Papuanewsonline.com
Jelang HUT Ke-81 RI, Tim Upacara Dan Paskibraka Mulai Gladi Bersama Di Istana
HUT Ke-81 RI, KAI Tebar Diskon Tiket 17 Persen Dan Tarif Rp8
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Pemerintah Cairkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah, Pastikan PPPK Terbayar dan Pembangunan Berjalan
Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito: Masih dalam Rentang Ideal Pemerintah
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda Papua Laksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023
Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Aula Rastrasamara Polda Papua telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III Tahun Anggaran 2023, Selasa (10/10/2023).Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah pejabat utama, termasuk Kabid Keu Polda Papua Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K; PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, S.E., M.M serta Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA.Pentingnya kegiatan ini tergambar dari penyampaian PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, yang mengungkapkan bahwa penyaluran Tunjangan Kinerja (Tunkin) saat ini harus menggunakan CMS BRI. Namun, masih ada 2 satuan kerja yang belum mengadopsinya, yaitu Polres Sentani dan Pam Obvit. Masalah lain yang terkait adalah biaya antar bank yang dapat memperlambat penyaluran Tunkin.“Terkait pembayaran Pajak Tunkin, saat ini sudah dilakukan oleh Bidang Keuangan, namun linknya harus berasal dari satuan kerja masing-masing. Permasalahan rumah dinas juga mencuat, dengan upaya untuk mendata ulang agar tidak ada anggota yang menempati rumah dinas tanpa membayar atau sebaliknya,” ungkapnya..Selanjutnya, Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA, mengungkapkan perhatian terhadap Tundis yang belum diperhatikan oleh satker. Dirinya menyoroti bahwa beberapa satker belum menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).“Dan jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak pada penolakan terkait dengan SPM,” ujarnya.Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K, juga menyoroti kaitannya dengan pemilu. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan kegiatan yang seharusnya sudah selesai sebelum pemilu dilaksanakan. “Kendala teknis dalam penyaluran anggaran bagi rekan anggota yang terlibat dalam pemilu adalah hal yang perlu dihindari,” tandas Kabid Keu.Dengan berbagai isu yang diungkapkan dalam kegiatan tersebut, terlihat bahwa upaya penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III TA. 2023 sedang berlangsung serius demi kelancaran administrasi keuangan dan pemenuhan hak-hak anggota Polda Papua.PNO-11
10 Okt 2023, 19:44 WIT
Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Radikalisme Serta Intoleransi, Polda Papua Gelar Kegiatan Pembinaan
Papuanewsonline.com, Jayapura - Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta intoleransi di kalangan personel Polri Polda Papua, sebuah kegiatan pembinaan yang sangat penting telah digelar di Ballroom lantai 1 Hotel Horizon Jayapura pada Senin (09/10). Kegiatan ini dipimpin oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, S.I.K., dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua serta personel Polda Papua.Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang radikalisme sebagai paham yang berupaya mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Ia juga mencatat bahwa radikalisme seringkali berakar dari kelompok agama tertentu."Kegiatan ini dimaksudkan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, baik dari segi agama maupun perspektif pemerintah, sehingga materi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif pada anggota kita," kata Irwasda.Selain itu, Irwasda juga mengingatkan para Kasubag Renmin (Kasubag Pembinaan) untuk memantau anggota di setiap satuan kerja agar materi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Ia menggarisbawahi bahwa tindakan intoleransi dan radikalisme bisa muncul secara perlahan dan mengarah pada tindakan terorisme jika tidak diantisipasi."Kelompok-kelompok yang berpotensi radikal pasti akan muncul, dan lambat laun sikap intoleransi mereka akan berkembang menjadi radikalisme, bahkan bisa berujung pada tindakan terorisme. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting, terutama bagi para pembinaan, agar mereka dapat membantu pimpinan dalam mendeteksi gejala-gejala yang mengarah ke arah tersebut," tegasnya.Irwasda menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak dapat bersama-sama mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan personel Polda Papua. Ia juga mengajak semua peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua.PNO-11
