Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Sambut HUT Ke-54 KORPRI Polri, Bidang Kesjas Korbrimob Gelar Donor Darah
Papuanewsonline.com, Depok - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Polri, Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kesjas) Korbrimob Polri menyelenggarakan kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Fasilitas Umum Lantai 3, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapadua, Cimanggis, Depok.Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kabid Kesjas Korbrimob Polri Kombes Pol. Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Polri Pembina Utama Muda dr. Niken Manohara, Ketua Panitia HUT Korpri Polri TK. 1 dr. Jekson Surung Simanjuntak, Ketua Sie Bakti Sosial Pembina Utama Muda Dr. Drg. Rike Rayanti, para Dewan Pengurus Korpri Polri, serta Ibu Bhayangkari PG06 Korbrimob Polri.KORPRI merupakan wadah yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, persatuan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, KORPRI Polri telah menunjukkan kiprahnya dalam berbagai kegiatan besar, termasuk ajang Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi.”Dalam amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih dapat berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama melalui kegiatan donor darah ini.“Tentunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri tatkala kita masih menjadi hamba yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain,” pernyataan Kabid Kesjas.Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 KORPRI Polri, tetapi juga bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat serta wujud kepedulian terhadap sesama.Menutup amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah ini.“Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah SWT, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani,” lanjutan pernyataan Kabid Kesjas.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan rasa kemanusiaan anggota Polri dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi dan nilai-nilai luhur Korps Brimob Polri. PNO-12
15 Okt 2025, 14:37 WIT
Korlantas Polri Siapkan SDM Unggul Hadapi Era BPKB Elektronik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kegiatan Sertifikasi Petugas Penerbit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun Anggaran 2025 resmi dibuka pada Selasa (14/10/2025) di Cililitan, Jakarta. Pembukaan dilakukan langsung oleh Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan kepolisian, termasuk implementasi BPKB elektronik.Kombes Pol Sumardji menjelaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Kegiatan ini urgensinya adalah bagaimana seluruh anggota bisa mempunyai kompetensi, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Karena sekarang pelayanan BPKB sudah tidak konvensional lagi, semuanya sudah digital, mulai dari cek fisik digital, arsip digital, sampai BPKB elektronik,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji.Ia menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama tujuh hari dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi selama tiga hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan yang dapat langsung diterapkan di masing-masing satuan kerja sehingga peningkatan kualitas pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.“Harapannya tentu setelah mendapatkan ilmu, pelatihan, dan diakhiri nanti dengan peningkatan kualitas dengan ujian kompetensi, maka ilmu itu dilaksanakan di masing-masing loket. Bagi perwiranya tentu harus bisa menyalurkan ilmu yang didapat,” tambahnya.Dengan pelatihan dan sertifikasi ini, Korlantas Polri berupaya memastikan seluruh petugas penerbit BPKB siap menghadapi sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan lebih efisien, sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. PNO-12
15 Okt 2025, 14:27 WIT
Tragedi di Pedalaman Yahukimo: Guru Yappenda Tewas Dibunuh, Polisi Intensif Lakukan Olah TKP
Papuanewsonline.com, Dekai —
Suasana duka menyelimuti Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, pasca pembunuhan
tragis terhadap seorang tenaga guru Yayasan Pendidikan Advent (Yappenda)
bernama Melani Wamea. Korban ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di
sekitar area pemukiman tempatnya mengabdi sebagai pengajar di Sekolah Jhon D.
Wilson, beberapa waktu lalu. Polres Yahukimo bergerak cepat
melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap motif serta
identitas pelaku pembunuhan tersebut. Proses olah TKP dipimpin langsung oleh Ipda
Hariyadi, KBO Sat Intelkam Polres Yahukimo, bersama tim Sat Reskrim yang
diterjunkan dari Dekai. Tim kepolisian harus menempuh
perjalanan udara dari Bandara Nop Goliat Dekai menuju Lapangan Terbang Distrik
Holuwon, mengingat akses darat ke wilayah tersebut sulit ditempuh. Setiba di lokasi, tim gabungan
langsung melakukan pengamanan area dan pengumpulan barang bukti, termasuk
sebuah botol air minum yang ditemukan di dekat jasad korban. Barang bukti
tersebut kini telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium forensik. “Kami langsung melakukan
identifikasi awal, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan bukti di lokasi
kejadian. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi geografis
yang sulit dan keterbatasan akses komunikasi,” ujar Ipda Hariyadi kepada wartawan,
Selasa (14/10/2025). Berdasarkan keterangan salah satu
saksi berinisial AK (35), pelaku diduga berjumlah satu orang dengan ciri-ciri
mengenakan jaket hitam, penutup wajah, dan anting di telinga kiri. Meski
demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan petunjuk pasti
terkait motif pembunuhan. “Dari hasil penyelidikan awal,
kami belum menemukan indikasi adanya keterlibatan kelompok bersenjata atau
jaringan tertentu. Dugaan sementara, pelaku bertindak sendiri. Namun,
penyelidikan masih terus berlanjut,” terang Ipda Hariyadi. Peristiwa ini mengguncang
masyarakat Distrik Holuwon yang selama ini hidup damai. Para tokoh agama,
kepala kampung, dan perwakilan masyarakat adat segera menggelar pertemuan untuk
mendukung langkah kepolisian dan menenangkan warga. Mereka menegaskan pentingnya
menjaga keamanan serta meminta agar pelayanan publik, termasuk penerbangan
perintis dan kegiatan sekolah, tidak dihentikan akibat kejadian tersebut. “Kami berduka atas kehilangan
guru kami. Ia datang untuk mengajar anak-anak kami. Kami minta agar penerbangan
tetap dibuka dan masyarakat tidak takut. Polisi juga kami dukung untuk
mengungkap pelaku,” ujar salah satu tokoh agama setempat. Meskipun situasi di Holuwon kini dilaporkan
kondusif, aktivitas belajar mengajar di Sekolah Jhon D. Wilson dan beberapa
sekolah terdekat belum kembali normal. Para guru dan siswa masih merasa takut
untuk beraktivitas seperti biasa. “Anak-anak masih trauma. Mereka
kehilangan guru yang mereka cintai dan panutannya,” ujar salah satu warga
setempat. Pihak kepolisian memastikan akan
terus melakukan penjagaan dan patroli rutin di wilayah tersebut untuk menjamin
keamanan masyarakat dan tenaga pendidikan. “Kami berkomitmen mengusut kasus
ini hingga tuntas. Pelaku harus segera ditangkap agar masyarakat tenang dan
pendidikan bisa kembali berjalan,” tegas Ipda Hariyadi. (GF)
15 Okt 2025, 12:48 WIT
Wali Murid di Timika Geruduk SMP Kalam Kudus: Tuntut Keadilan atas Dugaan Rasisme
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana
depan SMP Kalam Kudus Timika, Jalan Kudus, Mimika, mendadak tegang pada Senin
pagi. Puluhan orang tua siswa dan warga Papua menggelar aksi damai sebagai
bentuk protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami oleh seorang siswi
Papua di sekolah tersebut. Mereka datang membawa sejumlah
poster bertuliskan “Sa Bukan Monyet”, “Stop Rasisme di Sekolah”, hingga “Kami
Ingin Sekolah Tanpa Diskriminasi”. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan para
orang tua terhadap sikap pihak sekolah yang dinilai lamban menanggapi insiden
tersebut. Dugaan rasisme itu terjadi pada Jumat
(10/10/2025) di ruang kelas saat kegiatan belajar berlangsung. Berdasarkan
keterangan keluarga korban, seorang siswa diduga memanggil siswi Papua bernama
Brigita dengan sebutan “monyet” sebanyak tiga kali, bahkan saat wali kelas
masih berada di ruangan. “Saya sangat kecewa dan sakit
hati,” ujar ibu Brigita, saat ditemui di lokasi aksi. “Pendidikan di sini memang bagus,
tapi kalau kami lihat, anak-anak Papua seperti dikucilkan. Kadang anak saya di
dalam kelas tidak punya teman, jadi dia harus keluar cari teman di kelas lain,”
tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak kejadian itu, Brigita
dikabarkan trauma dan enggan bersekolah. Sang ibu mengaku telah mencoba
menenangkan anaknya agar bertahan hingga akhir semester, sebelum dipindahkan ke
sekolah lain. “Anak saya bilang, ‘Mama, saya
mau pindah sekolah.’ Tapi saya bilang, sekolah ini mahal, kenapa mau pindah?
