Soroti Isu Nasional dan Lokal, Pemuda Mimika Bersatu Ajukan Tuntutan ke DPRK
Aliansi organisasi kepemudaan sampaikan tuntutan menyangkut isu nasional hingga lokal, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan legislatif, kasus HAM di Papua, hingga persoalan tambang ilegal
Papuanewsonline.com - 02 Sep 2025, 16:02 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana ruang rapat DPRK Mimika pada Selasa (2/9/2025) tampak berbeda dari biasanya. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat (OKP-Ormas) Pemuda Mimika Bersatu hadir menyampaikan berbagai tuntutan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para wakil rakyat.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, forum itu berlangsung dalam suasana penuh ketertiban. Tidak ada teriakan ataupun aksi anarkis, melainkan diskusi terbuka yang menunjukkan kematangan sikap pemuda Mimika dalam menyuarakan aspirasi.
Dalam kesempatan itu, Pemuda
Mimika Bersatu menyampaikan beragam tuntutan. Salah satu yang paling disoroti
adalah penolakan kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI,
DPD RI, hingga DPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut mereka, kebijakan
tersebut tidak tepat karena hanya akan menambah beban rakyat, terutama ketika
masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan
pajak yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil.
Isu keamanan dan hak asasi
manusia turut mendapat perhatian besar dalam forum ini. Aliansi menuntut adanya
reformasi sistem di tubuh TNI-Polri, termasuk pengusutan tuntas kasus kekerasan
terhadap demonstran serta penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di Papua.
Mereka juga menolak keras segala
bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat Papua, serta menolak
pemindahan tahanan politik keluar Papua yang dikhawatirkan dapat memicu
ketidakstabilan keamanan.
Tuntutan berikutnya menyangkut
isu sumber daya alam. Pemuda Mimika Bersatu meminta aparat dan pemerintah
daerah menindak tegas praktik BBM ilegal serta tambang emas ilegal di wilayah
Mimika Barat Tengah.
Mereka juga mendesak PT Freeport
Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk lebih transparan dalam
mengumumkan jumlah karyawan asli Papua. Aliansi meminta agar pencaker lokal
diprioritaskan dalam setiap rekrutmen tenaga kerja.
Meski banyak tuntutan keras yang disampaikan, Pemuda Mimika Bersatu tetap menekankan pentingnya menjaga kedamaian.
Perwakilan aliansi, Yosep
Temorubun, menegaskan bahwa mereka memilih jalan dialog dengan DPRK daripada
melakukan aksi turun ke jalan.
“Jika di tempat lain rekan-rekan
kami turun ke jalan, maka kami hari ini memilih untuk bertemu langsung dengan
bapak dan ibu dewan (DPRK) dengan damai,” ujarnya.
Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikapereyau, menyambut baik sikap tersebut dan mengapresiasi langkah pemuda
yang memilih menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Aksi damai ini menunjukkan
keinginan bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Mimika,” katanya.
RDP ini menegaskan bahwa aspirasi
masyarakat, khususnya pemuda, dapat disampaikan dengan cara-cara demokratis
tanpa kekerasan. Aksi ini juga menjadi simbol bahwa Mimika bisa menjadi contoh
daerah yang mampu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Penulis: Jid
Editor: GF