Massa Geruduk DPRK Mimika, Tuntut Penutupan Freeport dan Hentikan Kekerasan di Papua

Papuanewsonline.com, Timika — Ratusan massa dari Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota (FIMWP-KPK) Timika turun ke jalan pada Senin (10/11/2025) pagi, memenuhi halaman depan Kantor DPRK Mimika. Dengan pduk, poster, dan bendera bertuliskan pesan-pesan perdamaian, mereka menyerukan tuntutan tegas kepada pemerintah pusat dan daerah: hentikan kekerasan di Papua dan tutup PT Freeport Indonesia (PTFI).

Aksi tersebut berlangsung dalam suasana panas namun tetap terkendali. Massa bergerak dengan tertib sambil meneriakkan yel-yel perjuangan, menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan sebagai masyarakat adat di atas tanah sendiri.

“Hari ini kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menyuarakan suara rakyat yang selama ini dibungkam. Kami datang karena kami mencintai tanah ini,” teriak Freedom Kobogau, Koordinator Lapangan FIMWP-KPK, dalam orasinya di depan gerbang kantor DPRK Mimika.

Dalam pernyataannya, Freedom Kobogau menegaskan bahwa eskalasi kekerasan di berbagai wilayah konflik Papua seperti Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, masyarakat sipil — terutama perempuan dan anak-anak — menjadi korban utama dari operasi militer yang dilakukan di wilayah-wilayah tersebut.

“Kami menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menarik aparat keamanan dari wilayah konflik dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Papua bukan medan perang, Papua adalah tanah kehidupan,” ujar Freedom lantang disambut tepuk tangan massa.

Selain menyoroti kekerasan, massa juga menuntut penutupan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Mereka menilai keberadaan perusahaan tambang emas raksasa itu selama puluhan tahun hanya memperkaya segelintir pihak, sementara masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang menjadi pemilik tanah ulayat justru hidup dalam keterpinggiran sosial dan ekonomi.

“Sumber daya alam kami dikuras tanpa batas, tapi rakyat pemilik tanah justru hidup di pinggiran kota. Kami yang bersuara hari ini adalah mereka yang tersisa untuk mempertahankan tanah adat kami,” ujar Freedom lagi dengan nada tegas.

Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan surat pernyataan sikap, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, bersama sejumlah anggota dewan.

Dalam pertemuan itu, pihak DPRK menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan meneruskannya ke pemerintah provinsi dan pusat.

“Kami menerima aspirasi ini dan akan meneruskannya kepada pihak-pihak berwenang. Kami juga bagian dari masyarakat Mimika, dan kami memahami keresahan ini. Diharapkan semua pihak bisa mencari solusi terbaik tanpa kekerasan,” ujar Primus dalam keterangannya kepada media.

Primus juga menekankan bahwa DPRK Mimika mendukung upaya-upaya dialog dan penyelesaian damai atas setiap konflik di Tanah Papua. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun.

Pesan ini menggema di tengah panas terik siang Timika — menandakan bahwa perjuangan keadilan di Tanah Papua masih jauh dari usai.

Penulis: Jidan

Editor: GF