10 Okt 2023, 19:31 WIT
Gelar Rakor Operasi Mantap Brata, Kapolda: Wujudkan Pemilu Yang Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata, untuk Pengamanan Pemilu Tahun 2024. Rapat yang digelar di Rupattama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023), ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, dan Forkopimda lainnya.Dalam rapat tersebut, turut hadir Komisioner KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan pimpinan lembaga/kementerian terkait lainnya."Sesungguhnya kami KPU sudah siap melaksanakan Pemilu, terbukti dengan yang pertama anggaran dari pemerintah pusat sudah dikucurkan," kata Hanafi Renwarin, komisioner KPU Maluku kepada wartawan.Kesiapan lainnya untuk melaksanakan Pemilu, lanjut Hanafi, KPU sudah menyediakan teman-teman dari badan Adhoc. Mereka yang sudah direkrut yaitu PPK, hingga PPS. "Dan pada saatnya nanti kita akan bentuk PKPPS. Jadi personil kita baik KPU maupun KPPS secara struktural di Provinsi Maluku berjumlah 53.000 lebih," ungkapnya. Saat ini, Hanafi mengaku KPU sementara melaksanakan verifikasi terhadap hasil pencermatan calon tetap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD. KPU juga akan melakukan pencermatan sampai tanggal 2 November 2023. Rencananya, pada tanggal 3 November 2023, ditetapkan daftar calon tetap. "Untuk anggaran sesuai amanat undang-undang, Pemilu itu dibiayai ansih dari APBN. Kalau nantinya Pilkada jelas nanti dibiayai oleh APBD masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota," kata dia.Di tempat yang sama, Kapolda Maluku Lotharia Latif, mengaku, rakor yang dilaksanakan ini untuk membicarakan mengenai kesiapan pengamanan Pemilu 2024. "Kita juga mengundang narasumber dari KPU, Bawaslu, DKPP," katanya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini secara tegas mengungkapkan pihaknya telah siap untuk mengamankan pentahapan Pemilu 2024 hingga berakhir yang aman dan damai di Provinsi Maluku."Kesiapan kita khususnya aparat keamanan TNI dan Polri pada intinya kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan sampai nanti pada Pemilu di tahun 2024," katanya.Kapolda juga berharap peran serta masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan aparat keamanan, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah masing-masing."Karena keamanan ini kan tidak hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri, tetapi semua masyarakat yang peserta Pemilu juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan Pemilu," ajaknya.Pemilu serentak 2024, menurut Kapolda mempunyai tagline "Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa". Artinya, Pemilu ini mengedepankan semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. "Kita berharap kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baik untuk masyarakat juga nantinya, khususnya di Provinsi Maluku," harapnya.Setelah ini, lanjut Kapolda, pihaknya akan kembali melaksanakan gelar pasukan secara bertahap. "Kemudian nanti penempatan pasukan kita bersama dari Kodam XVI/Pattimura untuk kita melakukan pengamanan sampai ke TPS," jelasnya.Ia menambahkan, Rakor ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut dari rakor tingkat pusat pada tanggal 27 September 2023 lalu. "Rakor ini sekaligus kita melakukan konsolidasi, komunikasi, koordinasi kita juga bersama-sama KPU, Bawaslu dan pemerintah provinsi sendiri yang punya tanggung jawab karena Pemprov adalah representasi pemerintah bagaimana nanti menyiapkan seluruh kesiapan Pemilu tahun 2024," tutupanya.Senada dengan Kapolda, Pangdam XVI/Pattimura, Syafrial, mengaku pihaknya siap untuk bersinergi dengan Polda dalam mengamankan Pemilu yang aman dan damai di Maluku."Untuk pelibatan Kodam di jajaran wilayah Maluku saja kita lebih kurang melibatkan nanti 1200 (personel) pada saat Pemilu, Pilkadanya nanti akan lebih besar lagi ada 1300-an," ungkapnya.Sinergitas antara Kodam dengan Polda akan terus dilaksanakan dalam melakukan pemetaan, mapping potensi-potensi daerah mana yang penting ditempati. "Kita terus bekerjasama dengan Kapolda, Binda, dan stakeholder yang lain," pungkasnya. (PNO-12)
10 Okt 2023, 19:07 WIT
