Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ketegasan Kapolri Bekal Kepercayaan Publik Meningkat
Papuanewaonline.com, Jakarta - Polri dipandang berhak mendapatkan kepercayaan publik secara penuh usai bebenah dari sejumlah peristiwa pencorengan institusi oleh oknum anggotanya. Kepercayaan publik pun berdasarkan survei Indikator Politika kini meningkat hingga 70,8%."Survei tersebut layak didapatkan oleh institusi Polri, mengingat keseriusan Polri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dilewati," ujar Ketua Umum BEM Pesantren se-RI, M Naqib Abdullah atau Gus Naqib kepada wartawan, Minggu (26/3/23).Menurutnya, kepercayaan publik kembali meningkat kepada Polri karena ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Polri sudah benar-benar menjalankan slogan 'presisi' dengan baik."Ketegasan pengambilan keputusan oleh Kapolri menjadi indikator survei terkuat atas naiknya tingkat kepercayaan kepada Polri," ungkapnya.Ia pun berharap Polri mempertahankan kinerjanya hingga kepercayaan publik semakin meningkat (Redaksi)
27 Mar 2023, 14:36 WIT
Pemerintah Sepakat Ubah Tanggal Cuti Pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Papuanewsonline.com, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan bahwa pemerintah sepakat untuk mengubah tanggal cuti bersama pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah akan berlangsung pada Rabu-Jumat, 19-21 April 2023 dan Senin-Selasa, 24-25 April 2023.Dilansir dari Kompas.com, Minggu (26/3), menyebutkan perubahan tanggal cuti bersama ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan volume jumlah pemudik sebelum lebaran yang diprediksi akan terjadi pada 21 April 2023. "Sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai (mudik) dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21, ada 4 hari mereka mudik," ujar Budi. Ia menambahkan, perubahan tanggal cuti bersama ini akan diresmikan dalam rapat bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB.Adapun menurut SKB tiga menteri, masyarakat Indonesia seharusnya mendapatkan jatah cuti bersama pada 21 dan 24-26 April 2023. Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama yang akan jatuh pada April 2023.Tanggal merah April 2023 Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022.Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022. Berdasarkan keputusan itu, terdapat tiga tanggal merah pada April 2023, yaitu: Hari Wafat Isa Al Masih: Jumat, 7 April 2023 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah: Sabtu-Minggu, 22-23 April 2023 Cuti bersama April 2023.Sementara itu, menurut SKB tiga menteri, masyarakat Indonesia seharusnya mendapatkan jatah cuti bersama pada 21 dan 24-26 April 2023. Namun, pemerintah telah sepakat untuk mengubah tanggal cuti bersama pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Berikut tanggal cuti bersama terbaru April 2023: Cuti bersama: Rabu-Jumat, 19-21 April 2023 dan Senin-Selasa, 24-25 April 2023 Artinya, warga Indonesia yang mendapatkan cuti bersama akan libur mulai Rabu, 19 April 2023 hingga Selasa, 25 April 2023 atau selama 7 hari.(Redaksi)
26 Mar 2023, 22:38 WIT
Turun di Kota Samarinda, Tim Kemendagri Monev Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Setiap minggu, sejak awal tahun, Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berhenti melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, tim juga melakukan penanganan inflasi, serta mendorong pelaksanaan program prioritas seperti penggunaan produk dalam negeri, stunting, dan kemiskinan ekstrem.Tim Kemendagri turun langsung ke daerah, termasuk Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan monev sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah bertempat di Balai Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (21/3/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, langkah tersebut bertujuan mendorong percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sejak awal tahun. Kemudian dalam kunjungannya ke Kota Samarinda, Fatoni juga memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).“Kami juga melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM,” ucap Fatoni.Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Samarinda dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Samarinda TA 2022. Capaian itu menempatkan Kota Samarinda berada di urutan pertama tertinggi secara nasional. Menurut Fatoni, kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan leadership, baik dari pimpinan daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja.“Apresiasi kepada Kota Samarinda, pelaksanaan APBD Tahun 2022 menempati realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional dan mendapat penghargaan APBD Award Tahun 2023," ujar Fatoni.Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Samarinda Tahun 2022 berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 121,44 persen atau Rp 3,671 triliun dari total anggaran pendapatan Rp 3,022 triliun. Sementara itu, realisasi belanja Kota Samarinda berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 89,5 persen atau Rp 2,987 triliun dari total anggaran belanja Rp 3,338 triliun. Lebih lanjut Fatoni mengatakan, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, hal tersebut juga akan mendorong peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu mengendalikan inflasi.“Realisasi penting (dilakukan di) awal tahun agar uang beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal. Perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun, mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.Dalam rakor ini turut hadir sejumlah pejabat, yaitu Wali Kota Samarinda, Sekda Kota Samarinda, Asisten Kota Samarinda, Staf Ahli Kota Samarinda, seluruh Kepala & Sekretaris Perangkat Daerah se-Kota Samarinda, seluruh Kepala Bagian pada Perangkat Daerah dan Camat se-Kota Samarinda. Hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yaitu Kepala Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, Tim TGUP3 dan Kepala Bapenda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltim.(Redaksi)
26 Mar 2023, 21:58 WIT
17 Wilayah Di Papua Dapat Warning Dari BKN, Ini Daftarnya
Papuanewsonline.com, Jakarta- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendata ada 17 wilayah di Papua yang data honorernya masih tidak dapat dijadikan sebagai data dasar. Permasalahan ini terjadi karena 17 pemda yang ada di Papua itu belum juga menyerahkan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pendataan honorer di lingkungan pemerintahannya. SPTJM seharusnya sudah diunggah di aplikasi namun sampai 9 Maret 2023 kemarin 17 pemda di Papua itu belum juga menyerahkan SPTJM. Akibat kejadian ini, tanggal 10 Maret 2023 BKN terpaksa mengeluarkan surat peringatan kepada 17 pemerintah Daerah tersebut agar segera menyerahkan SPTJM.Surat bahkan telah dikirim langsung ke Kepala BKD/BKPSDM/BKPP provinsi dan Kabupaten yang ada di Papua.Adapun nomor surat dari BKN itu adalah 2853/S-SI.01.01/SD/E.III/2023 tertanggal 10 Maret 2023. BKN juga menghimbau 17 Pemerintah daerah di Papua itu untuk segera mengunggah sesuai jadwal terbaru yang disediakan yaitu 15 Maret hingga akhir bulan ini, 31 Maret 2023. “Dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk, tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer,” tulis isi surat yang ditandatangan langsung oleh Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana yang diterimah Papuanewsonline.com, Minggu (26/3/2023).Berikut nama Pemda di Papua yang belum mengunggah SPTJM1. Pemerintah Provinsi Papua2. Pemerintah Kabupaten Jayapura3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen4. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya5. Pemerintah Kabupaten Nabire6. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya7. Pemerintah Kabupaten Paniai8. Pemerintah Kabupaten Mappi9. Pemerintah Kabupaten Asmat10. Pemerintah Kabupaten Tolikara11. Pemerintah Kabupaten Sarmi12. Pemerintah Kabupaten Waropen13. Pemerintah Kabupaten Supiori14. Pemerintah Kabupaten Yalimo15. Pemerintah Kabupaten Nduga16. Pemerintah Kabupaten Puncak17. Pemerintah Kota JayapuraBulan ini pun jadi kesempatan terakhir bagi 17 pemda di Papua itu untuk menyerahkan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. “Untuk memastikan jumlah pegawai Non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi,” lanjut isi surat BKN tersebut.(Redaksi)
26 Mar 2023, 12:26 WIT
Kemendagri Dorong Papua Pegunungan Percepat Realisasi APBD
Papuanewsonline.com, Jayapura - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah berjalan secara efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan Tahun 2023 di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023). Fatoni menyampaikan, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki bulan Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 9 bulan lagi. "Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," imbuh Fatoni. Fatoni memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Rakor yang dilaksanakan di awal tahun. Sehingga dapat menyamakan persepsi dan menyamakan langkah dari seluruh stakeholder. Di samping itu, dirinya juga menekankan, pada Rakor tersebut turut disosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan sejumlah informasi terkini. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan dan rasa percaya diri pegawai untuk melaksanakan kegiatan. “Percepatan realisasi APBD juga penting, agar uang yang sudah dianggarkan di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," tambah Fatoni. Pada kesempatan Rakor tersebut, Fatoni memberikan apresiasi atas capaian kinerja realisasi APBD di Tanah Papua. Sebanyak 7 daerah memperoleh penghargaan APBD Award 2023 pada 2 kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rakor dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang hadir secara virtual. Selain itu, hadir Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Direktur Utama Bank Papua, dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Jayapura. Peserta Rakor antara lain Bupati se-Papua Pegunungan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten se-Papua Pegunungan.(Redaksi)
25 Mar 2023, 13:31 WIT
60 Siswa Ikut Pelatihan Pandai Berhitung Metode Gasing, Prof. Yohanes Surya Puji Pemkab Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi bekerjasama dengan Yayasan Teknologi Indonesia
Jaya . Kerjasama tersebut dalam rangka pelatihan Pandai berhitung dengan motede
Gasing. Secara resmi kegiatan tersebut
dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si dan hadiri oleh
Profesor Yohanes Surya, PH.D yang berlangsung sejak tanggal 20 Maret - 04 April
2023 di SD Inpres Kepi Kabupaten Mappi. Program Kerjasama Pemkab Mappi
bersama Yayasan Teknologi Indonesia Jaya diikuti oleh siswa kelas IV SD sebanyak
60 orang dan 30 orang guru sebagai tenaga pengajar yang juga akan di trainer
atau dilatih untuk mengajar dengan metode gasing. Penjabat Bupati Mappi, Michael
Gomar dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Prof. Yohanes Surya dan
Yayasan Teknologi Indonesia Jaya yang sudah bekerjasama sama dengan Pemkab
Mappi dalam program Pelatihan Pandai berhitung dengan metode Gasing. PJ Bupati menuturkan, saat ini sebanyak 60
orang Anak -anak kita, siswa/siswi kelas IV (Empat) SD sedang mengikuti pelatihan
Pandai berhitung Dengan Metode Gasing. Selain itu juga ada 30 orang guru - guru
terbaik dari Kabupaten Mappi juga trainer menjadi pelatih untuk melakukan
pengajaran kepada siswa/siswi SD di kabupaten Mappi. Kata Pj Bupati Mappi, Pelatihan
pandai berhitung dengan metode gasing merupakan kerjasama pemerintah kabupaten
Mappi dengan yayasan Teknologi Indonesia Jaya dibawah pimpinan Bapak Profesor
Yohanes Surya, P.HD. Pj Bupati menerangkan, semua ini
bisa terlaksana dan berjalan dengan baik berkat campur tangan Tuhan. Dikatakan
Pj Bupati sebagaimana intruksi bapak Presiden yang disampaikan melalui,
Mendagri Bapak Tito Karnavian bahwa pemerintah Kabupaten Kota diwajibkan untuk Melaksanakan pelatihan
pandai berhitung dengan metode gasing. Dan untuk kita di Kabupaten Mappi
saat ini sudah dilaksanakan dan juga kita rencanakan di bulan September
mendatang kita masih melaksanakan kegiatan yang sama di mana 30 guru yang sudah
mengikuti pelatihan akan disebarkan ke Distrik - Distrik dan 60 murid yang
sudah mengikuti saat ini juga akan ikut tour ke distrik - distrik untuk
memberikan contoh kepada siswa -siswi di Distrik. “Kami juga dengan Prof. sudah
merencanakan di bulan Januari 2024 untuk
melakukan literasi bagi anak -anak kita yang belum bisa membaca. Kita tidak boleh selalu
tertinggal di belakang. Kita harus membuat terobosan, inovasi untuk metode
pembelajaran yang lebih kreatif. Kita juga jangan terlalu banyak menghabiskan
anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Tetapi kita bangun SDM untuk mutu dan
kualitas anak -anak kita kedepannya. Pak Sekda dan pak Kadis pendidikan tahun
ini kota benahi semua,”ungkapnya. Pj Bupati menyebutkan, hal ini
tidak hanya menjadi tanggungjawab dinas pendidikan tetapi bapak/ibu pimpinan
OPD lainnya juga mempunyai tugas yang sama. Kegiatan -Kegiatan yang
dilaksanakan yang melibatkan siswa/Siswi atau sektor pendidikan agar dilakukan
dengan baik. Jadi kolaborasi semua steakholder dan juga bapak/ibu pimpinan
OPD!itu wajib dilakukan. Kita juga harus melihat pendidikan itu secara baik. “Saya pikir amanat bapak Mendagri
bahwa SDM lebih utama daripada SDA. Apabila SDM tersedia dengan baik maka SDM
itulah yang nantinya akan mengelola SDA itu dengan baik,”tegasnya. Pj Bupati menuturkan, Ketika SDM
tersedia dengan baik maka pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Dari
sektor kesehatan juga harus terus
berkolaborasi bersinergi dengan sektor pendidikan. “Kami berharap dengan pelaksanaan
kegiatan pandai berhitung dengan motede gasing ini, dapat memberikan dampak
positif bagi siswa -siswi kita. Para
tokoh, pimpinan OPD, para orang tua dan para guru untuk saling mendukung dalam
melaksanakan kegiatan program pembangunan khususnya pembangunan SDM
anak-anak Mappi,”tegasnya. Sementara itu Prof. Yohanes Surya
mengatakan sejak tiga hari pelatihan berlangsung membuahkan hasil yang cukup
baik dalam Pelatihan Pandai Berhidung dengan Metode Gasing yang Gampang, Asik
dan Menyenangkan. Dimana Siswa SD yang mengikuti pelatihan berhitung dengan
menggunakan metode Gasing sebanyak 60 siswa, dan langsung dilakukan pelatihan
oleh tenaga pengajar dari Teknologi Indonesia Jaya yang berkolaborasi dengan
para guru SD di kabupaten mappi yang telah dilatih. Prof Surya menyebutkan, ini
kebijakan pemerintah daerah yang sangat luar biasa, terutama kepada Penjabat
Bupati Mappi yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak mappi ditingkat
sekolah dasar untuk mau belajar menghitung. Keinginan penjabat bupati mappi
tentu sama dengan keinginan kita bahwa, generasi anak-anak mappi papua dan
Indonesia harus bisa pandai berhitung. "Jadi nama Mappi itu saya
sebutkan dengan nama Mappi (Mantap dan Pintar), jadi target kita anak-anak mappi itu nanti hebat, mantap dan
pintar. Upaya kerja sama yang dilakukan oleh penjabat bupati mappi dengan kami
ini sangat luar biasa. Dan saya lihat pelaksanaannya lancar sekali, guru dan
murid sangat semangat sehingga secara pribadi saya merasa sangat bahagia
sekali," tuturnya.
Prof. Yohanes berharap, masalah
kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi
berhitung di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada masalah lagi, karena
target kita sebelum tahun depan seluruh anak-anak Mappi bisa pandai berhitung.
(Redaksi)
24 Mar 2023, 18:59 WIT
Elminus Mom Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas selama bulan Ramadan
Papuanewsonline.com, MIMIKA
- Anggota (DPRD) kabupaten Mimika,
ELMINUS B MOM , menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, di Kabupaten
Mimika untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
selama bulan Ramadhan. Menurutnya selama ini memang
Kamtibmas di Kabupaten Mimika ini masih kondusif. Maka dari itu, dirinya
berharap agar hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga warga
muslim dapat khidmad dalam melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini. “Saudara-saudara kita muslim sedang
melaksanakan ibadah puasa, dan tarawih di masjid-mesjid selama sebulan kedepan.
Maka saya berharap kita bisa berikan dukungan secara moril berupa sikap toleransi
dengan memberikan kenyamanan serta turut menjaga kamtibmas,” ujarnya, kamis
(23/03/2023). Menjaga Kamtibmas juga
dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang berpotensi
merusak persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.
Elminus sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta empatinya sehingga Kabupaten
Mimika ini tetap damai dan kita semua nyaman dalam melakukan aktivitas.
“Dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat atau Kamtibnas ini, tidak hanya kami serahkan kepada pihak yang
wajib. Namun juga harus kita giatkan partisipasi secara aktif dari seluruh
masyarakat di Kabupaten Mimika, terutama kita tokoh-tokoh masyarakat patut membantu
pemerintah dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap semua program
pemerintah termasuk menjaga kamtibmas,” tutup Elminus. (Stevi)
23 Mar 2023, 23:36 WIT
Tim Kemendagri Turun ke Daerah Setiap Minggu, Monev Realisasi APBD
Papuanewaonline.com , Cilegon - Setiap minggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi (monev) serta bantuan untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan dan penanggulangan inflasi, penanganan kemiskinan nasional ekstimasi, pengerdilan, dan program prioritas lainnya.“Sebagaimana Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monev dan bantuan mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni di Aston Butique Hotel, Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023).Salah satu daerah yang dikunjungi Tim Kemendagri adalah Kota Cilegon. Pada kunjungannya ke Kota Cilegon, Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah. Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari realisasi di bawah APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” imbuh Fatoni.Selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.Tekanan Fatoni, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan sejak awal tahun. Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.Sementara itu, untuk mengatasi inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan. Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19. "Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan," ucap Fatoni. ( Redaksi )
23 Mar 2023, 17:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