Dia jawab, ‘Saya tidak punya teman, Mama’. Jadi kami sepakat tunggu semester
ini selesai dulu baru pindah,” ungkapnya. Para orang tua siswa yang hadir
menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka menyebut kasus
tersebut bukan sekadar perundungan (bullying), melainkan tindakan rasisme yang
melukai martabat anak-anak Papua. “Ini bukan soal dibuli, tapi
sudah rasis. Waktu kejadian, anak saya sudah lapor ke wali kelas, tapi cuma
dijawab ‘Sabar, Yana’. Setelah itu, wali kelas keluar dan tidak menanggapi
lagi,” ucap ibu Brigita dengan nada kesal. Massa yang hadir pun mendesak
agar pihak sekolah segera mengambil tindakan tegas terhadap siswa pelaku serta
guru yang dinilai abai dalam menangani laporan tersebut. “Kami minta anak-anak yang
melakukan rasis itu dikeluarkan dari sekolah. Kalau satu wali kelas saja bisa
hancurkan satu kelas, bagaimana kalau ada banyak guru seperti itu?” tegas
seorang perwakilan wali murid lainnya. Dari pantauan lapangan, sejumlah
peserta aksi menyebut bahwa Brigita bukan satu-satunya korban. Beberapa siswa
Papua lain, terutama siswi perempuan, juga disebut mengalami perlakuan
diskriminatif serupa. “Yang paling kena itu anak-anak
perempuan. Mereka pakai perasaan. Setelah dibuli, mereka langsung tidak mau
berangkat sekolah,” tutur salah satu orang tua yang hadir. Kondisi ini, menurut mereka,
mengancam semangat belajar anak-anak Papua yang berjuang menempuh pendidikan di
sekolah swasta bergengsi tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pihak
keluarga korban mengaku belum menerima permintaan maaf baik dari siswa pelaku
maupun pihak sekolah. “Belum ada permintaan maaf sampai
sekarang. Kami bicara di muka umum supaya semua tahu bahwa kami bukan monyet,
kami manusia sama seperti kalian. Hentikan bully dan rasisme di sekolah ini,”
ujar ibu Brigita lantang. Ia berharap kejadian ini dapat
menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama lembaga pendidikan, agar lebih
peka terhadap isu rasisme dan diskriminasi di lingkungan sekolah. “Kami ingin anak-anak Papua
belajar di lingkungan yang aman dan saling menghargai. Jangan kecilkan mereka,
karena mereka juga punya hak yang sama untuk berhasil,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
15 Okt 2025, 12:43 WIT
Pemkab Mimika Gandeng BPKP Perkuat SPIP: Wabup Kemong Dorong Budaya Kerja Transparan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem
tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui
kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Pemkab Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang
dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten
Mimika. Kegiatan tersebut dibuka secara
resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Timika, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar
kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan
publik terhadap kinerja pemerintah daerah. “Kehadiran bapak dan ibu hari ini
adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama. Ini sinyal positif bahwa seluruh
OPD mendukung penuh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mimika,” ujar Wabup Kemong dalam
sambutannya. Wabup Kemong menjelaskan, SPIP
memiliki fungsi vital sebagai sistem pengendalian internal yang berperan
menjaga arah pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia
mengibaratkan SPIP seperti sistem imunitas tubuh manusia — ketika kuat, maka
seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif dan terhindar dari
penyimpangan. “SPIP yang matang dan diterapkan
secara konsisten akan menjadi garda terdepan dalam memastikan tujuan organisasi
tercapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset daerah terlindungi, serta
kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga,” tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan SPIP
tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi seperti Inspektorat Daerah saja.
Penguatan sistem ini membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh perangkat
daerah, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan. “SPIP bukan hanya sekadar dokumen
atau prosedur administratif. Ini adalah budaya kerja yang harus kita hidupkan
setiap hari. Ia harus terlihat dalam sikap disiplin, keputusan yang berbasis
data, dan tanggung jawab setiap aparatur terhadap hasil kerjanya,” jelas
Kemong. Dalam pelaksanaan kegiatan ini,
Pemkab Mimika menggandeng BPKP sebagai mitra strategis untuk memastikan proses
pendampingan berjalan objektif dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan dapat
menghasilkan peta jalan (roadmap) perbaikan yang konkret bagi peningkatan
maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Mimika. “Kehadiran BPKP sangat penting,
karena mereka membantu kita menilai, mengarahkan, dan memperkuat setiap aspek
pengendalian internal agar sesuai dengan standar nasional,” ungkap Wabup. Ia juga menekankan bahwa
penerapan SPIP harus dijadikan alat manajemen risiko yang membantu setiap OPD
dalam mencapai target kinerja, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas.
Dengan demikian, SPIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government). Melalui penerapan SPIP yang
terintegrasi dan efektif, Pemkab Mimika menargetkan terciptanya birokrasi yang
efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki daya respons tinggi
terhadap kebutuhan masyarakat. Wabup Kemong optimistis bahwa
dengan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah, Mimika akan mampu menjadi
contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan tata kelola yang baik. “Tujuan akhir dari semua ini
adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jika sistemnya kuat, maka pelayanan pun akan
maksimal,” pungkasnya. Kegiatan ini juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh ASN di Mimika bahwa
pengawasan dan pengendalian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru upaya
bersama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:40 WIT
Wabup Mimika Emanuel Kemong Ajak Wisudawan STIE Jambatan Bulan Jadi Generasi Berintegritas
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
Gedung Eme Neme Yauware di Jalan Budi Utomo, Timika, terasa khidmat dan penuh
haru pada Selasa (14/10/2025). Ratusan mahasiswa, dosen, dan orang tua memadati
ruangan untuk menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, dalam rangka Wisuda ke-21 Tahun Akademik
2024/2025. Sebanyak 116 wisudawan dan
wisudawati resmi dikukuhkan dalam upacara yang mengusung tema “Berkreasi dan
Berinovasi dengan Harmoni Kecerdasan untuk Karya Berdampak.” Tema ini menjadi
simbol semangat generasi muda Mimika untuk menembus batas dan berkontribusi
nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati
Mimika, Emanuel Kemong, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika,
memberikan pesan mendalam kepada seluruh lulusan. Ia menegaskan bahwa
keberhasilan yang diraih hari ini bukan hanya hasil dari kecerdasan akademik,
melainkan juga buah dari kerja keras, ketekunan, dan dukungan keluarga. “Atas nama Pemerintah Kabupaten
Mimika, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para
wisudawan dan wisudawati. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras,
ketekunan, kesabaran, serta doa yang tulus dari keluarga dan para pendidik,” ujar
Kemong disambut tepuk tangan hadirin. Lebih lanjut, Wabup Kemong
menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan menimba ilmu, tetapi
awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada masyarakat.
Menurutnya, dunia kerja dan masyarakat menantikan kehadiran generasi muda yang
tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas tinggi. “Dunia kerja, dunia usaha, dan
lingkungan masyarakat menunggu kontribusi nyata dari generasi terdidik. Karena
ilmu tanpa karakter hanyalah pengetahuan yang hampa,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Wabup
Kemong menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital dan transformasi
ekonomi yang menuntut generasi muda untuk terus beradaptasi. Ia mengingatkan
bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan nilai moral, etika, dan
integritas pribadi agar tidak tersesat dalam arus globalisasi. “Kita hidup di era digital yang
serba cepat. Dunia membutuhkan anak-anak muda yang berpikir terbuka,
berintegritas, mampu berkolaborasi, dan berani menghadapi tantangan baru,”
katanya. Kemong juga berpesan agar para
lulusan tidak melupakan jati diri dan budaya lokal Papua, serta menjadikan
nilai-nilai tersebut sebagai kekuatan dalam bersaing di tingkat nasional maupun
internasional. “Jaga nama baik almamater,
banggakan keluarga, dan jadilah generasi yang membawa perubahan positif bagi
Mimika, Papua Tengah, dan Indonesia,” tambahnya. Ketua STIE Jambatan Bulan dalam
laporannya menyampaikan, wisuda ke-21 ini menjadi bukti nyata konsistensi
kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi,
manajemen, dan kewirausahaan. Melalui pendekatan akademik yang
inovatif dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, STIE Jambatan Bulan
berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga
mampu menjadi pelaku pembangunan di daerahnya masing-masing. “Kami ingin lulusan STIE Jambatan
Bulan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan
menjadi agen perubahan di masyarakat,” ujar salah satu pimpinan STIE Jambatan. Acara wisuda berlangsung dengan
penuh suka cita. Para orang tua tampak haru saat nama putra-putri mereka
dipanggil ke atas panggung untuk menerima ijazah. Sorak-sorai, tangis bahagia,
dan doa mengiringi setiap langkah para lulusan yang kini siap menapaki dunia
baru. Dengan diwisudanya 116 mahasiswa
dari program Sarjana (S1) dan Diploma (D3), STIE Jambatan Bulan kembali
menegaskan perannya sebagai lembaga pendidikan yang aktif berkontribusi dalam
pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah. Pemerintah daerah berharap, para
lulusan tidak hanya menjadi tenaga profesional di bidang ekonomi, tetapi juga
menjadi pemimpin masa depan yang jujur, inovatif, dan berjiwa pengabdian. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Okt 2025, 03:35 WIT
Mendagri Tito Karnavian Tekankan Sikronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di tanah
Papua. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PP Otsus Papua) di Kantor Pusat Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung
hangat dan penuh dialog konstruktif tersebut, Mendagri menyoroti masih lemahnya
koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai
program strategis di Papua. Menurutnya, tanpa sinergi dan pengawasan yang nyata
di lapangan, pembangunan di Papua tidak akan berjalan efektif. “Pengawasan itu tidak sekadar di
atas kertas. Tidak cukup hanya dengan laporan atau rapat. Kita harus
benar-benar turun ke bawah, melihat langsung apa yang sudah dan belum
terlaksana,” tegas Tito Karnavian. Tito menjelaskan bahwa sinkronisasi
program pusat dan daerah adalah kunci utama untuk memastikan percepatan
pembangunan Papua berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Ia menilai, selama
ini masih banyak program dari berbagai kementerian dan lembaga yang berjalan
secara terpisah tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. “Tugas utama Komite Eksekutif
Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi program lintas sektor. Ini harus menjadi prioritas, agar tidak ada
lagi program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tito. Mendagri menegaskan bahwa langkah
ini penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang terarah, efisien, dan
berkelanjutan, terutama di daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran
wilayah Papua. Lebih lanjut, Tito menyinggung
tentang pemekaran wilayah di Papua sebagai bagian dari strategi besar
percepatan pembangunan. Ia menjelaskan, kebijakan pemekaran dari dua menjadi
enam provinsi bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan,
mempercepat birokrasi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan
publik. “Harapan kita, dengan adanya
pemekaran ini, terjadi kecepatan pembangunan di Papua. Alur birokrasi menjadi
lebih pendek, pelayanan publik semakin mudah diakses, dan masyarakat bisa
merasakan manfaatnya secara langsung,” tandas Mendagri. Sebagai pembanding, Tito
mengungkapkan bahwa model pemekaran wilayah sebelumnya yang dilakukan di Sumatera
Selatan terbukti sukses meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan
ekonomi daerah. Ia optimistis pendekatan serupa bisa membawa hasil positif bagi
Papua, dengan catatan adanya pengawasan dan kerja sama yang solid antarsemua
pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut juga membahas
langkah-langkah strategis dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua
melalui peningkatan efektivitas anggaran, optimalisasi perencanaan daerah, dan
kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan nasional. Mendagri menekankan bahwa
pembangunan di Papua tidak boleh hanya bersifat proyek jangka pendek, melainkan
harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia
mendorong agar setiap program pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan riil
masyarakat Papua. “Jangan sampai program dibangun
tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Pembangunan Papua harus berbasis pada
potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan hasil evaluasi yang objektif,” ujar
Tito. Ia juga mengingatkan pentingnya
peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai
prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Audiensi tersebut turut dihadiri
oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten dari berbagai wilayah di
Papua, serta jajaran pejabat tinggi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Komite
Eksekutif PP Otsus Papua menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi
dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama
di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Para kepala daerah menyambut
positif arahan Mendagri dan menegaskan siap mendukung langkah pemerintah pusat
untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh
masyarakat di tingkat akar rumput. “Kami siap bekerja bersama
pemerintah pusat. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua,” ujar salah satu
perwakilan daerah. Di akhir pertemuan, Tito
Karnavian menekankan bahwa semangat membangun Papua bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh elemen bangsa. Ia mengajak semua
pihak untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program, dan menjaga
transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. “Papua memiliki potensi besar.
Tugas kita adalah memastikan potensi itu benar-benar terwujud untuk
kesejahteraan rakyat. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bekerjalah bersama untuk
Papua yang maju, damai, dan sejahtera,” tutup Mendagri. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:31 WIT
Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri Resmi Pimpin TP PKK dan Posyandu Papua: Siap Jalankan Program Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta — Suasana
khidmat menyelimuti Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Jakarta, saat Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian,
secara resmi melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP PKK
Provinsi Papua periode 2025–2030.
Dalam kesempatan yang sama, Ra’fatul juga dilantik sebagai Ketua Tim Pembina
Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. Pelantikan ini turut disaksikan
langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama jajaran
pejabat tinggi Kemendagri dan pengurus TP PKK dari berbagai provinsi. Momen
tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan TP PKK dan Posyandu Papua,
yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Dalam sambutannya, Tri Tito
Karnavian menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa optimisme terhadap
kepemimpinan Ra’fatul. Ia menilai, pengalaman dan dedikasi yang dimiliki
Ra’fatul menjadi modal kuat dalam memajukan gerakan PKK serta memperkuat peran
Posyandu di Papua. “Saya percaya dengan kemampuan
dan pengalaman yang dimiliki, Ibu Ra’fatul dapat menjalankan amanah ini dengan
penuh tanggung jawab dan inovasi. PKK dan Posyandu memiliki peran penting dalam
membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat keluarga,” ujar Tri. Tri juga mengapresiasi kontribusi
Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua periode sebelumnya, Tyas A. Fatoni, yang
dinilai telah bekerja keras menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat
selama masa transisi. “Kami berterima kasih atas
dedikasi dan pengabdian Ibu Tyas Fatoni. Beliau telah memberikan fondasi yang
kuat untuk keberlanjutan program PKK di Papua,” tambahnya. Sebagai Ketua TP PKK dan Tim
Pembina Posyandu yang baru, Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri diharapkan segera
memetakan program prioritas berbasis kebutuhan masyarakat Papua, dengan
memperhatikan karakteristik wilayah dan tantangan sosial yang unik. Tri Tito menekankan empat bidang
strategis yang menjadi fokus utama PKK dan Posyandu Papua lima tahun ke depan yaitu,
ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan
pemanfaatan lahan produktif, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat,
khususnya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak, penguatan
kelembagaan posyandu berbasis pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan,
pendidikan anak, dan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak
untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, Tri juga menekankan
pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya, dan
dunia usaha agar program TP PKK dan Posyandu berjalan berkelanjutan dan
berdampak nyata di lapangan. “Kerja kolaboratif menjadi kunci.
PKK dan Posyandu tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar
hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah
terpencil Papua,” tegasnya. Pelantikan Ra’fatul Mulkiyah
Fakhiri disambut antusias oleh berbagai kalangan, terutama jajaran kader PKK
Papua. Mereka menilai kehadiran Ra’fatul membawa semangat baru bagi gerakan
perempuan di Papua yang berorientasi pada penguatan keluarga dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Sebagai sosok yang dikenal dekat
dengan masyarakat dan aktif di berbagai kegiatan sosial, Ra’fatul berkomitmen
menjadikan TP PKK dan Posyandu Papua sebagai wadah inspiratif bagi perempuan
Papua untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah. “Kami akan fokus pada program
nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK dan Posyandu bukan hanya
organisasi sosial, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan
kesejahteraan keluarga Papua,” ujar Ra’fatul usai pelantikan. Ia juga menegaskan pentingnya
membangun sistem pendampingan yang kuat di tingkat kabupaten hingga distrik,
agar seluruh kader PKK memiliki kapasitas dan semangat yang sama dalam
menjalankan program. Dengan dilantiknya Ketua TP PKK
dan Tim Pembina Posyandu yang baru, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat
memperkuat sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat, terutama di
bidang kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keluarga.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pemerataan
pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Kita ingin agar setiap keluarga
di Papua memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Itulah makna sejati dari kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Tri Tito
Karnavian. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:28 WIT
Tegakkan Ketertiban, Pemda Puncak Jaya Pulangkan Enam Penjual Miras ke Daerah Asal
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
— Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya mengambil langkah tegas
dengan memulangkan enam orang penjual minuman keras (miras) ke daerah asal
mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga
stabilitas keamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif
bagi masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Puncak Jaya, Yohanes Tabuni, menegaskan bahwa tindakan
ini bukan sekadar bentuk penertiban, tetapi juga langkah preventif agar dampak
negatif peredaran miras tidak semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama
generasi muda. “Kami melakukan pemulangan karena
aktivitas penjualan miras terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab moral
untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga Puncak Jaya,” ujar Yohanes
Tabuni, Selasa (14/10/2025). Menurut Yohanes, peredaran miras
di wilayah pegunungan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial, mulai
dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal. Karena
itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk bertindak cepat dan tegas sebelum
situasi semakin memburuk. “Kami sudah berulang kali
menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas penjualan miras kerap
menimbulkan gangguan keamanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemulangan ini adalah
bentuk pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan hal yang sama,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keenam
penjual miras yang diamankan telah diberikan pembinaan dan peringatan keras,
sebelum akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak
mencoba melakukan aktivitas serupa di wilayah hukum Puncak Jaya. Pemda Puncak Jaya berkomitmen
menjadikan wilayahnya bebas dari peredaran minuman keras, sejalan dengan
semangat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban umum, memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, serta
melindungi generasi muda dari pengaruh negatif miras. “Kami tidak hanya melakukan
penindakan, tetapi juga pengawasan rutin dan sosialisasi tentang bahaya miras.
Semua ini untuk memastikan bahwa Puncak Jaya tetap aman dan damai,” tegas
Yohanes. Pemerintah daerah juga
menggandeng tokoh masyarakat, gereja, dan aparat keamanan dalam melakukan
patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam
distribusi maupun konsumsi miras ilegal. Langkah tegas ini disambut
positif oleh warga setempat. Beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi keberanian
Pemda dan Satpol PP dalam menindak penjual miras yang dinilai menjadi biang
kerok gangguan keamanan di daerah. “Kami sangat mendukung langkah
pemerintah. Selama ini, miras sudah banyak merusak anak muda dan memicu
keributan di kampung. Semoga tindakan ini menjadi efek jera,” ujar salah satu
tokoh masyarakat setempat. Dengan pemulangan enam penjual
miras ini, Pemda Puncak Jaya berharap wilayahnya semakin aman, dan masyarakat
dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. “Keamanan adalah tanggung jawab
bersama. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan Puncak Jaya
menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran miras,” tutup
Yohanes Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 02:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
