logo-website
Sabtu, 11 Okt 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Disiagakan Untuk Pengamanan Kunjungan Wapres Di Papua Selatan Papuanewsonline.com, Merauke - Pj. Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Papua Selatan dan Komandan Korem 174/ATW, Brigjen TNI Agus Widodo, hari ini melakukan serangkaian pemeriksaan pasukan dalam rangka apel gelar pengecekan pasukan persiapan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma'ruf Amin di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (11/10).Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan pasukan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua Selatan, yang didampingi oleh FORKOPIMDA Papua Selatan. Pasukan gabungan terdiri dari lebih dari 900 personel dari TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Provinsi Papua Selatan.Mereka telah disiagakan untuk memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan kerja Wapres, yang dijadwalkan berlangsung mulai Kamis (12/10/2023) hingga kepulangannya ke Jakarta pada hari berikutnya.Kunjungan Wapres KH Ma'ruf Amin ini akan mencakup penandatanganan prasasti pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Kepala Korem 174/ATW, Brigjen TNI Agus Widodo, selaku Dansatgas Pamwil, menegaskan pentingnya menjaga keamanan selama kunjungan ini. Ia meminta agar setiap potensi ancaman terhadap keamanan di Merauke ditindaklanjuti segera."Dalam kunjungan Wapres ini, kita harus memastikan segala sesuatunya berjalan dengan aman, lancar, dan damai," ujarnya.Setelah apel gelar pasukan, PJ Gubernur dan rombongan menuju VIP Bandara Mopah untuk memeriksa persiapan dan melaksanakan gladi resik. Kegiatan selanjutnya dilanjutkan di Hotel Swisbell Merauke, di mana akan dilakukan pengecekan akhir persiapan untuk menjamu kedatangan Wapres RI KH Ma'ruf Amin.Kunjungan Wapres KH Ma'ruf Amin ke Papua Selatan menjadi momen penting dalam pembangunan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dan diharapkan berjalan sukses dan aman.PNO-11 12 Okt 2023, 10:30 WIT
Wakapolda Papua Bertindak Sigap Dan Cepat Saat Membantu Korban Kecelakaan Lalu-lintas Papuanewsonline.com, Jayapura -Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Ramdhani Hidayat, S.H., memperlihatkan sikap empati dan responsibilitas tinggi saat membantu korban kecelakaan lalu lintas di Jl. Argapura, turunan Kantor Pelni Jayapura, pada Rabu (11/10) sekitar pukul 09.40 WIT.Kejadian bermula ketika Wakapolda Papua beserta rombongan dalam perjalanan dari Kota Jayapura menuju ke Gedung Theater Papua Youth Creative Hub untuk mendampingi acara RI 2. Tiba-tiba, di depan rombongan, terjadi kecelakaan antara dua pengendara sepeda motor.Tanpa ragu, Brigjen Pol. Ramdhani Hidayat segera turun dari mobil dinasnya untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, ia juga dengan cepat menghubungi Piket Dit Lantas Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus tersebut.Tidak hanya terbatas pada memberikan pertolongan pertama, Brigjen Pol. Ramdhani Hidayat juga secara pribadi mengambil inisiatif untuk mengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan. Tindakan cepat ini dilakukan guna memastikan bahwa kejadian tersebut tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.Korban kecelakaan, setelah mendapatkan pertolongan awal, segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.Sikap tanggap dan tindakan sigap Wakapolda Papua dalam keadaan darurat seperti ini memperlihatkan bukan hanya sebagai seorang pejabat kepolisian, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kualitas kepemimpinan yang baik, tetapi juga menegaskan bahwa kehadiran seorang anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat adalah suatu kebutuhan yang mendesak.Brigjen Pol. Ramdhani Hidayat, melalui aksinya ini, memberikan contoh nyata tentang pentingnya kehadiran dan keterlibatan pihak kepolisian dalam situasi darurat, menjadikannya sebagai sosok yang patut dicontoh oleh anggota Polri lainnya. Kesadarannya terhadap tanggung jawab sosialnya sebagai seorang pemimpin semakin mengukuhkan peran Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat.PNO-11 12 Okt 2023, 10:21 WIT
