Penunjukan Pejabat BUMD Jadi Sorotan, Bupati Mimika Diingatkan Soal Nasib SDM Lokal

Papuanewsonline.com, Mimika — Kebijakan Bupati Mimika, Yohanes Rettob, terkait penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menuai kritik keras. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan peringatan terbuka atas penunjukan pejabat yang disebut sebagai karteker di sejumlah BUMD.

Dalam pernyataan yang diterima Papua news online, Yohanes Kemong menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pengalihan isu dari tuntutan masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang selama ini mendorong adanya pemberdayaan sumber daya manusia lokal di lingkungan BUMD.

“Saudara Bupati sudah kebingungan dengan adanya sorotan, sehingga mengalihkan bahasa dengan kalimat karateker. Tapi kami tidak akan membiarkan permainan api ini berlanjut,” kata Yohanes Kemong.

Ia menegaskan bahwa persoalan penunjukan pejabat BUMD tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut keadilan, transparansi, serta masa depan masyarakat Mimika, khususnya kelompok masyarakat adat yang selama ini merasa belum mendapatkan ruang yang proporsional.

Yohanes Kemong kemudian mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penunjukan karteker tersebut, termasuk apakah penunjukan dilakukan sepenuhnya berdasarkan kewenangan bupati atau melalui proses yang melibatkan unsur lain seperti akademisi, kejaksaan, maupun tokoh masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti kejelasan status pejabat yang ditunjuk, apakah benar hanya bersifat karteker atau justru berpotensi menjadi pejabat definitif tanpa melalui tahapan seleksi yang terbuka dan diumumkan kepada publik.

Ia menilai belum adanya publikasi resmi terkait proses seleksi atau uji kelayakan karteker BUMD dapat menimbulkan kecurigaan dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Yohanes Kemong turut mengingatkan pemuda serta kalangan intelektual Amungme dan Kamoro agar tidak mudah menerima klarifikasi pemerintah daerah, dengan penilaian bahwa pejabat yang telah ditetapkan berpeluang besar menjadi definitif.

“Kami peringatkan, jangan main-main dengan nasib masyarakat Mimika. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras jika perlu,” tutup Yohanes Kemong.

Penulis: Hendrik

Editor: GF