logo-website
Sabtu, 18 Apr 2026,  WIT

Pemkab Mimika Tekan MoU Dengan Kejari Dan Polres Tegakkan Komitmen Bersih Dari Korupsi

Pemerintah Kabupaten Mimika resmi memperkuat barisan dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika

Papuanewsonline.com - 18 Apr 2026, 21:47 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Tampak penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Pemkab Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika di Lobby Pusat Pemerintahan, Pada Sabtu (18/4/2026).

Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika resmi memperkuat barisan dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika. Acara berlangsung di Lobby Pusat Pemerintahan (Puspem), (18/4/26), dan difokuskan untuk mempererat koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran.


Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian, yang hadir dalam kesempatan tersebut menilai langkah ini sangat strategis.

Ia menekankan bahwa keberadaan MoU bukan sekadar formalitas, melainkan pijakan agar seluruh aparat bekerja maksimal, profesional, dan objektif.

“Tujuannya jelas, mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berharap Mimika tidak menjadi penyumbang perkara korupsi, justru menjadi contoh teladan di Tanah Papua,” tegasnya.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kerja sama ini. Sinergi yang solid adalah kunci mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Semoga dengan ikrar bersama ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kapolda Papua Tengah yang dibacakan Kapolres Mimika, Billyandha, menambahkan bahwa perjanjian ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi hukum.

“Implementasinya harus dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan transparan, efektif, dan berpihak pada keadilan masyarakat, bukan hanya sekadar seremoni semata,” tegasnya.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE