JDP Minta Komnas HAM Turun Tangan Mengusut Dugaan Penembakan di Mile 50 Tembagapura
Desakan investigasi menyeluruh dan transparan disuarakan Jaringan Damai Papua menyusul insiden penembakan di kawasan Mile 50 Tembagapura yang menewaskan seorang anggota TNI, sekaligus mendorong keterbukaan pengamanan objek vital nasional.
Papuanewsonline.com - 12 Feb 2026, 19:29 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Papua – Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia untuk segera mengusut dugaan penembakan di kawasan Mile 50, Tembagapura, yang mengakibatkan seorang anggota TNI meninggal dunia.
Peristiwa tersebut dinilai kembali menambah daftar panjang
kekerasan bersenjata di Papua, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan keamanan
berbasis senjata terus memicu siklus kekerasan yang tidak berkesudahan.
Melalui rilis pers yang diterima pada Kamis (12/2/2026), JDP
menegaskan pentingnya dilakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan
independen terhadap insiden di Mile 50 dengan melibatkan Komnas HAM RI.
Pelibatan Komnas HAM dianggap krusial guna memastikan
seluruh proses penyelidikan berjalan objektif serta mampu mengungkap
fakta-fakta yang selama ini dinilai masih tertutup dari ruang publik.
Selain itu, JDP juga meminta PT Freeport Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberikan penjelasan terbuka
kepada masyarakat terkait prosedur dan mekanisme pengamanan internal di wilayah
perusahaan, khususnya di area yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar publik
mengetahui secara jelas institusi mana yang secara resmi bertanggung jawab atas
pengamanan di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
JDP menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak akan
pernah tercapai melalui pendekatan kekerasan. Setiap tindakan bersenjata
dinilai hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan dan menjauhkan harapan
terciptanya dialog damai yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, JDP mendorong seluruh pihak untuk
mengedepankan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum yang adil, serta dialog
terbuka sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan Papua secara
bermartabat dan berkeadilan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memutus mata
rantai kekerasan, memulihkan rasa aman masyarakat, serta membangun kepercayaan
publik terhadap proses penegakan hukum di Tanah Papua.
