Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pj Gubernur Papua Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan
efisiensi anggaran melalui apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar pada 4 Agustus 2025. Dalam
arahannya, Pj Gubernur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk memotong anggaran yang tidak esensial dan memfokuskan dana pada
program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kita harus melakukan efisiensi
anggaran yang ketat. Banyak anggaran yang sebenarnya tidak begitu penting dan
bisa dikurangi,” tegas Pj Gubernur dalam sambutannya. Fatoni mengungkapkan bahwa
kondisi keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Papua membuat efisiensi
menjadi langkah yang sangat diperlukan. Dengan memangkas anggaran yang tidak
prioritas, dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program-program pembangunan
yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan
infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. “Kita harus lebih fokus pada
program-program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,”
ujarnya. Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur
juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih detail dan terukur.
Dengan perencanaan yang matang, diharapkan tidak akan ada pembengkakan anggaran
dan pengalokasian dana akan lebih tepat sasaran. “Perencanaan anggaran harus lebih
detail dan terukur sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran,” ujarnya. Pj Gubernur Fatoni juga
menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
daerah. Semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dialokasikan akan digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan
masyarakat Papua. Fatoni berharap seluruh ASN di
Pemerintah Provinsi Papua dapat mendukung upaya efisiensi dan refocusing
anggaran ini, agar pelayanan publik bisa meningkat, serta kesejahteraan
masyarakat Papua dapat tercapai. “Saya berharap seluruh ASN dapat
mendukung penuh upaya efisiensi anggaran ini demi kemajuan Papua,” pungkasnya. Dengan langkah efisiensi yang
ketat, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk
pembangunan yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat. (jidan)
05 Agu 2025, 01:31 WIT
Generasi Baru Penegak Hukum: 9 Bintara Muda Bergabung di Polres Mimika
Papuanewsonline.com, Timika –
Polres Mimika resmi menerima sembilan personel Bintara Remaja (Bantara)
Angkatan 52, yang seluruhnya merupakan putra daerah Timika. Mereka telah
ditugaskan di Polres Mimika berdasarkan surat penugasan dari Kapolda Papua
Tengah, Brigjen Pol. Alfred Papare. Kehadiran mereka diharapkan dapat
memperkuat kinerja Polres Mimika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan warga lokal. Penyambutan para Bintara Remaja
ini dilakukan dengan upacara tradisi yang berlangsung di Markas Polres Mile 32
pada Senin (04/08/2025). Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolres
Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menandai awal perjalanan mereka
sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Hari ini kita laksanakan
tradisi penyambutan untuk sembilan Bintara Remaja yang ditugaskan di
Mimika," ungkap Kapolres Mimika dalam sambutannya. Prosesi penyambutan ini
turut dihadiri oleh sejumlah anggota Polres Mimika dan masyarakat setempat. Kapolres Mimika menjelaskan bahwa
setelah upacara penyambutan, para Bintara Remaja ini akan menjalani masa
orientasi dan evaluasi awal di Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polres
Mimika. Selama masa orientasi ini, para Bintara akan disesuaikan dengan tugas-tugas
kepolisian serta lingkungan kerja di wilayah Mimika. "Penempatan nantinya tetap
berada di wilayah hukum Polres Mimika. Saat ini mereka masih mengikuti
orientasi terlebih dahulu, dan setelah itu penempatan definitif di berbagai
unit kerja Polres Mimika akan diputuskan," jelas Kapolres. Masa orientasi ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kondisi kerja
di wilayah hukum Polres Mimika, serta mempersiapkan para Bintara dalam
menghadapi tugas-tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Kapolres juga menyampaikan
harapannya agar sembilan Bintara Remaja Angkatan 52 ini bisa menjadi teladan
bagi generasi muda Timika. Dengan semangat untuk mengabdi kepada negara melalui
Polri, diharapkan mereka bisa memberikan contoh positif dalam menjalankan tugas
kepolisian serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat. "Saya berharap para Bintara
ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda Timika yang bercita-cita
mengabdi kepada negara. Penugasan mereka juga menunjukkan komitmen Polri untuk
memberdayakan sumber daya manusia lokal," tambah Kapolres. Polres Mimika sendiri menilai
bahwa penugasan putra daerah ini sangat penting, karena mereka memiliki
pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan budaya setempat. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tugas kepolisian serta mempererat hubungan
antara aparat penegak hukum dan masyarakat Mimika. Kehadiran sembilan Bintara Remaja
ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepolisian di Kabupaten Mimika, yang
kini memiliki berbagai tantangan dalam hal keamanan dan ketertiban. Dengan
tambahan personel yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang daerah mereka,
diharapkan Polres Mimika dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Para Bintara Remaja ini juga
menjadi simbol harapan baru bagi Polres Mimika dalam menjaga stabilitas
keamanan di wilayah tersebut, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih
aman dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Mimika. Dengan semangat baru yang dibawa
oleh para Bintara Remaja Angkatan 52, Polres Mimika terus berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara aparat
dan masyarakat. (jidan)
05 Agu 2025, 01:24 WIT
Jabatan Tak Sesuai Pangkat? Bupati Mimika Minta ASN Segera Mundur
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, memberikan peringatan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
menduduki jabatan struktural di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun tidak
sesuai dengan pangkatnya. Pernyataan ini disampaikan dalam apel gabungan yang
berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Senin, 4 Agustus
2025. “Ini kami lagi coba ubah, coba
tatakan setengah mati karena begitu banyak pejabat yang pangkatnya tidak
memenuhi syarat tetapi menduduki jabatan sesuai dengan pangkatnya,” ujar Bupati
Rettob, menegaskan pentingnya penyesuaian jabatan dan pangkat bagi kelancaran
karier ASN. Menurut Bupati, ketidaksesuaian
antara jabatan dan pangkat tidak hanya menghambat karier ASN yang bersangkutan,
tetapi juga mempengaruhi sistem kepegawaian di Kabupaten Mimika secara
keseluruhan. "Jabatan dan pangkat yang tidak sesuai akan menghambat
perjalanan karir serta kepangkatan," tambahnya. Bupati Rettob juga mengungkapkan
bahwa saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan perombakan jabatan
akibat adanya aturan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai tata
cara pelaksanaan mutasi pegawai. “Sesuai peraturan terbaru dari BKN, perombakan
jabatan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena dapat berisiko
mengganggu sistem kepegawaian,” jelasnya. Untuk itu, Bupati memberikan
pilihan tegas kepada ASN yang bersangkutan: mundur secara sukarela atau
menghadapi dampak yang lebih buruk terhadap karier mereka di masa depan.
"Jika tidak ada pengunduran diri, kami tidak bisa berbuat banyak, namun
ini akan merugikan bapak ibu sendiri dan juga teman-teman lainnya,"
ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga
mengingatkan bahwa keputusan yang diambil sekarang akan menentukan masa depan
karier ASN tersebut. "Mungkin ada yang tidak mau mundur karena
mempertimbangkan tunjangan. Tapi, masa depan lebih penting dari tunjangan sesaat,"
tutupnya. (jidan)
04 Agu 2025, 16:56 WIT
Mimika Buka Lelang Jabatan Pratama: Kesempatan Emas untuk ASN Berkompeten
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi 12
jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong. Pengumuman ini disampaikan
langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam apel gabungan yang
berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan SP 3 pada Senin (04/08/2025). Bupati Rettob mengungkapkan,
"Kami telah membuka lelang jabatan pratama. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang memiliki pangkat dan kualifikasi yang sesuai, kami mengundang Anda untuk
mengikuti seleksi ini." Ini menjadi kesempatan emas bagi ASN yang memenuhi
syarat untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam seleksi terbuka yang sangat
penting ini. Proses seleksi ini bertujuan
untuk memilih pejabat yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu menjalankan
tugas dengan efektif. Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa seleksi akan
dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme tinggi, memberikan keadilan
bagi semua peserta. Bupati Rettob juga menambahkan
bahwa evaluasi berkala akan dilakukan terhadap seluruh pejabat, baik yang
terpilih melalui seleksi terbuka maupun yang ditunjuk langsung. "Kami akan
terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kinerja
birokrasi di Kabupaten Mimika," tegasnya. Dalam kesempatan yang sama,
Bupati Rettob mengumumkan penunjukan pejabat sementara untuk posisi Sekretaris
Daerah (Sekda) yang kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Penunjukan serupa juga dilakukan untuk Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas
Sosial yang mengalami kekosongan jabatan. "Karena Sekda telah pensiun,
hari ini saya tunjuk Pejabat (Pj) Sekda. Demikian juga untuk Inspektorat dan
Dinas Sosial," ungkap Bupati Rettob, menjelaskan alasan di balik
penunjukan pejabat sementara tersebut.