Bid Humas Polda Papua Dan Tokoh Masyarakat Ikuti Dialog Publik Melalui Zoom Meeting Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam upaya menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum 2023-2024, Personel Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja, serta sejumlah tokoh masyarakat, mengikuti Kegiatan Dialog Publik dengan tema "Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju." Acara berlangsung di Aula Rupatama Polda Papua pada Rabu (11/10).Kegiatan dialog publik ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan merupakan inisiatif Divisi Humas Polri. Acara tersebut dipimpin oleh Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M. Hum.Dalam sambutannya, Asops Kapolri menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum 2023-2024. Faktor-faktor seperti politik identitas, polarisasi agama, dan polarisasi sosial menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga stabilitas politik saat pemilu berlangsung.Untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku perlu diperhatikan, termasuk UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU No 17 tentang Pemilu, Perpres tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, PKPU No 3 tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu, Perkap 8/ 2021 tentang standar keberhasilan operasional Polri, serta Surat Keputusan KPU No 857 tahun 2023 tentang daftar pemilih tetap nasional.“Operasi Mantap Brata, yang mencakup konsep keterpaduan antara Polri, TNI, Penyelenggara Pemilu, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan tahapan penyelenggaraan pemilu 2023-2024, juga menjadi sorotan dalam dialog ini,” ucapnya.Operasi ini didasari oleh keterpaduan antara berbagai pihak, termasuk pelaksanaan kegiatan dan operasi kepolisian lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Operasi Mantap Brata juga menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif, dengan penegakan hukum yang menjadi prioritas utama.“Tujuan dari Operasi Mantap Brata adalah untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pemilihan umum serentak 2023-2024. Dialog publik ini juga menjadi wadah penting untuk membahas berbagai aspek terkait dengan pemilu dan menjaga demokrasi Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tutur Irjen Pol. Verdianto. (PNO-12) 12 Okt 2023, 07:57 WIT
Polri: Pengamanan KTT AIS Forum 2023 Berjalan Aman dan Lancar Papuanewsonline.com, Bali - Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca memastikan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali sejauh ini berjalan aman dan lancar. Menurutnya, semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT mulai dari kedatangan delegasi sampai ke hotel dan venue sudah sesuai rencana."Sampai hari ke tiga operasi kondisi keamanan dan ketertiban masih aman dan baik. Semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT itu sudah berlangsung tertib aman dan lancar, mulai dari kedatangan delegasi dari bandara sampai ke hotel dan venue," kata Verdianto di Command Center 91, Bali, Rabu (11/10/2023).Verdianto mengatakan, Polri dalam pengamanan KTT AIS Forum 2023 menggelar Operasi dengan sandi Tribrata Agung 2023. Perencanaan operasi ini sudah dilakukan selama 2 bulan."Kemudian kita rapatkan semua dan kita latihkan, kita gelar dan sekarang pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian," katanya.Adapun terkait pengamanan, Verdianto selaku Karendalops Operasi Tribrata Agung 2023 menjelaskan dibagi menjadi 4 ring. Ring 1 yang berada di venue pada pengamanan kepala negara atau VVIP menjadi tugas Paspampres dan TNI. Namun, untuk pengamanan VIP atau setingkat menteri akan menjadi tugas Polri.Kemudian di ring dua ada jalur walrolakir. Personel Polri akan mengamankan sepanjang jalur yang akan dilewati tamu VVIP dan VIP dari bandara ke penginapan maupun venue."Di ring 3 dan 4 adalah kawasan utama yaitu Nusa Dua, Kuta, Sanur dan untuk kawasan penyangga di Pelabuhan. Inilah fokus kita untuk mengamankan," katanya.Dalam Operasi Tribrata Agung, Polri telah menyiapkan Command Center yang bisa memantau semua pergerakan tamu negara. Mulai dari kedatangan di bandara, tempat penginapan, venue dan objek wisata yang kemungkinan dikunjungi delegasi."Command Center juga memantau personel kita yang melakukan pengawalan baik di kendaraan roda dua maupun roda empat. Itu bisa kita lihat secara live," katanya.Lebih lanjut, Verdianto menuturkan, pola pengamanan KTT AIS Forum 2023 sama seperti penyelenggaraan KTT G20 dan KTT ASEAN. Adapun tantangan pengamanan yakni adanya kegiatan tamu negara yang tidak