Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pangdam Pattimura Dan Kapolda Maluku Minta Bintara Serta Tamtama Polri Terus Bersinergi Jaga NKRI
Papuanewsonline.com, Ambon - Pangdam XVI/Patimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, memberikan arahan dan pesan untuk dilaksanakan oleh para Bintara dan Tamtama Polri gelombang pertama tahun 2023.Kegiatan pembekalan yang diikuti oleh sebanyak 162 anggota Polri Remaja yang baru dilantik tersebut dilaksanakan di gedung Sports Center Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (27/7/2023).Kapolda Maluku Lotharia Latif menyampaikan, menjadi anggota Polri adalah jalan hidup dan profesi yang telah dipilih dengan sadar atau tanpa ada paksaan. Polri diikat oleh sumpah Bhayangkara, Tribrata (pedoman hidup) dan Catur Prasetya (pedoman kerja).Polri, lanjut Kapolda, adalah insan Rastra Sewakottama (Abdi utama daripada nusa dan bangsa). Tugas utama Polri yaitu melayani dan melindungi masyarakat. Perilaku dan tindakan anggota Polri dibatasi oleh kode etik dan disiplin, serta berlaku dalam peradilan umum."Bijak Bapak Kapolri adalah Presisi dan program Kapolda Maluku adalah Basudara Manise untuk mewujudkan Maluku yang aman, damai dan sejahtera," ungkapnya.Bintara Polri merupakan garis terdepan dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat (adaptif, profesional, loyalitas, dan integritas). "TNI dan Polri adalah pilar penting dalam menjaga negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang selalu solid dan bersinergi," katanya.Senada dengan Kapolda, Pangdam Pattimura Ruruh Setyawibawa, menyampaikan bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara. Postur ini disiapkan untuk mengatasi ancaman bersenjata. Sementara kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum."Polri memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri," katanya.TNI dan Polri, tambah Pangdam harus terus menjaga soliditas atau solidaritas, serta mengutamakan kegotong royongan adalah kunci kemajuan bangsa. "Dan yakin tidak ada yang super body di negeri ini, semua perlu berkolaborasi untuk kemajuan NKRI," ujarnya.Komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama yang baik akan semakin menguatkan soliditas demi terciptanya stabilitas keamanan agar tetap kondusif. TNI dan Polri mempunyai kewajiban mendukung dan membantu mensukseskan setiap program-program pemerintah."Program pemerintah dicanangkan dalam berbagai bidang, termasuk untuk mensejahtrakan masyarakat, dan membantu penanganan bencana alam, memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, dan menciptakan serta menjaga wilayah agar tetap kondusif," jelasnya. (PNO-12)
27 Jul 2023, 21:41 WIT
Ciptakan Generasi Penerus Satgas Pamtas RI - Mly Yonarmed 10/ Bradjamusti Latih PBB Pada Siswa SMA
Papuanewsonline.com, Sintang -menanamkan semangat dan karakter disiplin, Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti mengajarkan peraturan baris berbaris kepada para siswa SMAN 1 Ketungau Hulu di Senanning, Kec Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Kalbar, Kamis (27/07/2023).Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas, Wadansatgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Kapten Arm Prihandoko menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian Satgas di bidang pendidikan guna mencetak generasi penerus yang mempunyai karakter dan berdisiplin tinggi, mengingat bangsa indonesia adalah bangsa yang besar maka harus disiapkan sember daya manusia yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.“Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab moral untuk membantu pemerintah turut menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter disiplin tinggi guna menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks,” ungkap Wadansatgas.Kegiatan ini dilaksanakan oleh Personel Pos Kout yang dipimpin oleh anggota Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Serda Ray Pokotte mendapat respon positif dan antusias dari pihak sekolah dan siswa SMAN 1 Ketungau Hulu mereka mengikuti latihan dengan penuh semangat yang mana pada kesempatan ini mereka dilatihkan tata cara baris berbaris dengan tujuan menanamkan sifat disiplin dan loyalitas.“Melalui latihan baris berbaris yang telah diberikan diharapkan generasi yang akan datang mempunyai karakter disiplin dan loyalitas yang tinggi karena didalam latihan itu mengandung pesan moral yang mengajarkan ketaatan, ketepatan serta kebersamaan,” tambah Ray.Sementara itu, Bapak Yohanes, S.Pd., Kepala Sekolah SMAN 1 Ketungau Hulu mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan Satgas kepada anak didiknya, pihaknya berharap supaya kegiataan serupa dapat dilatihkan secara berkala dengan harapan tercipta generasi yang cerdas dan berdisiplin guna menghadapi tantangan dunia.“Kami sangat berterima kasih dan sangat senang atas bantuan dari anggota Pos Kout Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti dengan penuh dedikasi membantu kami untuk mengajarkan baris berbaris dengan harapan dapat membentuk karakter disiplin dan loyalitas untuk menghadapi tantangan masa depan,” terang Kepala Sekolah. (Yonarmed 10/Bradjamusti) (PNO-11)