Langkah ini diambil untuk mengisi
kekosongan jabatan-jabatan strategis dan memperkuat struktur birokrasi
Kabupaten Mimika. Dengan seleksi terbuka, diharapkan dapat terjaring
calon-calon terbaik yang mampu memimpin dan mengembangkan Kabupaten Mimika ke
arah yang lebih baik. (jidan)
04 Agu 2025, 16:47 WIT
Kapolres Mimika Perkuat Keamanan dengan Peresmian Dua Pos Peka
Papuanewsonline.com, Timika –
Dalam suasana malam yang penuh semangat kebersamaan, Kapolres Mimika, AKBP
Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., meresmikan dua Pos Pelayanan
Keamanan (Pos Peka) baru di Kelurahan Pasar Sentral, Kabupaten Mimika, Sabtu
malam (2/8/25). Peresmian ini memperkuat komitmen Polres Mimika dalam menjaga
stabilitas keamanan wilayah menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. “Dalam dua bulan terakhir, kami
sudah meresmikan tujuh Pos Peka. Dua di antaranya malam ini: Pos Peka Gang
Flora dan Pos Peka Sepakat,” ujar AKBP Billy dalam sambutannya. Pos Peka menjadi wujud nyata
kemitraan strategis antara masyarakat dan aparat kepolisian untuk menciptakan
lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Kapolres Mimika mengungkapkan
bahwa luasnya wilayah Mimika dan keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan
tersendiri. Untuk itu, Pos Peka hadir sebagai solusi partisipatif yang
melibatkan peran aktif warga dalam pengawasan dan pengamanan lingkungan. “Pos Peka ini sangat membantu
kami, karena Mimika ini wilayahnya luas, dan personel kami terbatas. Tapi
dengan gotong-royong warga, kita bisa menjaga keamanan bersama,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa
keberadaan Pos Peka tidak boleh hanya seremonial, tapi harus benar-benar diaktifkan,
dirawat, dan dijaga oleh masyarakat. Pendirian Pos Peka juga dinilai
strategis untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang peringatan kemerdekaan
Indonesia. “Kita menginginkan perayaan HUT
RI yang aman, nyaman, dan damai. Dengan Pos Peka ini, pengawasan lingkungan
bisa lebih optimal,” lanjut Kapolres. Peresmian Pos Peka malam itu
disambut antusias warga. Perwakilan masyarakat Gang Flora, Alif, mengaku bangga
dan terharu atas perhatian Kapolres dan jajarannya. “Kami berterima kasih kepada Pak
Kapolres dan semua yang terlibat. Pos Peka ini milik kita bersama, dan akan
kami jaga,” ungkap Alif. Dengan kehadiran tujuh Pos Peka
yang tersebar di berbagai titik strategis, Polres Mimika berharap tumbuh
kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. (jidan)
03 Agu 2025, 17:39 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Supiori Jaga Kondusifitas Jelang PSU
Papuanewsonline.com, Supiori –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke
Kabupaten Supiori dalam rangka menyampaikan pesan penting jelang Pemungutan
Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar
pada 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Supiori,
Sabtu (2/8/25), Fatoni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi
yang damai, aman, dan kondusif demi suksesnya PSU. "Mari kita jaga bersama
iklim yang kondusif ini. Jangan biarkan perbedaan politik merusak tali
persaudaraan. Kita jaga kedamaian, dan pilih pemimpin terbaik untuk
Papua," ujar Agus Fatoni di hadapan jajaran pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat. Pj Gubernur juga memberikan apresiasi
tinggi terhadap Kabupaten Supiori yang dinilai mampu menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika politik yang sedang
berlangsung. Dalam arahannya, Fatoni
menekankan bahwa pemilihan umum merupakan hak demokratis rakyat yang hanya
datang lima tahun sekali. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat tidak golput
dan memanfaatkan hak suara sebaik-baiknya. "Jangan sia-siakan
kesempatan ini. Tanggal 6 Agustus sudah ditetapkan sebagai hari libur. Gunakan
waktu itu untuk datang ke TPS dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa
depan Papua," tegasnya. Ia juga mengimbau seluruh
pemangku kepentingan – mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama,
adat, dan masyarakat umum – untuk bersinergi menyukseskan PSU agar berjalan
lancar, jujur, dan adil. Selain menyerukan stabilitas,
Agus Fatoni juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak.
