Bupati Johannes Rettob Jelaskan Penyebab SiLPA Rp1,116 Triliun dan Langkah Perbaikan

Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan penjelasan rinci terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) malam. 

Penyampaian ini merupakan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi dan Kelompok Khusus terkait Ranperda Perubahan APBD, sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.

Bupati menegaskan SiLPA bukan berarti uang hilang, disalahgunakan, atau sengaja ditahan, melainkan selisih alami antara pendapatan dan belanja yang belum sempat terserap hingga akhir tahun. 

“Angka ini harus dipahami secara utuh, karena ada banyak faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran,” ujarnya. 

Penyebab utamanya antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, selisih nilai kontrak dengan pagu yang disediakan, sisa program yang belum habis digunakan, serta tagihan yang baru dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

Rendahnya serapan DAK dan Dana Desa juga dipengaruhi penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, besarnya SiLPA tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai kegagalan tata kelola, karena dalam praktiknya hal ini bisa terjadi akibat efisiensi, pekerjaan yang belum tuntas, maupun perubahan regulasi fiskal nasional. 

Pemerintah mengakui hal ini tetap menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Mimika akan mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah, mempercepat tahapan pengadaan sejak awal tahun, meningkatkan kualitas perencanaan, menerbitkan Rencana Umum Pengadaan lebih dini, dan memberikan penilaian tegas bagi OPD yang lambat menyerap anggaran. 

Fokus utama adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan rakyat.

Selain persoalan keuangan, Bupati juga memaparkan prioritas pembangunan ke depan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, optimalisasi Dana Otsus, hingga pembenahan birokrasi.

Penulis: Jid

Editor: OF