Menko Polkam Tegaskan AI Sebagai Instrumen Strategis Nasional: Dorong Aparatur Kuasai Teknologi

Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus berinovasi menghadapi tantangan era digital. Kali ini, langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Sosialisasi dan Pengenalan Artificial Intelligence (AI) bagi Aparatur Kemenko Polkam” yang digelar di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Wakil Menteri Koordinator, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus. Keduanya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam memperkuat sistem tata kelola politik dan keamanan nasional.

“Penguasaan teknologi Artificial Intelligence bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi tanggung jawab strategis bangsa. Kita tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI untuk mendukung kebijakan publik yang cerdas dan responsif,” tegas Menko Polkam Djamari Chaniago dalam arahannya.

Menko Polkam menjelaskan bahwa AI harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan informasi, koordinasi lintas sektor, dan analisis kebijakan strategis. Melalui pemanfaatan teknologi berbasis data ini, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan politik maupun keamanan.

“AI dapat membantu kita membaca pola ancaman lebih cepat, mengidentifikasi risiko secara akurat, dan merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. Dengan begitu, kita dapat mencegah krisis sejak dini,” tambahnya.

Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus turut menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan AI di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, teknologi tidak akan bermanfaat optimal tanpa kapasitas SDM yang memahami prinsip etika, keamanan data, dan tata kelola digital.

“Transformasi digital bukan sekadar soal perangkat lunak, tetapi soal kesiapan mindset aparatur. AI akan efektif jika digunakan oleh birokrat yang paham arah kebijakan dan tanggung jawab nasional,” ujar Lodewijk.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama: Pengamat Teknologi Informasi Yono Reksoprodjo dan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Wahyu Andrianto.
Keduanya membahas potensi penerapan AI di bidang pemerintahan, mulai dari analisis big data, penguatan keamanan siber, hingga otomatisasi proses administrasi.

Dalam pemaparannya, Yono menyoroti pentingnya membangun sistem AI yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Sementara Wahyu menjelaskan bagaimana integrasi AI dapat mempercepat komunikasi dan respon kebijakan antarinstansi, terutama dalam menghadapi isu strategis yang membutuhkan koordinasi cepat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Dubes Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta para Staf Ahli dan pejabat eselon II.

Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi digital di lingkungan Kemenko Polkam, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi modern untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Menutup kegiatan, Menko Polkam menyampaikan bahwa penguasaan AI adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada solusi cepat berbasis data.

“Ke depan, tantangan keamanan nasional tidak hanya datang dari aspek fisik, tetapi juga dari ruang digital. Karena itu, penguasaan AI harus menjadi bagian dari budaya kerja baru di Kemenko Polkam,” pungkas Djamari.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh aparatur mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi dinamika politik, hukum, dan keamanan yang semakin kompleks di era digital. (GF)