Ia meminta masyarakat untuk membanjiri media sosial dengan narasi positif
tentang Papua, agar semangat persatuan tetap terjaga dan tidak mudah dipecah
belah oleh informasi palsu atau hoaks. "Mari kita jadikan media
sosial sebagai sarana menyampaikan pesan damai, semangat persatuan, dan
informasi yang membangun," pungkasnya. Fatoni berharap PSU di Papua,
khususnya di Supiori, bisa menjadi contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat. (jidan)
03 Agu 2025, 17:35 WIT
Sentuhan Kasih Pj Gubernur Papua untuk Anak-anak Panti Asuhan
Papuanewsonline.com, Biak Numfor
– Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Biak Numfor, Penjabat (Pj)
Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama Pj. Ketua TP PKK Papua, Tyas A. Fatoni,
menyempatkan waktu untuk berbagi kasih di Panti Asuhan Curahan Kasih, Biak
Kota, Sabtu (2/8/25). Tak hanya datang membawa bantuan, kehadiran mereka juga
memberi semangat dan harapan baru bagi anak-anak panti. "Siang ini kami menyalurkan
bantuan untuk Panti Asuhan Curahan Kasih. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi
anak-anak," ujar Agus Fatoni saat menyerahkan bantuan secara langsung. Bantuan yang disalurkan mencakup sembako,
perlengkapan mandi, alat tulis, buku bacaan anak-anak, vitamin A, tablet tambah
darah untuk remaja putri, susu, serta makanan ringan sehat. Tak hanya itu, kasur
dan kelambu juga diberikan untuk menunjang kenyamanan istirahat anak-anak di
panti. Agus Fatoni menambahkan bahwa
bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara PKK Papua dan Dharma Wanita
Provinsi Papua sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masa depan generasi
muda. "Ini ada sejumlah bantuan,
ada dari PKK dan Dharma Wanita," jelasnya. Panti Asuhan Curahan Kasih
sendiri saat ini menampung 36 anak, mulai dari bayi hingga usia remaja.
