Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik

Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.

Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang belum tersalurkan secara maksimal.

"Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta” ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.

Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan masyarakat.

"Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.

Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan lagi kepada pemerintah daerah.

“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada pemerintah daerah serta pelayanan.

Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan daerah.

Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit.

"Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang tumpah tindi di daerah."

Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi.

"Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di daerah."

Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat kepada pemerintah pusat.

"Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau mengintervensi."

Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

"Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena krisis."

Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi rakyat.

"Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."

Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Vinsen juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. 

Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat secara layak. I

a juga mendorong evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi Khusus di Mimika.

Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. 

Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.

Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)