Kritik dari DPRD Papua Tengah: Bupati Mimika Dinilai Gagal Pimpin Daerah dan Diminta Mundur

Papuanewsonline.com, Mimika — Tekanan politik terhadap Bupati Mimika Johannes Rettob semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, melontarkan kritik keras dan terbuka atas kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya gagal total dalam mengelola konflik sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama satu tahun terakhir.

Dalam pernyataan sikapnya, Yohanes Kemong yang merupakan putra asli Mimika dari Suku Amungme menegaskan bahwa Bupati Mimika tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan dan martabat Orang Asli Papua.

“Berbagai konflik sosial terjadi dan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Pemerintah daerah gagal hadir di tengah penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Kemong.

Ia secara terbuka menyoroti sejumlah konflik besar yang hingga kini tak kunjung diselesaikan, mulai dari konflik masyarakat Kamoro, konflik Kapiraya, hingga konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama. Menurutnya, konflik Kwamki Narama merupakan cerminan paling telanjang dari kegagalan kepemimpinan Bupati Mimika.

“Konflik itu terjadi di wilayah masyarakatnya sendiri dan telah menelan sekitar 10 korban jiwa, hampir 200 orang luka-luka, serta melumpuhkan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, Bupati Mimika tidak mampu menyelesaikannya,” kata Kemong.

Situasi tersebut, menurut Kemong, telah menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran penderitaan yang berkepanjangan. Tangisan, jeritan, dan rasa takut terus menghantui warga, sementara pemerintah daerah dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang tegas, hadir, dan solutif.

Lebih jauh, Yohanes Kemong menyatakan secara terbuka bahwa Johannes Rettob tidak mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dan bertanggung jawab. Kondisi ini bahkan dinilai mencoreng nama baik pribadi, keluarga, serta para tokoh dan pemimpin Orang Asli Papua yang sebelumnya membangun Mimika dengan integritas dan pengabdian.

Tak berhenti di situ, Kemong juga mengungkap dugaan kuat yang berkembang di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya persepsi publik bahwa kekuasaan pemerintahan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bupati, melainkan dikendalikan oleh pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan istri Bupati dalam pengaturan kekuasaan serta distribusi anggaran kepada kelompok tertentu.

“Dugaan-dugaan ini semakin merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Atas seluruh kondisi tersebut, Yohanes Kemong secara tegas meminta Johannes Rettob untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mimika. “Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat, jangan memaksakan diri tetap menjadi bupati,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan sebelum akumulasi kekecewaan rakyat berubah menjadi gejolak sosial yang lebih besar dan tak terkendali.

Penulis: Bim

Editor: GF