Pengurus panti mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta
kepedulian yang diberikan langsung oleh Pj. Gubernur dan jajaran. Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni
juga memberikan motivasi kepada anak-anak panti agar tak pernah menyerah
terhadap keadaan dan selalu optimistis meraih cita-cita. “Sukses itu milik semua orang,
dan yang paling penting adalah rajin belajar, menjaga kedisiplinan, dan
kejujuran. Jangan pernah merasa kecil karena latar belakang. Masa depan kalian
sangat besar,” pesan Fatoni penuh semangat. Kunjungan ini menjadi bukti nyata
bahwa perhatian pemerintah bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi juga pada
pembangunan karakter dan masa depan generasi Papua yang berdaya. (jidan)
03 Agu 2025, 17:29 WIT
Pj Gubernur Papua Lepas Jalan Sehat di Biak Numfor Sambut HUT RI ke-80
Papuanewsonline.com, Biak Numfor –
Suasana semarak menyelimuti Lapangan Gelanggang Remaja Biak pada Sabtu pagi
(2/8/2025) ketika Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, secara resmi melepas
ribuan peserta Jalan Sehat dalam rangka kick off peringatan Hari Ulang Tahun
ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) di Kabupaten Biak Numfor. Lebih dari 7.000 peserta dari
berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah, komunitas, dan aparatur sipil
negara, turut ambil bagian dalam kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi
juga sarat pesan persatuan dan cinta tanah air. "Pada hari ini kita
melakukan kick off peringatan HUT RI ke-80 di Kabupaten Biak Numfor, sekaligus
pelepasan kegiatan jalan sehat. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan semangat
persatuan," ujar Agus Fatoni saat melepas peserta. Dalam sambutannya, Agus Fatoni
menyampaikan apresiasi atas kerukunan dan toleransi yang terjalin erat di
tengah masyarakat Biak Numfor. Ia menekankan bahwa momentum peringatan
kemerdekaan harus dijadikan sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa, khususnya di era digital saat ini. "Gunakan media sosial untuk
menyebarkan hal-hal positif. Publikasikan tentang Biak Numfor, tentang Papua,
tentang kegiatan-kegiatan baik. Mari kita narasikan Papua dengan
optimisme," tegasnya. Tak lupa, Agus Fatoni juga
mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Pilkada Gubernur Papua yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang. "Jangan sia-siakan
kesempatan lima tahun sekali ini. Mari datang ke TPS dan pilih pemimpin yang
terbaik dari dua pasangan calon yang ada," ajaknya. Acara jalan sehat berlangsung
meriah dengan iringan musik, doorprize menarik, dan suasana penuh semangat dari
masyarakat yang memadati jalur-jalur utama kota. Plt. Sekda Biak Numfor,
Zacharias L Mailoa, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pj. Gubernur dan
seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. "Partisipasi aktif
masyarakat Biak menunjukkan semangat kebersamaan kita untuk membangun
daerah," tuturnya. Melalui kegiatan seperti ini,
semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan sebagai seremoni, melainkan juga
menjadi penggerak solidaritas sosial, kesadaran politik, dan gaya hidup sehat.
(jidan)
03 Agu 2025, 17:23 WIT
Petrus Yumte Bantah Habiskan Puluhan Miliar Untuk Jalan Dinas, Namun Benarkan SK Bupati 125 Juta
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Penjabat Sekretaris Derah (Pj Sekda) Kabupaten Mimika Petrus Yumte membantah mengahabiskan anggaran puluhan miliar rupiah untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun membenarkan SK Bupati yang mengatur tentang sekali perjalanan dinas untuk Sekda senilai Rp.125 Juta." Benar itu sesuai SK Bupati Rp.125 Juta sekali melakukan perjalanan dinas, namun itu sudah lama jalan, bukan hanya dijaman saya menjabat, tapi penjabat Sekda sebelumnya juga," ucap Petrus Yumte melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/8/2025)Yumte menegaskan tahun 2024, Ia jarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk perjalanan dinas itu tidak benar." Kalau terkait dengan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda itu juga satu SK, namun terkait nominal Rp. 2.425.000.000 Untuk Sekda juga tidak dibayar oleh bendahara," Terangnya.Terpisah Hasil investigasi Media ini menyebutkan bahwa Payung hukum besaran perjalanan dinas itu diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Nomor:348 Tahun 2024 Sekretariat derah yang mengatur tentang biaya penunjang operasional bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tahun 2024.Selain menghabiskan anggaran perjalanan dinas sekali jalan 125 juta Rupiah, ada juga realisasi biaya penunjang operasional Sekda tahun 2024, senilai Rp.2.425.000.000.Atas kondisi ini menurut sumber dari BPK perwakilan Papua Tengah bahwa penganggaran biaya tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.Dimana telah diatur secara komprenship, karena biaya penunjang operasional tersebut diberikan untuk satu kali perjalanan dinas bertentangan dengan Perpres nomor 33 Tahun 2024.Selain itu besaran nominal anggaran itu juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur tentang klasifikasi , Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.Dimana biaya penunjang operasional juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan dasar ini, BPK berharap agar Bagian Hukum Pemerintah Daerah segerah melakukan penyelarasan peraturan dan keputusan Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sesuai ketentuan.(Hendrik)
02 Agu 2025, 22:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