27 Jul 2023, 21:43 WIT
Hadiri Konferensi di Inggris, Menteri Yasonna bicara soal Human Dignity
Papuanewsonline.com, Jakarta- Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB.Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Konferensi ini mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional, yang digelar di Oxford Ingris, kamis (27/7/2023).Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna. Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.Selain itu, tambah Yasonna, pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah resmi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”, bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 -14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”Diskusi dengan Mahasiswa IndonesiaSelain itu, pada hari yang sama di sela kunjungan kerjanya ke Oxford University, Menteri Hukum dan HAM menyempatkan diri bertemu dengan 100 mahasiswa dari beragam universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris.Yasonna mendiskusikan berbagai isu khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi ex Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK). Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua sebagai upaya untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama sesuai ketentuan yang berlaku,“Kebijakan terbaru adalah Visa Rumah Kedua. Indonesia mengincar pelintas-pelintas berkualitas untuk berinvestasi dan memberikan keuntungan kepada Indonesia,” ujar Yasonna.Kata Yasonna, Untuk ex Mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas (MAHID), pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Melalui kebijakan ini, Kemenkumham dapat memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi ex. MAHID yang ingin kembali ke Indonesia.Mengenai isu kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. “Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan, yaitu 31 Mei 2024 nanti,” jelas Yasonna.Yasonna berpesan agar para pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal itu akan menjadi bekal untuk masa depan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia pada saat kembali ke Indonesia.Dalam lawatan ke Inggris ini, Menteri Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.(PNO/02)
27 Jul 2023, 21:33 WIT
Kunker Ke Tiongkok, Presiden Jokowi Bahas Investasi Hingga Proyek Strategis Indonesia Dan RRT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas melakukan kunjungan kerja ke Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Kamis, 27 Juli 2023. Kunjungan Presiden Jokowi ke RRT ini antara lain bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping."Kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Di Chengdu, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, kedua Kepala Negara akan membahas berbagai agenda prioritas kedua negara hingga isu-isu global."Sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global," jelasnya.Selain bertemu Presiden Xi, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan sejumlah CEO atau pemimpin perusahaan Tiongkok. Menurut Presiden, perusahaan-perusahaan tersebut telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan."Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berada di sana dan pada Sabtu pagi insyaallah saya sudah tiba di Jakarta," tandasnya.Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.20 WIB. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju RRT yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan. (PNO-12)
27 Jul 2023, 21:22 WIT
Lakukan Perbaikan Sistem, Presiden Jokowi Tegaskan Pejabat Korupsi Harus Hormati Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi. Perbaikan tersebut antara lain dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui e-katalog."Ya perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus, perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdana kusuma, Jakarta, pada Kamis, 27 Juli 2023.Di samping itu, Presiden Jokowi juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada," tegasnya. (PNO-12)
