logo-website
Kamis, 20 Agu 2026,  WIT

Pengusaha OAP Suarakan Hak Afirmasi, Bupati Mimika Janji Evaluasi Kebijakan

Tindakan pemalangan kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) di Jalan Cenderawasih, SP2, Kabupaten Mimika, pada Rabu (19/8/2026) oleh sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP).

Papuanewsonline.com - 20 Agu 2026, 08:39 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Bupati Rettob mendengar langsung aspirasi para kontraktor.

Papuanewsonline.com, Mimika — Tindakan pemalangan kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) di Jalan Cenderawasih, SP2, Kabupaten Mimika, pada Rabu (19/8/2026) oleh sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. 

Para pengusaha memalang akses jalan guna menyuarakan tuntutan agar kebijakan afirmasi pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan, termasuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 secara konsisten.

Mendengar langsung aspirasi para kontraktor, Bupati Rettob menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar memberikan perhatian khusus kepada pengusaha OAP. 

“Kita mau pekerjaan berjalan cepat dan secara khusus orang asli Papua itu harus diutamakan,” tegasnya.

Namun, ia juga menegaskan arahan tersebut telah disampaikan dalam berbagai forum agar kebijakan afirmasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, Bupati Rettob menyampaikan keprihatinannya atas adanya pengusaha OAP yang setelah mendapatkan proyek justru menjual atau mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain. 

“Kalau dikasih betul, jangan dijual. Karena ada yang jual lagi. Ini tidak semua, tetapi ada,” ungkapnya. 

Praktik semacam ini dinilai justru menghambat tujuan kebijakan afirmasi yang seharusnya membantu pengusaha OAP tumbuh mandiri dan berkembang.

Terkait tuntutan para pengusaha, Bupati menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap surat edaran yang telah diterbitkan serta merevisi ketentuan yang dirasa perlu disesuaikan. 

Pemerintah juga akan mengevaluasi kinerja kelompok pemilihan dan instansi terkait agar proses pengadaan berjalan transparan, sesuai aturan, sekaligus memberi ruang yang nyata bagi pengusaha OAP untuk berkembang. 

Ia juga mengajak para kontraktor menyampaikan persoalan melalui jalur komunikasi yang baik dan meminta audiensi apabila ada hal yang perlu dibahas.

Penulis: Jid

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE