Proyek SMA Negeri 1 Mimika: Dana Miliaran Rupiah, Diduga Libatkan Oknum DPR Aktif
Kepala Kampung Nawaripi, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR sebagai pemilik perusahaan kontraktor.
Papuanewsonline.com - 19 Nov 2025, 01:16 WIT
Papuanewsonline.com/ Pendidikan & Kesehatan
Papuanewsonline.com, Mimika - Proyek pembangunan gedung baru dua lantai senilai 9,7 Miliar Rupiah di SMA Negeri 1 Mimika menjadi sorotan tajam. Ketua Komite Sekolah, Nurman Ditubun, yang juga Kepala Kampung Nawaripi, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR sebagai pemilik perusahaan kontraktor.
Hal ini menambah daftar masalah yang sudah ada, mulai dari
kondisi proyek yang semrawut, membahayakan keselamatan siswa, hingga tudingan
kontraktor lalai dan tidak bertanggung jawab. Dugaan ini memicu pertanyaan
tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di
Kabupaten Mimika. (18/11/25)
"Dana sebesar 9,7 M sekian seharusnya bisa menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman bagi siswa. Tapi kenyataannya, proyek ini malah menjadi sumber masalah dan diduga dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Nurman dengan nada geram.

Informasi ini diperoleh dari para buruh yang bekerja di
lokasi proyek, yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan adalah anggota DPR
berinisial H.T.. Keterangan ini diperkuat oleh Kepala Sekolah, yang mengaku
pernah ditelepon oleh oknum anggota DPR tersebut dan diminta untuk
memfasilitasi perusahaan tersebut.
"Saya juga memiliki rekaman suara yang berisi pengakuan para buruh bahwa perusahaan ini milik oknum anggota DPR H.T.. Dari situ saya berpikir, mungkin karena yang bersangkutan merasa sebagai anggota DPR, sehingga ia merasa bebas bertindak semaunya dan tidak ada yang bisa menegurnya. Akibatnya, pekerjaan di lapangan tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja, bahkan saluran air juga ditutup sembarangan. Karena merasa sebagai pejabat, ia bertindak semaunya," beber Nurman dengan nada berapi-api.

Nurman berjanji akan membawa masalah ini ke pihak berwajib
jika terbukti ada penyimpangan.
"Kita tidak boleh biarkan oknum seperti ini merusak dunia pendidikan," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih selektif memilih kontraktor dan memastikan proyek dikerjakan profesional.
Penulis: Jid
Editor: GF