Realisasi APBD Mimika Capai 78 Persen, Tapi DBH Minerba Tahun Depan Diprediksi Turun Drastis

Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Hingga triwulan keempat tahun berjalan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 78 persen, atau sekitar Rp4,8 triliun dari total target Rp6,1 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa, menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan progres yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga ritme penyerapan anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Realisasi PAD kita sudah mencapai 74,78 persen, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga sudah masuk sebagian besar. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan baik dan sesuai target,” ujar Dwi Cholifa di Kantor Bapenda Mimika, Senin (20/10/2025).

Meski capaian tahun ini menggembirakan, Dwi Cholifa mengingatkan bahwa tantangan fiskal besar menanti pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan laporan proyeksi keuangan dan data laba bersih PT Freeport Indonesia, Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba untuk Mimika diperkirakan menurun drastis, yakni sekitar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun.

“DBH Minerba tahun depan kemungkinan akan turun cukup signifikan. Hal ini terjadi karena penurunan keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, yang menjadi basis perhitungan bagi hasil pendapatan daerah,” jelasnya.

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada Mimika, tetapi juga pada sejumlah daerah penghasil minerba di Indonesia. Dwi menjelaskan, sebanyak 19 gubernur telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan RI untuk membahas skema baru distribusi DBH agar tidak terlalu membebani fiskal daerah.

“Jadi bukan hanya Mimika yang terdampak. Hampir semua daerah penghasil ikut merasakan penurunan ini. Kita berharap ada kebijakan kompensasi atau penyesuaian dari pusat,” tambah Dwi.

Menghadapi kemungkinan penurunan pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan strategi antisipatif melalui dua pendekatan utama: diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

Bapenda Mimika kini tengah mengkaji potensi pajak dan retribusi daerah yang bisa ditingkatkan, termasuk sektor perizinan, pariwisata, dan jasa transportasi lokal. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperketat penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami akan mendorong penguatan PAD dari sektor non-tambang agar tidak terlalu bergantung pada DBH Minerba. Di sisi lain, efisiensi belanja harus terus dijaga supaya program prioritas tetap berjalan tanpa terganggu,” tegas Dwi.

Ia menambahkan, Pemkab Mimika juga terus berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana meski terdapat tekanan dari sisi pendapatan.

Kepala Bapenda Mimika ini menyampaikan optimismenya bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi APBD dapat mencapai lebih dari 95 persen.

“Kami optimis target APBD tahun ini akan tercapai. Semua OPD sudah bekerja keras mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran, terutama untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ucapnya.

Dwi juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan administrasi dan transparansi keuangan agar tidak ada hambatan dalam pelaporan maupun audit ke depan.

Dengan berbagai langkah strategis yang disiapkan, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat menjaga stabilitas fiskal daerah dan tetap memberikan pelayanan publik yang optimal meski menghadapi tantangan penurunan DBH Minerba di tahun mendatang.

Penulis: Jid

Editor: GF