Breaking News: Plt Bupati Mimika JR Ajukan Praperadilan Terhadap Kejati Papua

Papuanewsonline.com, Jayapura- Marwah Institusi Kejaksaan di Papua kembali diuji independesi dan Profesionalnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pasalnya Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob dan Direktur Asian One Air, Silvi Herawaty kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Papua, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan pesawat serta helikopter Pemkab Mimika tahun 2015, yang diumumkan Kejaksaan Tinggi Papua 26 Januari 2023 lalu.

Padahal diketahui Kejaksaan Tinggi Papua usai mengumumkan JR dan SH sebagai tersangka tidak disertai dengan penahanan karena dianggap kooperatif.

Permohonan Praperadilan JR dan SH  terlihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura yang ditelusuri Media ini, Senin (27/2/2023).

Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2023/PN Jayapura  yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jayapura  Jumat Tgl 24 Februari 2023.

Dalam SIPP Pengadilan Negeri Jayapura disebutkan bahwa Johanes Rettob dan Silvi Herawaty berstatus sebagai pemohon dengan termohon Kejaksaan Tinggi Papua. Dalam permohonan itu juga disebutkan klasifikasi perkaranya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara itu ahli hukum acara pidana  Yahya Harahap  berpendapat bahwa hakim praperadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pembuktian dari alat bukti. Hal itu tidak dapat diuji di praperadilan lantaran sudah masuk ke masalah substansial.

Mantan Hakim Agung ini mengatakan, kalau sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. dikatakan Yahya kalau untuk menetapkan orang sebagai tersangka dalam KUHAP harus didukung dengan 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu penjelasan di pasal 1 angka 14, pasal 17, penjelasan pasal 17.

Menurut Yahya, hakim praperadilan hanya menguji persyaratan mengenai alat bukti.‎ Persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai syarat formil  jadi tahap praperadilan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa.

Yahya mengatakan, hakim praperadilan cukup melihat apakah alat bukti yang dipermasalahkan sudah memenuhi syarat administratif atau belum. Jadi, Penegak hukum sebagai termohon  hanya cukup membuktikan bahwa dalam menetapkan seorang tersangka alat bukti yang diserahkan telah cukup memenuhi syarat.

Menurut Yahya, hakim praperadilan hanya menguji persyaratan mengenai alat bukti.‎ Persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai syarat formil dan materiil.

‎Kata Yahya, hakim tidak berwenang  menilai-nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut. Jadi penegak hukum Cukup menunjukkan " ini alat bukti sudah mempunyai syarat formil‎ dan materiil, untuk tetapkan orang sebagai tersangka. (Redaksi)