Polres Mimika Mulai Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Papuanewsonline.com, Timika - Kepolisian Resor Mimika, Papua, telah memulai pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk tahun 2023. Acara ini ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, S.H., S.I.K., M.H, di depan Kantor Mapolres Mile 32, Jalan Agimuga No. 03, Timika, Papua Tengah, pada Senin (09/10).Kegiatan ini disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri Mimika, dan Dinas Pertanahan, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Mimika.Kapolres Mimika menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dalam mencapai WBK dan WBBM dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, pelayanan prima, dan bebas dari korupsi, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025."Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang memiliki relevansi dengan organisasi," ujarnya.Kapolres menjelaskan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mencapai WBK dan WBBM dengan tujuan utama adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik."Reformasi birokrasi juga merupakan komitmen seluruh institusi dan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan tujuan dapat dinilai dan dirasakan perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap," tegas Kapolres.Lebih lanjut, Kapolres berharap bahwa melalui pembangunan zona integritas, integritas institusi, khususnya Polres Mimika, dan personelnya akan meningkat dengan akuntabilitas, profesionalitas, dan kualitas kinerja yang lebih baik. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pencegahan korupsi."Pencanangan pembangunan zona integritas ini diharapkan akan memacu semangat seluruh personel untuk terus bersinergi dalam menjalankan tugas, dengan tujuan akhir mencapai predikat WBK dan WBBM di Polres Mimika," pungkas Kapolres.PNO-11
10 Okt 2023, 14:49 WIT
Lakukan Kunker Ke Papua, Wapres Beserta Rombongan Tiba Di Kota Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura - Setelah menempuh perjalanan udara selama sekitar 3 jam 25 menit, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, pada pukul 19.55 WIT pada Senin (09/10/2023). Kedatangan Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin disambut oleh Penjabat Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.Pada hari berikutnya, Selasa (10/10/2023), Wapres dijadwalkan untuk menjalani serangkaian kegiatan di Kantor Gubernur Papua. Dalam kunjungannya, Wapres akan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.Adapun kegiatan yang diagendakan termasuk menerima sejumlah tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, dan perdamaian; menerima pimpinan Asosiasi Pengusaha Asli Papua; serta memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana dan prasarana Pemprov di empat Daerah Otonom Baru (DOB) dan kebijakan pendukung lainnya.Terlihat Wapres dalam kunjungannya ditemani oleh sejumlah staf dan tim ahli, termasuk Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, Johan Tedja Surya, dan Sukriansyah.Kunjungan Wakil Presiden ke Papua ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat kerja sama dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta pimpinan daerah setempat.PNO-11
10 Okt 2023, 14:38 WIT
Bidang Humas Polda Papua Gelar Asistensi Di Polres Biak Numfor
Papuanewsonline.com, Biak Numfor – Dalam upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas Kehumasan Polri, Bidang Humas Polda Papua menggelar asistensi di Polres Biak Numfor. Kegiatan ini dipimpin oleh P.S Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Kompol Bambang Suranggono, S.Sos, yang didampingi oleh Wakapolres Biak Numfor, Kompol Muchsit Sefian, S.I.K. Kegiatan ini berlangsung di Aula R. Sudjoko Polres Biak Numfor pada Senin (09/10) pagi pukul 09.00 WIT.Hadir dalam acara tersebut adalah Kabag Ops Polres Biak Numfor, AKP. Mika Rumbrapuk, pejabat utama Polres Biak Numfor, para Kapolsek di bawah naungan Polres Biak Numfor, P.S Paur Penum Bid Humas Polda Papua, Ipda Syamsudin Lie, serta perwakilan dari berbagai Bagian, Satuan Fungsi Polres Biak Numfor.Kompol Bambang Suranggono, dalam kesempatan ini, menyoroti peran penting Humas dalam tugas pokok kepolisian, khususnya dalam mengkomunikasikan kinerja polisi kepada masyarakat melalui media sosial. Ia menyebutkan bahwa Humas berada dalam fungsi Intelkam dan fungsi Binmas, yang bertugas menjaga stabilitas keamanan melalui dunia maya.Lanjutnya, ia menegaskan bahwa Humas Polri telah diakui oleh media dan instansi lain, dan anggota polisi diharapkan untuk melaporkan kegiatan penindakan hukum maupun tindakan humanis kepada Humas agar informasi tersebut dapat dipublikasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat melalui media sosial.