Bedah APBD 2025: Serapan 98 Persen Tak Boleh Sekadar Angka Di Kertas!

Papuanewsonline.com, Mimika – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang diklaim mencapai 98 persen mendapat sorotan dari Publik Bersuara Kabupaten Mimika. Angka tersebut dinilai tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan apabila manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Koordinator Publik Bersuara Kabupaten Mimika, Yohanis Wantik atau Yowan, menyampaikan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2025 harus menjadi momentum evaluasi yang objektif, kritis, dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

"Serapan anggaran yang tinggi harus dibuktikan dengan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai angka 98 persen hanya menjadi prestasi di atas kertas, sementara berbagai persoalan dasar masih dikeluhkan warga," tegas Yowan, Selasa (29/7/2026).

Ia mendorong DPRK Mimika agar menguji secara menyeluruh setiap program dan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus mengukur kualitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yowan menilai fungsi pengawasan DPRK menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar proses pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi formalitas tahunan tanpa menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Selain itu, ia berharap pembahasan LKPJ mampu mengidentifikasi berbagai program yang belum berjalan optimal sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

Publik Bersuara Kabupaten Mimika pun mengajak seluruh pihak, khususnya DPRK dan pemerintah daerah, untuk menjadikan pembahasan LKPJ sebagai sarana evaluasi yang transparan dan akuntabel demi memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: OF