Wamendagri Fokus Perbaikan Fasilitas Kesehatan Papua, Segera Gelar Rapat Teknis Lintas Kementerian

Papuanewsonline.com, Jayapura – Upaya perbaikan fasilitas kesehatan (faskes) di Papua kini menjadi prioritas serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan langkah konkret akan segera dilakukan melalui rapat teknis lintas kementerian setelah arahan langsung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Arahan tersebut disampaikan Wapres Gibran usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Papua pada 16–18 September 2025. Dalam kunjungan itu, Wapres mendapati masih banyak persoalan mendasar terkait kondisi faskes, mulai dari bangunan yang kurang layak, layanan yang belum maksimal, hingga tata kelola manajemen rumah sakit.

Dalam pernyataannya pada Kamis (18/9/25), Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa evaluasi dan masukan dari kunjungan Wapres menjadi bahan penting untuk ditindaklanjuti secara cepat.

“Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami juga bertemu dengan Forkopimda Papua, ada banyak hal yang memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Ribka.

Sebagai langkah konkret, Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian dalam waktu dekat. Rapat ini diproyeksikan membahas secara detail prioritas perbaikan, termasuk strategi percepatan pembangunan serta kebutuhan anggaran.

“Banyak hal yang harus diperbaiki. Semua sudah kami catat. Sepulang dari sini, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat, melibatkan kementerian terkait agar proses perbaikan bisa segera berjalan,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, Wapres Gibran juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Papua Selatan yang masih menghadapi banyak kendala. Menurut Wamendagri, kedua sektor vital ini akan menjadi prioritas dalam agenda pembahasan lintas kementerian.

“Kami tidak hanya fokus di kesehatan, tetapi juga pendidikan. Arahan dari Bapak Wapres sudah jelas, kita harus bergerak cepat menindaklanjuti agar masyarakat Papua bisa merasakan perubahan nyata,” tambah Ribka.

Dalam kaitannya dengan pendanaan, Wamendagri menyebut pembahasan juga akan menyentuh aspek Transfer ke Daerah (TKD) yang membutuhkan sinergi erat dengan Kementerian Keuangan.

“Koordinasi intensif di tingkat pusat akan terus kami lakukan. Ini penting supaya program perbaikan tidak hanya terencana, tetapi juga bisa berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.

Penulis: Jid

Editor: GF