Perkuat Riset dan Jejaring, Kunci Perlindungan Warga Sipil serta Demokrasi di Papua

Papuanewsonline.com, Timika – Staff Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bakeyau, menegaskan bahwa penguatan riset, advokasi, dan jaringan kerja antar pihak lokal menjadi landasan utama dalam melindungi warga sipil serta mendorong demokrasi yang terbuka dan merata di wilayah Papua. Pernyataan ini disampaikannya saat mewakili Bupati membuka workshop yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).

Fransiskus menilai tema kegiatan ini sangat sesuai dengan kondisi daerah saat ini, mengingat masih adanya tantangan dalam pembangunan dan dinamika sosial.

“Riset yang andal menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data dan analisis yang objektif, kita dapat memahami masalah secara mendalam dan merumuskan solusi yang bertahan lama,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa advokasi harus bersifat membangun, bukan hanya menyampaikan keluhan, melainkan menjembatani dialog dan kerja sama.

Pengembangan jejaring yang melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda dinilai penting agar pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama.

“Perlindungan warga sipil adalah hak setiap orang, mulai dari rasa aman, kepastian hukum, hingga akses layanan publik. Semua ini dapat tercapai jika ada ruang partisipasi yang luas dan kerja sama lintas pihak,” tegasnya.

Ia berharap workshop ini tidak hanya berbagi gagasan, tetapi juga melahirkan langkah nyata yang dapat diterapkan di lapangan.

Penulis: Jid

Editor: GF