Seleksi Sekda Nduga Ditegaskan Lewat Pansel, PLT Sekda Sebut Pemkab Tak Terlibat Langsung

Papuanewsonline.com, Nduga - Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah kewenangan panitia seleksi (pansel).

Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Nduga, Taher, menjelaskan bahwa pansel tersebut dibentuk melalui surat keputusan bupati dengan komposisi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi serta kalangan akademisi.

Ia menyebutkan bahwa pansel terdiri dari lima orang, dengan ketua berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, sementara anggota lainnya berasal dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih.

"Peran pemerintah kabupaten hanya pada tahap awal, yaitu pembentukan dan penyerahan pansel," kata Pak Taher dalam wawancara dengan (media papuanewsonline.com) via WhatsApp pada 24 Maret 2026.

Menurut Taher, setelah pansel terbentuk, seluruh proses seleksi berjalan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah kabupaten, termasuk bupati.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana transparansi maupun objektivitas dalam proses seleksi tersebut, karena seluruh mekanisme berada di bawah kendali pansel.

Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai sorotan publik terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai kurang terbuka dan memicu sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.

Di tengah polemik yang berkembang, Taher menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses seleksi Sekda hingga terpilih pejabat definitif yang akan memimpin birokrasi daerah.

Setelah Sekda definitif terpilih, pemerintah daerah berencana melanjutkan proses pengisian jabatan lain di level eselon II, termasuk kepala dinas, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda terpilih.

Dengan demikian, keberadaan pansel diharapkan mampu menjamin proses seleksi berjalan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan pemimpin birokrasi yang kompeten bagi Kabupaten Nduga.

Penulis: Hendrik

Editor: GF