Ketua Pemuda Kei Tantang Data Bupati: "Revitalisasi Pesawat Rakyat Jangan Cuma Wacana"

Papuanewsonline.com, Timika – Polemik mengenai kondisi pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mengemuka setelah Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan klarifikasi bahwa aset penerbangan tersebut bukanlah "besi tua", melainkan sedang dalam proses revitalisasi. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, yang meminta pemerintah membuktikan klaim tersebut dengan data yang dapat diakses publik.

Menurut Edoardus, klarifikasi yang disampaikan pemerintah patut diapresiasi karena menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun ia menilai penjelasan tersebut belum cukup menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang terkait nasib armada penerbangan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

"Kami sambut baik klarifikasi Pak Bupati. Itu berarti suara rakyat didengar. Tapi rakyat Nduga dan Mimika sudah terlalu sering mendengar kata 'proses' dan 'akan'. Yang kami butuh sekarang: bukti," tegas Edoardus dalam rilis tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Jumat (19/6/2026).

Menanggapi pernyataan pemerintah bahwa proses revitalisasi sedang dihitung, Edoardus melontarkan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka. Ia mempertanyakan sejak kapan proses penghitungan dilakukan, siapa konsultan atau perusahaan yang ditunjuk, serta berapa nilai kontrak yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

"Kalau benar sedang dihitung, pasti ada dokumen RAB dan surat penunjukan. Buka ke publik. Biar rakyat tahu uangnya lari ke mana," ujarnya.

Selain itu, Edoardus juga menyoroti alasan pemerintah yang menyebut revitalisasi masih menunggu proses perizinan dan dukungan anggaran. Ia meminta Pemda Mimika menyampaikan secara jelas target penyelesaian perizinan maupun kepastian dukungan anggaran yang diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian.

"Jangan sampai 'tunggu anggaran' jadi alasan 5 tahun ke depan. Sementara warga di Jila, Agimuga mati karena tidak ada pesawat," tegasnya.

Terkait pernyataan bahwa seluruh proses harus mengikuti aturan penerbangan, Edoardus mengaku sepakat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Namun menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi juga mencakup kewajiban melakukan perawatan berkala terhadap aset agar tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

"Kalau memang taat aturan, kenapa mesin bisa mati total dan bodi berkarat? Seharusnya ada maintenance berkala. Itu juga bagian dari aturan," kata Edoardus.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan kepada pribadi Bupati Mimika, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan aset daerah yang menggunakan anggaran rakyat. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami stop sebut 'besi tua' jika Pemda berani buka dokumen kontrak revitalisasi, jadwal pengerjaan, dan nama operator baru. Tapi selama data itu ditutup, publik berhak curiga," pungkasnya.

Lebih lanjut, Edoardus kembali mengingatkan pentingnya mempercepat langkah-langkah konkret agar layanan transportasi udara bagi masyarakat pedalaman tidak terus terhambat. Ia juga mendorong pemerintah untuk membangun pola kerja yang lebih efektif dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk YPMAK serta para kepala suku Amungme dan Kamoro, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dokumen revitalisasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta rincian anggaran yang menjadi tuntutan keterbukaan dari Komunitas Pemuda Kei Mimika.

Penulis: Hendrik

Editor: GF