meresahkan masyarakat. "Kita duga pemiliknya simpatisan KKB," imbuhnya.Sementara untuk para penumpang dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terkait temuan alat komunikasi tersebut."Kita akan terus kembangkan dan melakukan razia dalam rangka mengendalikan situasi di wilayah Lanny jaya agar aman dari aksi kriminalitas KKB," tandasnya. (Redaksi)
07 Mar 2023, 13:41 WIT
Polri Diingatkan Keselamatan Jurnalis di Tahun Politik
Papuanewsonline.com, BALI - Polri diingatkan untuk selalu menjamin keselamatan awak media dalam setiap peliputan di tahun politik hingga terselenggaranya Pemilu 2024. Pasalnya, beberapa kerawanan pemilu juga berpotensi menimbulkan gesekan yang tak terkecuali berdampak pada keselamatan pers.“Tekanan politik dan perlindungan keselamatan awak media menjadi tantangan bagi jurnalis yang juga harus diwaspadai Polri,” ungkap Teguh Priyanto selaku Redaktur Pelaksana Antara di Rakernis Divisi Humas Polri, Bali, Jumat (3/3/23).Di sisi lain, media massa juga harus melakukan glorifikasi kampanye pemilu damai dengan mengangkat kampanye positif, bukan kampanye hitam. Selain itu, partisipasi pemuda dalam pemilu, calon legislatif muda, perempuan, dan narasi persatuan yang inklusif harus dilakukan.“Kampanye juga harus dijadikan sebagai perayaan demokrasi yang menggembirakan,” ujarnya. (Redaksi)Ia menegaskan, semua pihak harus berupaya untuk tetap menjaga NKRI di tahun politik hingga Pemilu 2024 berakhir.
07 Mar 2023, 13:10 WIT
Kunker Ke Mappi, Anggota DPR RI Yan Mandenas Didampingi Pj Bupati Gomar Tinjau Sejumlah Fasilitas
Papuanewsonline.com,
Mappi - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Papua, Yan P
Mandenas kembali melakukan kunjungan kerja sekaligus reses untuk menampung
aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mappi.Kedatangan Yan Mandenas disambut Pj Bupati Mappi, Michael
Rooney Gomar, S.STP., M.Si bersama Forkopimda serta tokoh masyarakat. Pertemuan
dan diskusi digelar di halaman Rumah Jabatan Bupati Mappi, Kamis (2/3/2023).Yan mengungkapkan
tujuan kedatangannya untuk memastikan proses keberlanjutan pemerintahan di
bawah kepemimpinan Pj Bupati Mappi, pelaksanaan pembangunan, penggunaan dana
Otonomi Khusus serta memantau persiapan Pemilu Tahun 2024. Politisi muda asal Papua ini mengungkapkan salah satu keberhasilan
dari perjuangan yang dilakukan yakni revisi Undang Undang Otsus. Hasilnya pun
mulai dirasakan lewat pemekaran sebagai turunan dari UU Otsus dan juga
peningkatan alokasi Dana Otsus. “Setelah pemekaran dilakukan di Papua Selatan, tugas berikut
adalah bagaimana mencari sumber anggaran lagi untuk setiap provinsi di Papua
agar mampu mendongkrak dan mendorong peningkatan pembangunan di daerah,” ujar
Yan Mandenas. Papua Selatan termasuk Kabupaten Mappi dikatakan Yan,
merupakan daerah dengan biaya pembangunan infrastruktur paling mahal. Hampir
semua material didatangkan dari luar Papua. Untuk membangun 1 kilometer jalan
dibutuhkan biaya tidak kurang dari Rp 18 miliar. Bahkan di Asmat butuh biaya Rp
22 miliar bangun jalan. Jadi alokasi anggaran Rp 200 miliar hanya bisa untuk
membangun 10 kilometer jalan. Inilah yang mendasari adanya peningkatan alokasi Dana Otsus
terutama bagi daerah dengan PAD minim. “Sehingga saat selesaikan pembahasan
Otsus saya berusaha mendorong agar alokasi dana Otsus yang masuk ke
kabupaten/kota bisa bertambah,” ujarnya. Mekanisme penyalurannya pun telah dirubah. Tidak lagi
melalui provinsi untuk memudahkan birokrasi. Sekarang usulan langsung dari
kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Dengan begitu, Bupati sebagai kepala daerah
bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Kabupaten Mappi yang tahun ini mengelola Rp 200 miliar dana
Otsus dikatakan Yan Mandenas bisa lebih optimal. Salah satu programnya yang
dinilai luar biasa adalah mengalokasikan untuk masyarakat adat dan agama. “Tadi
saya bisik Pak Bupati, beliau sampaikan itu sudah dilakukan. Itu luar biasa,”
katanya. Memasuki tahun kedua pelaksanaan Otsus Jilid II, Yan
Mandenas di hadapan masyarakat Mappi terus berkomitmen dan konsisten untuk
perjuangkan kebutuhan masyarakat. Terutama dana Otsus, tanpa dilobi oleh
pemerintah daerah, ia akan tetap berjuang. Tahun ini alokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat
mencapai Rp 9 triliun. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik, maka alokasi Otsus
pun pasti ikut meningkat. Ia berharap tahun depan alokasi dana Otsus untuk
Papua bisa menembus Rp 15 triliun. “Supaya kabupaten minim PAD bisa ditutupi
dengan Otsus untuk membiayai urusan dasar dan pembangunan. Pembangunan harus
menyentuh masyarakat supaya mereka tahu ada perubahan signifikan,” tandas Yan
Mandenas. Yan Mandenas juga menyinggung usulan masyarakat untuk
pemekaran kabupaten. Ia menyatakan, Provinsi Papua Selatan sudah mekarkan meski
dari sisi syarat formal belum memenuhi karena hanya 4 kabupaten. Tapi dengan
perjuangan maka bisa terwujud. Untuk pemekaran kabupaten tentunya akan menjadi
aspirasi yang akan ditindaklanjuti selanjutnya.Sementara itu Pj Bupati Mappi, Michael Gomar menyambut baik kedatangan Anggota DPR RI, Yan Mandenas yang rutin melakukan kunjungan kerja ke Mappi. Sebelum bahkan hingga terwujudnya Provinsi Papua Selatan.Pada kesempatan itu Pj Bupati memaparkan kondisi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kurang lebih 9
bulan menjabat, Pj Bupati menyatakan situasi kamtibmas di Mappi terbilang aman
dan kondusif. Hubungan lintas sektor juga terjalin dengan baik dan ini menjadi
kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pj Bupati menyadari banyak tugas yang belum terselesaikan
tapi ia berupaya untuk melakukan secara bertahap dengan mengerahkan potensi
daerah terutama sumber dana. Ia menyebut salah satu kendala bagi Pemkab Mappi
adalah kantor pemerintahan yang belum tersedia sehingga pelayanan kepada
masyarakat belum maksimal. “Selama ini cukup banyak kantor yang kami sewa atau kontrak
dari masyarakat dan ini merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan
publik kepada masyarakat,” Ungkapnya.Hal ini sekaligus menjadi usulan yang disampaikan Pj Bupati
kepada Anggota DPR RI, sehingga pembangunan bisa dilakukan bertahap untuk
membantu penyelenggaraan pemerintahan.Pemkab Mappi dipaparkan Pj Bupati, lewat APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2022 telah mengambil beberapa kebijakan di bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program inipun
dilanjutkan di Tahun 2023.Untuk sektor kesehatan, Pemkab Mappi dengan menggunakan Dana
Otsus sudah melakukan penandatangan MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan
empat rumah sakit baik di Papua maupun di luar Papua. Program ini dilakukan
untuk memberikan layanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Juga dalam rangka
peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan lewat pendidikan dan pelatihan
bekerjasama rumah sakit rujukan.Pemkab Mappi juga menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Tahun 2023 dialokasikan bantuan pendidikan dan beasiswa kepada kurang lebih
1.303 mahasiswa yang kuliah di kampus yang bekerjasama dengan Pemkab Mappi.
