Pemprov Papua Tengah Komitmen Siap Implementasikan 6 Perda dan Perdasus Tahun 2026

Papuanewsonline.com, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang telah resmi ditandatangani oleh Gubernur Meki Nawipa. Sebanyak enam regulasi tersebut mencakup berbagai sektor penting, antara lain Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (Nomor 2 Tahun 2026), Perda Pangan Lokal (Nomor 3 Tahun 2026), Perdasus Pengawasan Sosial (Nomor 4 Tahun 2026), Perda Pengelolaan dan Perlindungan Hutan (Nomor 5 Tahun 2026), Perda Pertambangan Rakyat (Nomor 6 Tahun 2026), serta Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (Nomor 7 Tahun 2026).

Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyatakan bahwa regulasi yang merupakan hasil kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dan Pemprov harus dijalankan secara konsisten.

"Perda adalah norma yang harus dilaksanakan bersama. Dengan adanya payung hukum ini, kita wajib untuk menerapkannya tanpa terkecuali," ujarnya (18/2/26).

Menurutnya, tahapan pembuatan regulasi telah selesai dan kini fokus utama adalah pada implementasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan pemantauan langsung dari pemerintah provinsi.

Sebelumnya, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, mengkonfirmasi bahwa keenam regulasi tersebut telah mendapatkan nomor register dan siap untuk dijalankan secara luas.

"Semua Perda sudah ditandatangani oleh Gubernur dan memiliki nomor resmi, mencakup sektor kehutanan, pangan lokal, tambang rakyat, hingga perlindungan pengusaha asli Papua. Kami berharap seluruh regulasi ini dapat terealisasi secara maksimal mulai tahun 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/2) lalu.

John juga meminta para Kepala OPD untuk segera mengambil langkah nyata dengan berkoordinasi bersama Biro Hukum dalam menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan operasional di lapangan.

Ia menegaskan pentingnya segera menerbitkan peraturan turunan agar pelaksanaan di lapangan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan serta keberpihakan bagi masyarakat asli Papua.

"Para kepala OPD harus segera mengambil draf dan menyusun Perkada yang diperlukan untuk mengoperasionalkan regulasi tersebut," katanya.

Lebih lanjut, John mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulangi pola lama di mana banyak regulasi hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

"Kita tidak ingin mengulangi kesalahan di daerah lain yang membuat Perda hanya sebatas kertas. Regulasi ini harus secara konkret menjawab harapan masyarakat Papua Tengah," pungkasnya.

Penulis: Jid

Editor: GF