“Kami juga menyampaikan bahwa Misi Humas Polri adalah membangun sistem pelayanan informasi publik terkait Kepolisian Republik Indonesia dan mencapai manajemen media yang modern, akuntabel, dan terpercaya. Saya menekankan pentingnya melibatkan Perwakilan PPID Satuan Kerja dan melakukan viralisasi berita, meme, dan video melalui media online serta media lainnya,” ucapnya.Sementara itu, Wakapolres Biak Numfor menilai kunjungan Tim dari Bid Humas Polda Papua sebagai langkah yang sangat positif dalam meningkatkan kemampuan kehumasan. Ia menggarisbawahi peran kunci yang dimainkan oleh Bidang Humas dalam meningkatkan citra Polri di mata masyarakat, yang kini bukan lagi hanya fungsi pendukung, tetapi menjadi fungsi utama dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat."Bidang Humas adalah elemen penting dalam tugas pokok Kepolisian. Meskipun kami bekerja dengan maksimal, tanpa dukungan dari Humas, usaha kami tidak akan terlihat oleh masyarakat. Semoga melalui asistensi Kehumasan yang dilakukan oleh Polda Papua ini, kami dapat terus meningkatkan kinerja kami dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata Wakapolres. (PNO-12)
10 Okt 2023, 14:15 WIT
Kapolda Papua Sambut Kedatangan Wakil Presiden Di Bandara Sentani
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, dan rombongan dalam rangka kunjungan kerja resmi ke Provinsi Papua. Kedatangan Wakil Presiden dilaksanakan di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Senin (09/10).Wakil Presiden, Prof. Ma'ruf Amin, tiba di Bandara Sentani bersama Ibu Wakil Presiden, Ny. Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, serta beberapa staf kenegaraan. Mereka menggunakan Pesawat TNI AU B-737-400/A-7306 yang lepas landas dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar.Selama kunjungan kerja di Papua, Wakil Presiden dijadwalkan akan menghadiri beberapa agenda penting. Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Asli Papua, pertemuan dengan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kemanusiaan, hak asasi manusia, dan perdamaian, rapat koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Provinsi (Sarpras Pemprov) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB), serta kebijakan pendukung lainnya. Selain itu, akan dilakukan penyerahan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap dan dialog dengan para tokoh olahraga Papua.Kedatangan Wakil Presiden RI ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, Panglima Kodam Cenderawasih/XVII Papua, Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.Selanjutnya, Wakil Presiden RI akan melanjutkan serangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 12 Oktober 2023, dan Provinsi Selatan pada tanggal 12-14 Oktober 2023. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. (PNO-12)
10 Okt 2023, 13:42 WIT
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Pimpin Rapat dengan Forkopimda, Bupati/Walikota Bahas Karhutla
Papuanewsonline.com, Palembang
- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memberikan atensi khusus kepada
penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah
Sumatera Selamatan (Sumsel). Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum
Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel,
Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan yang terkait untuk membahas karhutla. Hadir pada pertemuan Rakor
tersebut diantaranya Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud,
Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel. "Hari ini kita kumpul untuk
mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan
kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni
saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023). Fatoni menegaskan hal yang sangat
memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan Karhutla ini
adalah segera menyediakan anggaran penanganan Karhutla. Dia menyebut sebenarnya
anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat. “Pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD,” ujar Fatoni. Selain membahas soal alokasi
anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak
berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah. “Penanganan karhutla harus
terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama,” kata
Fatoni.
“Kami memerlukan peran aktif
seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian karhutla di Sumsel,” sambungnya.
(Redaksi)
09 Okt 2023, 19:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