Bantuan ini akan terus dibenahi sehingga kampus yang belum kerjasama akan
dijajaki. Bahkan akan dilakukan secara terbuka melalui seleksi untuk penerimaan
besiswa yang menjadi tanggungjawab Pemkab. Begitu juga dengan program bimbingan belajar bagi siswa
kelas XII yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga siswa yang akan
menghadapi ujian akhir, serta persiapan masuk perguruan tinggi negeri, sekolah
kedinasan maupun perguruan tinggi swasta bisa lebih siap. “Tahun ini kami juga merencanakan memprogramkan pengiriman
mahasiswa kurang lebih 6 orang yang akan berkuliah di New Zealand dan dalam
waktu dekat kita akan melakukan seleksi
untuk melihat kemampuan dan kita khususkan kepada anak-anak asli Mappi,”
kata Pj Bupati Mappi.Pj Bupati menyebut, sarana dan prasarana pendidikan serta
kesehatan masih perlu pembenahan. Terutama tenaga kesehatan dan guru yang
dibutuhkan untuk ditempatkan di wilayah pedalaman. Pada bidang infrastruktur, Pemkab Mappi juga melaksanakan
pembangunan jalan lingkungan dan jalan utama untuk menunjang mobilitas
masyarakat dan akses transportasi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dijalankan
dalam rangka pengendalian inflasi daerah. “Setiap hari Senin saya bersama ibu
Inspektur selalu melaporkan pengendalian yang dilakukan oleh TPID kepada bapak
Mendagri. Harga sembako di daerah juga harus rutin dilaporkan. Ini mejadi salah
satu tolok ukur penilaian kinerja dari
Mendagri kepada seluruh Penjabat Bupati/Walikota termasuk gubernur,” terang Pj
Bupati. Hal inilah yang dikatakan Pj Bupati, membutuhkan kebijakan
dan strategi dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Oleh sebab itu Pemkab
gencar melakukan berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga Turnamen
Futsal Bupati Cup I yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat pelaku UMKM.
Yang tadinya hanya Rp 100.000 per hari, kini bisa mendapatkan Rp 500.000 per
hari. Begitu juga dengan tukang ojek.Untuk itu ia berharap semua pihak mendukung seluruh kegiatan
seperti ini karena bukan hanya sekadar pertandingan tapi juga sebagai wadah
mempersatukan dan menjaga kebersamaan masyarakat. Terlebih bisa memberikan
multiplier effect kepada masyarakat pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan
mendapatkan keuntungan. “Direncanakan juga tahun ini kami akan membangun taman Kota
Mappi yang terletak di Distrik Oba’a. Taman ini akan bermanfaat sebagai sarana
rekreasi destinasi wisata tetapi juga akan disiapkan kuliner-kuliner yang
disiapkan untuk pelaku UMKM,” ucap Pj Bupati
Selain melakukan dialog bersama masyarakat, Pj Bupati Mappi,
Micahel R. Gomar S.,STP.,M.Si turut mendampingi Anggota DPR RI Yan P. Mandenas
untuk lakukan Kunjungan Kerja di RSUD Mappi, SD YPPK St. Paulus Muin Kampung
Muin Distrik Oba'a, disana Yan P. Mandenas berduskusi dengan para guru serta
memberikan motivasi kepada para siswa serta turut menyaksikan pertandingan
Futsal di Kawasan Mappi Sport Center (MSC) KM 7 Distrik Oba'a.Dalam kunjungan itu, Yan P. Mandenas
juga mmeberikan peralatan olahraga kepada para pemain serta memberikan dukungan
dan motivasi agar terlahir atlet –atlet berkbakat dari kabupaten Mappi yang
mampu bersaing baik ditingkat, provinsi, nasional maupun internasional.(Redaksi)
04 Mar 2023, 14:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