direncanakan."Seperti kemarin tamu negara ke objek wisata. Ini kadang kala mempunyai tantangan sendiri namun kita sudah punya antisipasi pada saat perencanaan operasi bagaimana tamu negara akan berkunjung tiba-tiba ke objek wisata. Apa pola pengamanan kita. Karena ini dadakan dan tidak masuk jadwal. Kita sampaikan ke command center bahwa ada kunjungan. Jadi personel kita di objek sudah siap dengan alat komunikasi. Kita kendalikan jadi personel kita sudah siap mengamankan tamu negara," ucapnya.Verdianto juga menuturkan, pengamanan KTT AIS Forum 2023 melibatkan pecalang dan warga lokal Bali. Ia sudah mengimbau agar bisa menyambut tamu negara dengan baik."Dengan adanya kegiatan ini masyarakat Bali menerima dampak positif sehingga perputaran roda ekonomi bagus," katanya. (PNO-12) 11 Okt 2023, 19:57 WIT
Kapolda Maluku Buka Pelatihan Pra Operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, membuka kegiatan pelatihan pra operasi Mantap Brata Salawaku 2023 - 2024. Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Presisi Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023).Saat pembukaan kegiatan, Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, dan Irwasda Maluku. Turut hadir para pejabat utama Polda Maluku, serta peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 750 orang."Pemilu dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Pemilu kali ini pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Sehingga kita dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pengamanan, karena tidak ada bantuan dari daerah lain," kata Kapolda.Irjen Latif menekankan agar Polda Maluku harus siap dan mandiri untuk melaksanakan pengamanan Pemilu. Ini disebabkan karena Pemilu dilaksanakan serentak sehingga setiap Polda mengamankan daerah masing-masing."Saya minta kita untuk terus tingkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal, sehinggah mencegah terjadinya gerakan kriminal dan tindak pidana Pemilu yang menonjol," pintanya.Semua personel juga diharapkan untuk selalu mengecek dan mengupdate setiap kondisi kamtibmas yang dinamis di wilayah masing-masing. "Cegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan oleh anggota yang menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat," harapnya.Kapolda juga kembali mengingatkan mengenai netralisasi anggota Polri dalam setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. "Berikan arahan-arahan kepada keluarga besar Polri yang ikut menjadi salah satu caleg untuk tidak menggunakan fasilitas dinas dan tetap menjaga nama institusi Polri. Selalu tingkatkan sinergitas dengan TNI, KPU, Bawaslu, serta tokoh-tokoh masyarakat," pintanya.Sebelumnya, Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Asep Saipudin, menyampaikan, pelatihan pra operasi Mantap Brata bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan personel. Pelatihan ini juga untuk memberikan gambaran kepada para peserta saat melaksanakan operasi di lapangan. "Pelatihan ini akan digelar selama 3 hari terhitung dari tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2023," katanya.PNO-11 10 Okt 2023, 23:16 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rakor Kesiapan Operasi Mantap Brata 2024 Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 - 2024.Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023), ini dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif. Ia didampingi Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, dan Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo mewakili Kajati.Dalam Rakor tersebut turut hadir Forkopimda Maluku lainnya, pimpinan KPU Maluku, Bawaslu Maluku, maupun pimpinan lembaga/kementerian terkait lainnya.Kapolda Maluku Lotharia Latif, dalam sambutannya menyampaikan, Pemilu serentak tahun 2024 mendatang harus dikawal dengan baik, sehingga diharapkan prosesnya dapat berjalan aman dan lancar."Pelaksanaan Pemilu serentak merupakan momen politik untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa kita ke depan, olehnya itu prosesnya harus kita kawal bersama agar dapat berjalan dengan lancar dan aman," pintanya. Kapolda mengharapkan dukungan semua pihak sebagaimana tugas dan peran masing-masing. Menurutnya, rakor yang dilaksanakan ini merupakan lanjutan di tingkat daerah. Sebelumnya rakor yang sama juga telah dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan para pejabat terkait di tingkat pusat. "Intinya dari hasil pelaksanaan rakor tersebut adalah bagaimana kesiapan Polri yang didukung semua unsur terkait dalam mengamankan jalannya Pemilu serentak. Selaku Kapolda kami sangat berharap Bapak/ibu yang hadir dapat menyampaikan dukungan dan kesiapannya serta saling berbagai informasi untuk kesiapan kita dalam menghadapi pengamanan pemilu kususnya di wilayah Maluku yang kita cintai ini," harapnnya.Gubernur Maluku, Murad Ismal, dalam sambutannya meminta agar kolaborasi dan kerja sama yang baik terus di tingkatkan antara Pemprov Maluku bersama TNI, Polri dan semua unsur terkait. Hal itu diharapkan agar dapat mewujudkan Pemilu serentak yang aman dan damai di Maluku."Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari semua pihak, kemudian hal-hal yang perlu untuk diantisipasi di lapangan yang bisa berdampak pada terganggunya proses pelaksanaan pemilu yang aman, damai dan lancar," harapnya.Gubernur menghimbau seluruh mayarakat Maluku agar meski berbeda pilihan politik namun jangan sampai terpecah."Kita harus tetap satu walau kita beda. Pilihan politik itu biasa namun yang terpenting adalah hubungan silaturahmi dan persaudaraan kita sesama anak bangsa harus tetap dijaga dengan baik untuk Maluku yang maju, aman, damai dan sejahtera," ajaknya. (PNO-12) 10 Okt 2023, 19:47 WIT
Amankan KTT AIS Forum 2023, Polri Gelar Operasi Tribrata Agung 2023 Papuanewsonline.com, Bali - Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 guna mengamankan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali, pada 10-11 Oktober 2023. Dalam operasi ini, dibagi beberapa satgas yang mempunyai tugas berbeda. Salah satunya Satgas Preventif.Kasatgas Preventif Operasi Tribrata Agung 2023 Brigjen Rudy Antariksa mengatakan, Satgas Preventif mempunyai anggota sebanyak 883 personel. Satgas ini dibagi beberapa Subsatgas."Ada Subsatgas Bandara yang bertugas mengamankan tamu-tamu negara yang akan datang dan menuju lokasi. Lalu ada juga Subsatgas pengamanan hotel, Subsatgas penanganan obyek kegiatan, kemudian ada Subsatgas kawasan yang dibagi beberapa klaster. Lalu ada Subsatgas Sterilisasi," kata Rudy di Bali, Selasa (10/10/2023).Rudy menuturkan, terkait potensi ancaman dan gangguan selama pergelaran KTT AIS Forum 2023 akan ditangani oleh Satgas terkait baik Satgas Preventif, Satgas Preemtif, Satgas Gakkum, dan Satgas lainnya. Beberapa Satgas ini akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Paspampres dan TNI.Lebih lanjut, Rudy menjelaskan beberapa potensi gangguan yang terjadi saat KTT AIS Forum 2023 sudah diprediksi dan dipetakan. Mulai gangguan dari pergerakan tamu datang ke Bandara menuju venue, menuju objek, dan hotel. Kemudian gangguan kelancaran dan hambatan di jalan saat tamu-tamu negara melintas sudah diantisipasi Satgas Walrolakir."Kemudian gangguan keamanan lain apakah terkait kejahatan atau kejahatan lain. Kemudian ada unjuk rasa (unras), lalu ada kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya sudah kami antisipasi," katanya.Terkait adanya aksi penyampaian pendapat saat KTT AIS Forum 2023 berlangsung, Rudy mengatakan pihaknya tetap akan mengakomodirnya. Bahkan, Polri sudah menyiapkan tempat masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan pengamanan."Kami siapkan lapangan Renon untuk mereka yang menyampaikan pendapatnya dan sudah disiapkan Dalmas, tim negosiator yang berkomunikasi agar bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan tidak mengganggu lalu lintas. Kita tangani semuanya dengan humanis terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapatnya," katanya.Sejauh ini, lanjut Rudy, koordinasi antara Polri, TNI, Paspampres serta Kementerian/Lembaga lainnya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, koordinasi dan kolaborasi pengamanan sudah dilakukan sebelum kegiatan KTT AIS Forum 2023 berlangsung."Kami melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dari sebelum kegiatan juga terus dilakukan. Mulai dari simulasi gabungan dengan TNI, paspampres. Ada Tactical Floor Game bagaimana koordinasi kerja sama antara ring 1, ring 2 dan ring 3. Siapa yang bertanggungjawab, bagaimana cara perbantuannya ini sudah kita koordinasikan termasuk dengan kementerian dan lembaga lain ada BIN, BSSN, Perhubungan, Pemda ini terus berkolaborasi dengan baik dan dijaga. Kapolri dan Panglima TNI juga terus melakukan pengecekan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar," katanya.PNO-11 10 Okt 2023, 19:50 WIT
