Papuanewsonline.com
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Pemerintah Cairkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah, Pastikan PPPK Terbayar dan Pembangunan Berjalan
Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito: Masih dalam Rentang Ideal Pemerintah
DJP Klarifikasi: Pajak Rumah Kontrakan Bukan Pajak Baru, Belum Ada Program Khusus di 2027
Panik! Gubernur Meki Nawipa Diduga Perintahkan Banggar Rapat Kilat Bahas Dana Hiba Rp 491,8 Miliar
Kembali Dipalang, Jalan SP 2 Timika Terhenti Akibat Belum Tuntasnya Sengketa Tanah
Kapolres Merauke Hadiri HUT Ke-1 Kodam XXIV/Mandala Trikora, Tegaskan Soliditas TNI-Polri
Jaga Keseimbangan Kewenangan: Polri Ingatkan Risiko Jika Hanya BPK Diakui Berwenang Audit
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kapolri Tegaskan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana Pada Rakornas BNPB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat perubahan iklim (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.Manajemen, kata Sigit, menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah bencana alam yang cukup besar. Seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting adalah bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita penanggulangan seminimal mungkin,” ujar Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumusan yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana alam.“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risiko), sama dengan (=), Bahaya atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) kerentanan atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita kecilkan dan kapasitas bisa diperbesar maka terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya.“Yang paling utama adalah memperkuat sinergitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk mengungkapkan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam konsep strategis transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama pemangku kepentingan terkait.Menurut Sigit, dengan kesiapan dan respon cepat jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi negara di tengah masyarakat.“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, latihan secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, mendatangkan, bertemu melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana pendampingan.Kemudian, sambung Sigit, setelah pascabencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.Untuk tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya penyuluhan, bisa melalui konten video, kerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, didukung bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, kata Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh jajaran Polda.“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memantau jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang terpenting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait panggilan instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk menyelesaikan paparannya.
“Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit. (Ardi)
02 Mar 2023, 22:22 WIT
Kemendagri Gelar Rakor Bersama Pemprov Papua Tengah Optimalkan Fungsi Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua beserta seluruh bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah. Rapat tersebut digelar di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, Rakor ini digelar untuk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagai Daerah Otonom Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022, mampu memberikan pelayanan optimal, dan lancar dalam melaksanakan pembangunan serta aktivitas pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat.Fatoni menjelaskan bahwa Rakor membahas sejumlah isu, di antaranya pajak provinsi, Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Menurut Fatoni, pendirian BUMD di Papua Tengah masih menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, karena sesuai ketentuan pendirian BUMD harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT). Sementara itu DPRPT masih belum terbentuk.“Hal ini sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/1119/SJ tanggal 22 Februari 2023 Perihal Permohonan Fatwa dan pendirian BUMD melalui Peraturan Gubernur Papua Tengah dengan menggunakan diskresi kewenangan sebagaimana UU 30 Tahun 2014,” ucap Fatoni.Selain itu, Rakor juga membahas terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, diperlukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hingga akhir tahun 2024 untuk menghindari potensi loss bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah.