Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Binmas Noken Polda Papua Terus Berinovasi, Hingga Berikan Bantuan Pakan Ternak Terhadap Masyarakat
Binmas Noken Polda Papua Terus Berinovasi, Hingga Berikan
Bantuan Pakan Ternak Terhadap MasyarakatPapuanewsonline.com-Jayapura
– Personel Binmas Noken kembali menggelar Progam "KASUARI" untuk
melihat langsung Kondisi ternakan babi milik bapak Ruben Kalolik selaku Tokoh
Masyarakat di kabupaten Nduga. Kegiatan ini dipimpin Oleh Ipda Murtono, S.H bersama
anggota bertempat Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Jumat (11/11/2022).Pada kesempatan itu Ipda Murtono memberi motivasi pada warga binaan untuk
tetap semangat dalam mengelola spot ternak babi yang sudah dipercayakan oleh
Binmas Noken. " Kami apresiasi atas kerja kerasnya selama ini merawat
babi, Kami harap bapak Ruben tetap semangat dalam memelihara ternak babi.
Selain itu ternak babi terlihat sehat, kondisi ini agar tetap dijaga. Kotoran
ternak yang ada harus rutin dibersihkan, selain itu makanan juga
diperhatikan," ujarnya.Ditempat yang sama, Nus Korwa selaku KBO yang juga turut hadir menghimbau, agar masyarakat tetap bersama-sama dengan TNI/Polri menjaga
Kamtibmas." Sebagai tokoh masyarakat yang cukup didengar oleh
masyarakatnya, kami mengharap peran bapak Ruben Kalolik untuk bersama mengajak
masyarakat tertib dan menjaga stabilitas kamtibmas di kabupaten Nduga,"
ucap Ipda Nus Korwa.Sementara itu seccara terpisah, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2022 Kombes
Pol Drs. Ahmad Musthofa
Kamal, SH, mengatakan, kehadiran Polri di Tanah Papua, khususnya di
Kabupaten Nduga akan terus berupaya untuk membantu mensejahterakan masyarakat
dengan melaksanakan program-program Binmas Noken Polri.
“Salah satunya Program Kasuari (Kesejahteraan Untuk Anak
Negeri) selain memberikan bibit ikan mujair kepada masyarakat,Tim Binmas Noken
juga rutin mengontrol perkembangan Ikan. Besar Harapan Kami nantinya hasil dari
Perikanan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Nduga kedepanya,”
tutup Kasatgas Humas.(Fausia)
11 Nov 2022, 17:43 WIT
Wakapolda Papua Hadiri Peresmian dan Pelantikan 3 Penjabat Daerah Provinsi Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta
– Bertempat di Plaza Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Wakapolda Papua turut menghadiri acara Peresmian serta Pelantikan
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi
Papua Pegunungan serta Pelantikan Penjabat Gubernur, Jumat (11/11/2022). Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D tersebut juga dihadiri para
pejabat Pemerintah Republik Indonesia serta Para Kapolres yang ada di Papua. Sebelum memberikan sambutannya, Mendagri membacakan putusan
Presiden serta mengambil sumpah janji jabatan para Penjabat Daerah sekaligus
memasangkan tanda pangkat maupun penandatanganan pakta integritas. Untuk diketahui, Tiga penjabat Gubernur yang dilantik
tersebut yakni Dr. Ir. Apolo
Safanpo, S.T., M.T sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomou, S.H.,
M.H sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M sebagai Penjabat
Gubernur Papua Tengah. Pada sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa dengan
disahkannya undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi khusus Papua Yang
telah ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021 menjadi momen penting dalam rangka
akselerasi percepatan pembangunan di Papua, diantaranya dengan cara melakukan
pemekaran di daerah Papua yang dimana ini merupakan sebuah aspirasi dari sebuah
sejarah. Mantan Kapolda Papua ini melanjutkan, dengan berbagai
pertimbangan itulah kemudian muncul inisiatif dari DPR RI Untuk membuat draft
tentang pembentukan 3 daerah otonomi baru provinsi. Oleh karena itu disepakati
oleh DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah dengan melalui pembahasan yang cukup
panjang dengan mencari berbagai informasi, masukkan dan lain-lain, sehingga
akhirnya 3 undang-undang ini disempurnakan dan di paripurnakan oleh DPR RI Dan
kemudian diundangkan oleh Pemerintah. “Kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari awal yang
dipimpin oleh Bapak wamendagri sebagai orang asli Papua yang mana beliau Saya
tunjuk untuk membuat tim untuk melakukan persiapan seperti sarana prasarana
anggaran termasuk seleksi pemilihan
pejabat, yang mana pemilihan pejabat
melalui proses yang cukup panjang dan menerima masukan masukan dari berbagai
pihak dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Bapak
Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala
lembaga lainnya,” ucapnya. Tito juga
menyampaikan, pelaksanaan pelantikan untuk menandai defacto 3 provinsi baru di
Indonesia yang mana saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi 5 diantaranya ada
di tanah Papua. untuk mengakomodir
adanya provinsi-provinsi baru ini dari DPD, dirinya melihat 1 provinsi mengirim
4 perwakilan DPD yang mengartikan bahwa kedepannya akan ada 20 anggota DPD RI
dan suara yang mewakili Papua akan lebih kuat sampai ke DPD RI. “Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negative, karena
kami melihat lebih banyak sisi positifnya dan juga kita melihat model-model
pemekaran yang selama ini sudah ada. Dapat dilihat sejarah pada saat Papua di
masa lalu banyak terhambat perkembangan namun dengan adanya pemekaran ini kita
dapat mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan dapat
menyeluruh,” Ucapnya. Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk dapat
bersama-sama mengevaluasi apa saja langkah-langkah yang dilakukan para penjabat
baru dan dirinya berharap dengan adanya pejabat baru semua dapat berjalan
dengan maksimal guna mencapai pembangunan di Papua. “Terkait program-program Pemerintah Pusat, agar para bupati
dapat meneruskan program tersebut agar dapat berkesinambungan dan bermanfaat
bagi masyarakat Papua demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di
Papua,” tutup Mendagri.(Arifin)
11 Nov 2022, 14:15 WIT
Lukas Enembe Bakal Tak Berkutik, KPK Temukan Bukti Aliran Uang Saat Geledah Dua lokasi di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta- Tersangka Lukas
Enembe bakal tak berkutik
pasalnya Tim penyidik KPK pada Rabu (9/11/2022), menemukan beberapa dokumen bukti elektronik, catatan keuangan, uang cash dalam bentuk rupiah dan juga emas batangan dalam pengeledahan pada dua lokasi di Jakarta.“ Benar penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di 2
lokasi berbeda di Jakarta yaitu rumah kediaman tersangka LE dan juga sebuah
apartemen pada, Rabu (9/11/2022),’’ ungkap
Kepala pemberitaan Gedung Merah Putih, Ali Fikri melalui pesan singkat via WhatsApp, Kamis (10/11/2022) malam. Ali menegaskan, dalam
penggeledahan, telah Ditemukan beberapa dokumen terkait perkara, bahkan bukti
elektronik, catatan keuangan, uang cash dalam bentuk rupiah dan juga emas
batangan. “ hasil penggeledahan Segera
dilakukan analisis dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dengan tersangka LE dkk,’’ Ujarnya.Sebelumnya diketahui,
terkait dengan skandal dugaan korupsi tersangka Lukas Enembe, penydik KPK juga telah memeriksa Sekda
Provinsi Papua, Ridwan
Rumasukun di Mako Brimob Polda
Papua, pada Sabtu (5/11/2022). Pecan kemarin.Selain Sekda Provinsi,
tim penyidik KPK juga memeriksa Kepala ULP, Noldy Taroreh terkait
pengetahuannya dalam proses lelang maupun pelaksanaan beberapa proyek pekerjaan
infrastuktur di Pemprov Papua.Penydik KPK juga
mendalami dan memeriksa beberapa pihak swasta yang yaitu, Rijatono Lakka (Swasta) , Bonny
Pirono (Swasta / Komisaris PT.
Tabi Bangun Papua), Fredik Banne (Swasta / Karyawan PT. Tabi Bangun
Papua), Meike (Staf Finance PT. Tabi Bangun Papua), Yani Ardiningrum (Staf PT Tabi Bangun Papua), Irianti Yuspita (Swasta / Direktris CV. Walibhu), Razwel Patrick Williams Bonay (Swasta /Komanditer CV. Walibhu) dan Irma Imelda (Staf CV. Walibhu)Para saksi didalami
pengetahuannya antara lain terkait dengan keikutsertaan beberapa perusahaan
swasta dalam mengerjakan berbagai proyek di Pemprov Papua.
Sebagai informasi, Tersangka Lukas Enembe suda selesai diperiksa penyidik KPK,
didampingi kuasa hukum, dan didampingi tim medis beberapa hari lalu di kediaman
pribadi Lukas di Koya Tengah kota Jayapura.(Fauzia)
10 Nov 2022, 17:47 WIT
Personil Polda Papua Selain lakukan Patroli Dialogis Juga Berbagi dengan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jayapura
– Personil Satgas Preventif Pegunungan Bintang, Polda Papua secara rutin
melakukan Patroli Dialogis dan berbagi dengan masyarakatKampung Yapimakot, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kamis (10/11/22).Kegiatan Patroli Dialogis dilakukan dengan berjalan kaki
menyusuri sepanjang kampung Yapimakot. Patroli ini dipimpin oleh Brigpol Wahyu WA. Dalam aksi rutin
tersebut, Sesekali tim berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan
menyampaikan pesan Kamtibmas." Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan
rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang sedang beraktivitas," ujar
Brigpol Wahyu.Selain itu kata Wahyu, Tim Satgas Preventif juga memberikan beberapa bantuan
yang langsung diberikan kepada masyarakat. “ Kami berharap bantuan ini dapat
meringankan beban masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,’’ Ungkapnya.Wahyu menambahkan,
selain patrol rutin dilakukan, timnya juga memberikan beberapa bantuan paket sembako
kepada warga, dengan harapan bantuan tersebut, dapat memberikan manfaat positif
bagi masyarakat sekitar.Terpisah, Kabid Humas Polda Papua selaku Kasatgas Humas Ops
Damai Cartenz Kombes Pol Drs.
Ahmad Mustofa Kamal, S.H mengatakan, dengan kegiatan yang dilakukan oleh
anggota preventif ini dapat menciptakan kamtibmas yang kondusif, serta
mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat dan pihak keamanan.
"Kita berharap sinergitas yang baik dapat terus
terjalin dan dengan kegiatan ini masyarakat merasa aman dan nyaman saat
melakukan aktivitas sehari-hari mereka," pungkas Kabid Humas.(Febri)
10 Nov 2022, 16:16 WIT
Ini 27 Provinsi Yang Diapresiasi Kemendagri Karena Menetapkan Perda RUED-P
Papuanewsonline.com, Badung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) yang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbaru (ADPMET) tahun 2022 di Hotel Anvaya, Badung, Bali, Rabu (9/11/2022)." Dalam mendukung transisi energi, pemerintah daerah telah menetapkan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Status sampai dengan saat ini, sudah 27 Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED-P," ungkap Fatoni.Fatoni mengatakan, di luar 27 provinsi yang telah menetapkan Perda RUEDP, ada satu provinsi yang saat ini masih dalam proses Paripurna di DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda RUEPD. Sementara itu, ada dua provinsi yang statusnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021-2022 dan akan memulai pembahasan dengan DPRD." Kemudian ada empat provinsi yang sudah masuk Propemperda 2021-2022 dan sudah memulai pembahasan dengan DPRD," sambung Fatoni.Di lain sisi, Fatoni juga mengungkapkan fokus utama Pemda dalam upaya mencapai target porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Hal itu di antaranya menggunakan pembangkit EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya."Selain itu, Pemda juga diharapkan melakukan pengembangan ekosistem dan implementasi kendaraan listrik dengan membangun infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)," jelas Fatoni.Lebih lanjut Fatoni menyampaikan, fokus utama lainnya ialah mempermudah proses perizinan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, Pemda juga diminta untuk melakukan inovasi pembiayaan dengan pemberian insentif dan inovasi desa."Fokus utama lain yaitu kerja sama sektor EBT dan pengembangan kapasitas SDM," pungkas Fatoni.Adapun menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, 27 provinsi yang telah menetapkan Perda RUEPD di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Riau, Sumatera Utara, serta Maluku Utara.Sementara untuk empat provinsi yang sudah masuk dalam Propemperda 2021-2022 dan sedang melakukan pembahasan di antaranya Banten, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk dua provinsi yang sudah masuk dalam Propemperda 2021-2022 dan akan memulai pembahasan dengan DPRD yaitu DKI Jakarta dan Papua.(Ridwan)
10 Nov 2022, 13:33 WIT
Sambut KTT G20, Polri Telah Siapkan Kontijensi Plan Antisipasi Dinamika di Lapangan
Papuanewsonline.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo menyampaikan bahwa jajarannya telah mempersiapkan dengan matang seluruh
strategi pengamanan termasuk mempersiapkan rencana kontijensi untuk
mengantisipasi dinamika di lapangan.Hal ini disampaikan Kapolri usai menggelar Tactical Floor Game
(TFG) yang diikuti langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menko Marves,
Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI, di GOR Kepaon Prajaraksaka Denpasar,
Bali, Rabu (9/11/2022). “ Kita juga mempersiapkan yang namanya kontijensi plan, escape
apakah terkait dengan kesehatan, apakah terkait dengan peristiwa-peristiwa
lain, itu juga semua dipersiapkan,” ungkap Kapolri melalui Presrelease Humas
Mabes Polri yang diterima redaksi Papuanewsonline.com, Kamis (10/11/20220. Mantan Kabareskrim Polri ini memastikan bahwa seluruh kegiatan
KTT G20 menjadi fokus utama pengamanan Polri. Mulai dari kedatangan, akomodasi
hingga bergeser dari venue ke venue. “Itu semua kan diatur waktunya. Jadi semua harus lancar, baik
jalurnya, pengawalannya kemudian kondisi di masing-masing wilayah harus
dipastikan maksimal,” tegas Kapolri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menambahkan
bahwa, sama halnya dengan Polri, TNI juga telah menyiapkan pasukan cadangan di
luar petugas yang melakukan pengamanan di lapangan. Hal ini, kata Andika, guna
memastikan keamanan tetap berjalan ketika terjadi dinamika yang tidak
diinginkan. “Seandainya ada dinamika di luar yang kami siapkan kita pasti
kerahkan,” tambah Jenderal Andika Perkasa. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi
kesiapan TNI dan Polri dalam pengamanan event KTT G20 di Bali ini. “ Mereka semua menunjukan kekompakan terintegrasi. Kemudian juga
paham, kalau ada apa-apa. Dan ini juga saya kira ini memberikan pesan kepada
siapapun bahwa TNI dan Polri itu siap menghadapi apapun,” ujar Luhut. Hal senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
yang menurutnya aparat keamanan harus mendapat penghargaan atas dedikasinya
memastikan KTT G20 berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan, sehingga Indonesia
siap untuk menyambut tamu-tamu penting negara.
“ Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada TNI, Polri, BIN
semua unsur yang luar biasa periapannya. Kita optimis, kita siap ini gawean
besar untuk bangsa kita. Ini kehormatan besar bagi bangsa kita. Seluruh rakyat
saya harap ikut mengamankan,” demikian Prabowo menambahkan.(Arifin)
10 Nov 2022, 11:40 WIT
Simak Baik-Baik!! Ini Tanggapan OKIA Terhadap Penolakan Kelompok Masyarakat Wilayah Meepago
Papuanewsonline.com,TIMIKA- Beredar kabar bakal ada penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat
meepago terhadap PJ Gubernur dan PJ Sekda Propinsi Papua Tengah, lantaran
menurut mereka PJ Gubernur Papua Tengah dan PJ Sekda Provinsi Papua Tengah bukan berasal dari Meepago.menaggapi hal itu, Organisasi Kaum Intelktual Amungme -Kamoro
(OKIA) menyampaikan kekesalan terhadap rencana penolakan tersebut.OKIA berpendapat, siapapun yang ditunjuk pemerintah pusat
merupakan tanggungjawab masyarakat adat Meepago untuk mendukung agar menjawab
kelancaran sistim administrasi birokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.“ OKIA siap Mendukung
orang Papua yang ditunjuk untuk menjadi
PJ Gubernur dan PJ Sekda Propinsi Papua Tengah, dan tentunya kami berharap,
masyarakat adat Meepago juga turut mendukung,’’ ungkap Ketua OKIA, Raimond
Kelanangame melalui pesan elektronik yang diterima media Papuanewsonline.com,
Rabu (9/11/2022). Raimond menegaskan, dasar penolakan sekelompok masyarakat terhadap
PJ Gubernur dan PJ Sekda karena Adanya kepentingan politik 2024 oleh oknum-oknum tertentu.“ Penolakan adalah kecelakaan berpikir yang sengaja dibangun
oleh oknum-oknum tertentu, untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga perlu ada
edukasi yang baik dan benar bagi masyarakat adat Meepago,’’ ujar Raimond.Raimond menegaskan, OKIA yakin PJ Gubernur dan PJ Sekda
Propinsi Papua Tengah adalah putri dan putra terbaik Papua yang dimiliki masyarakat.“ PJ Gubernur dan PJ Sekda Provinsi Papua Tengah adalah
tokoh Papua yang dipercayakan Negara saat
ini untuk mengemban tugas besar dalam menata administrasi dan sistem
pemerintahan DOB, sehingga Masyarakat adat harus mendukung,’’ tegas Raimond. Ketua OKIA berharap Kepada
seluruh masyarakat di Propinsi Papua Tengah, agar tetap menjaga persatuan dan
kebersamaan dalam memberikan dukungan kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda Propinsi Papua Tengah
agar dapat bekerja dengan maksimal dalam mengemban tugas dalam menjalankan roda
pemerintahan DOB ini. “ Tanah Amungsa dan Bumi Mimika siap menyambut PJ Gubernur dan PJ
Sekda Propinsi Papua Tengah, semoga langkah dan tindakan kedua pejabat, PJ
Gubernur dan PJ Sekda Papua Tengah sejalan dengan rencana Tuhan untuk orang
Papua di Wilayah adat Meepago dan Bomberay,’’ tandas Raimond.(Ridwan)
09 Nov 2022, 12:01 WIT
Warga Keluhkan Jalan Berdebu sepanjang Bougenville Kelurahan Koperapoka
Papuanewsonline.com, TIMIKA- Warga masyarakat pengguna jalan maupun penduduk yang bermukim sepanjang jalan Bougenville, Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Timika, mengeluhkan tebaran debu yang setiap hari menghiasi areah tersebut. Beberapa masyarakat yang bermukim di jalan Bougenville maupun pengusaha kuliner merasa terganggu dengan adanya dampak penggalian tanah dan jalan rusak berdebu itu.“ Saya sebagai penjual bakso merasa terganggu dengan adanya debu ini, kan sebelumnya belum ada penggalian kita merasa aman-aman, tidak ada debu, dengan adanya debu sekarang kita merasa terganggu apalagi dengan pelanggan, kalau bisa diperbaikilah,” Ujar reky Penjual Bakso yang setiap hari berjualan di areah jalan tersebut saat ditemui, Selasa (8/11/2022).Kata dia, tebaran debu juga berdampak bagi kesehatan Masyarakat yang bermukim pada areah jalan tersebut." Selain kesehatan, Dampak yang dirasakan ialah pendapatan masyarakat yang membuka usaha di bidang kuliner mengalami penurunan pendapatan, karena sepanjang jalan dipenuhi tebaran debu," Ucapnya.Lanjut Reky, pelanggan baksonya banyak yang sudah tidak mengunjungi kedainya, karena sepanjang jalan berdebu.Hal yang sama juga dikeluhkan Warga lainya Mirna penjual Es. Ia mengatakan, sebelumnya pendapatanya lumayan namun karena sepanjang jalan berdebu, sehingga pendapatanya menurun drastis." Ya beginilah kondisi Pak, apalagi ada kendaraan lewat, itu yang membuat jalan tidak terlihat akibat berdebu” Ujar Mirna.Mirna berharap agar pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas terkait, agar secepatnya mencari solusi memperbaiki jalan tersebut demi keberlangsungan kehidupan warga." Kami berharap Kalau bisa jalannya diperbaiki supaya jangan berdebu seperti ini," Ungkapnya.(Ridwan)
08 Nov 2022, 15:29 WIT
Luncuran 6 Proyek PT Freeport Indonesia Mengancam Kehidupan Masyarakat Asli Papua di Timika
Papuanewsonline.com, TIMIKA- Pembuangan limbah pada aliran
sungai di kali kopi oleh PT Freeport Indonesia saat ini menjadi ancaman nyata bagi
keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua, yang lebih menyedihkan belum ada
solusi terkait pembuangan limbah pada aliran sungai kali kopi, kini PT
Freeport Indonesia bersama pemerintah
pusat kembali ingin menyelesaikan proses AMDAL enam proyek yang berkaitan
dengan produk tambahan yang direncanakan akan diluncurkan.Menanggapi persoalan tersebut, sekretaris Aliansi Pemuda
Komoro (APK), Rafael Taorekeyau menyebutkan, masyarakat menolak dengan keras luncuran
enam proyek tersebut.“ Luncuran enam proyek PT Freeport akan jadi ancaman terhadap
kehidupan masyarakat asli Papua, coba saja kita lihat sendiri pembuangan limbah
di lokasi sungai yang baru di kali kopi, dimana tailing cukup besar kurang lebih 2 juta M3, ini berdampak pada keberlangsungan kehidupan
masyarakat Papua kedepa,’’ Jelas Rafael di Timika, Sabtu (5/11/2022).Rafael mengemukakan, PT Freeport Indonesia dan pemerintah
pusat jangan memaksakan kehendak untuk melakukan proses AMDAL terkait 6 proyek tambahan tersebut tanpa melihat kehidupan sosial masyarakat asli Papua. “ Peralihan sungai,
atau pembuangan limbah di sungai yang baru seperti dikali kopi, kita lihat cukup besar luasnya kurang lebih 2 juta M3 lebih, ini merupakan ancaman serius bagi kehidupan
masyarakat asli papua, sehingga PT.Freeport dan Pemerintah pusat jangan
memaksakan kehendak, karena masyarakat menolak dengan keras,’’ tegas Rafael. Kata Rafael, apabila PT Freeport dan pemerintah pusat
memaksakan kehendak untuk melakukan pembuangan
limbah di sungai, maka masyarakat 3
kampung yang ada di Mimika Timur jauh akan menerima ancaman dalam
keberlangsungan kehidupan mereka.Kata Dia, luncuran enam proyek PT Freeport nantinya akan
menyerap ribuan tenaga kerja, namun OAP kembali akan jadi penonton di tanahnya
sendiri, ini fakta dan realita dalam kehidupan saudara-saudara saya saat ini,
karena semenjak kehadiran PT Freeport hingga kini, dalam rekrutmen tenaga
karyawan untuk saudara saya OAP yang
diakomodir dihitung dengan jari, karena banyak didominasi oleh orang luar
papua.“ Mereka Selalu dengan dalil memberikan lapangan pekerjaan
dan janji manis lain terhadap masyarakat, namun janji dan harapan mereka palsu, ini
fakta,’’ Tegasnya. Dikatakannya, Kerusakan lingkungan yang dilakukan PT Freeport
Indonesia sudah mencapai ambang batas, sehingga masyarakat tidak akan
memberikan toleransi.“ Pimpinan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah pusat jangan
hanya memaksakan kehendak untuk meraup keuntungan tanpa melihat dampak yang
akan terjadi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat asli papua,’’ pinta
Rafael.Lanjut Tokoh Pemuda suku Komoro ini menegaskan, Pemerintah
dan PT Freeport Indonesia tidak perlu mengundang masyarakat ke Jakarta untuk
melakukan negosiasi-negosiasi, karena masyarakat akan menolak luncuran enam
proyek tersebut.“ Pimpinan PT Freeport dan Pemerintah Pusat Datang bicara dan ketemu masyarakat, bila perlu melihat
kondisi lingkungan yang telah rusak saat ini, sehingga memiliki kajian dan
analisis yang matang, jangan memaksaakan kehendak dan mengorbankan kami
masyarakat asli Papua,’’ Tutupnya.(Stefi)
08 Nov 2022, 05:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