27 Jul 2023, 18:19 WIT
Berhasil Ungkap Kasus Mutilasi, Kompolnas Berikan Penghargaan Kepada Polres Mimika
Papuanewsonline.com, Jayapura- Polres Mimika menerima piagam penghargaan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia, yang diterima ole Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, S.H, S.I.K di Polda Papua, Rabu (27/7/2023).Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra mengatakan piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kompolnas atas keberhasilan Polres Mimika dalam mengungkap kasus mutilasi terhadap warga sipil Nduga, yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu." Puji Syukur, penghargaan yang ditandatangani ketua Komisi Kepolisian Nasional Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD ini, akan memberikan motivasi serta dorongan bagi kami di Polres Mimika, agar terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, di Kabupetan Mimika,"Ucapnya.Dikatakannya, penyerahan piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Kompolnas Irjen (Purnawirawan) Benny Mamoto di Polda Papua.I Gede Putra mengaku, Piagam Penghargaan kompolnas yang diberikan kepada Polres Mimika merupakan satu anugrah, karena penghargaan itu bagian dari peningkatan kepercayaan Masyarakat terhadap Polri terutama di Polres Mimika.“Ini adalah anugerah, sehingga kami Polres Mimika dan jajaran akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kabupaten Mimika,"Ujarnya.I Gede Putra menambahkan, selaku kapolres Mimika mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan kasus tersebut, sehingga dalam penanganan kasus mutilasi mulai dari proses lidik, Sidik hingga penuntutan bisa terselesaikan secara baik.(PNO/02)
27 Jul 2023, 16:46 WIT
Kemendagri dan Kemenag Gelar Rakor Pelaksanaan Haji Dan Umroh Tahun 2023 Di Mekkah
Papuanewsonline.com, Mekkah - Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M membahas petugas haji dan umroh, bertempat di Masjid Kantor Sektor 6, Mekkah Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). Rakor ini digelar untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh.Rakor yang diselenggarakan di tanah suci Mekkah ini, dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian/lembaga terkait, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHU, Inspektur dilingkungan Itjen Kemenag, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Madinah, Jedah, dan seluruh Kepala Sektor penyelenggaraan haji.Pada kesempatan tersebut, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan arahan, motivasi dan sejumlah penjelasan terkait penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya penyelenggaraan haji tahun 2023. Dirjen PHU, Hilman menyampaikan, bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia yang lansia lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maklum saja, data yang ada di Kemenag menunjukkan, dari 203.320 orang jamaah reguler, tercatat 64.000 di antaranya masuk kategori lansia."Jamaah haji tahun ini, banyak lansia. Karena penggabungan jamaah haji tahun 2020, 2021 dan 2022. Tahun 2020 tidak ada haji karena covid dan tahun 2022 ada pembatasan usia, ungkap Hilman.Hilman menambahkan, "maka penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023 M ini mengusung tema Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia."Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirjen Keuda Kemendagri Fatoni menyampaikan, saat ini ada 3 (tiga) kondisi penganggaran pembiayaan petugas haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), yaitu dibiayai sepenuhnya oleh Pemda, daerah membiayai sebagian dan yang ketiga, ada daerah yang tidak membiayai sama sekali atau petugas haji membiayai secara mandiri.“Kondisi ini juga sempat kami diskusikan dengan Menteri Agama. Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jamaah haji, ada kecemburuan sesama petugas haji, menurunkan motivasi dan komitmen petugas haji,” ungkap Fatoni.Menurut Fatoni, “perlu dibuat payung hukum sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bisa saja nanti substansi pengaturannya dimasukkan di dalam Permendagri tentang penyusunan APBD.” “Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Daerah, pendampingan dan asistensi untuk daerah yang mengalami kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD," pungkas Fatoni. (PNO-12)
27 Jul 2023, 10:37 WIT
Wakapolda Maluku Berikan Pembekalan Kepada Bintara Dan Tamtama Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun memberikan arahan dan pembekalan kepada para Bintara dan Tamtama remaja Polri gelombang kedua tahun 2023.Kegiatan pembekalan dan pengarahan dari Wakapolda Brigjen Napiun tersebut dilaksanakan di gedung Sport Center, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (26/7/2023).Kepada para Bintara dan Tamtama remaja yang baru dilantik dan bergabung dengan Polda Maluku, Wakapolda menekankan untuk senantiasa menjadi polisi baik, dipercaya dan dicintai masyarakat, sebagaimanan telah diatur dalam undang-undang tentang tugas pokok dan tanggung jawab anggota Polri sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat."Jadilah manusia yang baik, bisa jadi Polisi yang baik dan dipercaya masyarakat. Saya minta kalian semua terus meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," pintanya.Dalam diri setiap anggota Polri telah tertanam Tribrata dan Catur Prasetya. Sebagai insan Bhayangkara personel Polri harus memiliki kepekaan dan siap melaksanakan tugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan undang-undang."Saya minta semua ilmu yang kalian dapat di SPN harus kalian aplikasikan dalam pelaksanaan tugas kalian di lapangan, kalian adalah anggota Polri yang harus menggunakan kejelian dan kepekaan kalian di lapangan, utamakan keselamatan diri kalian dan jangan lakukan tindakan yang dapat merugikan diri kalian, atau rekan kerja kalian sesama anggota Polri di lapangan," pintanya.Sebagai anggota Polri yang baru dilantik, tertanam jiwa Bhayangkara untuk mengemban tugas-tugas Kepolisian. Oleh karena itu Wakapolda meminta para Bintara dan Tamtama Polri untuk selalu belajar, dan manfaatkan kesempatan untuk berkuliah guna meningkatkan jenjang karir ke depan."Kedepan tantangan tugas kalian semakin berat maka mulai saat ini kalian harus bisa melalui semua itu dengan semangat dan usaha kalian sendiri," harapnya.Orang nomor 2 Polda Maluku itu juga menegaskan kepada para Bintara dan Tamtama Polri yang baru agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun."Saya tegaskan kepada kalian semua agar hindari semua pelanggaran dalam bentuk apapun dan apabila setelah ini di antara kalian ada yang coba-coba untuk melakukan pelanggaran maka kami tidak segan-segan untuk menindak bahkan sampai pada tahap pemecatan dari institusi Kepolisian," tegasnya. (PNO-12)
27 Jul 2023, 10:15 WIT
Gelar Operasi Patuh Cartenz 2023, Polda Papua: Pelanggaran Lalu Lintas Terus Meningkat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Operasi Lalu Lintas yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Papua dengan sandi Patuh Cartenz 2023, resmi berakhir.Selama 14 hari pelaksanaan yang dimulai pada 10 Juli lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan Polres Jajaran mencatat terjadi peningkatan jumlah pelanggar baik roda dua maupun roda empat."Jika dibandingan tahun 2022 jumlah pelanggar sebanyak 10.308 pelanggar sedangkan di tahun 2023 sebanyak 6.939 turun 3.369 atau menurun 33%," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo saat ditemui di Jayapura, Rabu (26/07/2023).Untuk pelanggaran yang ditemukan terekam electronic traffic law (ETLE) statis dan mobile di tahun 2022 sebanyak 1.799 dan di tahun 2023 sebanyak 663, turun 1.136 pelanggar."Kami juga melakukan teguran terhadap pelanggar lalu lintas di tahun 2023 sebanyak 4.954. Jika dibandingan tahun 2022 sebanyak 7.784 berarti terjadi penurunan sebanyak 2.920," ucap Kabid Humas.Selain pelanggaran, selama Operasi Patuh Cartenz jumlah kecelakaan Lalu Lintas di Tahun 2022 juga mengalami peningkatan. "Di tahun 2022 jumlah kejadian sebanyak 34 kasus sedangkan di tahun 2023 sebanyak 63 kasus, naik 29 kasus atau 85%," ujarnya.Untuk korban meninggal dunia di tahun 2022 sebanyak 7 korban, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 7 sehingga tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. Sedangkan luka berat di tahun 2022 sebanyak 17 korban dan di tahun 2023 sebanyak 33 naik 16 korban.Sementara untuk korban luka ringan di tahun 2022 sebanyak 28 korban dan di tahun 2023 sebanyak 44 korban sehingga naik 16 korban. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan lalu lintas tersebut juga menyebabkan kerugiaan materiil di tahun 2022 sebanyak Rp. 202.700.000 jika dibandingan tahun 2023 sebanyak Rp. 191.000.000 turun sebanyak Rp. 11.700.000.Kombes Benny berharap, Operasi Patuh Cartenz tahun 2023 yang digelar terpusat itu dapat menimbulkan kesadaran lalu lintas bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan."Kami harap ada kesadaran masyarakat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di Provinsi Papua," harapnya. (PNO-12)
27 Jul 2023, 09:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