“Untuk itu, perlu dicarikan solusi terkait legalitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud,” kata Fatoni.Dirinya pun memberikan sejumlah solusi salah satunya adalah dasar pemungutan menggunakan perda induk, tapi untuk penganggarannya menggunakan Pergub tentang APBD TA 2023 dan APBD TA 2024. Kemudian dasar pemungutan langsung menggunakan Pergub tentang PDRD Papua Tengah yang dalam dasar menimbang dan mengingat mencantumkan Perda induk tentang PDRD Papua.“Solusi ketiga, perlu dimintakan fatwa terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang, ini sesuai hasil rapat pada tanggal 15 Februari,” ujar Fatoni.Hadir pada Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, seluruh bupati di wilayah Papua Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, Dirjen Mineral dan Batubara, serta Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian hadir pula sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Ditjen Bina Keuda, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktur Pendapatan Daerah, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dan Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah. Terakhir hadir pula pejabat dari perusahaan swasta terkait.(Redaksi)
02 Mar 2023, 07:51 WIT
Nyata Dongkrak Pendapatan UMKM di Mappi, Pedagang Bahagia Dengan Adanya Turnamen Futsal Bupati Cup I
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Open Tournament Futsal Bupati Cup I yang sudah berlangsung selama beberapa
hari sejak dibuka oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si memberi
multiplier effect bagi ekonomi di Mappi terutama pelaku UMKM. Pendapatan pelaku usaha mikro yang
didominasi mama-mama Papua yang berdagang di sekitar venue Mappi Sport Center
itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Tidak hanya pedagang, tukang ojek
juga meraup keuntungan dari pelaksanaan even olahraga yang diramaikan 64 tim
tersebut. Fransiska Berta Meagan, salah
seorang pedagang ketika ditemui Rabu (1/3/2023) mengaku senang karena adanya
pertandingan futsal ini bisa menjadi peluang baginya untuk berjualan. “Kami
senang dengan adanya turnamen seperti ini, karena kami bisa berjualan di sini,”
ungkapnya. Setiap hari Fransiska yang
berjualan sagu, pinang, minuman ringan dan ikan goreng itu mampu mendapatkan
omzet Rp 400.000 – Rp 500.000. Padahal ia hanya berjualan tidak sehari penuh.
Mulai pukul 15.00 WIT sampai 22.00 WIT. Pendapatan ini dikatakan Fransiska
tidak seperti sebelumnya. “Sebelum ada turnamen ini, saya
biasa berjualan di pinggir Jalan Kilometer 8, itupun satu hari saya hanya
mendapatkan Rp 50.000, tetapi selama berjualan di sini saya bisa dapat Rp
400.000 sampai Rp 500.000.”ungkap Fransiska. Merasakan dampak positif dari
kegiatan yang digagas oleh pemerintah, Fransiska memberi apresiasi dan pujian
kepada Pj Bupati Michael Gomar karena pertandingan ini juga memberi dampak
langsung pada ekonomi masyarakat. “Kami minta Bapak Pj Bupati tolong tingkatkan
terus agar Mappi bisa maju lagi, sehingga mama-mama Papua bisa bangkit dan maju
untuk ekonomi keluarganya,” ujarnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh
Alin Bonga. Pendapatannya juga meningkat, bisa mencapai Rp 400 ribu per hari.
Padahal selama ini ia tidak berjualan. Tapi melihat peluang, akhirnya ia ikut
berjualan minuman ringan. Alin juga menyampaikan terima
kasih kepada Pj Bupati Mappi yang tak berhenti berinovasi untuk membangkitkan
Kabupaten Mappi. Ia berharap, turnamen dilaksanakan rutin agar ekonomi
masyarakat bisa terus meningkat. Di sisi lain, Alin berharap agar
Pemkab Mappi bisa mempercepat penyelesaian akses menuju MSC. Sebab kondisi
jalan yang belum diaspal menjadi kendala masyarakat. Selain jalan, penerangan
lampu di kawasan MSC juga harus dipasang, sebab pedagang bisa berjualan hingga
malam. Seorang tukang ojek, Alosius Hale
mengungkapkan setelah pertandingan dimulai, pendapatannya ikut meningkatkan.
“Kalau ada pertandingan bola seperti ini, kami juga bisa mendapatkan uang
lebih. Memang di awal pertandingan kami mendapatkan Rp 150.000 sampai Rp
200.000, tetapi dua hari terakhir naik jadi Rp 300.000,” ungkapnya. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar
mengatakan, untuk memberi keamanan dan kenyamanan kepada penonton selama turnamen,
telah dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum di sepanjang ruas jalan
menuju venue futsal. “Tadi sepanjang jalan masuk
lapangan futsal, sudah kita pasang lampu PJU sebanyak 26 unit dan yang sudah
menyala malam ini sebanyak 13 unit, sisanya besok sore sudah bisa dinyalakan
semua,” jelas Pj Bupati.
Pj Bupati menambahkan, Open
Turnamen Futsal Bupati Cup I, juga merupakan program strategi dalam rangka
pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Mappi. (Redaksi)
01 Mar 2023, 21:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