Polda Papua Laksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Aula Rastrasamara Polda Papua telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III Tahun Anggaran 2023, Selasa (10/10/2023).Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah pejabat utama, termasuk Kabid Keu Polda Papua Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K; PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, S.E., M.M serta Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA.Pentingnya kegiatan ini tergambar dari penyampaian PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, yang mengungkapkan bahwa penyaluran Tunjangan Kinerja (Tunkin) saat ini harus menggunakan CMS BRI. Namun, masih ada 2 satuan kerja yang belum mengadopsinya, yaitu Polres Sentani dan Pam Obvit. Masalah lain yang terkait adalah biaya antar bank yang dapat memperlambat penyaluran Tunkin.“Terkait pembayaran Pajak Tunkin, saat ini sudah dilakukan oleh Bidang Keuangan, namun linknya harus berasal dari satuan kerja masing-masing. Permasalahan rumah dinas juga mencuat, dengan upaya untuk mendata ulang agar tidak ada anggota yang menempati rumah dinas tanpa membayar atau sebaliknya,” ungkapnya..Selanjutnya, Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA, mengungkapkan perhatian terhadap Tundis yang belum diperhatikan oleh satker. Dirinya menyoroti bahwa beberapa satker belum menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).“Dan jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak pada penolakan terkait dengan SPM,” ujarnya.Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K, juga menyoroti kaitannya dengan pemilu. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan kegiatan yang seharusnya sudah selesai sebelum pemilu dilaksanakan. “Kendala teknis dalam penyaluran anggaran bagi rekan anggota yang terlibat dalam pemilu adalah hal yang perlu dihindari,” tandas Kabid Keu.Dengan berbagai isu yang diungkapkan dalam kegiatan tersebut, terlihat bahwa upaya penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III TA. 2023 sedang berlangsung serius demi kelancaran administrasi keuangan dan pemenuhan hak-hak anggota Polda Papua.PNO-11 10 Okt 2023, 19:44 WIT
Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Radikalisme Serta Intoleransi, Polda Papua Gelar Kegiatan Pembinaan Papuanewsonline.com, Jayapura - Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta intoleransi di kalangan personel Polri Polda Papua, sebuah kegiatan pembinaan yang sangat penting telah digelar di Ballroom lantai 1 Hotel Horizon Jayapura pada Senin (09/10). Kegiatan ini dipimpin oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, S.I.K., dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua serta personel Polda Papua.Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang radikalisme sebagai paham yang berupaya mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Ia juga mencatat bahwa radikalisme seringkali berakar dari kelompok agama tertentu."Kegiatan ini dimaksudkan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, baik dari segi agama maupun perspektif pemerintah, sehingga materi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif pada anggota kita," kata Irwasda.Selain itu, Irwasda juga mengingatkan para Kasubag Renmin (Kasubag Pembinaan) untuk memantau anggota di setiap satuan kerja agar materi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Ia menggarisbawahi bahwa tindakan intoleransi dan radikalisme bisa muncul secara perlahan dan mengarah pada tindakan terorisme jika tidak diantisipasi."Kelompok-kelompok yang berpotensi radikal pasti akan muncul, dan lambat laun sikap intoleransi mereka akan berkembang menjadi radikalisme, bahkan bisa berujung pada tindakan terorisme. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting, terutama bagi para pembinaan, agar mereka dapat membantu pimpinan dalam mendeteksi gejala-gejala yang mengarah ke arah tersebut," tegasnya.Irwasda menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak dapat bersama-sama mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan personel Polda Papua. Ia juga mengajak semua peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua.PNO-11 10 Okt 2023, 19:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT