Pemkab Mimika Serahkan LKPJ dan Ranperda APBD 2025, DPRK Tegaskan Evaluasi Demi Perbaikan Bersama

Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRK Mimika. 

Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026), sebagai wujud pelaksanaan mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau menegaskan kedua dokumen ini memiliki nilai strategis tinggi. 

LKPJ memuat keseluruhan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan yang diterima sepanjang tahun lalu. 

Sementara Ranperda PP-APBD menjadi cerminan transparansi pengelolaan keuangan guna memastikan anggaran berjalan efektif, efisien, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

“Kami tegaskan komitmen menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan secara objektif dan konstruktif. DPRK dan kepala daerah adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Primus. 

Evaluasi yang akan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan upaya bersama memastikan setiap rupiah APBD dikelola tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Wakil Bupati Emanuel Kemong yang hadir mewakili Bupati memaparkan capaian kinerja keuangan. 

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui sasaran hingga 115,89 persen berkat optimalisasi pajak dan pengelolaan pendapatan. 

Belanja daerah terealisasi Rp5,58 triliun atau 82,14 persen, yang diprioritaskan bagi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: OF