logo-website
Senin, 12 Jan 2026,  WIT

Proyek SMA Negeri 1 Mimika: Dana Miliaran Rupiah, Diduga Libatkan Oknum DPR Aktif

Kepala Kampung Nawaripi, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR sebagai pemilik perusahaan kontraktor.

Papuanewsonline.com - 19 Nov 2025, 01:16 WIT

Papuanewsonline.com/ Pendidikan & Kesehatan

Tampak pembangunan proyek SMA Negeri 1 Mimika

Papuanewsonline.com, Mimika - Proyek pembangunan gedung baru dua lantai senilai 9,7 Miliar Rupiah di SMA Negeri 1 Mimika menjadi sorotan tajam. Ketua Komite Sekolah, Nurman Ditubun, yang juga Kepala Kampung Nawaripi, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR sebagai pemilik perusahaan kontraktor.


Hal ini menambah daftar masalah yang sudah ada, mulai dari kondisi proyek yang semrawut, membahayakan keselamatan siswa, hingga tudingan kontraktor lalai dan tidak bertanggung jawab. Dugaan ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mimika. (18/11/25)

"Dana sebesar 9,7 M sekian seharusnya bisa menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman bagi siswa. Tapi kenyataannya, proyek ini malah menjadi sumber masalah dan diduga dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Nurman dengan nada geram.


Informasi ini diperoleh dari para buruh yang bekerja di lokasi proyek, yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan adalah anggota DPR berinisial H.T.. Keterangan ini diperkuat oleh Kepala Sekolah, yang mengaku pernah ditelepon oleh oknum anggota DPR tersebut dan diminta untuk memfasilitasi perusahaan tersebut.

"Saya juga memiliki rekaman suara yang berisi pengakuan para buruh bahwa perusahaan ini milik oknum anggota DPR H.T.. Dari situ saya berpikir, mungkin karena yang bersangkutan merasa sebagai anggota DPR, sehingga ia merasa bebas bertindak semaunya dan tidak ada yang bisa menegurnya. Akibatnya, pekerjaan di lapangan tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja, bahkan saluran air juga ditutup sembarangan. Karena merasa sebagai pejabat, ia bertindak semaunya," beber Nurman dengan nada berapi-api.


Nurman berjanji akan membawa masalah ini ke pihak berwajib jika terbukti ada penyimpangan.

"Kita tidak boleh biarkan oknum seperti ini merusak dunia pendidikan," tegasnya. 

Ia juga meminta pemerintah daerah lebih selektif memilih kontraktor dan memastikan proyek dikerjakan profesional.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE