logo-website
Jumat, 19 Sep 2025,  WIT

Soroti Isu Nasional dan Lokal, Pemuda Mimika Bersatu Ajukan Tuntutan ke DPRK

Aliansi organisasi kepemudaan sampaikan tuntutan menyangkut isu nasional hingga lokal, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan legislatif, kasus HAM di Papua, hingga persoalan tambang ilegal

Papuanewsonline.com - 02 Sep 2025, 16:02 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemuda Mimika Bersatu dan DPRK Mimika, Selasa (2/9/2025). Pemuda menyampaikan aspirasi menyangkut isu nasional hingga lokal dalam forum yang berlangsung tertib dan damai.

Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana ruang rapat DPRK Mimika pada Selasa (2/9/2025) tampak berbeda dari biasanya. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat (OKP-Ormas) Pemuda Mimika Bersatu hadir menyampaikan berbagai tuntutan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para wakil rakyat.


Dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, forum itu berlangsung dalam suasana penuh ketertiban. Tidak ada teriakan ataupun aksi anarkis, melainkan diskusi terbuka yang menunjukkan kematangan sikap pemuda Mimika dalam menyuarakan aspirasi.


Dalam kesempatan itu, Pemuda Mimika Bersatu menyampaikan beragam tuntutan. Salah satu yang paling disoroti adalah penolakan kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, hingga DPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak tepat karena hanya akan menambah beban rakyat, terutama ketika masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain itu, mereka juga menolak kenaikan pajak yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil.

Isu keamanan dan hak asasi manusia turut mendapat perhatian besar dalam forum ini. Aliansi menuntut adanya reformasi sistem di tubuh TNI-Polri, termasuk pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap demonstran serta penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di Papua.

Mereka juga menolak keras segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat Papua, serta menolak pemindahan tahanan politik keluar Papua yang dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan keamanan.

Tuntutan berikutnya menyangkut isu sumber daya alam. Pemuda Mimika Bersatu meminta aparat dan pemerintah daerah menindak tegas praktik BBM ilegal serta tambang emas ilegal di wilayah Mimika Barat Tengah.

Mereka juga mendesak PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk lebih transparan dalam mengumumkan jumlah karyawan asli Papua. Aliansi meminta agar pencaker lokal diprioritaskan dalam setiap rekrutmen tenaga kerja.

Meski banyak tuntutan keras yang disampaikan, Pemuda Mimika Bersatu tetap menekankan pentingnya menjaga kedamaian.


Perwakilan aliansi, Yosep Temorubun, menegaskan bahwa mereka memilih jalan dialog dengan DPRK daripada melakukan aksi turun ke jalan.

“Jika di tempat lain rekan-rekan kami turun ke jalan, maka kami hari ini memilih untuk bertemu langsung dengan bapak dan ibu dewan (DPRK) dengan damai,” ujarnya.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyambut baik sikap tersebut dan mengapresiasi langkah pemuda yang memilih menyampaikan aspirasi secara tertib.

“Aksi damai ini menunjukkan keinginan bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Mimika,” katanya.

RDP ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya pemuda, dapat disampaikan dengan cara-cara demokratis tanpa kekerasan. Aksi ini juga menjadi simbol bahwa Mimika bisa menjadi contoh daerah yang mampu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE