Usai Tangkap Lukas Enembe, KPK Berikan Peringatan Keras Bagi Pejabat Di Papua

Papuanewsonline.com, Jakarta- Setelah berhasil menjerat Gubernur Papua, Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan peringatan keras kepada pejabat Negara di seluruh pelososk tana air, terutama pejabat di Papua.

Melalui keterangan elektronik yang diterimah media Papuanewsonline.com, Sabtu (14/1/2023), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Sejak proses penegakan hukum perkara Lukas Enembe dimulai, penanganan situasi di Papua tidaklah mudah, namun kerja-kerja KPK yang dituntut profesional dan memperhatikan hak asasi manusia sehingga Atas panduan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku, KPK telah melaksanakan tugas pokoknya sebagamana diatur dalam hukum dan peraturan perundang- Undangan. 

Firli menegaskan, Ini adalah peristiwa yang sangat bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

"  Hadirnya KPK di Papua, titik terjauh negeri kita, adalah “peringatan” untuk seluruh pelaku korupsi dan bukti kehadiran negara untuk keadilan masyarakat Indonesia di Papua," Tegasnya.

Firli menyebutkan, Peristiwa ini mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi negara terutama di Papua untuk jangan bermain-main dengan hukum dan dengan tindakan atau kelakuan koruptif. 

" Tersangka, LE, adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah dia harus dibawa ke ranah hukum," Tegasnya.

Kata Dia Kehadiran KPK sebagai lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua (LE), mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat Papua. Diantaranya,Tokoh adat Kabupaten Tolikara, Esap Bogum, mengirimkan pesan dukungan melalui lini masa, sebagai berikut : “bahwa seluruh Papua kami sangat mengucapkan terimakasih kepada KPK, harus kita akui, kita hargai dan mendukung kegiatan KPK, seluruh masyarakat harus paham aturan”.

Pendeta Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Jayapura, menyampaikan dukungannya sebagai berikut : “menghimbau agar aparat penegak hukum KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian agar dapat menegakan hukum di tanah Papua, dapat menindak tegas para pejabat yang tersangkut dan terindikasi kasus korupsi ditanah Papua. Sebab korupsi dapat menyengsarakan seluruh masyarakat dan ummat Tuhan”.

Babor Bagabol, Ketua LMA Kabupaten Mamberamo Tengah : “saya mengutuk korupsi ditanah Papua dan mendukung penegak hukum terhadap pelaku korupsi ditanah Papua. Bersama-sama jaga keamanan, Papua harus bersih dari korupsi dan NKRI harga mati”. 

Selain itu kata Firli Insan Muda Papua, Samuel Yube, selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom : “menndukung sepenuhnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku, khususnya terpidana korupsi. Saya mengajak masyarakat Kab. Keerom untuk tetap menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi”.

Ketua DPP KNPI Haris Pratama juga memberikan pandangan pentingnya partisipasi pemuda untuk perdamaian pasca penindakan terhadap Gubernur Papua dilakukan, sebagai berikut : “Kita harus yakin bahwa Pak Lukas akan baik-baik dan dapat mengikuti segala mekanisme dan prosedur di KPK. Kita harus yakin bahwa proses hukum akan ditegakan seadil-adilnya, dan pembangunan di Papua harus berlanjut demi kesejahteraan Papua”.

Firli menegaskan, Atas latar belakang itu maka proses penegakan hukum  telah berdasarkan peraturan berlaku, dapat dilihat dari sedikitnya dimensi perjalanan dimana Selama ini  sudah sering mendengar bahwa masyarakat Papua mengeluhkan bagaimana anggaran dana otonomi khusus yang begitu besar tapi efek kesejahteraan nya sangat kecil bagi rakyat Papua secara umum.

" Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika “Elit-elit” daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta Pora. KPK telah menghentikan pesta Pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun," ujar Firli.

Kata Firli,  karena jarak dan situasi Papua yang jauh dari pusat pemerintahan, pemberitaan dan pengawasaan sehingga “Elit-elit” daerah Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara, agar seolah-olah perampokan dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah untuk rakyat dan atas nama rakyat.

"  Faktanya, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan; kitapun menjadi ingat kata-kata pope francis mengatakan ; korupsi dibayar oleh kemiskinan corruption is paid by the poor," Terangnya.

Firli menyebutkan, Pada perjalananya KPK sungguh berhati-hati, karena menjaga masyarakat Papua, artinya harus memberantas korupsi dan sekaligus memastikan keamanan Papua dan papua harus tetap dalam damai. Selama proses kerja, ucap Firli sejumlah pernyataan atas klaim potensi konflik berskala luar biasa diarahkan kepada KPK. Tetapi KPK tidak mau terjebak atas klaim itu, karena pedoman hukum berlaku dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. 

" Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun," tegas Firli.

Lanjut Firli, KPK ingin secara khusus menyampaikan terima kasih dan “cinta” kepada masyarakat Papua yang telah memberikan dukungan yang luas kepada langkah-langkah KPK selama ini tidak saja soal penangkapan tersangka LE, tetapi juga kepada pejabat-pejabat lain yang bermasalah dimata hukum.

" Kami mengerti betul bahwa dukungan masyarakat Papua yang luas ini  karena kehadiran KPK adalah untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, untuk memajukan kesejahteraan rakyat papua dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat papua serta saudara saudara sebangsa dan setanah air indonesia," Ujarnya.

Kata Dia, Seluruh masyarakat Papua telah lama sadar dan sangat membutuhkan keberpihakan Hukum Indonesia, untuk memberantas Elit-elit dan pejabat yang berpesta Pora, menggunakan dana Otsus/anggaran.

" Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih semoga ke depan tidak ada lagi pejabat yang menggunakan dan menyalahgunakan amanah yang di berikan oleh rakyat dengan cara yang menyimpang," harap Firli.

Ketua KPK  Firli Bahuri juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi penghargaan atas koordinasi sinergi yang baik dari seluruh aparatur negara, baik Kepolisian, TNI, Badan intelijen Negara, beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan segenap komponen bangsa lainnya yang telah membantu kinerja KPK.

" Tanpa mereka mustahil KPK bisa sempurna dalam tugas dengan tingkat kesulitan yang luar biasa ini, sebagai upaya penegakan hukum. Ini juga adalah kabar baik bagi kita bahwa selama kita bersatu, kita bisa melakukan penegakan hukum sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata kita," Jelasnya.

Firli kembali mengingatkan kepada siapa pun, di mana pun, bahwa apabila tindakan korupsi terus dilakukan, maka KPK akan temukan alat buktinya dan segera dilakukan penindakan  yang berdasar kekuatan hukum dan peraturan perundang-undangan, Karena KPK dengan kekuatan yang dimiliki, tahu caranya mengeksekusi segala tindakan para pejabat yang selama ini mendapatkan “backing” atau penjamin dari orang berkuasa. 

" Tidak ada tempat yang aman bagi koruptor, kecuali ditempat penebusan dosa, yaitu Rutan," sorot Firli.

Diakhir penyampainya, Firli Bahuri  meminta bantuan semua pihak untuk bersama-sama dengan KPK melangkah membersihkan korupsi di Indonesia.

"  Jangan ada penundaan dalam niat membersihkan korupsi dengan kerjasama kolektif. Mari kita tatap masa depan Papua yang benar-benar sejahtera, damai, adil dan cerdas sesuai tujuan nasional kita,

Demikianlah sekedar catatan untuk mengingatkan kita, bahwa KPK tidak pernah berhenti bekerja dan tidak akan lengah sampai korupsi hilang dari bumi Indonesia. Mari Berkarya untuk Bangsa Indonesia Tercinta, Mengabdi untuk membersihkan negeri dari segala bentuk , jenis dan rupa Korupsi, Salam Anti Korupsi," Tutupnya.(Redaksi)