Catatan Kekerasan Meningkat, Aktivis Perempuan dan Elsham Papua Minta Militerisasi Diakhiri
Forum Perempuan Papua Bersatu bersama Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menegaskan negara saat ini gagal melindungi perempuan dan anak di Tanah Papua.
Papuanewsonline.com - 18 Jul 2026, 14:52 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Perempuan Papua Bersatu bersama Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menegaskan negara saat ini gagal melindungi perempuan dan anak di Tanah Papua. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Tineke Rumkabu di Jayapura, Jumat (17/7/2026), mereka mencatat setidaknya sembilan kasus kekerasan fatal terhadap perempuan dan anak terjadi sepanjang April hingga Juli 2026, mulai dari penembakan, kecelakaan, hingga ledakan alat peledak yang menelan korban lansia, remaja, ibu hamil, dan balita.
Deretan peristiwa menyedihkan itu meliputi tewasnya ibu berusia 70 tahun di Dogiyai, lima perempuan dan anak di Puncak, ibu yang sedang berkebun di Omukia, pelajar di Tembagapura, ibu hamil tua di Intan Jaya, hingga anak berusia 9 tahun yang terkena ledakan bom.
Tak hanya nyawa yang hilang, tercatat pula lebih dari 124 ribu orang terpaksa menjadi pengungsi, mayoritas perempuan dan anak yang hidup dalam kekurangan gizi, terputus pendidikan, serta trauma mendalam akibat konflik berkepanjangan
Kehadiran pasukan militer di berbagai wilayah turut mempersulit akses warga terhadap sumber penghidupan, seperti kebun dan hutan adat.
Selain itu, proyek strategis nasional yang disertai dukungan aparat keamanan dinilai mengancam lahan dan mata pencaharian perempuan, serta memicu potensi konflik antarmarga.
Penempatan markas militer di bangunan sekolah dan fasilitas umum pun menambah beban psikologis masyarakat yang pernah mengalami masa operasi militer di masa lalu.
Menanggapi kondisi ini, pihaknya menolak tegas pendekatan militeristik dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengedepankan dialog damai, meninjau ulang kebijakan keamanan, serta menarik pasukan non-organik dari Papua.
Selain itu, Komnas Perempuan dan Komnas HAM diminta segera turun melakukan penyelidikan, sementara para pemimpin daerah dan lembaga perwakilan rakyat didesak mengambil langkah nyata melindungi hak hidup warga sipil.
Penulis: Jid
Editor: OF
