Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR

Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi Cenderawasih.

Momentum penting itu ditandai dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa (21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta industri rumahan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

“Pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Menurut Aryoko, potensi ekonomi Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan.

Program KUR diharapkan menjadi jembatan antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan.

“Kami ingin agar setiap pelaku usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko.

Selain pembiayaan produktif, Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan bijak.

Untuk memastikan efektivitas program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi lokal.

“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama kita,” tegas Wagub Aryoko.

Dengan diselenggarakannya Akad Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang, tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri.

Acara ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan.

“Kita ingin Papua tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif, mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko.

Penulis: Jid

Editor: GF